<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/06/Screenshot_2025-04-06-13-56-05-936_comandroidchrome-edit-1159358727.jpg" alt="Momen Bupati Indramayu Lucky Hakim pergi berlibur ke Jepang. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Momen Bupati Indramayu Lucky Hakim pergi berlibur ke Jepang. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra Banong mengingatkan Kepala Daerah yang keluar negeri agar mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringatan itu buntut kasus Bupati Indramayu Lucky Hakim yang dikabarkan berlibur keluar Negeri tanpa izin. Sebab, kata politisi Gerindra tersebut, Kepala Daerah dilarang bepergian ke luar negeri tanpa izin dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Hal itu diatur dalam pasal 76 ayat 1 poin (i) undang undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. "Terkecuali kepela daerah atau wakil kepala daerah untuk kepentingan pengobatan yang bersifat mendesak sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat 2 undang-undang 23 tahun 2014" ujarnya, Senin (7/4). Sebagai mitra kerja Komisi II DPR RI, Bahtra meminta Menteri Dalam Negeri untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi kepala daerah yang bepergian keluar Negeri tanpa mengikuti aturan main yang ada. Termasuk izin dari Menteri Dalam Negeri. Di Pasal 77 ayat 2, lanjutnya, juga tegas mengatur sanksi bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri tanpa izin. Yakni dikenai sanksi pemberhentian sementara selama 3 bulan oleh Presiden untuk Gubernur dan atau Wakil Gubernur, serta oleh Menteri untuk Bupati dan/atau Wakil Bupati atau Walikota dan/Wakil Walikota. Selain itu, Legislator Dapil Sulawesi Tenggara itu berharap para kepala daerah harus benar-benar memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan aktivitasnya termasuk bepergian keluar Negeri.&nbsp; "Terkait tata cara perjalanan ke luar negeri bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah diatur dalam dalam pasal 11 permendagri 59 tahun 2019" tutupnya.&nbsp;

Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengingatkan kepala daerah untuk mematuhi aturan bepergian ke luar negeri demi menjaga integritas.

Bupati Indramayu Lucky Hakim Pelesir ke Jepang Tanpa Izin, Komisi II DPR Minta Mendagri Lakukan Pemanggilan dan Ingatkan Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/24/Screenshot_2024-07-24-06-50-18-132_comgoogleandroidgm-edit-537803982.jpg" alt="Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin saat menyampaikan pidato politik pada acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-26 PKB di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Langkah panitia khusus (pansus) bentukan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terkait memanasnya hubungan PBNU dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) hampir mencapai puncak. Hari ini, Selasa (20/8), jajaran PBNU mengeluarkan surat pemanggilan kepada Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Di dalam surat tertanggal 19 Agustus 2024 itu, pemanggilan terhadap Cak Imin disebut berdasarkan salah satu keputusan Rapat Pleno PBNU. Rapat pleno itu digelar PBNU pada 27&ndash;28 Juli 2024 lalu. &rsquo;&rsquo;Dengan ini kami mengundang kehadiran Bapak (Cak Imin) untuk berdialog dan memberikan keterangan masalah hubungan NU dan PKB,&rsquo;&rsquo; bunyi keterangan dalam surat undangan tersebut. Di dalam surat itu juga dijelaskan bahwa pemanggilan Cak Imin dilaksanakan pada Rabu (21/8) besok. Cak Imin diundang untuk hadir pada pukul 12.30 WIB di kantor PBNU di Jl Kramat Raya, Jakarta. Surat tersebut ditandatangani oleh Amin Said Husni selaku Wakil Ketua Umum PBNU dan Wakil Sekjen PBNU Faisal Saimima. Sebelumnya Pansus PBNU juga sudah memanggil petinggi PKB lainnya. Saat itu yang diundang untuk hadir memberikan penjelasan adalah Sekjen PKB Hasanuddin Wahid. Dia diundang PBNU untuk hadir memberikan keterangan pada Senin, (5/8). Tetapi sampai dengan sore hari, Hasanuddin tidak hadir memenuhi undangan atau pemanggilan PBNU. Seperti diketahui, beberapa waktu terakhir hubungan antara PKB dengan PBNU merenggang. Pihak PBNU menilai PKB seperti ingin menjauhkan diri dari PBNU. Sementara pihak PKB merasa bahwa antara PKB dengan PBNU adalah entitas yang berbeda. PKB sebagai partai politik, sedangkan PBNU adalah ormas keagamaan.

PBNU mengeluarkan surat panggilan kepada Ketua umum PKB Muhaimin Iskandar untuk memberikan keterangan tentan hubungan NU dan PKB besok.

