<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/TARGET-WAJIB-PAJAK-2020_MIFTAHULHAYAT-8.jpg" alt="Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se" width="100%">
<figcaption>Warga berada kantor pelayanan pajak yang untuk melaporkan SPT, di Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kantor pajak menargetkan, pelaporan SPT tahun ini bisa mencpaai 15,2 juta atau sekitar 80% wajib pajak yang wajib melaporkan pembayaran pajaknya selama periode se</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memastikan tak akan memberikan insentif pajak pada tahun 2026 mendatang. Keputusan ini diambil sebagai imbas dari pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/016730987/dari-surabaya-pemerintah-pacu-ekonomi-rakyat-lewat-akad-massal-kur-800-ribu-debitur">Dari Surabaya, Pemerintah Pacu Ekonomi Rakyat Lewat Akad Massal KUR 800 Ribu Debitur</a>&nbsp; Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati mengungkapkan bahwa pemerintah pusat memangkas TKD DKI secara signifikan untuk tahun anggaran 2026. Sebelumnya, Pemprov DKI telah merencanakan APBD 2026 sebesar Rp 95,35 triliun. Namun setelah pemangkasan TKD dari Rp 27,5 triliun menjadi Rp11 triliun, proyeksi APBD harus direvisi menjadi Rp 81,28 triliun. "Pasti banyak kebijakan yang kita ambil, contohnya PBB, kemudian restoran, hotel, dan lain-lain itu juga pasti akan berbeda-beda. Sehingga kemarin kami pada saat menghitung potensi pendapatan di tahun 2026, arahannya kebijakannya adalah hampir kurang lebih sama dengan kebijakan di 2025," ujar Lusiana, Selasa (21/10). Lusiana menjelaskan, sepanjang tahun 2025 Pemprov DKI telah memberikan berbagai keringanan atau insentif pajak kepada masyarakat dengan nilai cukup besar. Jika dihitung, program tersebut menghilangkan potensi pendapatan Pemprov DKI hingga Rp 6 Triliun. Dengan tidak adanya insentif pajak 2026, diharapkan bisa mendongkrak pendapatan Pemprov DKI Jakarta.&nbsp; "Jadi dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, sampai dengan bulan Oktober 2025, tax expenditure yang kita berikan, yaitu pajak yang tidak kita pungut dari masyarakat karena itu merupakan insentif yang kita berikan, itu hampir sampai Rp6 triliun. Jika kebijakan itu nanti di tahun depan tidak ada insentif, saya rasa bisa kita meningkatkan pendapatannya," jelasnya. Artinya, kebijakan insentif pajak seperti keringanan PBB, pajak restoran, maupun hotel kemungkinan besar akan dihentikan tahun depan untuk menjaga pendapatan daerah tetap stabil. <h2>&nbsp;</h2> <h2>Pajak Kendaraan Listrik Jadi Sorotan</h2> Selain itu, Lusiana juga menyoroti tarif nol persen untuk bea balik nama dan pajak kendaraan listrik. Padahal, potensi pajak dari kendaraan listrik diperkirakan bisa tembus Rp 3 triliun. "Di satu sisi ada memang yang cukup signifikan, yaitu pajak bea balik nama kendaraan listrik yang tarifnya 0, dan juga PKB, pajak kendaraan listrik, tarifnya juga 0 rupiah. Ini sampai dengan akhir tahun 2025, karena tarif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat melalui undang-undang 1 tahun 2022 adalah 0, kita penurunannya hampir mencapai Rp 3 triliun," ungkapnya. Lusiana menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan ini bisa ditinjau ulang. Diharapkan, Pemprov DKI bisa menarik pajak kendaraan listrik di Jakarta tahun depan. "Karena sampai dengan saat ini penjualan kendaraan listrik itu melonjak, sangat tinggi. Sehingga kalau ini dibiarkan, maka pendapatan daerah, bukan hanya DKI ya, daerah akan tergerus dari situ," katanya. Menurut Lusiana, Pemprov DKI akan menyampaikan ke pemerintah pusat agar kebijakan pajak kendaraan listrik bisa dievaluasi. Ia menegaskan, arah kebijakan pajak DKI akan disesuaikan dengan kemampuan fiskal dan kondisi ekonomi 2026. "Nah ini kan kita harus hitung kembali. Jadi pendapatan kita itu tergantung dengan kebijakan apa yang akan kita jalankan di tahun 2026," katanya. (*)

Pemerintah DKI Jakarta tidak akan memberikan insentif pajak pada tahun 2026, dampak dari pemotongan dana transfer ke daerah.

