<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/a1af9521-4f52-4bf8-bb2b-f8e3eae3bda9-4010217710.jpeg" alt="Ilustrasi ASN Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ASN Pemkot Surabaya. (Humas Pemkot Surabaya)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Kebijakan efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya tidak hanya dilakukan dengan pemberlakuan Work From Anywhere (WFA) bagi&nbsp;Aparatur Sipil Negara (ASN). Melainkan juga menerapkan efisiensi penggunaan listrik dan air. Hal ini sebagaimana Surat Edaran (SE)&nbsp;Nomor&nbsp;000.8.3 /3415/436.3.2/2025 tentang&nbsp;Implementasi Efisiensi Anggaran dalam Pelaksanaan Fleksibilitas Kerja, yang diterbitkan pada Senin (17/2) lalu. "Diharapkan masing-masing perangkat daerah dan unit kerja untuk melakukan efisiensi listrik, yakni menyalakan AC dan lampu kantor pada pukul 07:30 WIB,"&nbsp;tutur Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Ikhsan, Rabu (19/2). Kemudian, mematikan AC dan lampu sesuai kebutuhan pada jam istirahat, saat jam kerja berakhir, atau jika ruangan sedang tidak digunakan. "Apabila jam lembur diperlukan, gunakan satu ruangan untuk menghemat listrik. Matikan lampu dan AC di ruangan kepala perangkat daerah/pejabat saat tidak digunakan. Hemat penggunaan air," lanjutnya. Sebelumnya, dalam surat edaran yang sama, Pemkot Surabaya mengizinkan ASN, dari kepala perangkat daerah, camat, hingga lurah untuk menerapkan pengaturan fleksibilitas waktu kerja dan fleksibilitas lokasi kerja. "Fleksibilitas waktu kerja ASN dapat diterapkan dalam bentuk sif kerja. Namun, tetap memperhatikan waktu kerja,&nbsp;paling sedikit 37,5&nbsp; jam kerja efektif per minggu atau 7,5 jam dalam sehari," tutur Ikhsan. Meski bisa bekerja dari mana saja (WFA), ASN di Pemkot Surabaya diminta untuk&nbsp;menjaga komunikasi serta merespons pesan singkat, telpon, ataupun bentuk komunikasi lainnya dari atasan maupun rekan kerja. "Mencatatkan waktu mulai kerja dan waktu pulang kerja melalui aplikasi kehadiran (presensi online Kantorku) dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan/atasan langsung," jelasnya. Kemudian, masing-masing perangkat daerah dan unit kerja diminta melakukan efisiensi ATK. Pembuatan&nbsp;surat-menyurat, laporan, daftar hadir rapat, resume rapat, dan dokumen internal lainnya dilakukan melalui media elektronik. &nbsp;

efisiensi anggaran di lingkungan Pemkot Surabaya tidak hanya dilakukan dengan pemberlakuan WFA bagi ASN, tapi juga efisiensi listrik dan air

Langkah Efisiensi Anggaran Pemkot Surabaya: Pemakaian AC dan Lampu Kantor Diperketat, Lembur Pakai 1 Ruangan Bersama

