<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Penumpang-Kereta-Api-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda" width="100%">
<figcaption>Suasana penumpang di Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta, Selasa (8/3./2022). Pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) dengan moda transportasi udara, darat, dan laut tidak wajib menunjukkan hasil tes negatif Covid-19 dari antigen dan PCR, dengan syarat suda</figcaption>
</figure>Lima Daerah di DI Jogjakarta Naik Jadi PPKM Level 4  JawaPos.com – Pelonggaran demi pelonggaran diberlakukan seiring dengan semakin landainya penularan <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Pemerintah kini menyusun road map untuk mempersiapkan masa transisi dari pandemi menuju endemi.  Juru Bicara <a href="https://www.jawapos.com/tag/vaksinasi/">Vaksinasi</a> Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menjelaskan, road map menuju endemi tersebut kini dimatangkan Kementerian Kesehatan (<a href="https://www.jawapos.com/tag/kemenkes/">Kemenkes</a>) dan instansi terkait. Nadia menyatakan bahwa semua harus dipastikan on track. ”Sebelum menuju endemi, kita harus melalui pengendalian pandemi dan praendemi,” ungkapnya.  Ada beberapa indikator untuk menuju endemi Covid-19.  Pertama, transmisi komunitas harus berada pada level 1. Artinya, kasus konfirmasi harus berada di bawah 20 orang tiap 100 ribu penduduk. Lalu, cakupan vaksinasi sudah mencapai 70 persen dari populasi. Testing dan tracing juga harus berjalan sesuai dengan ketentuan.  Nadia menerangkan, pelonggaran beberapa aktivitas akan terus ditinjau. Tidak serta-merta langsung bebas. Dia mencontohkan aturan peribadahan saat Ramadan. Jika situasi tetap terkendali, lanjut dia, salat berjemaah di masjid tidak perlu lagi menjaga jarak. Masyarakat cukup diminta membawa sajadah masing-masing. Dia juga menegaskan bahwa pelonggaran aktivitas harus dilakukan secara bertahap. ”Akan terus dicari keseimbangan antara kesehatan dan non kesehatan,” ungkapnya.  Dia juga mengomentari pelonggaran aktivitas yang tertuang dalam Surat Edaran Satgas Nomor 11 Tahun 2022 tentang Syarat Perjalanan Domestik. SE itu menghapus syarat <a href="https://www.jawapos.com/tag/tes-antigen/">tes antigen</a> dan PCR bagi mereka yang sudah mengikuti vaksinasi lengkap atau booster. Menurut Nadia, salah satu landasan membuat pelonggaran itu adalah vaksinasi Covid-19 yang cukup merata. ”Yang belum vaksinasi masih harus menyertakan hasil skrining,” ucapnya.  Berdasar hasil survei Kemenkes, sekitar 80 persen penduduk Indonesia sudah memiliki antibodi untuk memproteksi SARS-CoV-2. Nadia menyatakan, vaksinasi akan memperkecil penularan Covid-19. Apalagi ditambah penerapan protokol kesehatan yang ketat. ”Kita tidak mungkin mengenolkan kasus Covid-19. Yang terpenting, kalau ada peningkatan tidak sampai membebani layanan kesehatan,” terangnya.  Varian baru bernama Son of Omicron atau BA.2 juga tidak terlalu dikhawatirkan. Sebab, merujuk negara yang melaporkan adanya paparan varian itu, ternyata Son of Omicron tidak disertai lonjakan kasus. Lagi-lagi dia menekankan pentingnya vaksinasi untuk menanggulangi munculnya varian-varian anyar. Bahkan, lanjut Nadia, para ahli memprediksi varian Omicron bisa jadi varian terakhir dari Covid-19.  Pemerintah mulai bersiap mengubah status <a href="https://www.jawapos.com/tag/pandemi-covid-19/">pandemi Covid-19</a> menuju endemi. Itu terlihat dari sejumlah kebijakan yang diterapkan saat ini. Misalnya, pengurangan masa karantina bagi jemaah umrah dan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman, saat ini kasus infeksi Covid-19 di luar negeri lebih sedikit ketimbang dalam negeri. Diperkirakan hanya sekitar 1 persen PPLN yang terdeteksi positif Covid-19 di pintu masuk.  Hal itulah yang membuat pemerintah percaya diri untuk melonggarkan karantina. Terlebih, vaksinasi Covid-19 di dalam negeri sudah meningkat, terutama untuk capaian vaksinasi dua dosis. Bali pun akhirnya dipilih sebagai pilot project untuk menguji kebijakan bebas karantina tersebut.  