<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/12/10/o6cAmT2hZ6I1EjCdEuLiKf0bBgr99wldSQfoTXUY-1-1810091006.jpg" alt="Dirut PLN Darmawan Prasodjo (tengah) meminta maaf karena di Aceh masiha ada pemadaman bergilir. (Zoom)" width="100%">
<figcaption>Dirut PLN Darmawan Prasodjo (tengah) meminta maaf karena di Aceh masiha ada pemadaman bergilir. (Zoom)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; PT PLN (Persero) menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Aceh, khususnya Banda Aceh, yang hingga kini masih mengalami pemadaman bergilir. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat masih adanya kekurangan pasokan listrik sekitar 40 Mega Watt (MW).&nbsp; &ldquo;Kami juga sekali lagi mohon maaf sedalam-dalamnya, Banda Aceh masih mengalami pemadaman bergilir di mana masih ada kekurangan pasokan sebesar 40 MW. Dalam hal ini pengaliran dari Arun sampai Banda Aceh sudah kami coba,&rdquo; kata Darmawan dalam konferensi pers secara daring, dikutip Rabu (10/12).&nbsp; Ia memaparkan bahwa upaya penyaluran listrik telah dilakukan sejak Selasa (9/12) siang dengan mencoba mengalirkan pasokan dari Arun menuju Banda Aceh.&nbsp; Bahkan, sinkronisasi antara Pembangkit Arun ke Bireuen, lanjut Darmawan, berjalan lancar. Begitu pula dari Bireuen ke Sigli. Namun saat tiba di Sigli, terjadi ketidakstabilan sistem. Darmawan menambahkan bahwa proses pemulihan sistem semakin menantang karena salah satu jalur transmisi di Aceh juga terputus. Akibatnya, sistem kelistrikan Aceh terisolasi dari backbone Sumatera.&nbsp; &ldquo;Dalam proses memulihkan sistem ini, di mana kami tadi sudah diskusi dengan Menteri ESDM bahwa ada transmisi dari Langsa ke Pangkalan Brandan juga terputus. Maka sistem kelistrikan Aceh terisolasi dari backbone Sumatera. Dari Sumsel sampai ke Aceh pun masih terisolasi,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Atas kondisi tersebut, PLN mengikuti arahan Menteri ESDM untuk memulihkan transmisi dari backbone Sumatera menuju Langsa. Upaya perbaikan membutuhkan waktu hingga akhir pekan.&nbsp; &ldquo;Dan untuk itu arahan dari Pak Menteri, kami semua siap menjalankan untuk memulihkan transmisi dari backbone Sumatera ke Langsa. Dan ini membutuhkan waktu sampai hari Minggu, di mana kami akan segera memulihkan Banda Aceh sampai hari Minggu nanti,&rdquo; ucapnya.&nbsp; Selama masa pemulihan sekitar lima hari ke depan, PLN telah mendatangkan genset tambahan untuk mengurangi defisit pasokan di Banda Aceh. Selain itu, ia pun berjanji akan mengurangi intensitas pemadaman bergilir di Banda Aceh.&nbsp; &ldquo;Sehingga selama dalam masa pemulihan ini ada pemadaman bergilir, yang sampai saat ini ada 42 MW, bisa kami kurangi. Sehingga Banda Aceh dalam kondisi yang lebih baik lagi,&rdquo; tukas Darmawan. &nbsp;

PLN minta maaf atas pemadaman bergilir di Banda Aceh akibat kekurangan pasokan listrik 40 MW, upaya pemulihan sedang dilakukan.

