<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/01/17/foto-terbaik-2025-2696551-1475444356.jpg" alt="Ilustrasi jamaah haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Andika Wahyu/Antara)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi jamaah haji di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi. (Andika Wahyu/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) reguler tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi yang mencapai 102,57 persen. Capaian tersebut dinilai sebagai indikator positif tingginya kesiapan dan antusiasme calon jamaah haji. Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menegaskan capaian pelunasan yang melampaui target harus diiringi dengan kesiapan teknis dan pelayanan yang menyeluruh di lapangan. &ldquo;Komisi VIII DPR RI mengapresiasi capaian pelunasan Bipih yang melampaui target. Namun capaian ini harus dibarengi dengan kesiapan menyeluruh di lapangan, mulai dari kepastian layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina, akomodasi, transportasi, hingga pelayanan kesehatan jemaah,&rdquo; kata Marwan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah RI di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1). Menanggapi hal tersebut, Menteri Haji dan Umrah RI, Mochamad Irfan Yusuf, menyampaikan komitmen pemerintah untuk mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah haji sejak keberangkatan dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia. &ldquo;Kami memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari pemberangkatan, Armuzna, akomodasi, transportasi, hingga layanan kesehatan, dipersiapkan secara matang dengan mengedepankan keselamatan, kenyamanan, dan perlindungan jemaah,&rdquo; ujar Gus Irfan. Ia menegaskan, seluruh arahan dan rekomendasi Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman utama bagi Kementerian Haji dan Umrah dalam mematangkan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026. &ldquo;Seluruh arahan Komisi VIII DPR RI menjadi pedoman Kementerian Haji dan Umrah dalam memastikan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M berjalan tepat waktu, berkualitas, dan berorientasi penuh pada perlindungan jemaah,&rdquo; tegasnya. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Haji dan Umrah akan menyampaikan rencana dan jadwal pemberangkatan jemaah haji per embarkasi, termasuk jadwal penerbangan, jenis pesawat yang digunakan setiap kloter, serta kepastian jadwal pelunasan seluruh layanan haji. Selain itu, pemerintah juga memastikan keterbukaan informasi terkait pelayanan akomodasi jemaah, transparansi data penempatan jemaah di Arafah dan Mina, jalur pergerakan jemaah di Muzdalifah, serta jadwal keberangkatan dan kepulangan jemaah. Dalam aspek kesehatan, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan tenaga kesehatan profesional yang didukung sarana dan prasarana memadai. Termasuk kesiapan 40 klinik layanan kesehatan di Makkah dan Madinah. "Serta langkah mitigasi risiko untuk mengantisipasi kondisi darurat yang berpotensi mengganggu pelayanan jemaah haji," pungkasnya. &nbsp;

Pelunasan biaya haji 2026 lampaui target 102%. DPR ingatkan kesiapan pelayanan jemaah haji harus matang demi kenyamanan dan keselamatan

