<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/10/16/JKT_PEREKAMAN-PASPOR-CALON-JAMAAH-HAJI_HANUNG-HAMBARA_15102025-10-2184423849.jpg" alt="Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sejumlah calon jamaah haji mengantri perekaman paspor untuk musim Haji 2026 di lingkungan Ponpes Daarul Hikmah Pamulang, Tangerang Selatan, Rabu (15/10/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kabar baik untuk calon jamaah haji (CJH) yang masih antri. Di dalam UU haji yang baru, terdapat klausul setoran angsuran biaya perjalanan ibadah haji (Bipih). Dampak dari skema ini, jamaah bisa menyicil pelunasan haji sejak sekarang, sehingga saat pelunasan nanti bisa meringankan beban uang yang harus disetor. Adanya skema setoran angsuran Bipih itu tertuang di pasal 49. Bunyinya adalah pembayaran setoran jamaah meliputi setoran awal atau uang muka Bipih. Kemudian setoran angsuran Bipih. Serta setoran pelunasan Bipih. Selama ini CJH hanya membayar uang muka biaya haji sebesar Rp 25 juta per orang. Mereka kemudian wajib membayar selisih Bipih saat dibuka masa pelunasan. Biasanya, nilainya sangat besar. Misalnya pada haji 2025, untuk Embarkasi Surabaya, CJH membayar pelunasan sekitar Rp 35,9 jutaan. Lewat skema yang baru, CJH yang masih antri bisa setor uang angsuran Bipih untuk menambah setoran awal. Jadi saldo mereka semakin besar. Kemudian akan mendapatkan hasil investasi yang besar pula. Untuk dicatat, uang setoran angsuran atau topup Bipih itu statusnya bukan tabungan biasa. Tetapi benar-benar disetor ke rekening Menteri Haji dan Umrah yang selanjutnya dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Namun CJH yang ingin setor uang angsuran Bipih harus bersabar. Meskipun sudah muncul di UU Haji dan Umrah yang terbaru, namun angsuran belum bisa dilakukan. "Kami masih menunggu peraturan turunan, terkait skema dan teknis angsuran Bipih ini," kata Juru Bicara Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Ichsan Marsha (28/10). Dia berharap CJH bersabar menunggu pengumuman resmi dari pemerintah. Saat ini Kemenhaj fokus menyusun dan membahas besaran biaya haji 2026 bersama DPR dan lembaga terkait. Usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026 sudah disampaikan ke Komisi VIII DPR sebesar Rp 88 jutaan per jamaah. Pengamat Haji dan Umrah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi menyambut baik adanya skema pembayaran setoran angsuran Bipih tersebut. "Sejak lama saya juga mengusulkan dibuka skema topup tabungan haji seperti ini," katanya. Dadi menjelaskan, dengan adanya setoran angsuran itu, jamaah bisa menghindari resiko keuangan di kemudian hari. Dadi mengatakan, ketika ada CJH yang masih antri sepuluh tahun, kemudian setiap tahun dia setor angsuran Bipih Rp 2 juta, maka terkumpul uang Rp 45 juta. Rinciannya adalah Rp 25 juta dari setoran awal dan Rp 20 juta dari setoran angsuran. Jumlah itu akan lebih besar lagi. Karena setiap CJH yang antri mendapatkan sejenis dividen pengelolaan keuangan haji dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dengan dana yang besar itu, maka beban biaya pelunasan semakin ringan. Sekaligus bisa mengantisipasi lonjakan biaya haji di masa depan disebabkan inflasi atau kebijakan lain dari Saudi. Dadi lantas berpesan supaya BPKH sosialisasi soal keuangan haji ke jamaah yang masih antri. BPKH diminta membuat aplikasi yang user friendly seperti aplikasi milik perbankan. Lewat aplikasi itu, CJH yang antri bisa mengecek dividen yang diterima. Termasuk bisa jadi kanal pembayaran setoran angsuran Bipih yang praktis.

Calon jamaah haji kini dapat melakukan topup uang muka biaya haji melalui skema angsuran Bipih, meringankan beban pelunasan di masa depan.

