<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SIDANG-TUNTUTAN-RJ-LINO-FEDRIK-TARIGAN-5.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjebloskan mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Pelindo II, Richard Joost Lino alias RJ Lino ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Eksekusi pidana penjara itu dilakukan setelah hukuman empat tahun penjara terhadap RJ Lino berkekuatan hukum tetap. "Jaksa Eksekutor KPK Irman Yudiandri (3/11) telah selesai melaksanakan eksekusi putusan Majelis Hakim ditingkat MA yang berkekuatan hukum tetap dengan terpidana RJ Lino," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Jumat (4/11). Terpidana kasus korupsi terkait pengadaan dan pemeliharaan tiga QCC di Pelindo II itu akan menjalani hukuman selama 4 tahun pidana penjara. Hukuman itu dikurangi selama proses penahanan. "Dibebankan pula dengan kewajiban melakukan pembayaran pidana denda sebesar Rp 500 juta," ucap Ali. Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memvonis RJ Lino dengan hukuman 4 tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi (PT) Jakarta. Vonis tersebut menguatkan putusan pengadilan tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst tanggal 14 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut," demikian putusan PT Jakarta dikutip dari laman resminya, Senin (9/5). Putusan tingkat banding itu dibacakan pada 26 April 2022 oleh Hakim Ketua Binas Pamopo Pakpahan dan Hakim Anggota Mohammad Lutfi, Gunawan Gusmo, Margareta Yulie Bartin Setyaningsih dan Hotma Maya Marbun. Sementara panitera pengganti, Roma Siallagan. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim tinggat banding menilai, putusan Pengadilan Tipikor Jakarta telah mempertimbangkan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan terhadap terdakwa. "Apa yang dipertimbangkan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum," tulis putusan tingkat banding. "Sehingga penjatuhan pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi," demikian putusan tersebut. RJ Lino terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) Tiongkok. RJ Lino terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Dijebloskan ke Lapas Cipinang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SIDANG-TUNTUTAN-RJ-LINO-FEDRIK-TARIGAN-4.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan upaya banding atas putusan empat tahun penjara dan denda Rp500 juta terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost Lino atau RJ Lino. Banding ini diajukan untuk mengejar asset recovery atau pemulihan kerugian keuangan negara dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.  "Jaksa KPK sudah menyatakan banding terkait dengan perkara RJ Lino ini melalui kepaniteraan PN Tipikor," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (21/12)  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menjelaskan, alasan banding Tim Jaksa antara lain terkait dengan tidak dipertimbangkannya pembebanan pembayaran uang pengganti pada perusahaan Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science And Technology Group Co. Ltd (HDHM) sejumlah USD1.997.740,23 sebagai akibat nyata dari perbuatan RJ Lino yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Sehingga belum dapat tercapainya upaya asset recovery secara optimal dari tindak pidana korupsi dimaksud.  Meski demikian, kata Ali, KPK tidak bisa menjelaskan secara rinci alasan banding terhadap RJ Lino. Dia memastikan, penjelasan lengkap telah termuat dalam memori banding.  "Uraian lengkap alasan banding jaksa akan tertuang dalam memori banding yang akan segera di kirimkan kepada Pengadilan Tinggi Jakarta," tegas Ali.  Oleh karena itu, KPK berharap Majelis Hakim tingkat banding bisa mempertimbangkan dan memutus sebagaimana apa yang disampaikan Tim Jaksa dalam uraian surat tuntutan. Karena penanganan korupsi sebagai kejahatan luar biasa, tentu tidak hanya soal penegakkan hukum demi rasa keadilan.  "Namun bagaimana penegakkan hukum itu juga mampu memberi efek jera untuk mencegah perbuatan serupa kembali terulang diantaranya melalui pidana denda, uang pengganti dan perampasan aset hasil tindak pidana untuk pemasukan kas negara," cetus Ali.  Dalam putusannya, Richard Jost Lino divonis empat tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. Dia terbukti bersalah dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.  RJ Lino dinilai terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) Tiongkok.  Vonis terhadap RJ Lino diwarnai perbedaan pendapat atau dissenting opinion antara anggota majelis hakim. Dua hakim anggota, Teguh Santoso dan Agus Salim menyatakan RJ Lino bersalah.  Sementara, Ketua Majelis Hakim Rosmina menyatakan RJ Lino tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). RJ Lino tetap terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Kejar Pemulihan Aset, KPK Banding Putusan 4 Tahun Penjara RJ Lino