Pelunasan Biaya Haji 2026 Lampaui Target, DPR Ingatkan Harus Diimbangi Kesiapan Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/pelunasan-jamaah-2977831040.jpg" alt="Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler ditutup pada Jumat (2/5) petang. Catatan Kementerian Agama (Kemenag) jumlah jamaah haji reguler yang melunasi biaya haji mencapai 213.860 orang. Jumlah ini di atas kuota reguler yang ditetapkan 203.320 orang.&nbsp; Jumlah jamaah yang melunasi lebih besar, karena termasuk kuota cadangan. Mereka nanti akan mengisi kuota yang kosong alias tidak melunasi atau pembatalan. Penetapan kuota cadangan sebagai mitigasi, supaya serapan kuota haji bisa maksimal. Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain mengatakan, yang melunasi terdiri atas 183.197 jamaah berhak lunas baik pada tahap I maupun tahap II.&nbsp;Kemudian ada 28.459 jamaah lunas dengan status cadangan. Lalu ada 1.520 Petugas Haji Daerah (PHD) dan 684 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). "Dari 203.320 kuota reguler, ada 183.197 jamaah reguler berhak melunasi sesuai urut porsi yang melakulan pelunasan. Sisanya akan diisi oleh jamaahlunas cadangan sesuai sebaran provinsinya masing-masing," terangnya kemarin (3/5).&nbsp; Tahun ini Indonesia mendapat 221 ribu kuota haji. Terdiri atas 203.320 jamaah haji reguler dan 17.680 jamaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas 190.897 jamaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi. Lalu 10.166 jamaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah pada KBIHU dan 1.572 orang PHD.&nbsp; Zain lantas menjelaskan perkembangan penerbitan visa haji reguler. Sampai dengan 2 Mei malam, ada 180 ribu visa haji reguler yang sudah terbit. "Alhamdulillah, saya cek pagi ini (3/5) visa yang sudah terbit sudah mencapai 187.773 jamaah. Kita masih terus kebut untuk proses pemvisaan ini sehingga diharapkan bisa segera selesai,&rdquo; katanya.&nbsp; Untuk request visa yang diajukan Kemenag sebenarnya sudah mencapai 192.551 nama. Kemenag masih menunggu approval dari otoritas Arab Saudi sembari memproses pengajuan sisanya. "Kita harap penerbitan visa berjalan lancar dan bisa selesai sesuai target," katanya.&nbsp; Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jamaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang pertama, secara bertahap diberangkatkan ke Madinah dari 2 sampai 16 Mei 2025. Untuk pemberangkatan jamaah haji gelombang kedua akan diberangkatkan ke Jeddah dari 17 sampai 31 Mei 2025. Sementara itu parlemen meminta pemerintah menindak tegas travel yang memberangkatkan jamaah tanpa visa haji resmi. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abidin Fikri mendesak Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera mengambil langkah tegas dalam menertibkan oknum penyelenggara perjalanan haji dan umrah yang nakal. Desakan ini disampaikan menyusul maraknya laporan pemberangkatan jamaah haji menggunakan visa selain visa resmi haji. Abidin menegaskan, praktik tersebut tidak hanya melanggar Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Haji, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan dan kepastian hukum para jamaah di Tanah Suci. "Tindakan ini bisa menyebabkan jamaah terlantar, dideportasi, atau bahkan menghadapi masalah hukum di Arab Saudi," ujar Abidin. Dia meminta Kemenag untuk melakukan pengawasan ketat terhadap biro perjalanan haji dan umrah, termasuk verifikasi dokumen perjalanan yang digunakan oleh para calon jamaah. Selain itu, Abidin juga mendesak agar travel yang terbukti melanggar dikenakan sanksi tegas, mulai dari sanksi administratif hingga pencabutan izin operasional. Tak hanya itu, Abidin juga mendorong Kemenag untuk meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya memilih travel resmi dan memastikan penggunaan visa haji yang sah. Koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dinilai penting guna mencegah masuknya jamaah Indonesia dengan visa non-haji. "Kami mengimbau masyarakat untuk memeriksa keabsahan travel haji dan umrah melalui situs resmi Kemenag dan memastikan seluruh dokumen perjalanan sesuai ketentuan," tambahnya. (wan/lyn)

Pelunasan biaya haji reguler ditutup dengan 213.860 jemaah melunasi, sementara visa haji reguler telah mencapai 187.773. Kemenag awasi trave