Dicky menilai, Bali dipilih karena cakupan vaksinasinya jauh lebih baik daripada daerah lain. Tapi, hal itu belum cukup untuk memastikan tak ada penularan. Harus ada kesiapan lain dari setiap unsur yang terlibat. Terutama di unsur mitigasi. ”Surveilans harus tetap dilakukan,” tegasnya.  Menurut Dicky, pemerintah tetap harus melaksanakan pemeriksaan secara acak pada beberapa penerbangan dari luar negeri. Pemeriksaan itu sangat penting guna menjamin PPLN yang masuk ke Indonesia tidak membawa virus SARS-CoV-2. ”Pemeriksaan acak, termasuk whole genome sequencing, harus tetap dilakukan. Ini juga dilakukan negara-negara lain yang sudah membebaskan karantina,” paparnya.  Dia mencontohkan Australia yang lebih dulu memberikan kelonggaran karantina. Australia bebas karantina mulai 21 Februari lalu. Itu pun dengan modal kuat. Yakni, vaksinasi dua dosis sudah lebih dari 90 persen dari total populasi. Kemudian, booster sudah di atas 50 persen dari total populasi. ”Targetnya bukan hanya untuk lansia. Itu yang lebih aman. Tentu dengan surveilans dan prokes kuat di lokasi wisata,” ungkapnya. Jika kebijakan itu berhasil dan tidak memperburuk kondisi pandemi dalam negeri, tak tertutup kemungkinan kebijakan bebas karantina berlaku di semua wilayah. ”Tapi, karantina ini tetap vital untuk semua penyakit menular. Jadi, seharusnya dinamis (kebijakannya, Red),” sambungnya.  Berbeda dengan Kemenkes, Dicky memprediksi <a href="https://www.jawapos.com/tag/omicron/">Omicron</a> bukan varian terakhir dari Covid-19. Sebab, masih banyak penduduk di dunia yang belum memiliki imunitas. Ditambah, banyak negara di dunia yang juga belum menerapkan pengendalian Covid-19 secara memadai. Karena itu, risiko infeksi masih mungkin terjadi. ”Jadi, selama masih ada infeksi, virus SARS-CoV-2 bersirkulasi, kemungkinan bereplikasi dan bermutasi ya masih terjadi. Artinya, varian baru masih bisa muncul,” ungkapnya. Itu juga termasuk gelombang ketiga di Indonesia. Dia mengatakan, gelombang ketiga itu bukan gelombang terakhir. Namun, risiko yang ditimbulkan semakin kecil karena imunitas yang sudah terbentuk semakin banyak. Baik hasil vaksinasi Covid-19 dua dosis, vaksinasi lalu terinfeksi, maupun hasil infeksi Covid-19. Karena itu, dia menilai wajar jika pemerintah menyebut imunitas masyarakat saat ini tinggi. Sebab, memang hal itu diperoleh tak hanya dari vaksinasi. ”Ini menandakan juga kasus infeksi di Indonesia banyak sekali dan banyak juga yang tidak terdeteksi,” katanya.  Namun, dia mengingatkan bahwa imunitas yang terbentuk dari vaksinasi, infeksi, atau kombinasi keduanya belum bisa dikatakan bertahan lama. Data menunjukkan, imunitas dari dua dosis vaksinasi atau kombinasi bisa bertahan sekitar satu tahun, sedangkan untuk vaksinasi booster masih harus menunggu data. Kendati demikian, minimal sudah diketahui perlu ada booster ulangan untuk menghadapi Covid-19. Terutama untuk kelompok yang masuk kategori berisiko. ”Pandemi terkendali belum bisa dijawab kapan, tapi trek sudah ada, arah sudah ada,” ungkapnya.  Sementara itu, situasi pandemi di wilayah Jogjakarta mengalami kenaikan risiko. Berdasar pemetaan terbaru yang tertuang dalam Instruksi Mendagri Nomor 15 Tahun 2020, lima kabupaten/kota di Daerah Istimewa Jogjakarta naik level menjadi level 4.  Meski demikian, secara keseluruhan, jumlah daerah level 4 di Jawa-Bali sama seperti sebelumnya, yakni tujuh daerah. Sebab, di sisi lain, Kota Cilegon, Kota Cirebon, Kota Tegal, Kota Sukabumi, dan Kota Salatiga berhasil turun ke level 3. Sementara itu, Kota Madiun dan Kota Magelang belum berhasil turun dari level 4.  Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal mengatakan, meski daerah level 4 stagnan, situasi penanganan Covid-19 di Indonesia membaik. Hal itu ditandai dengan tren penurunan tingkat rawat inap di rumah sakit serta angka kematian. ”Saat ini secara signifikan menunjukkan penurunan dan pelandaian jumlah kasus,” ujarnya kemarin.  Dia menambahkan, secara keseluruhan, <a href="https://www.jawapos.com/tag/level-ppkm/">level PPKM</a> di Jawa-Bali juga mulai menurun, khususnya di level 3. Jika sebelumnya terdapat 108 daerah, kali ini hanya ada 84 daerah. Termasuk wilayah aglomerasi Jabodetabek yang selama ini menjadi penyumbang terbesar.  Selain pemetaan, dalam inmendagri terbaru diatur ketentuan kegiatan kompetisi olahraga. Di situ dijelaskan, kompetisi olahraga dapat dilaksanakan secara terbuka di seluruh daerah, kecuali yang masih level 4.