Siap-Siap! Tahun Depan Pemprov DKI Tak Lagi Beri Keringanan Pajak, Imbas Pemangkasan Anggaran Menkeu Purbaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/21/Screenshot_2025-10-21-17-46-30-192_comandroidchrome-edit-4278280701.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. (Novia Herawati/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menata ulang alokasi anggarannya. Salah satunya menunda pembangunan RS Surabaya Selatan.&nbsp;

Pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) 2026 membuat Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menata ulang alokasi anggarannya.

Pembangunan RS Surabaya Selatan Ditunda karena Pemangkasan Anggaran Rp 730 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/04/JKT_Raker-Banggar-DPR-dengan-Menteri-Keuangan_SALMAN-TOYIBI-7-2088137179.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (kanan) bersiap mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kiri) bersama Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah (kanan) bersiap mengikuti Rapat Kerja bersama Banggar DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (3/7/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi XI DPR RI menyoroti penurunan drastis terkait pos anggaran transfer daerah yang tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026. Berdasarkan dokumen RAPBN, transfer daerah tercatat turun sebesar Rp 214 triliun atau 24,7 persen menjadi Rp 650 triliun. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic menyebut penurunan ini sebagai yang terbesar sepanjang sejarah transfer anggaran ke daerah.&nbsp;"Yang memegang rekor dunia ini adalah Transfer ke Daerah, turun 24,7 persen. Penurunan terbesar sepanjang sejarah transfer ke daerah dalam APBN," kata Dolfie dalam rapat kerja Badan Anggaran dengan Pemerintah dan Bank Indonesia, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/8). Dolfie menilai penurunan TKD tersebut menunjukkan adanya pergeseran anggaran ke pemerintah pusat. Ia mempertanyakan ke mana pos anggaran itu dialihkan.&nbsp;"Dimana belanja pemerintah pusat angka ini masuk? Sebagian besar masuk di BA BUN lainnya," tegasnya. Berdasarkan data DPR, Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA BUN) tahun 2026 meningkat signifikan menjadi Rp 525 triliun dari sebelumnya Rp 358 triliun. Dolfie mempertanyakan, anggaran sebesar itu dikelola langsung oleh pemerintah tanpa pembahasan bersama DPR.&nbsp; "Rp 525 triliun yang digunakan direncanakan sendiri, digunakan sendiri, tanpa dibahas bersama DPR. Katanya kita mau transparan, accountable," ujarnya. Ia juga menilai dalam RUU APBN 2026, keterlibatan DPR untuk mencermati penggunaan BA BUN justru dihapus.&nbsp;"Artinya apa Rp 525 triliun ini, pemerintah sendiri menggunakan untuk apa aja silakan. Nah ini yang menurut saya tidak memiliki rasa keadilan dan kepatutan," tegasnya. Karena itu, Dolfie pun mendesak agar pemerintah membuat kriteria dan syarat jelas dalam pembahasan besaran BA BUN. Menurutnya, tidak tepat bila anggaran tersebut sepenuhnya bergantung pada diskresi pemerintah. &nbsp;

Komisi XI DPR soroti penurunan anggaran transfer daerah Rp 214 triliun dalam RAPBN 2026, pertanyakan transparansi penggunaan anggaran.