Pelunasan Biaya Haji Resmi Ditutup, Mayoritas Visa Haji Reguler Sudah Terbit

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/02/Screenshot_20240502-144157-3298344016.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji./Jawa Pos</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang semula ditutup 17 April diperpanjang hingga 25 April. Itu memberikan kesempatan pada calon jamaah haji (CJH) yang seharusnya berangkat namun belum melunasi tanggungannya. Terutama CJH non-cadangan yang jumlahnya mencapai 7.352 orang. Kemenag Jatim merinci jika kuota haji untuk Provinsi Jatim tahun ini mencapai 34.813 orang. Hingga 17 April, masih ada sisa kuota 3.945 orang yang belum terpenuhi. Itu karena ada CJH non-cadangan dan cadangan yang belum membayar. Kabid Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Kanwil Kemenag Provinsi Jatim Mohammad As'adul Anam membenarkan soal masih adanya CJH yang belum melunasi BIPIH. Penyebabnya beragam. &ldquo;Ada yang masih gagal sistem. Namun jumlahnya banyak,&rdquo; kata Anam. Untuk menggenapi kuota, lanjut Anam, Kemenag sudah menyiapkan CJH Cadangan untuk diberangkatkan. Mereka juga sudah didorong untuk melakulan pelunasan. &ldquo;Hingga kini, sudah ada 5.445 CJH Cadangan yang sudah membayar lunas. kami pastikan persiapan berjalan lancar,&rdquo; tambah Anam. Menurut dia, kegiatan manasik haji sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang dipesankan pada CJH. Salah satunya mengenai kesiapan fisik. Jamaah haji harus menjaga kesehatan agar mampu melaksanakan ibadah secara optimal. Anam menyebut jika kloter pertama CJH akan masuk asrama pada 1 Mei. Itu dimulai dari wilayah kerja Kediri. CJH akan langsung terbang pada 2 Mei.&nbsp; Selain mengurus masalah administrasi, kemenag juga fokus pada pelayanan haji lansia. Tahun ini ada 1.758 haji lansia yang diberangkatkan. Untuk haji tertua, sementara berasal dari Pamekasan. Usianya mencapai 107 tahun. Pada tahun ini, juga ada sejumlah perbedaan. Bukan saja adanya skema skema murur dan tanazul yang akan diterapkan. Namun juga kewajiban CJH melakukan vaksinasi polio.&nbsp;

Masa pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang semula ditutup 17 April diperpanjang hingga 25 April. 2025.

Kemenag Jatim Perpanjang Masa Pelunasan Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/JKT_Rapat-Pansus-Angket-Haji_Salman-Toyibi-3JPG-1522690227.jpg" alt="Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengikuti Rapat Pansus Angket Haji, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (Salma" width="100%">
<figcaption>Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief, mengikuti Rapat Pansus Angket Haji, di ruang Badan Anggaran (Banggar) DPR, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024). (Salma</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sejatinya batas akhir pelunasan biaya haji reguler pada hari ini, Kamis (17/4).&nbsp; Namun, kuota haji masih bersisa. Akhirnya Kementerian Agama (Kemenag) memutuskan kembali memperpanjang pelunasan biaya haji. Kali ini diputuskan diperpanjang sampai dengan 25 April.&nbsp; Kabar tersebut disampaikan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Hilman Latief di Komisi VIII DPR Kamis (17/4) sore. Dia mengatakan sampai dengan penutupan pelunasan 16 April sore atau H-1 batas akhir, jamaah reguler yang melunasi sebanyak 208.514 orang. Seperti diketahui tahun ini Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu. Pembagiannya adalah 203.320 orang untuk haji reguler dan 17.680 orang untuk haji khusus. Sekilas jumlah jemaah reguler yang melunasi biaya haji lebih besar dari kuotanya. Namun, perlu diketahui bahwa jumlah 208.514 orang yang sudah melunasi itu termasuk jemaah kuota cadangan. Jemaah ini sejatinya masuk porsi pemberangkatan 2026 mendatang. Statusnya hanya cadangan, mengisi sisa kursi di tahap akhir nanti.&nbsp; Kemenag menyampaikan dari 203 ribuan jemaah haji reguler yang berhak lunas, hanya 180 ribuan saja yang melunasi. Untungnya, Kemenag sudah menetapkan daftar kuota cadangan. Nantinya mereka bisa mengisi porsi jemaah 2025 yang tidak melakukan pelunasan.&nbsp; Dalam rapat itu, Hilman menyampaikan perpanjangan waktu diambil karena masih ada empat provinsi yang sisa kuotanya masih banyak. Keempatnya adalah Jawa Barat, Jakarta, Gorontalo, dan Sumatera Selatan. "Jadi sebetulnya hari ini adalah hari penutupan. Saya tiga hari yang lalu merumuskan dan merapatkan kepada Pak Menteri untuk jaga-jaga, andaikan kita masih memerlukan perpanjangan dan kami buat sampai 25 April," kata dia.&nbsp; Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain memberikan rincian perkembangan pelunasan biaya haji per 16 April. "Pada 16 April ada 1.139 jemaah yang melunasi biaya haji reguler. Sehingga, total ada 208.514 jemaah reguler yang sudah melunasi biaya haji," terangnya. Data ini belum termasuk pelunasan pada 17 April.&nbsp; Dia mengingatkan bahwa kuota haji reguler terbagi atas beberapa kelompok. Yaitu 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi, kemudian 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia, 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Zain mengatakan jamaah yang sudah melunasi terdiri atas 180.390 jamaah berhak lunas tahun ini. Kemudian ada 25.967 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.512 PHD, dan 645 pembimbing KBIHU. Dia menerangkan meski secara nasional jemaah reguler yang melunasi biaya haji sudah melebihi kuota, namun dari sebaran, belum semua provinsi yang sudah terpenuhi kuotanya hingga 100 persen. Menurut dia, masih ada empat provinsi yang secara kuota masih ada sisa. Yaitu Jawa Barat yang terisi 94,76 persen, DKI Jakarta (98,40 persen), Sumatera Selatan (99,47 persen), dan Gorontalo (96,28 persen). "Kemenag harap waktu pelunasan yang masih tersisa sehari ini bisa dioptimalkan oleh jemaah untuk melunasi biaya haji regulernya," katanya. Sehingga seluruh kuota di masing-masing provinsi bisa segera terserap.&nbsp; Selain pelunasan haji reguler, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri juga terus mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. "Sampai sore ini (16/4), sudah ada 89.212 dokumen jamaah yang dilakukan proses request visa," kata dia. Dari jumlah itu, sudah terbit 53.197 visa jemaah haji Indonesia.&nbsp; Zain mengatakan proses pengurusan visa itu akan terus dikebut. Sehingga tidak sampai mengganggu jadwal keberangkatan. Visa tidak harus keluar serentak sebelum jemaah mulai masuk asrama. Karena pemberangkatan dilakukan secara bertahap selama beberapa hari. Ditjen PHU Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jamaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jamaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap mulai diberangkatkan ke Arab Saudi dari embarkasi masing-masing. (wan)&nbsp;

