<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/01/Screenshot_20251201_204539_WhatsApp-1-2871642746.jpg" alt="salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)" width="100%">
<figcaption>salah satu dampak banjir bandang di Sumatera Barat. Kayu-kayu berserakan, memunculkan dugaan pembalakan liar. (BNPB)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Satuan Tugas Penerbitan Kawasan Hutan (PKH) diterjunkan ke sejumlah wilayah di Sumatera untuk menelusuri dugaan pembabatan hutan secara ilegal. Sebab, penebangan pohon secara liar itu diduga menjadi salah satu penyebab bencana banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. &ldquo;Tim Satgas PKH sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga terdapat aktivitas yang merusak lingkungan sehingga menyebabkan rusaknya ekosistem,&rdquo; kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung), Anang Supriatna, di Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan, Jumat (5/12). Anang menjelaskan, Satgas PKH tengah mengumpulkan bukti-bukti terkait praktik pembabatan liar di hutan Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara. Ia mengungkapkan, tim sudah berada di lapangan sejak Kamis, namun belum dapat merinci temuan yang telah dikumpulkan. &ldquo;Mereka sudah bergerak sejak kemarin di tiga wilayah tersebut Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,&rdquo; ucap Anang. Meski demikian, Anang tidak membeberkan secara rinci terkait lokasi yang disambangi Satgas PKH. Namun, Anang menegaskan Kejagung tidak akan ragu memproses hukum pihak mana pun jika terbukti penebangan hutan ilegal berperan dalam memperparah bencana. &ldquo;Ini khusus terkait kawasan hutan yang rusak. Apakah di sana ada kegiatan tambang atau hal lain, semuanya sedang didalami,&rdquo; tegasnya. Lebih lanjut, Anang menekankan bahwa Satgas PKH juga memprioritaskan penelusuran terhadap penyebab kerusakan hutan, termasuk asal-usul kayu gelondongan yang ikut menghantam permukiman warga saat bencana terjadi. &ldquo;Apakah kerusakan ini akibat aktivitas tertentu, apakah terkait tambang, atau kayu gelondongan yang terbawa arus, semuanya akan ditelusuri. Yang jelas, tim PKH sudah bergerak,&rdquo; pungkasnya.

Satgas PKH diturunkan untuk menelusuri dugaan pembabatan hutan ilegal yang menyebabkan bencana di Sumatera.