80 Persen Penduduk Sudah Miliki Antibodi Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Muhadjir.jpg" alt="Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terjadi kesalahpahaman di kalangan masyarakat terkait dengan pelonggaran hari raya beragama di Indonesia. Masyarakat mempertanyakan kenapa pada Hari Raya Natal terjadi pelonggaran, sementara pada Hari Raya Idul Adha tidak.  Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, melalui webinar Peran dan Kontribusi Muhammadiyah dalam Penanganan Pandemi Covid-19, Selasa (28/12).  "Ini beredar di medsos, seolah pemerintah meng-anaktirikan antara Hari Raya Idul Adha dan Natal, bahkan jadi lagu oleh anak-anak, ini sangat tidak bagus menurut saya, sangat memprihatinkan," ungkap dia.  Dia pun memberikan penjelasan kenapa terjadi pelonggaran di momen Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Salah satu faktornya adalah jumlah kasus yang lebih rendah dibandingkan pada periode April 2021 menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.  "Kenapa lebaran itu diperketat, karena pada April 2021 itu kasusnya 156.656, kemudian dibanding sekarang November ini 12.051," kata dia.  Lalu, jumlah kasus yang meninggal menjelang lebaran itu berjumlah 4.663, sementara November 2021 sebanya 425 orang. "Jumlah kasus sembuh 174 ribu, sekarang 16 ribu karena yang sakit tidak banyak," tuturnya.  Kemudian untuk cakupan vaksinasi pada April 2021 mencapai 12 juta untuk dosis pertama dan 7 juta dosis kedua. Sekarang ketika menjelang natal dan tahun baru itu jumlah vaksinasi dosis pertama sudah 139 juta dan dosis kedua 96 juta.  "Ini yang membuat kita percaya diri untuk membuka pergerakan orang lebih leluasa pada Nataru," pungkas Menko PMK.

Pelonggaran pada Momen Natal jadi Perdebatan, Begini Kata Menko PMK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/1626269214875.jpg" alt="Ilustrasi PPKM darurat. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi PPKM darurat. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mulai hari ini hingga 2 Agustus mendatang, pemerintah akan menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4. Hal ini dirasa perlu untuk tetap menjaga laju perekonomian sejalan dengan penanganan pandemi Covid-19.  Mengenai itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, adanya sejumlah pelonggaran dalam PPKM kali ini belum tentu dapat meningkatkan perekonomian.  "Meskipun PPKM-nya dilonggarkan ke level 3 atau 2 sekalipun, belum tentu omset pedagang naik tinggi karena daya beli masyarakatnya anjlok," tutur dia kepada JawaPos.com, Senin (26/7).  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/07/2021/pengamat-perpanjangan-ppkm-memang-perlu-tapi-harusnya-lebih-ketat/">Pengamat: Perpanjangan PPKM Memang Perlu, Tapi Harusnya Lebih Ketat</a>  Sebab, masalah awalnya adalah kompensasi yang diberikan pemerintah ke pengusaha maupun bansos masyarakat tidak mencukupi. Akibatnya omset pelaku usaha makin tertekan.  "Selama masa PPKM darurat pertama saja, omset disektor yang sensitif terhadap penurunan mobilitas bisa mencapai 80-90 persen. Jadi pelaku usaha sudah jatuh tertimpa dua tangga sekaligus yakni rendahnya mobilitas masyarakat belanja diluar rumah dan daya beli masyarakat yang melemah," tambah dia.  Untuk itu, pembukaan pelonggaran ini juga akan memberatkan bagi para pelaku usaha. Sebab, daya beli masyarakat saja rendah, ditambah untuk biaya operasional usaha.  "Jadi keputusan sulit memang bagi pengusaha, buka sesuai jam operasional PPKM dagangan sepi atau tutup sekaligus dan beralih profesi," tutup dia.

