<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Mahfud-MD_MIFTAHULHAYAT-4.jpg" alt="Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Menkopolhukam Mahfud MD saat berada dikantornya di Jakarta, Rabu (13/11).MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Majelis U‎lama Indonesia (MUI) Anwar Abbas kecewa karena pemerintah melarang kumpul di masjid namun tidak melarang masyarakat masyarakat berkumpul di pusat perbelanjaan.  Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan dirinya tidak melihat bahwa MUI kecewa dengan sikap pemerintah.  Mahfud mengatakan yang disampaikan oleh Anwar Abbas adalah sikap per orang. Bukan perwakilan atau pun mengatasnamakan MUI‎.  "Saya tidak melihat juga kalau ada MUI kecewa dengan apa yang terjadi. Ini kan pernyataan orang majelis ulama. Bukan majelis ulamanya yang mengatakan," ujar Mahfud MD di Jakarta, Selasa (19/5).  Mahfud mengatakan mall yang dibuka untuk umum adalah yang telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sebab ada satu pusat pemberlajaan yang ditutup lantaran tidak menerapkan PSBB.  "Ada yang melanggar seperti IKEA itu kan juga ditutup. Karena melanggar PSBB," katanya.  Selain itu, Mahfud juga menjelaskan alasan bandara masih tetap dibuka saat pandemi Virus Korona atau Covid-19‎. Hal itu karena bandara dibuka untuk melayani sarana dan prasarana yang berkaitan dengan penanganan virus Korona.  "Bandara untuk mengangkut orang-orang karena tugas-tugas dan keperluan tertentu dengan syarat tertentu itu dibuka. Kemudian yang melanggar kententuan itu juga ditindak," ungkapnya.  Sebelumnya, Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas, mempertanyakan sikap pemerintah yang melarang penduduk berkumpul di masjid, tetapi tidak tegas melarang orang-orang yang berkumpul di bandara, tempat perbelanjaan hingga perkantoran saat pandemi virus corona (Covid-19).  Anwar menilai, perbedaan sikap tersebut justru menjadi ironi di situasi seperti saat ini. Sebab usaha untuk memutus mata rantai penyebaran virus Korona menjadi tidak maksimal.  "Pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, di mall, di bandara, di kantor dan di pabrik-pabrik," ujar Anwar Abbas.  Sebaliknya, Anwar heran di bandara, pasar, pusat perbelanjaan dan perkantoran justru tidak terlihat aparat yang melarang masyarakat berkumpul karena rawan penyebaran Korona.  Padahal, dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa di wilayah dan atau daerah yang penyebaran virusnya terkendali umat Islam bisa menyelenggarakan salat Jumat dan salat berjamaah dengan memperhatikan protokol medis yang ada.  "Tetapi pemerintah dan petugas tetap saja melarang tanpa memperhatikan situasi dan kondisi yang ada," kata Anwar.  Melihat persoalan itu, Anwar meminta agar pemerintah tak pandang bulu dalam menegakkan aturan. Bila pemerintah melarang orang untuk berkumpul di masjid, lanjut dia, seharusnya hal yang sama juga diterapkan lokasi mall.  &nbsp;  &nbsp;  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=dJQpilBfFzY  https://www.youtube.com/watch?v=XEAUA4z3XvU&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=wYXAiUSNA7Q  &nbsp;