Kementerian Agama (Kemenag) memperpanjang pelunasan biaya haji hingga 25 April 2023, dengan kuota haji 221 ribu jamaah.

Masih Ada Sisa Kuota, Kementerian Agama Perpanjang Pelunasan Biaya Haji Sampai 25 April

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/06/09/Screenshot_20240609-143143-3204436555.jpg" alt="Ilustrasi ibadah haji di Makkah. (Omer F. Arslan/Unsplash via Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah haji di Makkah. (Omer F. Arslan/Unsplash via Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp; Penutupan Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) 1446 H tahap II tinggal beberapa hari lagi. Hingga Sabtu (12/4), tercatat 203.088 jemaah reguler telah melunasi. Sebagai informasi, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota, yang terdiri atas 203.320 jemaah haji reguler dan 17.680 jemaah haji khusus. Untuk kuota haji reguler, terbagi atas 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU); dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). &ldquo;Dari total kuota haji reguler, sampai hari ini tercatat sudah ada 203.088 jemaah yang melunasi biaya haji. Artinya, 99,89 kuota reguler sudah terisi,&rdquo; ujar Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kementerian Agama (Kemenag) Muhammad Zain, di Jakarta, Sabtu (12/4). Adapun yang sudah melunasi ini terdiri atas 178.602 jemaah berhak lunas tahun ini, baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II. Kemudian, 22.628 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, 1.512 petugas haji daerah atau (PHD), dan 346 pembimbing Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU). Dia berharap, sisa waktu pelunasan hingga 17 April 2025 dapat dioptimalkan oleh jemaah untuk melunasi biaya haji regulernya. Sehingga seluruh kuota bisa segera terserap. Selain pelunasan, kata dia, Direktorat Layanan Haji Dalam Negeri juga terus mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagaian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. Tak hanya itu, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Tanah Suci dari embarkasi masing-masing.&nbsp; Pada bagian lain, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar turut menyampaikan kabar baik seputar penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M. Menurutnya, pemerintah Arab Saudi bersedia menambah alokasi kuota petugas haji bagi Indonesia. &ldquo;Insya Allah. Jadi permintaan (tambahan petugas haji, red) kita dipenuhi oleh Saudi Arabia,&rdquo; ungkapnya. Meski begitu, hingga kini, Pemerintah Indonesia masih terus bernegosiasi untuk mendapatkan angka pasti jumlah kuota petugas haji. Menurutnya, pemerintah juga akan mengukur esensi penambahan jumlah petugas ini sehingga tak berkelebihan atau pun kekurangan. Sebelumnya, pemerintah Arab Saudi memberikan kuota petugas haji 2025 bagi Indonesia hanya sebesar 2.100 orang. Jumlah ini hanya setengah dari total petugas haji Indonesia pada 2024. &ldquo;Jumlah ini tentunya masih sangat jauh. Apalagi jemaah kita cukup banyak yang lansia. Kita berharap dengan penambahan kuota petugas, maka layanan haji akan lebih optimal,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Calon jamaah haji diharapkan memanfaatkan sisa waktu pelunasan hingga 17 April 2025 sehingga seluruh kuota bisa segera terserap.