Diminta Beri Keterangan soal Hubungan NU dan PKB, PBNU Panggil Cak Imin ke Kantor PBNU Besok   

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/03/Amanda-Manopo-saat-memberi-keterangan-pers-media-di-Mabes-Polri-1649541635.jpg" alt="Amanda Manopo saat memberi keterangan pers media di Mabes Polri." width="100%">
<figcaption>Amanda Manopo saat memberi keterangan pers media di Mabes Polri.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Amanda Manopo memenuhi panggilan Markas Besar (Mabes) Polisi Republik Indonesia (Polri) untuk memberikan pengetahuannya terkait dengan dugaan promosi judi Online pada Senin, 2 Oktober 2023. Saat datang ke Mabes Polri, Amanda Manopo didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Ina Rachman. Amanda Manopo menggunakan jaket hoodie berwarna abu-abu dengan penutup kepala yang terpasan menutup rambutnya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013038193/penjelasan-amanda-manopo-usai-diperiksa-bareskrim-terkait-kasus-judi-online">Penjelasan Amanda Manopo Usai Diperiksa Bareskrim Terkait Kasus Judi Online</a> Tidak terlihat raut wajah dari Amanda Manopo Lantaran tertutup oleh masker, dan hanya terlihat matanya yang sudah mulai kelelahan. Saat memberi keterangan Pers terhadap media, menurut Amanda Manopo pemenuhan panggilan Mabes Polri berkaitan dengan dirinya sebagai warga Negara Indonesia yang baik. Amanda mengaku saat memberikan keterangan terhadap Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri mengaku tidak tahu soal judi online dari produk yang dipromosikannya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/infotainment/013036916/amanda-manopo-diperiksa-bareskrim-terkait-judi-online">Amanda Manopo Diperiksa Bareskrim Terkait Judi Online</a> Produk yang disinyalir Judi online oleh Penyidik (Dittipidsiber) Bareskrim Polri menurut Amanda itu merupakan game online. &ldquo;Yang saya tahu sebatas game, tidak ada judi,&rdquo; ucap Amanda Dalam keterangan pers di Bareskrim Polri dikutip dari akun X @jebingisjebing. Menurut Amanda Manopo, pemanggilan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri menurutnya merupakan kesalah pahaman mengenai produk yang memang sudah dipromosikan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011734443/demi-syuting-film-bareng-amanda-manopo-reza-arap-kosongkan-semua-agenda">Demi Syuting Film Bareng Amanda Manopo, Reza Arap Kosongkan Semua Agenda</a> &ldquo;Hanya kesalahpahaman,&rdquo; terang Amanda Manopo. Pernyataan Amanda Manopo juga dibenarkan oleh Kuasa Hukumnya yaitu Ina Rachman yang mengaku kalau pekerjaan yang masuk ke Amanda sejatinya sudah melalui seleksi. Seleksi pekerjaan sebelum dilimpahkan ke Amanda Manopo itu dilakukan oleh Manajer artis itu. &ldquo;Filter sudah dilakukan oleh manajer,&rdquo; ucap Kuasa Hukum Amanda Manopo, Ina Rachman. Disinggung pertanyaan mengenai fee yang diperoleh Amanda Manopo, dirinya mengaku sebenarnya tidak mengetahuinya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/011734046/amanda-manopo-deg-degan-bintangi-film-sensitif-berlatar-periswita-tahun-65">Amanda Manopo Deg-degan, Bintangi Film 'Sensitif' Berlatar Periswita Tahun '65</a> Namun, dari keterangan Kuasa Hukumnya bahwa bayaran Amanda Manopo saat mempromosikan produk diduga judi oleh oleh penyidik Bareskrim Polri itu senilai 16 juta. &ldquo;Manda Cuman dibayar Rp 16 juta,&rdquo; ucap manda. Selama diperiksa oleh Penyidik&nbsp; Dittipidsiber Bareskrim Polri pertanyaan yang diajukan ke Amanda, menurutnya tidak terlalu banyak. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01560655/arya-saloka-ungkap-alasan-amanda-manopo-keluar-dari-sinetron-ikatan-cinta">Arya Saloka Ungkap Alasan Amanda Manopo Keluar dari Sinetron Ikatan Cinta</a> Selain hanya sedikit, jenis pertanyaan tidak menjurus ke tugasnya saat melakukan produk yang diduga judi online itu. &ldquo;Hanya Cerita,&rdquo; sebut Kuasa Hukum Amanda, Ina Rachman Ina Rachman juga menjelaskan ke media kalau pertanyaan yang diajukan oleh Bareskrim Polri sebatas diskusi ringan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/entertainment/01560521/jawaban-mengejutkan-arya-saloka-saat-ditanya-pacaran-atau-tidak-dengan-amanda-manopo">Jawaban Mengejutkan Arya Saloka saat Ditanya Pacaran atau Tidak dengan Amanda Manopo</a> Diskusi yang dilakukan Amanda Manopo dan Penyidik Dittipidsiber Bareskrim Polri itu sebatas pengetahuan Amanda mengenai produk yang diduga Game online itu. &ldquo;Masih diskusi mengenai yang diketahui oleh Amanda,&rdquo; sambung Kuasa Hukum Amanda Manopo, Ina Rachman.