PLN Minta Maaf Masih Ada Pemadaman Bergilir di Aceh, Sebut Kekurangan Pasokan Listrik 40 MW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/18/IMG-20231117-WA0046-2886476793.jpg" alt="Petugas PLN saat mengecek kesiapan pasokan listrik untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023." width="100%">
<figcaption>Petugas PLN saat mengecek kesiapan pasokan listrik untuk gelaran Piala Dunia U-17 2023.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;General Manager PT PLN Unit Induk Distribusi Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara dan Barat (Sulselrabar) Moch Andy Adchaminoerdin menjelaskan alasan pemadaman bergilir di sejumlah wilayah selama dua bulan terakhir. &rdquo;Kalau pemadaman terjadi karena kebutuhan itu lebih banyak daripada kekuatan kita. Jadi demand (keinginan konsumen) lebih besar dari pada daya tampung pasok,&rdquo; ujar Moch Andy Adchaminoerdin seperti dilansir dari Antara di Makassar. Menurut dia, daya tampung pasok berkurang karena ada pemain kordit besar yang di kelola PLN, baik itu milik PLN sendiri maupun milik pembangkit swasta atau Mobile Power Plant (MPP) yang tidak bisa berjalan maksimal. Selain itu MPP yang paling besar yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Poso Energy milik PT Kalla yang mempunyai 515 Mega Watt (MW) juga tidak mampu memasok dan hanya dapat menyuplai 200 MW. Bahkan kalau pun dimaksimalkan, air yang ditampung akan habis. &rdquo;Kalau dimaksimalkan, mereka akan habis airnya dan bisa terjadi blackout (pemadaman total), ini lebih parah. Sehingga yang dilakukan PLN untuk meningkatkan manajemen adalah pembuat peraturan (pemadaman bergilir),&rdquo; tutur Moch Andy Adchaminoerdin. Selain itu, PLN juga melakukan upaya-upaya seperti normalisasi pembangkit yang ada, penambah pembangkit yang sifatnya cepat masuk. Hal itu dilakukan untuk sementara waktu sembari menunggu proyek di bawah PLN termasuk RBT dapat masuk setelah kondisi normal. Andy menyebutkan, saat ini, penggunaan beban puncak normalnya mencapai 1.800 MW. Kalau kondisi PLN normal sebelumnya mampu memasok 2.300 MW. Sedangkan kondisi sekarang dari PLTA milik PLN sudah kehilangan kurang dari 650 MW. &rdquo;Saat ini di maksimalkan pembangkit yang ada itu, alhamdulillah sampai dengan hari ini kita tidak terjadi padam total, namun yang kita bisa lakukan adalah manajemen perubahan antara 200 MW sampai 250 MW, yah diaturlah pokoknya agar tidak terjadi pemadaman total,&rdquo; terang Moch Andy Adchaminoerdin. Saat ditanyakan sampai kapan pemadaman bergilir dilakukan, dia menyatakan, meminta dukungan dan doa masyarakat agar semuanya bisa teratasi. Sebab, bila hanya mengandalkan dari air mungkin ke depan akan susah. &rdquo;Jadi kita lagi melakukan relokasi-relokasi mesin masuk ke Sulsel. Ini nanti pasokan akan masuk di Desember sebesar 50 Megawatt. Harapannya, di situ sudah mulai pulihlah begitu. Namun Kami memohon doa restunya, kalau hujan turun deras di daerah Poso, di sana karena debit air di sana bisa memenuhi waduk, secepat mungkin bisa normal,&rdquo; ucap Moch Andy Adchaminoerdin. Terkait pemberian kompensasi dampak pemadaman bergilir, telah diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021. Hal itu sudah dijalankan PLN. Regulasi untuk tarif adjustment adalah 35 persen dari rekening minimum dan kalau non tarif adjustment sebesar 20 persen dari rekening minimum. &rdquo;Untuk kompensasi tersebut, dibayarkan pada Oktober Rp 39 miliar lebih. Untuk November masih dihitung berapa akumulasi kompensasi dibayarkan,&rdquo; papar Moch Andy Adchaminoerdin.

PLN Unit Induk Distribusi Sulselrabar sebut pemadaman bergilir dilakukan karena kebutuhan lebih banyak daripada kekuatan pasokan listrik PLN