Jelang Penutupan Pelunasan Tahap II, 203.088 Jemaah Reguler Sudah Lunasi Biaya Haji

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Antusiasme calon jemaah haji (CJH) melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler 2025 masih tetap tinggi. Selepas jeda libur lebaran, ribuan CJH tercatat melunasi biaya haji reguler. Secara keseluruhan terdapat 195.849 orang CJH sudah melunasi Bipih 2025. Seperti diketahui saat ini merupakan masa pelunasan ongkos haji reguler tahap kedua. Masa pelunasan sempat ditutup pada 27 Maret lalu, karena menjelang libur lebaran. Kemudian dibuka kembali kemarin (8/4). Masa pelunasan tahap kedua ini, dibuka sampai 17 April depan.&nbsp; "Hari ini (8/4) pelunasan Bipih reguler kembali dibuka. Ada 3.422 jemaah yang melunasi biaya haji," terang Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain kemarin (8/4). Sehingga total yang sudah melunasi biaya haji reguler sampai kemarin sore sebanyak 195.849 jemaah atau sekitar 96,33 persen dari total kuota.&nbsp; Zain menerangkan Indonesia tahun ini mendapat 221 ribu kuota haji. Terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Untuk kuota haji reguler dibagi lagi dengan rincian 190.897 untuk jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai urutan porsi. Kemudian 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia. Lalu 685 pembimbing ibadah pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) dan 1.572 petugas haji daerah (PHD). Zain merinci, bahwa CJH yang melunasi terdiri atas 175.812 jemaah berhak lunas tahun ini. "Baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II," sambungnya. Selain itu ada 18.611 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, serta 1.426 petugas haji daerah atau (PHD). Hingga kemarin sore, lanjut Zain, masih ada dua provinsi dengan serapan kuota belum mencapai 80 persen. Yaitu Jakarta (79,30 persen) dan Gorontalo (76,14 persen). Kemudian sebanyak 12 provinsi, serapannya sudah di atas 90 persen. Yaitu Aceh (92,58 persen), Bengkulu (92,52), Jawa Tengah (92,24), Bali (95,07), Kalimantan Tengah (95,80), Kalimantan Selatan (96,83), Sulawesi Selatan (93,75), Sulawesi Utara (94,55), Bangka Belitung (96,02), Maluku Utara (90,63), Sulawesi Barat (94,65), dan Kalimantan Utara (91,04). "Serapan pada provinsi lainnya pada kisaran 80 - 90 persen, dari kuota di wilayahnya masing-masing," jelas Zain. Kemenag berharap sisa waktu pelunasan setelah lebaran ini bisa dioptimalkan oleh jemaah untuk melunasi biaya haji regulernya. Sehingga seluruh kuota bisa segera terserap maksimal. (wan)

Kementerian Agama mencatat ribuan calon jemaah haji melunasi biaya perjalanan ibadah haji reguler 2025.