Menkeu Sri Mulyani Dicecar Komisi XI DPR soal Pemangkasan Anggaran Daerah Rp 214 Triliun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/OK-kemenag-4-3803323721.jpg" alt="Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Suyitno. (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Suyitno. (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangkasan anggaran Kementerian Agama (Kemenag) direvisi. Semula, anggaran yang dipangkas lebih dari Rp 14 triliun. Setelah proses rekonstruksi, pemangkasan berkurang menjadi Rp 12 triliunan saja. Karena itu, rencana penghentian insentif guru pendidikan agama Islam (PAI) non-ASN yang sempat viral akhirnya dibatalkan. Dengan kata lain, guru-guru PAI non-ASN tetap menerima insentif. Besaran insentif itu adalah Rp 250 ribu per bulan. Diberikan dengan cara dirapel Rp 1,5 juta untuk enam bulan. Kepastian itu disampaikan langsung oleh Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Suyitno di Jakarta kemarin (16/2). &rdquo;Meski ada efisiensi, Kemenag sudah bersepakat dengan DPR terkait alokasi anggaran tunjangan insentif bagi guru RA dan madrasah bukan PNS,&rsquo;&rsquo; katanya. Suyitno mengatakan, insentif guru PAI non-ASN itu akan disalurkan bertahap. Menurut dia, pembayaran tunjangan insentif tersebut menjadi bentuk apresiasi pemerintah atas dedikasi para guru dalam mencerdaskan generasi bangsa. Dana itu diberikan untuk memotivasi guru meningkatkan kinerjanya dalam proses belajar-mengajar. Suyitno menegaskan, guru merupakan sumber daya manusia utama dalam proses pendidikan. Saat ini Kemenag sedang mematangkan petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan pemberian tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA dan madrasah. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Madrasah Kemenag Thobib Al Asyhar mengatakan, juknis akan mengatur kriteria guru penerima insentif. &rdquo;Tentu ada kriteria yang harus dipenuhi bagi guru RA dan madrasah penerima tunjangan insentif ini,&rsquo;&rsquo; katanya. Kriteria yang bakal muncul, antara lain, guru belum lulus sertifikasi. Kemudian, guru aktif mengajar di RA, MI, MTs, atau MA/MAK dan terdaftar di Kemenag. Lalu, memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV, memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka, serta bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kemenag. Kemenag juga menyusun ketentuan penghentian pemberian insentif itu. Di antaranya, guru penerima meninggal dunia. Lalu, berusia 60 tahun, tidak lagi menjalankan tugas sebagai guru, atau diangkat menjadi CASN, baik sebagai guru atau lainnya di Kementerian Agama atau di instansi lainnya. Kemenag juga memastikan program pendidikan profesi guru (PPG) bagi guru PAI di sekolah tetap berjalan. Kepastian tersebut disampaikan Menag Nasaruddin Umar. Dia menegaskan, PPG bagi guru PAI sangat penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Indonesia. &rdquo;Tahun ini kita akan gelar PPG untuk 95.367 guru PAI pada sekolah,&rsquo;&rsquo; katanya. Dengan PPG itu, guru PAI di sekolah akan mendapatkan sertifikat pendidik. Kemudian, guru yang memenuhi syarat, khususnya sertifikat pendidik, bakal mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG) mulai tahun berikutnya. (wan/c6/oni)

Guru PAI non-ASN tetap menerima insentif. Besaran insentif itu adalah Rp 250 ribu per bulan. Diberikan dengan cara dirapel Rp 1,5 juta.