Sekjen MUI Kesal Mal dan Bandara Buka, Begini Jawaban Mahfud MD

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Terminal-Pulogebang-Dery-Ridwansah-2-1.jpg" alt="Suasana sepi terlihat di Terminal Pulogebang Jakarta, Kamis (7/5/2020). Operator Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis, masih menutup operasional meski Kementerian Perhubungan memberikan kelonggaran terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS" width="100%">
<figcaption>Suasana sepi terlihat di Terminal Pulogebang Jakarta, Kamis (7/5/2020). Operator Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur, Kamis, masih menutup operasional meski Kementerian Perhubungan memberikan kelonggaran terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelonggaran transportasi yang dibuat pemerintah kembali mendapat penolakan dari berbagai kalangan. Mereka meminta pemerintah tetap memberlakukan larangan perjalanan di masa pandemi. Pelonggaran tersebut dianggap bisa menghambat upaya memutus persebaran virus korona.  Ketua MPR Bambang Soesatyo termasuk salah seorang yang meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meninjau ulang relaksasi transportasi. Menurut dia, kebijakan tersebut bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang masih diterapkan saat ini.  Bambang menuturkan, dalam mengimplementasikan kebijakan, Kemenhub seharusnya mengedepankan aspek kesehatan. Bukan untuk penyelamatan ekonomi saja. ”Kemenhub harus konsisten memberlakukan kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi Covid-19,” tegas dia.  Keputusan pemerintah memberikan kelonggaran akses transportasi umum di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai respons negatif dari sejumlah kalangan. Di antaranya disampaikan dewan pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) provinsi se-Indonesia. Mereka mengeluarkan lima poin pernyataan sikap.  Ketua Umum DP-MUI Provinsi DKI Jakarta Munahar Muchtar menjelaskan, salah satu yang disorot pihaknya adalah layanan moda transportasi. ”Kami meminta dengan tegas kepada presiden untuk membatalkan kebijakan menteri perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi,” katanya.  Pelonggaran moda transportasi darat, laut, dan udara bisa dilakukan ketika persebaran dan penularan wabah Covid-19 sudah terkendali. Pemerintah juga harus bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan Covid-19 kembali.  DP-MUI provinsi se-Indonesia juga menyoroti akses masuknya kembali tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Mereka menolak dibukanya kembali akses masuk TKA, khususnya dari Tiongkok, ke Indonesia. Sebab, Negara Tirai Bambu itu titik pertama persebaran virus korona sampai akhirnya masuk ke Indonesia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=B-KBX0ecQqU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=DGOLx3aTY6g  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xzG3Tuhs3Bk

Ketua MPR dan DP-MUI Desak Batalkan Aturan Pelonggaran Transportasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/Lestari-Moerdijat-biru.jpg" alt="Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah agara benar-benar serius dan fokus dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di tanah air. Hal itu wajib dilakukan sebelum melakukan pelonggaran pada sejumlah kegiatan untuk mendorong sektor ekonomi.  "Kajian skenario pelonggaran sejumlah kegiatan yang beredar dan sudah dipresentasikan di seminar terbuka itu memang membutuhkan persyaratan yang ketat dalam pelaksanaannya. Intinya adalah pemerintah harus mampu mengendalikan pandemi Covid-19 terlebih dahulu," kata Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/5).  Dalam kajian yang beredar tersebut, memang direncanakan sejumlah kegiatan ekonomi mulai dibuka secara bertahap mulai Juni 2020. Kegiatan ekonomi yang direncanakan dibuka dalam kajian yang beredar itu antara lain sektor industri, jasa, mall, sekolah, warung dan rumah makan.  "Tetapi operasional sektor-sektor usaha tersebut dipersyaratkan dengan protokol pencegahan Covid-19 yang ketat," jelas Rerie.  Menurut Legislator Partai NasDem itu sebenarnya yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelonggaran sejumlah kegiatan tersebut adalah, apakah masyarakat dan pemerintah mampu menjalankan protokol pencegahan Covid-19 dengan ketat.  "Mengingat dalam pelaksanaan PSBB di DKI Jakarta yang sudah berlangsung dua periode hal dasar penggunaan masker saja masih sering diabaikan," ujarnya.  Belum lagi, tambah Rerie, menjelang Lebaran ini muncul tawaran secara terbuka lewat media sosial dari sejumlah perusahaan travel untuk mengantarkan pemudik ke kampung halamannya.  Praktik mencoba melawan aturan larangan mudik ini, menurut Rerie, patut menjadi perhatian oleh aparat di lapangan. Contohnya, kisah sukses Vietnam dalam menerapkan social distancing, menurut Rerie, bisa menjadi inspirasi dalam menuju tahap pelonggaran sejumlah kegiatan yang sedang dalam kajian tersebut.  Disiplin masyarakat dan ketegasan pemerintah Vietnam diakui banyak pihak sebagai kunci keberhasilan dalam mengendalikan pandemi Covid-19 di negara yang bertetangga dengan Tiongkok itu. Padahal, Tiongkok adalah pusat penyebaran wabah Covid-19 pertama di dunia.  "Setelah tidak ada lagi penularan, Vietnam baru melonggarkan kegiatan. Tetapi di beberapa kota yang masih terjadi penularan, pelonggarannya ditunda," jelas Rerie.  Selain ketegasan dan disiplin, tambah Rerie, kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan untuk mendukung penerapan protokol pencegahan Covid-19 juga harus memadai.  "Setidaknya kemampuan testing, tracing dan isolasi/karantina bisa dilakukan dengan baik dan selalu tersedia peralatannya," paparnya.  Saat ini kemampuan melakukan test polymerase chain reaction (PCR) di Indonesia baru bisa melakukan tes terhadap 490 orang dari 1 juta populasi. Sedangkan, Vietnam mampu melakukan tes terhadap 2.681 orang dari 1 juta populasi.  Artinya, dengan hasil test yang lebih akurat, jelasnya, semua strategi pencegahan penyebaran Covid-19 dapat diterapkan secara terukur. Pada kesempatan itu Rerie menilai munculnya sejumlah skenario atau kajian pelonggaran kegiatan dalam pengendalian wabah Covid-19 ini merupakan hal yang wajar.  Apalagi, jelasnya, dalam pelaksanaan PSBB ini banyak kegiatan ekonomi yang terganggu dan menciptakan perlambatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.  Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19, menurut Rerie, membutuhkan perhitungan yang lebih cermat dan perencanaan yang matang.  "Kalau kalkulasinya meleset saya khawatir tujuan meredam pandemi Covid-19 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi malah tidak tercapai," pungkasnya.

