<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/07/nezat-patria-143926012.jpg" alt="Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria. (Dok. Komdigi)" width="100%">
<figcaption>Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria. (Dok. Komdigi)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Perkembangan ruang digital membuka berbagai peluang ekonomi baru yang dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui profesi-profesi kekinian.&nbsp; Media sosial dan e-commerce kini menjadi sarana penting bagi UMKM, yang sebagian besar dijalankan oleh perempuan, untuk memperluas jangkauan bisnis dan memaksimalkan potensi pasar melalui internet. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun ikut memanfaatkan teknologi digital untuk belajar dan mengembangkan keterampilan yang nantinya dapat menjadi modal memasuki dunia kerja.&nbsp; Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menuturkan bahwa fenomena keberhasilan para kreator konten di dunia maya telah mendorong banyak anak untuk bercita-cita menekuni profesi serupa. "Semakin banyak anak Indonesia yang aktif berkarya sebagai konten kreator di berbagai platform. Bahkan kalau kita tanya cita-citanya apa? Menjadi konten kreator, menjadi YouTuber," ujar Wamen Nezar di Jakarta, Rabu (26/11). Menurutnya, kehadiran platform digital telah memberikan dampak positif bagi peningkatan ekonomi perempuan sekaligus mendukung anak-anak dalam mengasah potensi mereka. Namun, ia menekankan bahwa risiko yang muncul dari aktivitas digital juga perlu diperhatikan, terutama bagi kelompok rentan. "Kekerasan berbasis gender online, penyalahgunaan teknologi seperti deepfake, pemalsuan informasi, dan serangan siber juga banyak menyasar kelompok perempuan dan anak," tuturnya. Sebagai upaya menciptakan ruang digital yang aman, Kementerian Komdigi terus memperkuat langkah-langkah perlindungan. Salah satunya melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS), yang bertujuan memastikan keselamatan anak di internet serta memperbesar tanggung jawab Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam menyesuaikan konten dengan kelompok usia pengguna. Wamen Nezar juga menyampaikan bahwa masih ada PSE yang belum memenuhi kewajiban administratifnya. "Baru-baru ini kami meminta 25 PSE untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang di negara kita untuk mendaftarkan diri," jelasnya. &nbsp; &nbsp; &nbsp;

Perkembangan ruang digital membuka peluang ekonomi baru, mendukung perempuan dan anak-anak dalam mengasah keterampilan dan profesi.

Komdigi Ungkap Ruang Digital Buka Peluang Ekonomi, tapi Risiko bagi Perempuan dan Anak Makin Nyata

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/02/WhatsApp-Image-2025-03-02-at-120845-4072076453.jpg" alt="Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Hanif Faisol Nurofiq. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Deputi Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup/ Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) mempublikasikan hasil studi komprehensif mengenai peluang ekonomi yang timbul dari program penutupan 343 TPA open dumping di Indonesia. Studi yang dilakukan bersama dengan Kementerian Perindustrian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengidentifikasi setidaknya 7 sektor bisnis potensial dengan nilai ekonomi total mencapai Rp 127,5 triliun per tahun yang dapat dikembangkan melalui transformasi sistem pengelolaan sampah nasional. "Berdasarkan analisis ekonomi yang disajikan dalam bahan Rapat Kerja dengan Komisi XII DPR, penutupan TPA open dumping dan transformasi menuju sistem pengelolaan sampah terintegrasi tidak hanya memberikan manfaat lingkungan tetapi juga membuka peluang ekonomi signifikan," kata Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Lingkungan Hidup / Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) dalam paparannya di depan Komisi XII DPR, beberapa waktu lalu.&nbsp; "Peluang ini mencakup pengembangan industri daur ulang material, produksi kompos dan pupuk organik, pembangkit listrik berbasis sampah, produksi bahan bakar alternatif, sistem pemulihan material berharga, serta jasa konsultasi dan teknologi pengelolaan sampah. Data dari Komisi XII DPR mengkonfirmasi potensi penciptaan lapangan kerja baru dengan peningkatan pendapatan bagi masyarakat," imbuhnya. Berdasarkan hasil kajian ekonomi, tujuh sektor bisnis potensial yang teridentifikasi meliputi: (1) Industri Daur Ulang Material dengan potensi nilai ekonomi Rp42,3 triliun per tahun, meliputi daur ulang plastik, kertas, logam, dan kaca; (2) Produksi Kompos dan Pupuk Organik dengan potensi nilai ekonomi Rp18,7 triliun per tahun; (3) Waste-to-Energy dengan potensi nilai ekonomi Rp26,5 triliun per tahun. Lalu, (4) Produksi Refuse-Derived Fuel (RDF) dengan potensi nilai ekonomi Rp13,8 triliun per tahun; (5) Sistem Urban Mining untuk pemulihan logam berharga dengan potensi nilai ekonomi Rp9,7 triliun per tahun; (6) Ekonomi Berbagi dan Aplikasi Sampah Digital dengan potensi nilai ekonomi Rp7,2 triliun per tahun; dan (7) Jasa Konsultasi dan Teknologi Pengelolaan Sampah dengan potensi nilai ekonomi Rp9,3 triliun per tahun. Studi ini juga mengidentifikasi 12 model bisnis berkelanjutan yang dapat dikembangkan oleh UMKM, koperasi, dan startup dengan kebutuhan investasi awal mulai dari Rp 250 juta hingga Rp5 miliar dan proyeksi Internal Rate of Return (IRR) berkisar antara 18-27&nbsp;persen untuk periode investasi 5 tahun. "Ini akan berdampak pada kesadaran tiap individu, tetapi peluang dari implementasi ekonomi sirkular dan penciptaan lapangan kerja (green jobs)," pungkasnya.