Pemangkasan Anggaran di Kemenag Berkurang, Insentif Guru Non-ASN Tetap Cair

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/IMG-20250212-WA0057-2705700065.jpg" alt="Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (jas hitam) dalam dialog antar umat beragama di Sawangan, Depok (12/2). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (jas hitam) dalam dialog antar umat beragama di Sawangan, Depok (12/2). (Hilmi Setiawan/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemangkasan anggaran besar-besaran menjadi perhatian Majelis Ulama Indonesia (MUI). Organisasi yang menaungi para ulama itu berharap pemangkasan anggaran tidak menganggu program-program yang penting, seperti upaya menjaga kerukunan umat. Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud mengatakan, kondisi di Indonesia sekarang kembali memanas. Kondisi tersebut disebabkan adanya pertentangan pendapat antara kelompok yang pro dan kontra pemangkasan anggaran di kementerian dan lembaga. Bahkan pemangkasan anggaran juga terjadi di instansi daerah. Setiap satu kebijakan selalu ada yang menerima ada menolak. "Untuk itu, selaku tokoh-tokoh agama yang memiliki umat masing-masing harus tetap saling menjaga kerukunan," kata Marsudi dalam dialog antar umat beragama di Sawangan, Depok pada Rabu (12/2). Forum yang berlangsung di Pesantren Darul Uchwah Sawangan itu digelar oleh Kerukunan Antar Umat Beragama (KAUB). Marsudi lantas menyebut rencana pemotongan anggaran di sejumlah kementerian. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang dulunya Rp 110,95 triliun, lalu dilakukan efisiensinya Rp 81,38 triliun. Sehingga sisa anggarannya Rp 29,57 triliun. Kementerian Pendidikan Tinggi Sain dan Teknologi (Kemendikti Saintek) sebelumnya memiliki anggaran Rp 57,68 triliun. Kemudian dilakukan efisiensi Rp 22,54 triliun, sehingga anggarannya tersisa hanya Rp 35,14 triliun. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebelumnya memiliki anggaran Rp 105,65 triliun. Kemudian ada efisiensi Rp 19,63 triliun, sehingga tersisa Rp 86,02 triliun. Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dari semula Rp 53,20 triliun, dikepras menjadi Rp 40,84 triliun. Kementerian Pertanian dari awalnya Rp 29 triliun, turun menjadi Rp 19,14 triliun. Lebih lanjut Marsudi mengatakan, APBN merupakan sebuah keputusan atau pernyataan yang disetujui antara pemerintah dengan DPR. Di dalamnya memuat perkiraan pendapatan dan belanja negara untuk jangka waktu tertentu di masa mendatang. Dia mengajak seluruh tokoh yang hadir dalam agenda tersebut untuk bersama-sama mengawal jalannya pemerintahan. Menurut dia, kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah, kemudian sedang banyak pro dan kontra itu, tetap dikawal bersama. "Agar bangsa kita ini tetap tenang, nyaman, dan saya yakin pemerintah akan mencari jalan yang terbaik untuk bangsanya," tuturnya. Dalam pertemuan tersebut Marsudi juga mengutip ucapan Presiden Prabowo Subianto saat berpidato di Kongres Muslimat NU. Saat itu Presiden Prabowo mengatakan bahwa keputusan efisiensi diambil karena situasi. Situasinya yaitu pemerintah memberikan makan pada anak-anak agar anak-anak memiliki daya tahan yang baik. Sehingga IQ nya bagus, kesehatannya bagus, maka generasi nya ke depan akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang bagus. "Untuk itu, menyatukan seluruh komponen bangsa dalam konteks agama-agama ini menjadi penting," tegasnya. Kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah perlu dikawal dan diawasi bersama. Sehingga dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.&nbsp;

Majelis Ulama Indonesia berharap pemangkasan anggaran tidak menganggu program-program yang penting, seperti upaya menjaga kerukunan umat.

MUI Berharap Pro dan Kontra Pemangkasan Anggaran Pemerintah Tidak Mengganggu Kerukunan Umat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/16/JKT-1-MOU-MENSOS-DAN-MENDES-FED-4JPG-3511202965.jpg" alt="Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meneken MoU kerjasama terkait pengentasan kemiskinan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Ja" width="100%">
<figcaption>Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meneken MoU kerjasama terkait pengentasan kemiskinan di Kantor Kemensos, Jakarta, Jumat (15/11/2024). (Fedrik Tarigan/ Ja</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran perjalanan dinas luar negeri. Pihaknya sudah mulai mendata anggaran perjalanan dinas apa yang bakal dikurangi. &ldquo;Jadi kita mengikuti arahan Presiden dan kita siap untuk melakukan pemangkasan,&rdquo; tuturnya ditemui usai bertemu dengan Wamen BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Kantor Kemensos, Jakarta, Kamis (5/12). Arahan ini pun sudah ditindaklanjuti dengan adanya komunikasi antara pihaknya bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait detail pemangkasan anggaran tersebut. Baik untuk sisa anggaran di tahun ini maupun untuk tahun yang akan datang. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/015391477/pok&eacute;mon-festival-2024-resmi-dimulai-begini-keseruannya">Pok&eacute;mon Festival 2024 Resmi Dimulai, Begini Keseruannya</a> &ldquo;Pak Sekjen sudah berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk menata segala kemungkinan yang mana yang bisa dipangkas,&rdquo; paparnya. Seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto meminta para menteri dan pejabat negara mengurangi anggaran perjalanan dinas luar negeri hingga 50 persen selama lima tahun ke depan. Arahan ini disampaikan olehnya dalam acara Sidang Tanwir dan Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) , Rabu (4/12/). Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015391475/kapolri-sigit-tegaskan-hukuman-berat-untuk-bandar-narkoba-fokus-ke-pemberantasan-hulu-ke-hilir">Kapolri Sigit Tegaskan Hukuman Berat untuk Bandar Narkoba, Fokus ke Pemberantasan Hulu ke Hilir</a> Upaya ini diharapkan dapat menghemat anggaran negara sampai Rp 15 triliun. Dengan begitu, anggaran dapat dialokasikan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Seperti, membangun bendungan hingga revitalisasi sekolah-sekolah rusak. Selain anggaran perjalanan dinas luar negeri, ia meminta agar para pejabat tidak lagi melakukan rapat-rapat di hotel. &ldquo;Sudahi acara-acara yang tidak penting, kurangi. Iya enggak? seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel, di mana gitu,&rdquo; tegasnya. &nbsp; &nbsp;

Mensos Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyatakan siap mengikuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memangkas anggaran perjalanan dinas.