Direksi PLN Sulselrabar Jelaskan Alasan Pemadaman Bergilir

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/01/IMG_20231130_180809-3207287617.jpg" alt="Rapat Dengar Pendapat (RDP) menghadirkan direksi PLN Sulselrabar, Ombusman, YLKI, dan Dinas ESDM terkait persoalan pemadaman bergilir di ruang Komisi D Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar." width="100%">
<figcaption>Rapat Dengar Pendapat (RDP) menghadirkan direksi PLN Sulselrabar, Ombusman, YLKI, dan Dinas ESDM terkait persoalan pemadaman bergilir di ruang Komisi D Kantor DPRD Sulawesi Selatan, Makassar.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan memanggil direksi PT PLN Wilayah Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Sulselrabar) untuk memberikan penjelasan terkait alasan pemadaman bergilir di wilayah kerjanya selama beberapa bulan terakhir. &rdquo;Kita panggil untuk memberikan penjelasan terkait pemadaman bergilir,&rdquo; ujar Wakil Ketua DPRD Sulsel Darmawangsyah Muin seperti dilansir dari Antara di kantor.&nbsp; Darmawansyah mengatakan, dari penjelasan direksi PLN tersebut, pemadaman bergilir itu dilaksanakan karena ada dampak El Nino. PLN dari awal memprediksi mereka bisa menangani dampak El Nino untuk tahun ini. &rdquo;Tapi ternyata prediksi itu sedikit meleset, itu dampak dari pada El Nino panjang,&rdquo; papar Darmawangsyah Muin.&nbsp; Dampak dari El Nino tersebut, kata dia, beberapa bendungan dan sumber air mengering dan tidak bisa menggerakkan turbin sehingga itu di luar prediksi. Kendati demikian, sekarang PLN sudah mempunyai solusi dengan menyiapkan injeksi mesin pembangkit listrik.&nbsp; Dia mengatakan, pada Desember ini sudah beroperasi, karena ada tambahan mesin yang masuk serta langkah-langkah percepatan penanganan. Seperti penambahan pada pembangkit listrik di Tello Lama, Suppa, dan lain-lain yang kemungkinan bisa menambah 130 Mega Watt (MW)&nbsp; &rdquo;Tetapi, kami di DPRD sudah memberikan penekanan bahwa penambahan 130 MW itu tidaklah cukup bilamana El Nino kembali terjadi di tahun depan,&rdquo; kata Darmawangsyah Muin yang biasa disapa akrab Wawan itu.&nbsp; Oleh karena itu pihaknya mendorong untuk tahun ini dan tahun depan segera menaikkan kapasitas suplai, bukan hanya 1.800 MW tetapi 2.000 MW. Sehingga, jika terjadi dampak El Nino kemudian suplai menurun, itu tetap bisa melayani pelanggan 3,7 juta&nbsp;dan tidak ada lagi pemadaman bergilir.&nbsp; &rdquo;Jadi, intinya kita rapat mendorong PLN segera menyelesaikan. Jadi mohon masyarakat bersabar. Intinya pemadaman bergilir ini segera berakhir. Soal kompensasi (pemadaman bergilir) kita tidak disampaikan rinciannya, tapi kalau tidak salah tadi disebut itu Rp 39 miliar sesuai pemakaian masing-masing di rumah tangga,&rdquo; ungkap Darmawangsyah Muin. Ketua Komisi D DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menyampaikan hasil rapat tersebut meminta PLN Sulselrabar lebih aktif memberikan informasi dan edukasi kepada masyaraka. agar lebih masif. Dalam hal ini menggunakan semua media yang ada terkait jadwal pemadaman bergilir.&nbsp; &rdquo;Meminta PLN Sulselrabar memberikan kompensasi sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2021. Meminta PLN Sulselrabar dan Dinas ESDM untuk mengecek revisi&nbsp;RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) untuk penambahan pembangunan pembangkit listrik di Sulsel,&rdquo; ujar Rachmatika.&nbsp; General Manager PLN Unit Induk Distribusi Sulselrabar Moch Andy Adchaminoerdin usai rapat tersebut beralasan pemadaman bergilir karena kekurangan daya pasok listrik.&nbsp; &rdquo;Kalau pemadaman terjadi karena kebutuhan itu lebih banyak dari pada kekuatan kita. Jadi demand (permintaan) lebih besar dari pada daya tampung pasok,&rdquo; terang Moch Andy Adchaminoerdin. Mengapa daya tampung pasok berkurang, ungkap dia, karena ada pemain kordit besar yang dikelola PLN, baik milik PLN sendiri maupun&nbsp;tambahan pembangkit baru Mobile Power Plant (MPP) yang tidak bisa maksimal.

DPRD Sulsel panggil direksi PT PLN Wilayah Sulselrabar minta penjelasan terkait alasan pemadaman bergilir selama beberapa bulan terakhir