BPLH mempublikasikan hasil studi komprehensif mengenai peluang ekonomi yang timbul dari program penutupan 343 TPA open dumping di Indonesia.

Kata Menteri Lingkungan Hidup Soal Peluang Ekonomi dari Penghentian TPA Open Dumping

<h3>&nbsp;</h3> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/10/23/ASTRA-AGRO-1421838004.jpg" alt="Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. BRIN bersama PT Astra Agro Lestari mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.(Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. BRIN bersama PT Astra Agro Lestari mengembangkan teknik kultur jaringan sebagai metode klonal bibit sawit yang berkualitas.(Istimewa).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Presiden Asian Society of Agricultural Economists (ASAE) Bustanul Arifin menyebutkan pentingnya para menteri Kabinet Merah Putih bekerja keras untuk menerjemahkan arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana penambahan lahan kelapa sawit. Jika kebijakan ini menjadi bagian dari rencana nasional, pengawasan bersama dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan harus diutamakan. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional saat ini, tidak ada program penambahan lahan sawit. "Jika kebijakan baru ini diterapkan, diperlukan revisi kebijakan untuk memastikan keberlanjutannya," ujar Bustanul Arifin dalam keterangannya kepada wartawan pada Senin (6/1). Bustanul menyoroti dampak lingkungan, seperti perubahan tata guna hutan menjadi kebun sawit, yang dapat memengaruhi daya simpan karbon. Menurutnya, kompensasi melalui reforestasi (penanaman kembali pohon di lahan terdegradasi) atau aforestasi (menciptakan hutan baru di area non-hutan) menjadi langkah penting. Ia juga mengingatkan bahwa pembukaan lahan gambut untuk sawit berisiko menambah emisi karbon, yang bertentangan dengan komitmen Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim. <h3>Standar Keberlanjutan Sawit di Indonesia</h3> Indonesia telah menerapkan standar keberlanjutan melalui sertifikasi RSPO (Roundtable Sustainable Palm Oil) dan ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil). Standar ini mendapatkan pengakuan internasional meskipun masih menghadapi hambatan perdagangan, seperti penerapan European Union Deforestation Regulation (EUDR). Dengan pangsa pasar sawit ke Eropa hanya 12 persen, dampaknya terhadap perdagangan langsung mungkin kecil. Namun, Eropa sebagai trendsetter global dikhawatirkan memengaruhi kebijakan negara lain terhadap produk sawit Indonesia. <h3>Dukungan Petani Sawit</h3> Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr. Gulat ME Manurung, menyatakan bahwa 17 juta kepala keluarga petani sawit mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo. Ia menilai arahan Presiden mencerminkan perhatian terhadap produktivitas sawit, yang dapat ditingkatkan melalui: <ol> <li> Replanting (Peremajaan Sawit Rakyat): <ul> <li>Meningkatkan produktivitas hingga 3-4 kali lipat melalui intensifikasi.</li> </ul> </li> <li> Ekstensifikasi (Penambahan Lahan Baru): <ul> <li>Mengoptimalkan lahan terdegradasi, eks tambang, atau kawasan non-hutan sesuai rekomendasi riset IPB.</li> </ul> </li> </ol> Rencana penambahan lahan sawit di Indonesia menghadirkan peluang besar bagi petani dan ekonomi nasional, tetapi juga memunculkan tantangan terkait keberlanjutan lingkungan. Dengan strategi yang tepat, termasuk memprioritaskan reforestasi dan mengoptimalkan lahan terdegradasi, kebijakan ini dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga komitmen lingkungan global.