Gus Ipul: Kita Siap Melakukan Pemangkasan Anggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/INDUSTRI.jpg" alt="Ilustrasi kantor Kementerian Perindustrian" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kantor Kementerian Perindustrian</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani memangkas anggaran belanja Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk tahun 2020. Hal tersebut tercantum di dalam Surat Kementerian Keuangan S-302/MK.02/2020 per tanggal 15 April 2020.  "Kemenperin mengalami penyesuaian anggaran belanja dengan APBN-P tahun anggaran 2020. Pertama, penghematan anggaran Rp 858,8 miliar, sehingga anggaran kementerian semula sebesar Rp 2,95 triliun menjadi sebesar Rp 2,09 triliun," terang Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono dalam rapat bersama Komisi VI DPR, Selasa (28/4).  Dengan adanya refocusing serta realokasi anggaran tersebut, pihaknya telah melakukan penyesuaian. Untuk program dukungan manajemen Kemenperin dari Rp 263,13 miliar menjadi Rp 164,88 miliar lalu, program penumbuhan dan pengembangan industri berbasis agro dari Rp 112,35 miliar menjadi Rp 54,09 miliar.  "Kemudian program penumbuhan dan pengembangan industri kimia, farmasi dan tekstil dari Rp 124,15 miliar menjadi Rp 66,28 miliar dan program pertumbuhan dan pengembangan industri logam, mesin, alat transportasi dan elektronika dari Rp 127,43 miliar menjadi Rp 66,69 miliar," jelas dia.  Lalu, untuk program penumbuhan dan pengembangan industri kecil menengah (IKM) dan aneka dari Rp 365,77 miliar menjadi Rp 286,84 miliar. Sedangkan untuk program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur dari Rp 49,72 miliar menjadi Rp 30,11 miliar. Ada juga program pengembangan teknologi dan kebijakan industri dari Rp 694,63 miliar menjadi Rp 568,23 miliar.  "Terakhir, program peningkatan dan ketahanan pengembangan wilayah industri dan akses industri internasional dari Rp 151,38 miliar menjadi Rp 101,97 miliar dan untuk rogram pengembangan sumber daya industri dari dari Rp 1,06 triliun menjadi Rp 754,03 miliar," jelasnya.  Sigit pun kembali menjelaskan, meskipun anggaran kementerian berkurang secara signifikan karena adanya penghematan anggaran. Pihaknya akan tetap melanjutkan rencana realokasi atau refocusing anggaran untuk membantu sektor industri yang terdampak Covid-19.  "Terutama diprioritaskan untuk industri kecil dan menengah (IKM)," tutupnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=cLM3H6qlIWM  https://www.youtube.com/watch?v=9TIxBLIidKE  https://www.youtube.com/watch?v=381__fOa4Tk