Wakil Ketua MPR Lestari Minta Pemerintah Belajar dari Vietnam

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/Anggota-Komisi-IX-DPR-Saleh-Partaonan-Daulay-antara.jpg" alt="Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara" width="100%">
<figcaption>Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay. Foto: Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, keputusan pemerintah membuka kembali trasportasi umum sangat tidak tepat. Apalagai masih terjadi pandemi Covid-19. Angka kematian karena virus korona itu pun masih bertambah setiap harinnya.  "Keputusan melonggarkan ini belum tepat. Saya khawatir ini malah membuat bahaya di tengah pandemi Korona, dan tolong dipikirkan kembali," ujar Saleh kepada wartawan, Kamis (7/5).  Saleh mengatakan, adanya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dinilai pemerintah sudah tepat. Karena mampu meredam penyebaran virus Korona. Sehingga hal ini tetap perlu dipertahankan.  "Kemenkes bilang PSBB berdampak positif dalam menekan angka kasus Covid-19. Jadi mestinya dipertahankan bukan malah dilonggarkan," katanya.  Pelonggaran transportasi umum bisa dilakukan apabila kurva penyebaran virus Korona mengalami penurunan. Sehingga saat ini ia nilai belum tepat pemerintah melonggarkan transpotasi umum.  "Karena nanti takutnya naik lagi (penyebaran virus Korona-Red). Kecuali kalau kurvanya sudah jelas menunjukan penurunan yang drastis," ungkapnya.  Untuk diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi melonggarkan sarana transportasi mulai Kamis (7/5).  Kebijakan ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato.  Namun selama kebijakan tersebut, hanya warga berkebutuhan khusus yang diperbolehkan melakukan perjalanan dengan transportasi yang disediakan. Sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan tetap dilarang untuk mudik.  "Rencananya operasinya itu mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan orang-orang khusus, tapi tidak boleh mudik sekali lagi," ujar Menhub.

PAN Minta Kebijakan Pelonggaran Transportasi Umum Dihentikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/68475_87656_Syarief-Hasan.jpg" alt="Syarief Hasan" width="100%">
<figcaption>Syarief Hasan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua MPR Syarief hasan mengeluhkan tentang kebijakan pemerintah soal pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk seluruh angkutan umum.  Menurut Syarief, dengan pelonggaran transportasi umum itu telah membuktikan bahwa hasil penelitian Singapore University of Technology and Design bahwa penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia itu tidak maksimal sehingga wabah Korona baru akan berakhir September 2020.  "Jadi hasil penelitan itu membuktikan ‎penanganan Covid-19 di Indonesia tidak maksimal terkesan setengah hati, dan baru akan berakhir September 2020," ujar Syarief kepada wartawan, Kamis (7/5).  Jika kondisinya terus dibiarkan seperti ini, maka Indonesia masih belum akan terbebas virus Korona dalam waktu dekat. Apalagi dengan ditambahnya bila 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal Tiongkok jadi masuk ke Sulawesi Tenggara.  Sementara hampir semua pejabat mulai dari  Gubernur Sulawesi Tenggara , DPRD Sultra, wali kota Kendari, anggota DPR RI, para politikus, pengamat bahkan Pimpinan MPR RI pun sudah meminta agar Pemerintah/ Presiden Jokowi untuk segera membatalkan TKA tersebut.  "Atau paling tidak menunda izin masuk ke Indonesia 500 TKA Tiongkok dengan beberapa pertimbangan yaitu berpotensi menyebar Covid-19," katanya.  Politikus senior partai Demokrat ini mengatakan, adanya TKA asal Tiongkok tersebut juga membuktikan bahwa pemerintah tidak berpihak ke rakyat Indonesia. Karena di tengah pandemi virus Korona ini banyak masyarakat yang ken PHK.  "Ini menimbulkan rasa ketidakadilan dimasyarakat di tengah PHK, pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi  yang berpotensi dapat menimbulkan konflik sosial di masyarakat," ungkapnya.  Untuk diketahui, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyatakan melonggarkan sarana transportasi mulai Kamis (7/5).  Kebijakan ini merupakan penjabaran Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 25 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441 Hijriyah dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19 yang diminta oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartato.  Namun selama kebijakan tersebut, hanya warga berkebutuhan khusus yang diperbolehkan melakukan perjalanan dengan transportasi yang disediakan. Sedangkan masyarakat yang tidak memenuhi protokol kesehatan tetap dilarang untuk mudik.  "Operasinya itu mulai 7 Mei, pesawat segala macam dengan orang-orang khusus, tapi tidak boleh mudik sekali lagi," ujar Menhub.‎