UU Haji Terbaru Atur Skema Top Up Biaya Haji, Ringankan Pelunasan saat Keberangkatan 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/12/4N91rw0KukUb5ZXt0t8gY1b6BR4y7jBtve5DPs3N-1-4121386951.jpg" alt="Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan (kanan) menyampaikan materi perkembangan terbaru perhajian di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (11/9). (Humas BPKH)" width="100%">
<figcaption>Anggota Badan Pelaksana BPKH Indra Gunawan (kanan) menyampaikan materi perkembangan terbaru perhajian di kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (11/9). (Humas BPKH)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com - Seiring dengan pengesahan revisi UU tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, ada beberapa regulasi baru. Di antaranya adalah calon jamaah haji (CJH) yang masih antre giliran berangkat diperbolehkan mengangsur biaya haji. Sehingga saat pelunasan nanti tidak terlalu berat. Seperti diketahui, setiap CJH saat mendaftar haji dikenakan biaya Rp 25 juta. Kemudian saat tahun keberangkatannya, CJH wajib setor biaya pelunasannya. Selama ini biaya pelunasan yang ditanggung jamaah cukup besar. Misalnya pada musim haji 2025, rata-rata biaya yang ditanggung jemaah Rp 55 jutaan. Dengan setoran awal yang hanya Rp 25 juta, uang yang harus disiapkan sekitar Rp 30 juta.&nbsp; Jumlah tersebut berkurang sedikit, karena setiap CJH mempunyai tabungan hasil investasi di rekening virtualnya. Di dalam UU tentang Haji dan Umrah yang terbaru, setiap CJH boleh melakukan top up, menambah, atau mengangsur sisa biaya haji di luar setoran awal, sambil menunggu giliran berangkat. Sehingga nanti saldonya terakumulasi menjadi lebih besar. Dampaknya, saat waktunya berangkat haji, sisa kewajiban pelunasannya tinggal sedikit. Perkembangan terbaru regulasi haji itu disampaikan Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Indra Gunawan. "Undang-Undang Penyelenggaraan Haji yang baru membuka setoran angsuran haji, akan memberikan harapan persiapan haji yang lebih pasti," katanya saat menjadi pembicara di forum Public Lecture di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (11/9). Indra mengatakan saat ini merupakan era baru penyelenggaraan haji di Indonesia. Pasalnya, Indonesia mempunyai kementerian yang khusus membidangi urusan haji dan umrah. Selama ini haji berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag). "BPKH siap bahu membahu mengurai dan mendukung Kementerian Haji dan Umrah," katanya. Sehingga sejumlah masalah perhajian bisa ditangani. Misalnya masalah biaya haji yang dinilai masih mahal. Biaya riil haji tahun ini Rp 89 jutaan. Setelah ada uang hasil investasi dana haji dari BPKH, biaya rukun Islam kelima yang jadi beban jemaah Rp 55 jutaan. Masalah pelik lainnya adalah antrean haji yang panjang, khususnya pada haji reguler. Indra mengatakan, panjang antrean haji di Indonesia saat ini sekitar 25 sampai 49 tahun. Bisa dibayangkan ketika daftar haji usia pensiun, maka berangkatnya bisa saat usia satu abad. Dengan kolaborasi yang baik, diharapkan masyarakat bisa berhaji dengan mudah dan murah.&nbsp; Indra juga menyampaikan soal pengelolaan dana haji, yang hasilnya di antaranya untuk meringankan biaya haji. Dia mengatakan, dana haji yang dikelola BPKH telah memberikan diskon haji sekitar setengah biaya riil bagi jamaah yang berangkat atau sekitar Rp 40 triliun. Sementara untuk jamaah yang antre menerima nilai manfaat virtual account semacam dividen senilai total Rp 18 triliun lebih secara akumulasi. Dia mengatakan, return investasi dana haji oleh BPKH mencapai 7 persen pada 2024. Lebih tinggi dari rata-rata bunga deposito bank plat merah. BPKH mampu menghasilkan Rp 11,6 triliun hasil pengelolaan dana haji. Uang itu didapatkan dari Rp 172 triliun dana haji yang dikelola. Pengelolaan dana haji lewat pendekatan berkelanjutan melalui investasi green (energi terbarukan), blue (ekonomi laut), dan orange (infrastruktur halal). Saat ini ada 5,5 juta jamaah tunggu, yang merupakan amanah dalam menunjukan komitmen BPKH untuk dana haji yang aman, adil dan abadi.&nbsp;

Calon jemaah haji kini diperbolehkan mengangsur biaya haji berkat revisi UU, meringankan beban pelunasan biaya haji yang tinggi.