Mabes Polri melakukan pemanggilan ke Amanda Manopo soal video yang diduga promosi judi online pada Senin, 2 Oktober 2023.

Diduga Turut Promosikan Judi Online, Amanda Manopo Beri Penjelasan saat Penuhi Panggilan Mabes Polri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/29/Ketua-Umum-PKB-Muhaimin-Iskandar-Dery-Ridwansah-3JPG-2885406569.jpg" alt="Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023)." width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin membuka rapat koordinasi nasional membahas Pemilu 2024 di DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/8/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">JawaPos.com&nbsp;- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, pada Kamis (7/9) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Lukmanul Hakim memastikan Cak Imin akan memenuhi panggilan pemeriksaan oleh KPK tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Cak Imin bakal diperiksa KPK dengan kapasitasnya sebagai saksi dan mantan Menteri Ketenegakerjaan periode 2009-2014. Dalam periodenya itu terdapat kasus korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pada tahun 2012.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012939514/besok-kpk-panggil-ulang-cak-imin-dalam-kasus-dugaan-korupsi-di-kemnaker">Besok KPK Panggil Ulang Cak Imin dalam Kasus Dugaan Korupsi di Kemnaker</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Insya Allah Cak Imin besok hadir untuk memberikan keterangan sejelas-jelasnya," kata Lukmanul, Rabu (6/9), seperti dikutip dari Pojok Satu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan, Cak Imin merupakan warga negara yang baik dan figur cawapres yang akan memberikan teladan kepada masyarakat bahwa semuanya sama di mata hukum.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, KPK telah menentukan penjadwalan ulang pemeriksaan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi dalam sistem proteksi TKI di Kemenaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu bakal diperiksa pada Kamis (7/9) besok.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/012939065/pemanggilan-cak-imin-dinilai-politis-kpk-kita-nggak-lihat-tahun-politik-sebagai-halangan-tegakkan-hukum">Pemanggilan Cak Imin Dinilai Politis, KPK : Kita Nggak Lihat Tahun Politik Sebagai Halangan Tegakkan Hukum</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tim penyidik telah melakukan komunikasi untuk penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap Muhaimin Iskandar," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Rabu (6/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Muhaimin sebagai saksi dalam perkara dugaan TPK (tindak pidana korupsi) di Kemenaker. Pemeriksaan sebagai saksi akan dilakukan pada Kamis (7/9)," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ali mengatakan, penjadwalan ulang ini sesuai dengan permohonan penundaan yang disampaikan Cak Imin. Cawapres Anies Baswedan itu mengonfirmasi ketidakhadirannya pada pemanggilan Selasa (5/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/012939051/pemeriksaan-cak-imin-dinilai-politis-kpk-tegaskan-tahun-politik-bukan-halangan-bagi-penegakan-hukum">Pemeriksaan Cak Imin Dinilai Politis, KPK Tegaskan Tahun Politik Bukan Halangan Bagi Penegakan Hukum</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">KPK pun berharap agar Cak Imin dapat hadir dalam pemeriksaaan besok karena keterangannya dibutuhkan penyidik untuk mengungkap kasus korupsi di Kemenaker.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Di mana dalam pemeriksaan nanti, penyidik tentunya akan menggali informasi dan pengetahuan saksi terhadap duduk perkara dugaan TPK dimaksud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penjadwalan ulang untuk hadir pada Kamis besok tentu merupakan waktu yang lebih efektif, agar kedua pihak, baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan tersebut," pungkas Ali.</div>

KPK telah menentukan penjadwalan ulang pemeriksaan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin sebagai saksi dalam sistem proteksi TKI di Kemenaker.

PKB Pastikan Muhaimin Iskandar Hadiri Pemanggilan Ulang KPK Dalam Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI

pemanggilan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemanggilan

Berita Terkini

Bupati Indramayu Lucky Hakim Pelesir ke Jepang Tanpa Izin, Komisi II DPR Minta Mendagri Lakukan Pemanggilan dan Ingatkan Sanksi

Diminta Beri Keterangan soal Hubungan NU dan PKB, PBNU Panggil Cak Imin ke Kantor PBNU Besok

Diduga Turut Promosikan Judi Online, Amanda Manopo Beri Penjelasan saat Penuhi Panggilan Mabes Polri

PKB Pastikan Muhaimin Iskandar Hadiri Pemanggilan Ulang KPK Dalam Kasus Korupsi Sistem Proteksi TKI

Download Aplikasi JawaPos.com