Menkeu Pangkas Anggaran Kemenperin Sebesar Rp 858,8 miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/soal-anggaran-pilgub-sulsel-pjs-gubernur-jangan-dikurangi_m_203407.jpeg" alt="Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono." width="100%">
<figcaption>Plt Gubernur Sulsel, Soni Sumarsono.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Anggaran pelaksanaan Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Sulawesi Selatan ramai diperbicangkan. Hal ini menyusul rencana DPRD Sulsel yang menggagas pemangkasan anggaran senilai Rp 50 miliar dari total anggaran Rp 455 miliar. Pejabat pelaksana tugas (Plt) Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Soni Sumarsono pun langsung bereaksi. Ia menegaskan, agar anggaran pemilihan gubernur (Pilgub) tahun ini tidak dipotong. Dalam waktu dekat, Soni, begitu dia akrab disapa ini, segera membahas rasionalisasi anggaran Pilgub dengan DPRD Sulsel. Menurutnya, perlu ada kesepahaman antara legislatif dan eksekutif tentang pentingnya anggaran penyelenggaraan Pilgub. "Jadi pengurangan itu saya minta supaya ditiadakan sedikit pun sehingga tidak mengganggu proses penyelenggaraan pilkada," kata Soni yang juga menjabat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri usai berkunjung ke Kantor DPRD Sulsel di Makassar, Selasa (10/4) Pilkada serentak menurut Soni, merupakan program strategis nasional yang perlu dikawal agar berjalan lancar. Dia tak ingin program itu tersendat di Sulsel hanya karena rasionalisasi anggaran di tengah jalan. Ia menjelaskan, efisiensi tak mesti jadi alasan pemotongan anggaran. Sebab setiap pengeluaran tentu telah diperhitungkan dengan matang. Adapun sisanya pasti akan dikembalikan ke kas negara. Soni mencontohkan saat dia bertugas sebagai Pejabat Gubernur DKI Jakarta. Saat itu anggaran hibah pemerintah untuk KPU pada pelaksanaan pilkada menyisakan dana Rp 60 miliar lebih dan telah dikembalikan beserta rincian pertanggungjawban. "Pengembalian NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) itu tidak di tengah tahapan. Tapi di akhir Pilkada kalau ada sisa. Pertanggung jawabannya di belakang," ucap Soni. Badan Anggaran DPRD Sulsel sebelumnya bakal memotong alokasi anggaran hibah penyelenggaraan Pilgub bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketua Banggar Fachruddin Rangga menganggap anggaran Rp 456 miliar yang telah disetujui pemerintah idealnya untuk membiayai Pilgub dengan enam pasang kandidat. Sedangkan kenyataannya, Pilgub hanya diikuti empat pasang kandidat. Fachruddin menyatakan rapat rencana rasionalisasi akan dibahas lebih lanjut bersama unsur eksekutif dan KPU Sulsel. Pihaknya menunggu penghitungan daftar pemilih tetap (DPT) Pilgub yang dianggap turut mempengaruhi besarnya kebutuhan anggaran. "Kami tetap pada pandangan kami semula, bahwa perlu pemotongan sebesar Rp 50 miliar," kata Fahcruddin belum lama ini.

Soal Anggaran Pilgub Sulsel, Pjs Gubernur: Jangan Dikurangi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/wow-anggaran-rp-13-triliun-untuk-pendidikan-agama-islam-dipangkas_m_144128.jpeg" alt="Menag Lukman Hakim Saifuddin" width="100%">
<figcaption>Menag Lukman Hakim Saifuddin</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hanya karena alasan efisiensi, Kementerian Agama melakukan pemangkasan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun. Seluruhnya dibebankan pada dana Pendidikan Islam.  Langkah ini menyusul terbitnya Inpres 4/2017 tentang Efisiensi Belanja Barang Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggara Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menuturkan dari sekian program yang dimiliki Kemenang, hanya program pendidikan islam saja yang bisa dipotong. &rdquo;Itu pun anggaran belanja barang saja yang akan dipangkas,&rdquo; tuturnya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VIII DPR RI kemarin (13/7). Lebih lanjut Lukman mengatakan bahwa ada tiga satuan kerja yang akan dilakukan pemangkasan anggaran. Pertama adalah Ditjen pendidikan islam pusat yang anggarannya akan dihemat sebesar Rp. 235.424.000.&nbsp; Selanjutnya adalah dana Perguruan Tinggi Keagamaan&nbsp;Islam Negeri yang akan dipangkas sejumlah Rp 283.612.000. Kanwil kemenag propinsi, kabupaten/kota, serta madrasah negeri pun juga terkena imbasnya. Anggara mereka akan dipangkas sebesar Rp. 869.969.000. Lukman menjamin pemangkasan ini tidak akan berdampak langsung terhadap rakyat. Sebab yang akan dikurangi aalah dana kegiatan belanja barang seperti keperluan untuk workshop atau perjalanan dinas.&nbsp; &rdquo;Kualitas pelayanan terhadap masyarakat tidak akan berkurang,&rdquo; bebernya. Dalam rapat tersebut, Lukman juga memaparkan bahwa kementeriannya juga telah mengirimkan surat kepada meneteri keuangan untuk usulan tambahan anggaran 2017. Ada tiga hal yang diusulkan mendapatkan tambahan anggaran, yakni honorarium petugas haji, pembayaran tunjangan profesi guru, dan persiapan pembangunan Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII).&nbsp;Totalnya mencapai Rp 4,7 triliun. Langkah yang dilakukan Lukman tersebut mendapatkan tanggapan pedas dari anggota Komisi VIII DPR RI. Terutama soal pembangunan UIII. Salah satu keberatan tersebut diutarakan oleh Samsu Niang. Politisi dari PDIP itu mengingatkan bahwa Kemenag masih memiliki utang tunjangan guru. &rdquo;Universitas islam internasional ini bagus tapi utangnya dibayar dulu,&rdquo; tutur anggota dewan dapil Sulawesi Selatan II itu. Menanggapi hal tersebut, Lukman mengatakan bahwa pihaknya juga telah berkomitmen untuk melunasi uutang tersebut. Namun di sisi lain banyak pihak yang menginginkan UIII segera dibangun. &rdquo;Tim untuk pembangunan tersebut juga sudah terbentuk. Kami sudah membicarakan banyak hal,&rdquo; kata Lukman. Pemotongan anggaran pendidikan Islam pun mendapatkan sorotan dari anggota dewan. Namun Lukman sekali lagi berdalih bahwa hanya anggaran pendidikan islam saja yang bisa diotak-atik. &rdquo;Anggaran pendidikan Islam itu terbesar. Sekitar 85 persen,&rdquo; ucapnya. (lyn/dms/JPG) &nbsp;

