<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/OPINI-BALI.jpg" alt="Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, I Dewa Ayu Eka Pertiwi, SE, Ak, MSA, CA, CSRS" width="100%">
<figcaption>Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa, I Dewa Ayu Eka Pertiwi, SE, Ak, MSA, CA, CSRS</figcaption>
</figure>PENINGKATAN kesadaran atas tanggung jawab perusahaan terhadap sosial dan lingkungan (Corporate Social Responsibility) mendorong praktik pengungkapan CSR menjadi semakin diminati, baik dalam bentuk stand-alone (sustainablity report) ataupun masih tergabung dalam laporan tahunan (financial report).  Oleh: I Dewa Ayu Eka Pertiwi, SE, Ak, MSA, CA, CSRS *  Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa praktik pengungkapan CSR bukanlah sesuatu yang bersifat sistematis, karena subyek informasi yang menjadi perhatian untuk diungkapkan dapat berubah-ubah bergantung pada orientasi perusahaan yang menyediakan pengungkapan tersebut. Hal ini menyebabkan adanya perbedan substansial dalam praktik pengungkapan CSR, khususnya bersifat voluntary yang seringkali disebabkan karena adanya perbedaan nilai budaya yang dipersepsikan oleh suatu masyarakat di mana perusahaan beroperasi.  Secara garis besar, perusahaan-perusahaan yang ada dalam lingkungan budaya masyarakat Barat memiliki kesadaran yang lebih tinggi mengenai informasi CSR yang diungkapkan perusahaan, terutama pada dimensi karyawan, masyarakat, kebijakan dan dampak sosial, dan perubahan lingkungan (Hill, Ainscough, Shank, &amp; Manullang, 2007; Ho, Wang, &amp; Vitell, 2012; Esteban, Villardon, &amp; Sánchez, 2017; Griffin &amp; Estelle, 2018).  Sedangkan, dalam konteks lingkungan masyarakat Asia cenderung dipengaruhi oleh berbagai kekayaan budaya tradisonal yang mengakar pada kehidupan masyarakatnya, yang kemudian mempengaruhi sikap dan persepsi perusahaan dalam menginformasikan dan mengungkapkan aktivitas CSR (voluntary), misalnya penggunaan budaya konfusianisme dan taoisme dalam kehidupan masyarakat Cina (Qu &amp; Leung, 2006; Wang &amp; Juslin, 2009), budaya etnis Melayu (Haniffa &amp; Cooke, 2002), kekuatan nilai sosial-tradisional dalam budaya Korea Selatan (Yungwook &amp; Soo Yeon, 2010), maupun nilai spiritualitas dan sosial-budaya tradisional masyarakat India (White, 2008; Nambiar &amp; Chitty, 2013; Ramakrishnan, 2016).  Demikian pula, penerapan penyampaian CSR yang akuntabel di Indonesia sebenarnya dapat didukung oleh budaya masyarakat Indonesia dengan berbagai karakteristik nilai-nilai lokalitas yang terkandung di dalamnya. Salah satu nilai budaya yang telah disinergikan dalam praktik pengungkapan CSR (voluntary) adalah Tri Hita Karana bagi pelaku bisnis perhotelan di Bali, di mana Tri Hita Karana sendiri mengandung nilai-nilai keharmonian hidup dalam hubungan antar sesama manusia (pawongan), hubungan antara manusia dengan alam yang dtinggalinya (palemahan), dan hubungan manusia dengan Penciptanya; Tuhan Yang Maha Esa (parhyangan).  Sebagaimana halnya sebagai bagian dari praktik akuntansi, praktik pengungkapan CSR (voluntary) berlandaskan Tri Hita Karana pada dasarnya dipahami sebagai media penyampaian dan pengkomunikasian aktivitas CSR hotel kepada berbagai stakeholder. Sebagai sebuah media pertanggungjawaban bisnis, lazimnya, berbagai aktivitas CSR menjadi hal yang dapat dikuantifikasikan dan disampaikan dalam laporan tahunan (financial report) hotel sebagai wujud akuntabilitas. Namun, di balik hal-hal yang bersifat obyektif dan numerik (angka) tersebut, sebenarnya juga melekat pemaknaan tertentu yang menjadi dasar tindakan manajemen hotel untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan aktivitas CSR-nya.  Dengan adanya nilai-nilai harmoni budaya Tri Hita Karana yang terserap ke dalam kehidupan bisnis, praktik pengungkapan CSR (voluntary) berlandaskan Tri Hita Karana secara lebih mendalam telah mengisyaratkan adanya “keberartian aspek bisnis”, yang mana aspek material maupun non-material dalam kehidupan bisnis hotel sebenarnya saling terhubung dan memiliki ranah tujuan yang sama, yaitu membawa kebaikan bagi keberlangsungan hotel dan kehidupan sekitarnya.  Keterjalinan antara aspek ekonomi dan aspek non-ekonomi dalam praktik bisnis bukanlah suatu hal yang harus dihindari, karena bagaimanapun juga bisnis adalah salah satu bidang yang mewakili kehidupan sosial manusia yang memiliki tujuan secara material, tetapi juga tidak dapat dilepaskan dari tujuan immaterial yang berkaitan dengan dimensi manusia itu sendiri dalam hubungannya dengan lingkungan sosial (sesama manusia), lingkungan fisik (alam beserta flora/fauna di dalamnya), maupun lingkungan spiritual sebagai bagian dari makhluk yang diciptakan Tuhan.  Pemahaman ini dapat dikatakan serupa dengan pemikiran garis utama CSR, seperti Bowen (1953), Gray (1992), ataupun Elkington (1997) yang berpijak pada pandangan bahwa sebuah bisnis akan selalu terikat erat dengan berbagai individu dan aspek kepentingan yang ada di dalamnya, baik itu di internal bisnis (manajemen, karyawan) ataupun eksternal bisnis (pemasok, konsumen, masyarakat, dan lingkungan).  