Satgas PKH Terbang ke Sumatera Cari Bukti Dugaan Pembabatan Hutan Ilegal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/hutan-picture-alliance.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Naiknya permintaan pasar global atas daging dan minyak kelapa sawit mendorong pembabatan hutan pada skala besar, terutama di Brasil dan Indonesia, kata tim peneliti internasional di Swedia.  Minggu yang lalu, tim peneliti internasional di Swedia menerbitkan hasil penelitiannya tentang kaitan antara perdagangan internasional dengan perubahan iklim. Penelitian itu antara lain didanai oleh Jerman, Swedia dan Norwegia.  Naiknya permintaan konsumen atas daging, keledai, minyak sawit dan bahan material kayu telah memicu penebangan hutan di berbagai kawasan untuk melayani permintaan pasar. Hak itu sudah diketahui sejak lama. Namun bagaimana kaitannya dan kuantitasnya, itulah yang diteliti para ahli.  Tim peneliti internasional dalam studi terbarunya telah mengkuantifikasi seberapa banyak permintaan di pasar dunia telah mendorong kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan perubahan iklim.  Negara kaya mengimpor, negara miskin tebang hutan  Studi itu menemukan bahwa 29-39 persen karbon dioksida (CO2) yang dilepaskan melalui deforestasi didorong oleh perdagangan internasional. Di negara miskin dan berkembang, para petani dan perusahaan menebangi hutan untuk membuka lahan pertanian dan perkebunan agar dapat menanam barang-barang yang sering dikonsumsi di luar negeri.  Sedangkan di banyak negara kaya, emisi terkait deforestasi ini "diwujudkan" melalui impor makanan, minyak sawit dan material kayu yang lebih besar, yang dihasilkan oleh pertanian domestik.  "Bukan hanya konsumen di negara-negara di mana deforestasi terjadi yang menyebabkannya (deforestasi) – melainkan itu didorong oleh konsumen di tempat lain," kata Ruth Delzeit, kepala lingkungan dan sumber daya alam di Institut untuk Ekonomi Global (IWF) di Kiel.  Fakta itu penting untuk jika ingin menghitung emisi CO2 dan memutuskan siapa yang bertanggung jawab. Sebab sampai saat ini, cara PBB dalam menghitung emisi CO akibat produksi pertanian dan peternakan "hanya didasarkan pada laporan emisi di mana barang-barang itu diproduksi," kata Jonah Busch, kepala ekonom di Earth Innovation Institute.  Contohnya di Jerman, emisi dari penanaman anggur di dalam negeri yang dianggap sebagai emisi Jerman - tetapi emisi dari margarin yang dibuat dengan minyak kelapa sawit yang diimpor dari Indonesia tidak.  Deforestasi sumber gas rumah kaca terbesar kedua  Penebangan hutan adalah rintangan utama dalam upaya untuk memperlambat perubahan iklim, kata para ahli. Karena hutan selama ini berfungsi untuk menyimpan CO2 dari atmosfer. Kenyataan bahwa produk-produk kehutanan di ekspor ke luar negeri makin menjauhkan konsumen di luar negeri dari kerusakan hutan yang terjadi dalam proses produksi barang-barang yang mereka konsumsi. Sehingga kesadaran tentang kerusakan itu rendah.  Untuk menghitung jejak karbon dari deforestasi di negara produsen, tim peneliti di Swedia menggabungkan data aliran perdagangan dengan gambar satelit perubahan penggunaan lahan dari tahun 2010 sampai 2014. Mereka mengeluarkan data-data penebangan hutan akibat kegiatan non-pertanian - seperti pertambangan, urbanisasi atau kebakaran hutan alam – dari perhitungan, untuk mendapat angka yang lebih akurat.  Selain itu para ahli menemukan bahwa di Afrika, hampir semua emisi yang terkait dengan pemusnahan hutan tetap berada di benua itu, jadi bukan untuk menghasilkan produk-produk ekspor. Tetapi di Asia dan Amerika Latin, sejumlah besar CO2 yang dilepaskan melalui pembakaran dan penebangan pohon secara efektif "diekspor" ke Eropa, Amerika Utara dan Timur Tengah.  Tanggung jawab siapa?  Kesenjangan antara di mana CO2 dikeluarkan dan di mana produk-produk yang dihasilkan itu sebenarnya dikonsumsi menimbulkan pertanyaan sulit tentang siapa yang harus bertanggung jawab.  Sebagian besar emisi deforestasi hanya berasal dari empat komoditas: kayu, daging sapi, kedelai, dan minyak sawit. Di Indonesia dan Brasil, negara dengan populasi keempat dan kelima terpadat di dunia, minyak kelapa sawit dan daging sapi punya pasar domestik yang besar. Namun ekspor produk-produk ini ke luar negeri juga memainkan peran penting.  Brasil mengekspor 1,64 juta ton daging sapi tahun 2018 menurut, data dari Asosiasi Eksportir Daging Sapi Brasil. Ini berarti kenaikan tajam sebanyak 1,48 juta ton dibanding tahun 2017. Indonesia saat ini adalah salah satu produsen minyak kelapa sawit terbesar dunia, bahan yang makin sering digunakan dalam berbagai produk yang ditawarkan di supermarket negara kaya, mulai dari produk roti hingga produk sabun.  "Minyak kelapa sawit adalah salah satu komoditas ekspor terbesar, sehingga orang dapat melacak dampak deforestasi dari perdagangan itu dan melihat dampak besarnya di Indonesia," kata Ahmad Dermawan, peneliti dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional CIFOR.  Selain memuntahkan emisi CO2, pembakaran dan penebangan hutan juga menyebabkan perpindahan penduduk, hilangnya habitat dan bahaya banjir. Di Indonesia dan Malaysia, lebih dari 100.000 orangutan terbunuh sejak 1999, kata sebuah penelitian yang diterbitkan tahun lalu.  &nbsp;

Permintaan Pasar Global Atas Daging dan Minyak Dorong Pembabatan Hutan

pembabatan hutan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pembabatan hutan

Berita Terkini

Satgas PKH Terbang ke Sumatera Cari Bukti Dugaan Pembabatan Hutan Ilegal

Permintaan Pasar Global Atas Daging dan Minyak Dorong Pembabatan Hutan

Download Aplikasi JawaPos.com