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/94_1.jpg" alt="HARUS LEBIH DISIPLIN: Warga berkumpul di kaki Jembatan Suramadu pada Minggu (26/7). Selama pandemi Covid-19 kawasan ini tetap ramai dikunjungi warga. Sayangnya, masih banyak yang tidak tertib mengenakan masker dan menjaga jarak. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>HARUS LEBIH DISIPLIN: Warga berkumpul di kaki Jembatan Suramadu pada Minggu (26/7). Selama pandemi Covid-19 kawasan ini tetap ramai dikunjungi warga. Sayangnya, masih banyak yang tidak tertib mengenakan masker dan menjaga jarak. (AHMAD KHUSAINI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hampir semua ruangan di kompleks kantor Pemerintah Kota Surabaya sudah tak lagi memakai pendingin. Itu bagian dari palagan untuk mencegah penularan Covid-19.  ”Area perkantoran tidak pakai AC agar sirkulasi perkantoran bagus,” kata Kepala Dinas Kesehatan Surabaya Febria Rachmanita kepada Jawa Pos kemarin (27/7).  Sebagai gantinya, sejak AC tak lagi dipakai dalam sebulan terakhir, disediakan kipas angin. Jendela kantor juga dibuka agar sirkulasi udara jadi lebih bagus.  Dalam kaitan dengan Covid-19, Surabaya memang masih jadi kota/kabupaten dengan jumlah kasus positif dan pasien meninggal tertinggi di Indonesia. Bahkan, jumlah kasus positifnya lebih tinggi ketimbang Jawa Barat dan jumlah kematiannya lebih tinggi ketimbang Jawa Tengah dan Jawa Barat.  Tapi, yang melegakan, tingkat kesembuhan di Surabaya juga terus meningkat. Mencapai 56,98 persen. Total, sudah ada 4.798 orang yang sembuh dari penyakit menular tersebut.  ”Ada tambahan 65 kasus (kesembuhan, Red) baru,” jelas Feni, sapaan akrab Febria Rachmanita.  Dia menjelaskan, dalam tiga hari terakhir jumlah kesembuhan pasien lebih dari 50 orang per hari. Pada Sabtu (25/7), ada 57 orang. Kemudian, Minggu, 60 orang dinyatakan sembuh. Lalu, kemarin 65 orang.  Mereka sebelumnya menjalani perawatan di asrama haji yang dijadikan hotel, rawat inap di rumah sakit, dan isolasi mandiri di rumah. ”Pasien yang sudah sembuh diharapkan tetap menjaga imunitas tubuhnya. Caranya, jaga pola makan, istirahat teratur, olahraga, termasuk pernapasan,” jelas Feni.  Selain penanganan pasien terkonfirmasi, Pemkot Surabaya juga gencar menegakkan protokol kesehatan. Sudah ada Perwali 28/2020 dan Perwali 33/2020 yang menjadi payung hukum untuk penegakan protokol tersebut.  Disertai pula dengan sanksi seperti penyitaan KTP selama 14 hari, push-up, joget, hingga dibawa ke Liponsos Keputih untuk memberi makan orang dengan gangguan jiwa. Penegakan tersebut dilakukan dalam bentuk razia di berbagai sektor. Mulai tempat makan, tempat hiburan malam, sampai pasar tradisional.  Bahkan, pasar induk seperti Pasar Keputran juga ditutup selama sepekan. Rapid test dan swab test juga gencar dilakukan di Pasar Pabean yang merupakan pasar induk untuk aneka ikan.  ”Kalau semua taat, insya Allah bisa,” kata Feni.  Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menuturkan, masyarakat juga dilibatkan secara aktif untuk pencegahan Covid-19. Di antaranya melalui pembentukan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo. Cara tersebut terbukti cukup efektif untuk meningkatkan kepedulian dan kewaspadaan warga.  ”Ada Satgas Wani Ngandani, Wani Sejahtera, Wani Jogo, dan Wani Sehat. Pemkot akan memberikan dana stimulan Rp 10 juta kepada satgas tersebut,” jelas Whisnu.  Warga sebelumnya juga sudah swadaya untuk membentuk kampung tangguh tersebut. Tetapi, dana mereka terbatas. Padahal, selama pandemi masih berlangsung, tetap dibutuhkan langkah-langkah pencegahan masif di perkampungan.  Lebih lanjut Whisnu menuturkan, lurah menjalankan fungsi sebagai koordinator di satgas kampung tangguh tersebut. Lurah harus bisa menganalisis problem di wilayahnya. ”Karena masing-masing wilayah berbeda karakteristiknya,” tambah dia.  Sementara itu, penambahan kasus positif di Jawa Timur secara keseluruhan juga masih tinggi. Namun, di sisi lain, jumlah pasien yang sembuh lebih tinggi daripada kasus positif.  ”Ini tren positif yang terjadi dalam dua pekan terakhir,” kata Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa.  Banyaknya kasus positif dianggapnya sebagai kompensasi atas testing yang digelar di masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk mengungkap kasus positif di bawah permukaan. Terbukti, banyak orang tanpa gejala (OTG) yang terungkap.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ljadoN_ZtdI  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=jsQNwN0ob-4  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=PZamQ-nb8nw

Surabaya Palagan Covid-19, Ruang Perkantoran Kurangi Pemakaian AC

pemakaian ac

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemakaian ac

Berita Terkini

Langkah Efisiensi Anggaran Pemkot Surabaya: Pemakaian AC dan Lampu Kantor Diperketat, Lembur Pakai 1 Ruangan Bersama

Surabaya Palagan Covid-19, Ruang Perkantoran Kurangi Pemakaian AC

Download Aplikasi JawaPos.com