Usai Libur Lebaran, Ribuan 195 Ribu CJH Sudah Lunasi Ongkos Haji

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-F-215463108.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Tahun 2025 ini Kota Pudak mendapat kuota haji sebanyak 2.022 jemaah. Sejauh ini, sebanyak 1.622 jemaah telah melunasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahap 1. Sementara 400 calon jemaah haji (CJH) belum melunasi. CJH yang menunda pelunasan memiliki beragam alasan. Beberapa di antaranya adalah meninggal dunia dan belum melimpahkan kuota ke ahli waris, sakit, menunggu penggabungan mahram, serta masih belum siap. "Ada 400 jemaah yang belum melunasi pada tahap pertama," ucap Kasi Penyelenggara Haji dan Umrah Kemenag Gresik, Lulus. Pelunasan BPIH tahap 1 sudah berakhir pada 14 Maret lalu. Sedangkan pelunasan tahap 2 dimulai pada Senin (24/3) lalu. Terdapat 1.001 CJH yang berhak melakukan pelunasan di tahap 2. Mereka adalah jamaah haji kategori penggabungan mahram dan pendamping lansia serta disabilitas sebanyak 253 orang. Terdapat juga 748 calon jemaah haji cadangan. "Yang penggabungan ini otomatis bisa masuk," tambahnya. Lulus menyebut jemaah penggabungan atau pendampingan memang memiliki hak secara otomatis. Namun, mereka diharapkan segera melunasi hingga batas akhir pada 17 April mendatang. Pihaknya berharap kuota haji untuk Gresik bisa terpenuhi sepenuhnya sebelum batas waktu yang telah ditentukan. "Kami berharap para calon jemaah haji bisa segera melakukan pelunasan tahap dua sesuai jadwal yang ditentukan," ujarnya. Sedangkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 telah disepakati oleh DPR RI dan pemerintah sebesar Rp 89.410.258,79. Dari angka ini, CJH hanya perlu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sebesar Rp 55.431.750,78, yang mencakup 62% dari total biaya. (son)

Kota Gresik mendapatkan kuota haji 2025 sebanyak 2.022 jemaah, dengan 1.622 jemaah telah melunasi biaya perjalanan haji tahap 1.

400 CJH Kota Gresik Tak Melunasi Biaya Haji, Pelunasan Tahap 2 Dibuka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/JKT_BSI-Optimalkan-Layanan-Pelunasan-Haji-2025_SALMAN-TOYIBI-2JPG-121646108.jpg" alt="Petugas membantu nasabah melakukan pelunasan haji di kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) Bekasi Summarecon, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Petugas membantu nasabah melakukan pelunasan haji di kantor cabang Bank Syariah Indonesia (BSI) Bekasi Summarecon, Jawa Barat, Jumat (21/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) Reguler 1446 H/2025 M resmi ditutup Jumat (14/3) lalu. Penutupan itu menyisakan 37.909 calon jemaah haji (CJH) yang belum melunasi biaya haji. Berdasar data Kementerian Agama (Kemenag), tercatat 163.523 orang CJH reguler telah melunasi biaya haji pada periode 14 Februari&ndash;14 Maret 2025. Angka tersebut sekitar 80,43 persen dari kuota jemaah haji reguler yang mencapai 203.320 CJH di tahun ini. Menurut Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain, pada hari terakhir pelunasan, ada tambahan 2.387 jemaah reguler yang melunasi biaya haji. Dengan demikian, total terakhir saat penutupan, 163.523 CJH telah melakukan pelunasan. "Mereka yang melunasi terdiri atas 158.451 jemaah berhak lunas sesuai nomor urut porsi dan 4.703 jemaah lanjut usia prioritas," ungkapnya. Selain itu, ada 369 petugas haji daerah (PHD) yang melunasi bipih reguler. Khusus PHD, pelunasan bipih masih dibuka hingga 20 Maret 2025. Sebagai informasi, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota CJH yang terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Kuota haji reguler terbagi atas 190.897 jemaah haji reguler yang berhak lunas sesuai dengan urutan porsi; 10.166 jemaah haji reguler prioritas lanjut usia; 685 pembimbing ibadah pada kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU); serta 1.572 PHD. Dengan pelunasan terakhir itu, masih tersisa 39.797 orang atau 19,57 persen CJH yang belum melunasi. Karena itu, Kemenag akan membuka kembali pelunasan bipih reguler untuk tahap II pada 24 Maret&ndash;17 April 2025. "Nanti kami umumkan daftar nama jemaah yang berhak lunas tahap kedua," sambungnya. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) mempersiapkan layanan optimal bagi calon jemaah yang hendak melunasi biaya haji. BSI membuka layanan di seluruh kantor cabang serta internet banking, mobile banking, dan lebih dari 113 ribu BSI Agen. Sebab, di antara total kuota haji Indonesia 2025, sebanyak 185 ribu merupakan calon jemaah yang menabung di BSI. "Jaringan sudah siap. Kami ingin pelunasan haji bisa aman dan mudah dijangkau masyarakat," tegas Direktur Sales and Distribution BSI Anton Sukarna. (mia/han/dri)

