<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/18/polri-2989438037.jpg" alt="Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan beberapa hal terkait dengan penanganan kasus sertifikat laut di Tangerang, Banten.&nbsp;(Polri)" width="100%">
<figcaption>Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menjelaskan beberapa hal terkait dengan penanganan kasus sertifikat laut di Tangerang, Banten.&nbsp;(Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri mengambil langkah tegas atas kasus pagar laut di Bekasi Jawa Barat. Kamis (10/4) mereka menetapkan sembilan orang tersangka dalam kasus tersebut, persisnya pada kasus pemalsuan sertifikat di Desa Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya. Diantaranya kepala desa dan pegawai PTSL.&nbsp; Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa pihaknya sudah memproses dugaan pemalsuaan 93 sertifikat tersebut sejak lama. Kini, para penyidik mengantongi alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka dalam kasus tersebut. Total, ada sembilan tersangka.&nbsp; &rdquo;Dari hasil gelar perkara yang dihadiri oleh penyidik, kemudian wasidik, kemudian dari penyidik madya, kami sepakat menetapkan sembilan orang tersangka,&rdquo; kata dia.&nbsp; Para tersangka itu terdiri atas, MS (mantan kepala desa Segarajaya), AR (kepala desa Segarajaya), JR (Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Segarajaya), Y (Staf Desa Segarajaya), S (Staf Desa Segarajaya). Sisanya tersangka dari unsur PTSL atau pegawai Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).&nbsp; Mereka terdiri atas AP (Ketua Tim Support PTSL), GG (Petugas Ukur Tim Support), MJ (Operator Komputer), dan HS (Tenaga Pembantu di Tim Support Program PTSL). Para tersangka itu dijerat dengan Pasal 263 Ayat (1) dan (2) KUHP juncto Pasal 55 KUHP dan atau Pasal 56. Khusus tersangka AP, Polri juga menjeratnya dengan Pasal 26 Ayat (1) KUHP.&nbsp; &rdquo;Penyidik sudah periksa sekitar kurang lebih 40 orang saksi. Di samping itu bukti-bukti lain juga kami dapatkan dari labfor dimana kami pernah kami sampaikan bahwa ini adalah modus merubah sertifikat,&rdquo; jelasnya.&nbsp;&nbsp;

Bareskrim Polri menetapkan sembilan tersangka dalam kasus pemalsuan sertifikat di Bekasi, termasuk kepala desa dan pegawai PTSL.