Wow, Anggaran Rp 1,3 Triliun untuk Pendidikan Agama Islam Dipangkas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/07/mewaspadai-crowding-out-effect_m_144057.jpeg" alt="Haryo Kuncoro" width="100%">
<figcaption>Haryo Kuncoro</figcaption>
</figure> PEMERINTAH baru saja merampungkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) 2017. Di satu sisi, ada sinyal optimisme yang dipancarkan pemerintah. Di tengah menyusutnya penerimaan perpajakan, pagu belanja pemerintah dirancang naik menjadi Rp 2.111 triliun dari pagu semula Rp 2.080 triliun.  Faktor eksternal, agaknya, membangkitkan optimisme pemerintah. Predikat layak investasi dari S&amp;P serta perbaikan harga sejumlah komoditas ekspor unggulan menebalkan keyakinan pemerintah menaikkan target pertumbuhan PDB menjadi 5,2 persen untuk mengakhiri perlambatan ekonomi domestik selama tiga tahun terakhir.  Alhasil, optimisme pemerintah harus dibayar oleh pelebaran rasio defisit menjadi 2,92 persen atau 2,67 persen jika ada penghematan alamiah. Konsekuensinya, ada kebutuhan utang setidaknya Rp 433 triliun hingga 467 triliun dengan Rp 33 triliun hingga 67 triliun di antaranya adalah penambahan utang baru.  Di sisi lain, pemerintah harus menerbitkan surat utang negara (SUN). Pilihannya ada dua, yakni diedarkan di luar negeri atau di dalam negeri. Menerbitkan SUN ke luar negeri berisiko capital ouflow. Sensitivitas terhadap imbal hasil aset finansial sejenis di luar negeri cukup kuat untuk mendorong kembali kaburnya dana asing ke luar negeri.  Menutup defisit dengan mengedarkan SUN di dalam negeri berpotensi meningkatkan tekanan kepada pasar keuangan domestik. Itu berarti pemerintah harus bersaing dengan sektor privat dalam memperoleh dana masyarakat. Sektor korporasi, misalnya, menjual saham untuk meraup dana guna ekspansi usahanya.  Tensi perebutan dana publik semakin kompleks dengan memasukkan perbankan. Perbankan menjembatani antara pemilik dana dan debitor yang membutuhkan dana. Salah satu debitornya adalah korporasi. Perbankan &ndash;yang juga berstatus sebagai korporasi&ndash; turut menerbitkan saham untuk memenuhi kebutuhan fungsi intermediasi jangka panjang.  Akibatnya, masing-masing issuer terpaksa menaikkan return (imbal hasil) sebagai daya tarik agar pemilik dana mau memegang issuance-nya. Tidak pelak lagi, perang imbal hasil terjadi sebagai imbas dari penerbitan SUN. Kondisi tersebut dalam terminologi ekonomika disebut crowding out effect.  Fenomena crowding outeffect demikian patut diwaspadai lantaran membawa implikasi pada perekonomian secara luas. Mengikuti pandangan ekonomi Klasik, suku bunga adalah harga investasi. Kenaikan suku bunga berakibat langsung kepada pelemahan aktivitas penanaman modal. Pada akhirnya, pertumbuhan ekonomi akan terkoreksi.  Pandangan Klasik tersebut memberikan penegasan bahwa penerbitan SUN menimbulkan efek negatif bagi perekonomian. Atas dasar itu, mereka menganjurkan untuk menggunakan sumber pembiayaan yang berasal dari luar negeri guna menghindari gejolak suku bunga di pasar finansial domestik.  