Calon Jamaah Haji Kini Bisa Top Up Angsuran Biaya Haji saat Antre Giliran berangkat, Meringankan saat Pelunasan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/27/pelunasan-jamaah-2977831040.jpg" alt="Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)" width="100%">
<figcaption>Direktur Layanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain. (Kemenag)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Setelah masa liburan Idul Fitri, pelunasan biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) reguler 2025 dibuka lagi hari ini (8/4). Kementerian Agama (Kemenag) berharap calon jemaah haji (CJH) berhak lunas yang belum melakukan pelunasan, bisa memanfaatkan sisa kesempatan sebaik-baiknya. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/zodiak/015851349/6-weton-ini-segera-dilingkupi-keberuntungan-rezekinya-akan-meledak-pada-akhir-april-2025">6 Weton Ini segera Dilingkupi Keberuntungan: Rezekinya akan Meledak pada Akhir April 2025</a>&nbsp; Harapan tersebut disampaikan Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri Kemenag Muhammad Zain saat dikonfirmasi kemarin (7/4). "Semoga pelunasan (haji reguler) bisa mencapai 100 persen," katanya. Zain menuturkan pelunasan Bipih reguler itu dibuka sampai 17 April mendatang. Dia mengatakan pemerintah berupaya untuk memaksimalkan serapan kuota haji. Untuk diketahui masa pelunasan Bipih reguler kali ini adalah tahap kedua. Karena saat pelunasan tahap pertama ditutup, masih ada sisa kuota. Pemerintah berharap pengisian kuota haji reguler bisa seratus persen, seperti pada haji khusus. Zain mengatakan sambil berjalannya pelunasan Bipih reguler tahap kedua itu, Kemenag juga mematangkan jadwal terbang. Nantinya akan diumumkan jadwal terbang untuk tiap-tiap kloter di masing-masing embarkasi. Sampai saat ini Kemenag masih menetapkan jadwal terbang secara umum saja. Yaitu jemaah haji Indonesia mulai diterbangkan ke Saudi pada 2 Mei. Dengan rute Indonesia menuju Jeddah terlebih dahulu. Seperti diketahui pelunasan Bipih reguler ditutup menjelang Idulfitri pada 27 Maret lalu. Dari total kuota haji reguler yang mencapai 203.320 kursi, yang sudah melunasi tercatat sebanyak 192.427 jemaah. Sehingga masih ada sisa kursi sebanyak 10.893 kursi atau kuota. "Artinya, secara prosentasi (pelunasan) sudah di angka 95,02 persen dari total kuota reguler tahun ini," kata Zain. Dia lantas merinci, yang melunasi Bipih reguler terdiri atas 174.419 jemaah berhak lunas tahun ini. Baik pada pelunasan tahap I maupun tahap II. Selain itu, ada 16.630 jemaah yang awalnya masuk dalam cadangan, serta 1.378 petugas haji daerah atau (PHD). Selain mengawal proses pelunasan, Direktorat Layana Haji Dalam Negeri Kemenag saat ini juga sudah mengurus kesiapan dokumen jemaah. Proses ini diperlukan sebagai bagian dari tahapan pengurusan visa jemaah melalui e-Hajj. "Dokumen jemaah secara bertahap juga sudah kita proses. Sehingga, jika proses penerbitan visa melalui e-Hajj sudah dibuka, maka kita sudah bisa langsung memprosesnya," tandas Zain. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag telah menerbitkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1446 H. Jemaah haji Indonesia dijadwalkan akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025. Sehari berikutnya, jemaah haji reguler asal Indonesia secara bertahap akan mulai diberangkatkan ke Arab Saudi dari embarkasi masing-masing. (*)

Kementerian Agama (Kemenag) berharap calon jemaah haji (CJH) berhak lunas yang belum melakukan pelunasan, bisa memanfaatkan sisa kesempatan

Masih Ada 10 Ribu Kursi, Kementerian Agama Membuka Lagi Pelunasan Ongkos Haji Hari Ini

Pelunasan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pelunasan

Berita Terkini

UU Haji Terbaru Atur Skema Top Up Biaya Haji, Ringankan Pelunasan saat Keberangkatan

Calon Jamaah Haji Kini Bisa Top Up Angsuran Biaya Haji saat Antre Giliran berangkat, Meringankan saat Pelunasan

Masih Ada 10 Ribu Kursi, Kementerian Agama Membuka Lagi Pelunasan Ongkos Haji Hari Ini

Download Aplikasi JawaPos.com