Pelonggaran Transpotasi, MPR: Pemerintah Tak Serius Tangani Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/antarafoto-arus-lalu-lintas-tol-menurun-290420-mic-05-1.jpg" alt="Ilustrasi situasi jalan tol Cikopo–Palimanan di km 72, Purwakarta, Jawa Barat, seiring pemberlakuan PSBB. M. Ibnu Chazar/Antara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi situasi jalan tol Cikopo–Palimanan di km 72, Purwakarta, Jawa Barat, seiring pemberlakuan PSBB. M. Ibnu Chazar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dinilai mengeluarkan kebijakan paradoks terkait diperbolehkannya transportasi umum mulai beroperasi normal pada Kamis (7/5) besok. Pasalnya, kebijakan tersebut dikeluarkan di tengah-tengah penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diberlakukan oleh sejumlah daerah.  "Kebijakan PSBB sudah diambil untuk beberapa daerah dan mestinya hal tersebut diperkuat dengan kebijakan lain seperti soal transportasi. Jangan justru melahirkan paradoks," kata pengamat kebijakan publik, Gun Gun Heryanto kepada JawaPos.com, Rabu (6/5).  Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini menuturkan, seharusnya pemerintah mengeluarkan kebijakan yang membuat suasan masyarakat kondusif. Sehingga, komunikasi dan koordinasi menjadi kunci lahirnya suatu kebijakan.   "Kalau sebuah kebijakan (PSBB) untuk penanganan Covid-19 sudah dieksekusi atau diterapkan, harusnya semua pihak berada di barisan yang sama untuk menyukseskannya. Bukan kebalikannya," sesal Gun Gun.  Dosen pascasarjana Universitas Mercubuana ini menegaskan, pelonggaran beroperasinya moda transportasi tidak relevan dengan keinginan pemerintah untuk membatasi pergerakan orang. Terlebih, belakangan pemerintah melarang masyarakat untuk pergi mudik jelang lebaran Idul Fitri 1441 Hijriah.  "Pernyataan pejabat pemerintah yang terhubung langsung dengan penanganan Covid-19 harus lebih hati-hati. Ada manajemen privasi komunikasi mana yang relevan dinyatakan di saat seperti sekarang, mana yang tidak," tegas Gun Gun.  Dalam situasi saat ini, Gun Gun memandang pandemi Covid-19 belum terlihat ada penyelesaian. Sehingga baiknya pemerintah fokus dulu pada penanganannya hingga tuntas.  "Jangan gambling dengan situasi, karena bisa menyebabkan makin lambannya penanganan," tukasnya.  Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa mulai besok, Kamis (7/5) akan ada pelonggaran aktivitas transportasi di tengah pandemi Covid-19. Namun, dengan catatan harus menaati protokol kesehatan yang akan ditentukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).  “Dimungkinkan semua moda angkutan udara, kereta api, laut, bus dan lain-lain untuk kembali operasi,” kata dia dalam rapat bersama Komisi V melalui video conference, Rabu (6/5).  Bukan hanya untuk menunjang perekonomian nasional, melainkan juga untuk memberikan fasilitas kepada anggota DPR untuk melakukan perjalanan dinas.  “Jika memang dibutuhkan untuk tugas secara spesifik, bapak-bapak adalah pejabat negara, berhak melakukan movement (pergerakan) sesuai dengan kebutuhan,” cetus Budi Karya.

Pelonggaran Transportasi Umum di Tengah PSBB Dinilai Aneh