Masih dalam pemikiran mereka, utang luar negeri mengisyaratkan adanya aliran dana neto masuk ke perekonomian. Sementara itu, utang domestik dipandang sebatas hanya migrasi dana yang semula akan digunakan oleh sektor privat untuk investasi berpindah kepada investasi yang dilakukan pemerintah.  Asumsi Klasik bahwa perekonomian mengalami keterbatasan pasokan dana patut dicatat. Realitas yang terjadi tidaklah selalu demikian. Hal itu yang menjadi premis aliran pemikiran Keynesian dalam berkonfrontasi konsep dengan ekonom klasik. Alhasil, jika masih ada dana nganggur (idle fund), eksistensi crowding out tidak bakalan ada.  Kendati demikian, dua mazhab besar tersebut sepakat bahwa penerbitan SUN niscaya memicu persaingan dalam menghimpun dana masyarakat. Tetapi, persaingan dalam pemahaman Keynesian justru memicu peningkatan kualitas investasi alih-alih penurunan kuantitas investasi sebagaimana pendapat Klasik.  Peningkatan kualitas investasi diklaim Keynesian mampu mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, Keynesian tidak antipati terhadap SUN meski menyokong naiknya suku bunga perbankan. Penerbitan SUN diyakini memacu atmosfir kompetisi hingga mencapai level crowding in sebagai lawan dari crowding out.  Pilihan pemerintah mengedarkan SUN di pasar keuangan dalam negeri atau luar negeri pada akhirnya tetap harus dibayar beserta bunganya. Pada jalur lain, paham Ricardian berasumsi pelaku ekonomi sadar bahwa penerbitan SUN saat ini adalah isyarat terjadi kenaikan pajak pada masa mendatang guna membayar pokok dan bunga utang.  Asumsi rasionalitas membimbing pelaku ekonomi untuk sejak dini mengantisipasi hal itu. Aksi konkretnya ialah memelihara cadangan tabungan untuk berjaga-jaga (precautionary) sedemikian rupa sehingga besaran nilainya nanti (future value) sama dengan beban kenaikan pajak pada masa depan.  Akibat selanjutnya, tabungan (sebagai sumber dana investasi) tidak terganggu, volume investasi tetap konstan, dan pertumbuhan ekonomi tidak terpengaruh. Ringkasnya, penjualan SUN di pasar keuangan dalam negeri dan/atau luar negeri berefek netral bagi perekonomian nasional.  Kembali kepada persoalan pasar finansial di Indonesia, fenomena crowding out sejatinya hanyalah akibat dan bukan esensi persoalan yang sesungguhnya. Merujuk kepada debat konseptual antara paradigma Klasik, Keynesian, dan Ricardian, inti persoalan sesungguhnya terletak pada respons masyarakat.  <a target="_blank"></a> Dalam respons itulah, kenaikan SUN bisa menjadi momentum untuk menstimulasi masyarakat agar terbiasa berinvestasi di obligasi negara. Selama ini masyarakat merasa nyaman menjadi investor pasif dalam bentuk simpanan di perbankan. Beragamnya jenis SUN menjadi wahana perubahan paradigma menjadi investor aktif.  Alhasil, pelaku pasar finansial domestik sedang berproses menuju titik ekuilibrium yang baru. Mekanisme pasar yang terkelola secara efisien (alih-alih bebas-liberal) akan menyediakan outcome berupa suku bunga dan kualitas dana yang optimal, baik bagi pemasok dana maupun bagi penggunanya. (*)    *) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, doktor ilmu ekonomi alumnus PPs-UGM Jogjakarta

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemangkasan anggaran

Berita Terkini