Kasus Pagar Laut Bekasi Berlanjut, Kepala Desa Hingga Pegawai PTSL Jadi Tersangka Pemalsuan Sertifikat Desa Segarajaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/10/Harli-Kejagung1-4158803087.jpeg" alt="Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (tengah). (Puspenkum Kejagung)" width="100%">
<figcaption>Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar (tengah). (Puspenkum Kejagung)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mendukung Polri dalam penanganan kasus dugaan pemalsuan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan Sertifikat Hak Milik (SHM) di wilayah laut Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Tangerang, Banten. Saat ini, Kejagung masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi terkait dengan penerbitan sertifikat tersebut.&nbsp; Kepala Pusat Penerangan (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar menyampaikan bahwa pihaknya mendahulukan proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Polri. Yakni tindak pidana dugaan pemalsuan. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/015654869/kpk-panggil-hasto-sebegai-tersangka-pdip-bersurat-minta-tunda-dengan-alasan-ajukan-praperadilan-lagi">KPK Panggil Hasto Sebegai Tersangka, PDIP Bersurat Minta Tunda dengan Alasan Ajukan Praperadilan Lagi</a> &rdquo;Sekarang ini Polri sedang melakukan penyidikan apakah ada dugaan tindak pidana pemalsuan di situ. Jadi, kami mendahulukan itu,&rdquo; ungkap Harli pada Senin (17/2).&nbsp; Harli mengungkapkan, laporan yang diterima oleh Kejagung terkait dengan persoalan yang terjadi di wilayah pesisir Tangerang itu memang sama dengan laporan kepada Polri. Yakni terkait dengan penerbitan sertifikat. Karena itu, Kejagung memilih menunggu hasil proses penegakan hukum yang dilakukan oleh Korps Bhayangkara.&nbsp; &rdquo;Karena objeknya kan sama, soal penerbitan sertifikat. Nanti kami lihat sekiranya tindak pidana pemalsuan itu benar ada. Apakah pemalsuan itu karena adanya suap atau gratifikasi, atau murni memang pemalsuan saja,&rdquo; beber Harli.&nbsp; Dia menegaskan bahwa saat ini tidak ada bahasa penghentian penyidikan atau SP3. Sebab, langkah yang dilakukan oleh Kejagung atas laporan yang mereka terima masih dalam tahap pengumpulan data dan informasi. Sehingga tidak ada kata penghentian penyidikan. &rdquo;Kan masih pengumpulan data dan informasi. Istilah SP3 itu kalau sudah penyidikan,&rdquo; imbuhnya.&nbsp; Sebelumnya, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri memastikan bahwa kasus dugaan pemalsuan penerbitan sertifikat laut di Tangerang, Banten tinggal menunggu hasil pengujian barang bukti oleh Laboratorium Forensik (Labfor) Polri. Dia memastikan, kasus tersebut ditangani dengan mengedepankan pendekatan scientific crime investigation.&nbsp; Menurut Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Djuhandani Rahardjo Puro menyampaikan bahwa proses penyidikan kasus tersebut sudah berjalan dengan baik.&nbsp; &rdquo;Tinggal nunggu alat bukti-alat bukti lainnya. Karena kami masih menunggu dari labfor dan lain sebagainya. Tapi, kalau proses pemeriksaan, penyidik sudah merasa cukup,&rdquo; kata dia.&nbsp; Mereka telah memeriksa 44 orang saksi. Termasuk Kepala Desa (Kades) Kohod Arsin dan sekretaris desa (sekdes) kohod. Mereka sudah menjalani pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Bareskrim Polri. &rdquo;Hanya tinggal pembuktian-pembuktian terkait barang yang palsu. Tentu saja secara scientific akan dibuktikan oleh penyidik melalui uji labfor,&rdquo; imbuhnya.

Kejagung menyampaikan pihaknya mendahulukan proses penegakan hukum yang tengah dilakukan oleh Polri. Yakni tindak pidana pemalsuan.

Kejagung Dahulukan Penyidikan Dugaan Pemalsuaan Sertifikat Laut di Desa Kohod oleh Polri 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/09/3754_20814_Sertifikatindopos.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com--Kejaksaan Negeri Makassar menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan pengalihan lahan negara di Jalan Telkomas, Kecamatan Biringkanayya, Makassar. Salah seorang di antaranya adalah pejabat BPN berinisial AA.&nbsp; Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Makassar, Deddy Suwardy Surachman mengatakan, AA saat itu berperan sebagai tim ajudikasi Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Makassar.&nbsp;Saat ini AA bertugas di BPN Sulawesi Selatan.&nbsp; Tersangka lainnya berinisial SM yang berperan sebagai makelar tanah yang mengurus&nbsp;sertifikat di atas lahan negara tersebut.&nbsp;&quot;Kedua tersangka diduga telah bekerjasama dalam pembuatan sertifikat itu untuk mengambil keuntungan pribadi,&quot; kata Deddy, Senin (14/9).&nbsp; Kepala BPN Sulawesi Selatan, Muhammad Ikhsan Saleh mengaku kaget saat mengetahui bawahannya menjadi tersangka. Meski demikian, pihaknya menghargai keputusan kejaksaan dalam penetapan tersangka dan menjamin akan kooperatif bila kejaksaan membutuhkan data dan klarifikasi dari BPN.&nbsp; &quot;Kami sangat menghargai proses hukum,&quot; kata dia.&nbsp;Dia berharap kasus ini tidak dibawa ke ranah pidana korupsi. Sebab yang terjadi adalah pemalsuan sertifikat.&nbsp;Sekadar diketahui kasus ini mulai diusut setelah terbit sertifikat hak milik atas nama warga tahun 2009. Padahal lahan itu telah menjadi sitaan negara atas putusan vonis Mahkamah Agung pada 2009 dalam kasus korupsi pengadaan alat traffic voice dengan menggunakan teknologi voice over Internet protocol di PT Telkom Makassar.(id-rin/eka/jpg)

Pemalsuan Sertifikat, Pejabat BPN Sulsel Jadi Tersangka