Pemadaman Bergilir Dilakukan PLN Sulselrabar, DPRD Sulsel Panggil Direksi Desak Bayar Kompensasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/12/DEIT-3415890933.jpg" alt="Ketum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding." width="100%">
<figcaption>Ketum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Dewan Ekonomi Indonesia Timur (DEIT) ajak masyarakat luas di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar, untuk tuntut PLN. Ajakan untuk tuntut PLN merupakan buntut pemadaman listrik bergilir yang sudah berlangsung selama dua bulan lebih. Pejabat PT PLN Unit Induk Distribusi Sulselbar sendiri sudah meminta maaf kepada masyarakat melalui Walikota Makassar Ramdhan Pomanto. Akibat pemadaman listrik bergilir di Makassar yang sudah berlangsung lama, terdapat banyak korban jiwa baik yang langsung maupun tidak langsung di wilayah Makassar. Tercatat ada tiga orang meninggal akibat kebakaran karena pemadaman bergilir. Selain itu, banyak alat-alat elektronik masyarakat yang rusak karena korsleting listrik akibat pemadaman bergilir. Hal itu terjadi lantaran beberapa barang bahkan rumah milik masyarakat tidak mampu menerima tegangan mendadak usai pemadaman. Bahkan pada 30 Oktober yang lalu, SMP Negeri 8 Makassar mengalami kebakaran yang menghanguskan ruang rapat hingga ruang guru, karena pemadaman bergilir. Kebakaran itu terjadi karena korsleting listrik pada sebuah kipas sekolah yang memicu munculnya api, setelah terjadi pemadaman listrik kurang lebih selama empat jam di wilayah tersebut. Merespons berbagai kerugian yang dialami masyarakat, terutama pelaku usaha, Ketua Umum DEIT, Annar Salahuddin Sampetoding, mengajak warga untuk menuntut kompensasi. Menurutnya, masyarakat sebagai konsumen memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi gangguan tenaga listrik, sesuai UU 30 Tahun 2009 Pasal 29 Ayat (1) A huruf d dan e tentang Ketenagalistrikan. "Saya mengajak seluruh rakyat dan pelaku usaha di Sulawesi Selatan, terutama di Makassar, untuk bersatu dalam menuntut dan menggugat PT PLN," kta Annar dikutip dari Fajar.co.id,&nbsp;Sabtu (11/11). Ia mengajak masyarakat secara kolektif untuk menggugat dan tuntut PT PLN, yang telah merugikan masyarakat serta mengakibatkan keruntuhan ekonomi dan gejolak sosial di wilayah Makassar. Selain itu, Ketua Umum DEIT itu juga meminta unsur musyawarah pimpinan daerah atau Muspida, untuk melakukan langkah-langkah preventif guna menghindari terjadinya gejolak sosial yang lebih meluas karena dampak kerugian yang dialami masyarakat. Sementara itu, aksi unjuk rasa terus berlanjut di Kota Makassar sebagai dampak pemadaman bergilir setiap hari yang terjadi di beberapa daerah di Sulawesi Selatan.

Pejabat PT PLN Unit Induk Distribusi Sulselbar sendiri sudah meminta maaf kepada masyarakat melalui Walikota Makassar Ramdhan Pomanto.

Lebih Dua Bulan Pemadaman Listrik Bergilir di Makassar, DEIT Ajak Masyarakat Tuntut PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/ingin-bebas-pemadaman-bergilir-jadilah-konsumen-premium-pln_m_150702.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemadaman bergilir masih saja dirasakan konsumen PLN. Terutama bagi mereka pelanggan dari golongan rumah tangga. Sedangkan konsumen kelompok premium, mendapat jaminan bebas pemadaman dari PLN. Pembedaan jenis konsumen ini mulai diperkenalkan oleh PLN. Di Sumbar baru disosialisasikan pada akhir pekan lalu. Perusahaan plat merah itu membidik sejumlah perusahaan besar sebagai calon konsumen premium. Seperti Novotel, Basko Hotel, Telkom, Transmart Ritel, Semen Padang, RS Ibnu Sina, dan lainnya. General Manager PLN Wilayah Sumbar, Bambang Yusuf menyebut, pelanggan premium, mendapatkan prioritas untuk menjadi yang terakhir padam dan pertama nyala. Menurutnya menjadi pelanggan premium akan mendapatkan banyak keuntungan. &ldquo;Saat ini kebutuhan listrik tidak lagi sekadar ketersediaan dalam jumlah yang cukup, melainkan ketersediaan listrik berkualitas prima dan andal,&rdquo; ujar Bambang Yusuf seperti dilansir Padang Ekspres (Jawa Pos Group). Pelanggan premium akan menjadi prioritas utama bagi PLN bila sewaktu-waktu terjadi gangguan. Untuk saat ini telah ada dua pelanggan listrik premium di Sumbar, yakni Transmart Ritel dan Hotel Ibis.