Pelonggaran PPKM Belum Tentu Dapat Tingkatkan Perekonomian

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/07/Penyekatan-PPKM-Darurat-Jakarta-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat" width="100%">
<figcaption>Petugas gabuungan saat memeriksa kendairaan bermotor yang hendak melintas menuju underpass Mampang, Jakarta, Kamis (15/7/2021). Personel gabungan Polda Metro Jaya, Kodam Jaya, dan Pemprov DKI menambah titik penyekatan selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiat</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pelonggaran Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bisa dilakukan ketika ada tren menurun kasus Covid-19 di Indonesia. Guru Besar FKUI Tjandra Yoga Aditama mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kapasitas testing hingga 400 ribu sampel per hari sebelum pelonggaran PPKM Darurat.  Tjandra mengatakan masyarakat sebaiknya menunggu saja angka-angka indikator Covid-19 sampai beberapa hari mendatang. Dia mengatakan ada lima hal yang perlu dilakukan pemerintah. Di antaranya menerapkan PPKM Darurat sepenuhnya sesuai aturan sampai 25 Juli.  Kemudian menganalisis hasilnya pada indikator positivity rate, jumlah kematian, jumlah kasus baru dibandingkan awal PPKM Darurat pada 3 Juli lalu. ’’Selain itu meningkatkan tes sampai setidaknya 400 ribu (sampel, Red) per hari seperti yang sudah direncanakan sebelumnya,’’ ungkapnya Jumat (23/7). Lalu memastikan upaya telusur sampai 15 orang di setiap satu kasus positif Covid-19. Upaya vaksinasi Covid-19 dikejar untuk 1-2 juta orang per hari.  Perlunya peningkatan testing untuk penanganan Covid-19 juga disampaikan Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza. Di antara kendala testing Covid-19, khususnya yang berbasis tes PCR, adalah biayanya yang mahal. Sebab selama ini kit atau perangkat tesnya produk impor.  Hammam bersyukur BPPT bersama sejumlah mitra berhasil menciptakan inovasi reagen PCR lokal. Kepala BPPT Hammam Riza mengatakan inovasi reagen PCR tersebut tidak bisa seluruhnya menggantikan produk impor. ’’Tetapi kami berharap bisa menurunkan biaya PCR,’’ katanya dalam Bakti Inovasi BPPT 2021 secara virtual, Jumat (23/7). Reagen untuk PCR inovasi BPPT itu bernama Reagen PCR mBioCov-19. Reagen tersebut dapat menambah jumlah kapasitas testing di Indonesia.  Untuk mendukung peningkatan testing Covid-19, BPPT membagikan 43.900 tes Reagen PCR mBioCov-19, 65 ribu tes reagen ekstraksi RNA, dan 27 ribu Viral Transport Medium (VTM) ke sejumlah fasilitas kesehatan. Seperti RS TNI Ridwan Meuraksa di Jakarta Timur, RS TNI Putri Hijau di Medan, UPT Labkesda Kota Bogor, UPT Labkesda Kota Bandung, UPT Labkesda Kabupaten Tangerang, serta Satgas Penanganan Covid-19 UGM Jogjakarta. Dia berharap dengan bantuan perangkat PCR tersebut, semakin memperkuat upaya testing, tracing, dan treatment (3T).

Sebelum Pelonggaran PPKM, Perlu Testing 400 Ribu Sampel Per Hari