Kemenag tercatat 163.523 orang CJH reguler telah melunasi biaya haji pada periode 14 Februari–14 Maret 2025.

37.909 CJH Belum Melunasi Biaya Haji, Kemenag Buka Pelunasan Tahap Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/05/OK-kemenag-5-2247522731.jpg" alt="Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) saat mengikuti RDP di DPR, Selasa (4/3). (Humas Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Menteri Agama Nasaruddin Umar (kanan) saat mengikuti RDP di DPR, Selasa (4/3). (Humas Kemenag)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah kembali menerapkan aturan wajib periksa kesehatan bagi calon jamaah haji (CJH) sebelum melunasi biaya haji. Hasilnya hampir seluruh CJH dinyatakan memenuhi kriteria istitaah kesehatan, sehingga siap diterbangkan ke Saudi awal Mei mendatang. Perkembangan persiapan pemberangkatan haji itu disampaikan Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar dalam rapat bersama Komisi VIII DPR di Jakarta kemarin (4/3). Di antara yang disinggung Nasaruddin adalah jumlah CJH yang sudah melunasi biaya haji. Termasuk CJH yang dinyatakan memenuhi syarat istitaah kesehatan. Imam Besar Masjid Istiqlal itu mengatakan, sampai 3 Maret tercatat ada 165.613 CJH (82,37 persen) CJH sudah melakukan pemeriksaan kesehatan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 157.796 orang CJH dinyatakan memenuhi syarat istitaah kesehatan. Kemudian ada 673 orang tidak memenuhi syarat. Serta ada 5.287 orang CJH masih proses penilaian oleh tim kesehatan. Dalam kesempatan itu, Nasaruddin kembali menyinggung soal penetapan biaya haji 2025. "Kesepakatan BPIH antara Kemenag dan DPR di 6 Januari 2025 disepakati BPIH sebesar Rp 89,4 jutaan per jamaah," katanya. BPIH atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji adalah riil cost atau biaya total berhaji. Sementara itu, Kemenag dan DPR menyepakati Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya haji yang ditanggung CJH sebesar Rp 55,4 jutaan per orang. "Kalau kita lihat dikurangi setoran awal, jamaah membayar pelunasan sekitar Rp 28 jutaan per orang," katanya. Nasaruddin mengungkapkan per 3 Maret, jumlah CJH reguler yang sudah melunasi Bipih ada 132.119 (64,89 persen). Sementara sisanya masih ada 71.201 (35,02 persen) CJH belum melunasi Bipih. "Sejumlah daerah yang mungkin akan ada masalah (tingkat pelunasan Bipih). Kita tindak lanjuti untuk cari jalan keluar," jelas Nasaruddin. Kemenag terus optimistis serapan pengisian kuota haji reguler bisa maksimal seperti kuota haji khusus. Nasaruddin kemudian menyinggung kabar pembatasan usia CJH maksimal 90 tahun. Dia mengaku sudah berkomunikasi dengan Menteri Kesehatan Arab Saudi. Pemerintah Indonesia meminta supaya kriteria kesehatan CJH menggunakan istitaah kesehatan secara menyeluruh. Tidak sebatas usia saja. Karena dalam praktinya banyak CJH berusia lebih dari 90 tahun, tetapi masih sehat dan mampu berhaji. Mantan Dirjen Bimas Islam Kemenag itu juga menyampaikan sejumlah persiapan di Arab Saudi. Di antaranya adalah urusan katering bagi jamaah. Nasaruddin mengatakan selama di Makkah, CJH mendapatkan 84 kali makan selama 28 hari. "Di Madinah mendapatkan 27 kali makan," tuturnya. Lalu di masa Arafah, Mudzalifah, dan Mina, jamaah mendapatkan katering dari delapan penyedia layanan. Untuk di dalam negeri, Nasaruddin mengungkap kesiapan asrama haji. Dia menjelaskan di seluruh Indonesia ada 14 unit asrama haji. Seluruhnya sudah siap menerima kedatangan CJH. Sesuai jadwal, CJH mulai masuk asrama haji pada 1 Mei depan. Asrama haji juga sudah melalui pengecekan dari sisi kesehatan lingkungan, termasuk sanitasi. (wan/ali)