Presiden Prabowo Subianto mengusulkan kebijakan penambahan lahan kelapa sawit. Temukan tantangan, peluang, dan tanggapan.

Industri Sawit Indonesia: Kebijakan Baru, Keberlanjutan, dan Peran Diplomasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/16/WhatsApp-Image-2024-07-16-at-155050-1237242243.jpg" alt="Student Company dan PJI tahun ini menitikberatkan pada keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan, dan optimasi teknologi pada bisnis. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Student Company dan PJI tahun ini menitikberatkan pada keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan, dan optimasi teknologi pada bisnis. (Istimewa)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Kementerian Koperasi dan UKM (kemenKop UKM) menyebutkan, jumlah pengusaha di Indonesia sangat besar. Namun, rasio jumlah wirausaha itu baru 3,47 persen. Padahal, untuk menjadi negara maju minimal mencapai 4 persen rasio kewirausahaan. Ketua Dewan Pengurus Prestasi Junior Indonesia Pribadi Setiyanto mengatakan, Student Company dan Prestasi Junior Indonesia (PJI) COY tahun ini menitikberatkan pada keseimbangan antara profitabilitas, keberlanjutan, dan optimasi teknologi pada bisnis. Siswa didorong untuk menggali kreativitas dan inovasi tanpa batas dalam menciptakan peluang ekonomi baru yang mengedepankan etika dan kontribusi sosial ekonomi. &rdquo;Dengan fokus tersebut, kami berharap bisnis yang mereka rintis dapat memberikan manfaat untuk masyarakat serta unggul di kancah internasional. PJI tahun ini didukung Zurich Indonesia, Z Zurich Foundation, The Starbucks Foundation, Starbucks Indonesia, dan AIG Indonesia,&rdquo; jelas Pribadi Setiyanto di Surabaya. Ajang bergengsi tersebut menjadi gerbang awal bagi wirausaha muda terbaik dari 11 SMA dan SMK di berbagai daerah Indonesia menuju kompetisi wirausaha tingkat Asia Pasifik di Tokyo, Jepang. Juga tingkat global pada 2025. Pada periode sebelumnya, lanjut dia, program Student Company berhasil mengedukasi 1.336 siswa di 15 kota. Selain itu, melahirkan 55 bisnis baru yang mengontribusikan total pendapatan bisnis hingga Rp 545 juta. Wakil Presiden Direktur PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (Zurich Indonesia) Heriyanto A. Putra mengungkapkan, sejalan dengan tujuan Zurich untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, pihaknya bangga melihat potensi generasi muda Indonesia dalam menghadirkan usaha kecil yang berdampak. Salah satunya melalui Zurich Entrepreneurship Program. &rdquo;Bersama PJI dan dengan dukungan dari Zurich Foundation, kami akan memperluas kesuksesan program edukasi ini dengan melibatkan lebih banyak siswa, guru, dan sekolah di periode implementasi berikutnya. Kami melibatkan karyawan untuk menjadi mentor para siswa dalam membangun bisnisnya,&rdquo; jelas Heriyanto A. Putra.

Student Company dan PJI tahun ini dorong siswa menggali kreativitas dan inovasi tanpa batas ciptakan peluang ekonomi baru

Student Company Dorong Siswa Lebih Kreatif dan Berinovasi lewat Kompetisi Wirausaha Global

Peluang Ekonomi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Peluang Ekonomi

Berita Terkini

Komdigi Ungkap Ruang Digital Buka Peluang Ekonomi, tapi Risiko bagi Perempuan dan Anak Makin Nyata

Kata Menteri Lingkungan Hidup Soal Peluang Ekonomi dari Penghentian TPA Open Dumping

Industri Sawit Indonesia: Kebijakan Baru, Keberlanjutan, dan Peran Diplomasi

Student Company Dorong Siswa Lebih Kreatif dan Berinovasi lewat Kompetisi Wirausaha Global

Download Aplikasi JawaPos.com