Ingin Bebas Pemadaman Bergilir, Jadilah Konsumen Premium PLN

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/05/lebaran-sumut-bebas-pemadaman_m_131752.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kekurangan pasokan listrik di kawasan Sumatera Utara segera teratasi. Kapal pembangkit listrik (marine vessel power plant) Onur Sultan bersandar di PLTGU Belawan pekan depan.   Kapal tersebut menambah pasokan listrik 240 mw guna melengkapi tambahan 110 mw dari PLTP Sarulla Unit II pada Juli mendatang. &rsquo;&rsquo;Untuk Idul Fitri tahun depan, ada tambahan 110 mw lagi dari Sarulla (Unit III),&rsquo;&rsquo; kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.  Kementerian ESDM juga meminta konsorsium Medco Energi dan Pertamina Geothermal Energy untuk meningkatkan kapasitas Sarulla yang saat ini baru mencapai 330 mw menjadi 1.000 mw (1 gw). Secara umum, rasio elektrifikasi nasional baru 91,16 persen dan pada 2019 ditargetkan menjadi 99 persen.  &rsquo;&rsquo;Ada 8 persen masyarakat yang belum menikmati listrik di 10 ribu desa. Menjadi tugas pemerintah kalau sudah ada lampu tapi belum ada listrik,&rsquo;&rsquo; terang Jonan.  Selain itu, ada beberapa pembangkit baru yang akan beroperasi sehingga pada 2019 ada tambahan listrik 400 mw. &rdquo;Semestinya cukup karena ada tambahan 70 persen dari kapasitas saat ini,&rsquo;&rsquo; imbuh Jonan.  MVPP Onur Sultan memiliki panjang 300 meter dan lebar 50 meter. Kapal itu dilengkapi mesin PLTD buatan Wartsila berkapasitas 18,81 mw per unit. Totalnya, terdapat 24 unit PLTD serta PLTU berkapasitas 2 x 15 mw. (dee/c17/noe)

Lebaran, Sumut Bebas Pemadaman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71452_90718_PLN-PEMELIHARAAN-listrik_Muh-Taufik-Basri_Luwuk-Post.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com MEDAN - Krisis listrik dengan pemadaman bergilir yang sedang dihadapi masyarakat Kota Medan, Sumatra Utara (Sumut) saat ini sepertinya belum dapat dipastikan kapan berakhir. Bahkan pada malam natal dan tahun baru 2017, PT PLN pun tidak bisa memastikan aliran listrik dapat mengalir secara normal. &quot;Mereka (PLN) intinya memohon maaf terlebih dulu kepada masyarakat di Sumut, terkhusus di Kota Medan. Bahwa tidak ada jaminan listrik menyala terus jelang Natal dan tahun baru,&quot; kata anggota Komisi C DPRD Medan Andi Lumban Gaol yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (16/12). Hal itu diketahui Andi usai dia mengikuti kunjungan kerja ke PT PLN Area Medan, Selasa (13/12) lalu. &quot;Kebutuhan daya listrik di wilayah Sumbagut masih cukup tinggi, sementara cadangan energi itu-itu saja. Makanya mereka tak bisa menggaransi byarpet tak terjadi,&quot; tambah Andi. Dia menambahkan, sebelum masyarakat kembali kecewa kinerja dengan PLN atas byarpet nanti, perusahaan plat merah tersebut memohon maaf terlebih dahulu. (prn/ila/iil/JPG)

Kekhawatiran PLN Terhadap Listrik di Malam Natal dan Tahun Baru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68378_87557_pltu.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com MEDAN - Dua PLTU yang mengaliri tenaga listrik ke masyarakat Sumatera Utara (Sumut) mengalami kerusakan. Akibatnya, sejumlah pelanggan PLN akan mengalami pemadaman bergilir. Deputi Manajer Hukum dan Humas PT PLN (Persero) Wilayah Sumut, Mustafrizal menyebutkan, dua PLTU yang rusak tersebut yakni PLTU Pangkalansusu Unit II dan PLTU Naganraya. Hal itu membuat Sumut mengalami defisit listrik. &ldquo;Memang ada peliharaan di Pangkalan Susu Unit II itu butuh waktu dua bulan hingga Desember. Selain itu ada pemeliharaan di PLTU unit Nagan Raya,&rdquo; kata Mustafrizal yang dilansir Sumut Pos (Jawa Pos Group), Sabtu (3/12). Masing-masing pembangkit itu mengalami defisit 200 MW dan 90 MW. Pemadaman bergilir dilakukan pada pukul 09.00 WIB sampai 16.00 WIB. &ldquo;Saat siang hari kita kan melakukan pemeliharaan. Itu butuh pemadaman. Makanya ada pemadaman jam 09.00 WIB sampai 16.00 WIB,&rdquo; katanya. Mustafrizal mengatakan, pemeliharaan pada unit pembangkit listrik rutin dilakukan PLN. Dia berharap pada 2017 Sumut tidak mengalami defisit listrik. &ldquo;Kalau mesin kita beroperasi dengan baik, tidak akan defisit. Mudah-mudahan, awal 2017 kita sudah tidak defisit listrik,&rdquo; pungkasnya. (mag-1/dik/iil/JPG)

PLTU Rusak, PLN Lakukan Pemadaman Bergilir

pemadaman bergilir

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pemadaman bergilir

Berita Terkini