Setiap aspek sama berartinya untuk menunjang bisnis, yang menjadikan manajemen seharusnya tidak hanya memikirkan aspek finansial semata (profit), tetapi juga menunjukkan kepeduliannya pada aspek-aspek yang terkait sosial dan lingkungan. Namun, secara lebih mendalam, “keberartian aspek bisnis” ini juga mengandung pengertian untuk tidak menegasikan aspek kesadaran akan Tuhan (spiritualitas), karena apapun aktivitas kehidupan yang ada di dunia adalah karya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.  Tidak bisa dipungkiri, aktivitas bisnis hotel memang terbalut dengan tujuan material terkait pencarian keuntungan. Namun, dalam perjalanan pencarian keuntungan ini juga dipandang tidak terlepas dari pengiringan kuasa Tuhan, yang menjadikan manajemen hotel pun secara sukarela (sesuai kemampuan) turut menyisihkan keuntungannya untuk pemenuhan kebutuhan spiritual/religius sebagai bentuk syukur ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, selain menggunakannya untuk membantu sesama manusia dan menjaga kelestarian alam sekitarnya.  Pada akhirnya, tindakan penyampaian pertanggungjawaban bisnis ini bukan hanya ditujukan untuk memperbaiki kondisi material-fisikal saja, tetapi juga memperlihatkan perbaikan moralitas manajemen dalam berbisnis guna menciptakan kehidupan bersama yang harmoni dan berkelanjutan.  Selain itu, menilik konteks lingkungan di mana hotel berada, maka praktik pengungkapan CSR (voluntary) berlandaskan Tri Hita Karana juga dimaknai sebagai bentuk sensitivitas dan kemampuan adaptif terhadap dunia sekitar. Hal ini berarti manajemen menyadari bahwa keberadaan bisnisnya merupakan bagian integral dari lingkungan sosialnya, sehingga tindakan penyampaian aktivitas CSR menjadi sikap responsif hotel dalam menanggapi harapan-harapan sekitarnya tentang bagaimana seharusnya bisnis hotel berperilaku agar keberadaannya dapat diterima dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang diyakini dalam kehidupan masyarakat (Hindu).  Tentunya, makna tersebut telah menginterpretasikan konsep New Institutional Sociology (NIS) yang mengambil pandangan bahwa penerapan sistem maupun praktik akuntansi suatu perusahaan sebagian besar didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan tekanan (harapan) eksternal, yang akan selalu berhubungan erat dengan norma, nilai, ataupun asumsi tentang perilaku yang pantas dan dapat diterima oleh lingkungannya.  Makna yang diperoleh ini telah menggambarkan dan memperlihatkan proses penyesuaian keberadaan bisnis hotel dalam menanggapi harapan pemangku kepentingan (publik terkait) yang menginginkan kepastian bahwa hotel telah beroperasi secara bertanggung jawab dan selaras dengan nilai ataupun norma dalam tatanan sosial kemasyarakatan Bali (seperti lembaga dan masyarakat adat), sehingga hotel dapat mempertahankan keunggulan kompetitif dalam hal legitimasi sebagaimana hotel lain dalam industri yang sama melakukannya (melalui program THK CSR Awards).  Di samping NIS Theory, makna tersebut juga menginterpretasikan Resource Dependence Theory yang menekankan kemampuan hotel sebagai sebuah entitas bisnis untuk membangun hubungan strategis dengan “aktor eksternal tertentu” yang memiliki akses lebih baik terhadap sumber daya penting bagi pertumbuhan dan keberlangsungan hidupnya.  Hal ini pun menjelaskan mengapa perilaku manajemen hotel yang tidak memenuhi semua tuntutan lingkungan eksternalnya dan memiliki perbedaan cara dalam menyampaikan subyek informasi ataupun sasaran pertanggungjawaban bisnis sesuai dengan “tuntutan” pihak eksternal tertentu yang dianggap berhubungan erat dengan sumber daya kritis bagi keberlangsungan hotel.  Perluasan makna yang diperoleh atas praktik pengungkapan CSR berlandaskan Tri Hita Karana menunjukkan bahwa budaya Tri Hita Karana telah berperan sebagai spirit yang membentuk kualitas kehidupan bisnis hotel. Tri Hita Karana telah menjadikan manajemen hotel sepenuhnya sadar akan arti keberadaan dan segala tindakanan bisnisnya, termasuk perasaan keterikatan dengan sesuatu yang lebih besar di luar bisnisnya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Tri Hita Karana sendiri juga tidak dapat dilepaskan dari moralitas agama Hindu (Bali) yang menguraikan hal-hal yang diangggap salah-benar dan kepercayaan (pemeluk) terhadap hukum tabur-tuai (karmaphala) dalam kehidupan di dunia.  Dengan prinsip-prinsip moralitas ini, pertanggungjawaban bisnis yang disampaikan hotel bukan sekedar menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi telah menjadi “hal benar yang harus dilakukan” manajemen hotel, karena bagaimanapun juga keberadaan bisnis hotel adalah bagian integral dari keberadaan di sekitarnya, sehingga tidak akan ada artinya menjadi yang “terbaik” apabila tidak dapat mengajak yang lain untuk ikut berada dalam kebaikan yang sama.  *) Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Warmadewa

Pemaknaan Praktik Pengungkapan CSR Berlandaskan Tri Hita Karana

Pemaknaan CSR

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pemaknaan CSR

Berita Terkini

Pemaknaan Praktik Pengungkapan CSR Berlandaskan Tri Hita Karana

Download Aplikasi JawaPos.com