Menag Nasaruddin mengungkap jumlah CJH yang sudah melunasi biaya haji, termasuk CJH yang dinyatakan memenuhi syarat istitaah kesehatan.

Mayoritas CJH Lolos Istitaah Kesehatan

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/25/HAJI-2023-I-3998394996.jpg" alt="Ilustrasi ibadah Haji." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi ibadah Haji.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penyelenggaraan Haji 2025 semakin dekat. Sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan Kementerian Agama (Kemenag), awal Mei depan jemaah Indonesia sudah mulai diberangkatkan. Di sisi lain, Arab Saudi mengumumkan sejumlah aturan baru haji tahun ini. Di antaranya,&nbsp; melarang anak-anak untuk ikut berhaji. Khususnya anak yang masih berumur 12 tahun ke bawah. Pertimbangannya, anak-anak berpotensi mengalami bahaya saat berada di tengah kerumunan jemaah haji. Untuk Indonesia, aturan ini tidak terlalu berpengaruh. Sebab, pemerintah membatasi usia minimal berangkat haji adalah 17 tahun. Aturan baru lainnya adalah Saudi menghentikan penerbitan visa multiple entry untuk umrah per 1 Februari 2025. Berikutnya, visa umrah yang berlaku adalah single entry. Ketentuan ini berlaku untuk 14 negara. Tujuannya, mengurangi potensi adanya jemaah haji ilegal yang berbekal visa umrah. Sementara itu, di dalam negeri, Kemenag terus memantau pelunasan haji 2025. Saat ini, sedang berlangsung pelunasan haji reguler tahap pertama, serta pelunasan haji khusus tahap kedua. Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain mengatakan sampai dengan pelunasan hari ketiga kemarin (18/2) sore, ada 49.218 calon jemaah haji (CJH) reguler yang melunasi ongkos haji. Pelunasan ini berlangsung sampai dengan 14 Maret mendatang. Dari jumlah yang sudah melunasi, terdapat 1.132 orang kategori lansia. "Alhamdulillah, proses pelunasan biaya haji (reguler) hingga hari ketiga berjalan lancar," katanya. Zain mengatakan pelunasan dilakukan di bank penerima setoran (setoran) mulai pukul 08.00 sampai 15.00 WIB. Data dari Kemenag menyebutkan, enam provinsi dengan jemaah terbanyak yang sudah melakukan pelunasan adalah Jawa Barat dengan 8.942 jemaah, disusul Jawa Timur (8.735 jemaah), Jawa Tengah (7.662 jemaah), Banten (2.644 jemaah), DKI Jakarta (2.198 jemaah), dan Sulawesi Selatan (2.090 jemaah). (wan/bas)

Arab Saudi mengumumkan sejumlah aturan baru haji tahun ini. Di antaranya,  melarang anak-anak untuk ikut berhaji.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelunasan biaya haji

Berita Terkini