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SIDANG-TUNTUTAN-RJ-LINO-FEDRIK-TARIGAN-6.jpg" alt="Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202" width="100%">
<figcaption>Terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II tahun 2010 Richard Joost Lino bersiap mengikuti sidang dengan agenda pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (11/11/202</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II Richard Jost (R.J.) Lino divonis bersalah dalam perkara korupsi pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) pada 2011 lalu. Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menghukum R.J. Lino dengan hukuman penjara selama empat tahun dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  Dalam putusannya, majelis hakim yang diketuai Rosmina itu menyatakan bahwa Lino terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan QCC yang merugikan negara sebesar USD 1,99 juta. Putusan hakim itu lebih rendah dari tuntutan jaksa KPK. Sebelumnya, jaksa menuntut hakim menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara.  Putusan tersebut sempat diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) antara Rosmina dan dua hakim anggota. Yakni, Teguh Santoso dan Agus Salim. Rosmina berpendapat bahwa R.J. Lino tidak terbukti bersalah jika merujuk dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) KPK. Sedangkan dua hakim lain menyatakan R.J. Lino bersalah.  Menurut dua hakim tersebut, R.J. Lino tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu menjadi pertimbangan yang memberatkan putusan hakim. Hal yang meringankan, hakim punya beberapa pertimbangan. Salah satunya, R.J. Lino dinilai sopan dan tidak berbelit selama menjalani persidangan.  ”Terdakwa (juga) berbuat banyak untuk perusahaan tempat bekerja dan membuat perusahaan untung,” kata anggota majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Teguh Santoso kemarin (14/12). Sebelumnya, R.J. Lino mengklaim pembelian tiga QCC melalui skema penunjukan langsung (PL) itu menguntungkan negara. Sebab, harganya lebih murah ketimbang memakai skema lelang.  Seperti diketahui, tiga QCC itu dibeli langsung dari perusahaan asal Tiongkok, Wuxi Huangdong Heavy Machinery and Technology Group Ltd (HDHM), pada 2010. Menurut R.J. Lino, pembelian crane dari perusahaan tersebut lebih murah USD 500 ribu daripada membeli lewat proses lelang seperti yang dilakukan Pelindo II pada 2012.  Di sisi lain, jaksa KPK menilai R.J. Lino menguntungkan perusahaan tersebut. Dalam tuntutannya, jaksa menjelaskan, pada lelang 2009, Pelindo II mengubah spesifikasi crane single lift QCC berkapasitas 40 ton. Perubahan spesifikasi itu membuat lelang tidak diikuti satu pun peserta. Pelindo II lantas bernegosiasi dengan PT Barata Indonesia.  Namun, saat proses negosiasi itu berlangsung, R.J. Lino justru mengundang PT HDHM untuk melakukan survei ke beberapa pelabuhan yang membutuhkan QCC.

Vonis RJ Lino Diwarnai Dissenting Opinion

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/20211214_155106.jpg" alt="Sidang RJ Lino (Rdiwan)" width="100%">
<figcaption>Sidang RJ Lino (Rdiwan)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Pelindo II Richard Jost Lino divonis empat tahun pidana penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan. RJ Lino terbukti merugikan keuangan negara senilai USD 1,99 juta dalam kasus korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II tahun 2011.  "Menyatakan terdakwa RJ Lino telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan," kata Ketua Majelis Hakim Rosmina membacakan amar putusan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (14/12).  "Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda Rp 500 juta subsider 6 bulan kurungan," imbuhnya.  Dalam menjatuhkan putusan, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan, perbuatan RJ Lino dinilai tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.  "Hal meringankan, terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit, terdakwa berbuat banyak untuk perusahaan tempat bekerja dan membuat perusahaan untung, terdakwa belum pernah dipidana," ucap Rosmina.  RJ Lino dinilai terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Science and Technology Group Co. Ltd. (HDHM) Tiongkok.  PT Pelindo II dalam proses pelelangan pada April 2009 merubah sperifikasi crane single lift QCC berkapasitas 40 ton. Meski demikian, tak ada satupun peserta lelang. Hingga akhirnya, PT Pelindo II menunjuk langsung PT Barata Indonesia sebagai pemenang lelang. Sehingga terjadi negosiasi antara PT Pelindo II dengan PT Barata Indonesia.  Tetapi saat proses negosiasi berlangsung, RJ Lino justru mengundang PT HDHM untuk melakukan survei langsung ke beberapa pelabuhan tersebut. Perbuatan RJ Lino tersebut bertentangan dengan prinsip adil dan wajar sebagaimana Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-05/MBU/2008 dan SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 yaitu prinsip adil dan wajar. Hal tersebut juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2) SK Direksi PT Pelindo II Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009.  Bahkan, untuk memuluskan rencananya, RJ Lino menyuruh bawahannya, Wahyu Hardiyanto untuk mengubah SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009 tentang Ketentuan Pokok dan Tatacara Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan PT Pelindo II.  Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU). Dalam tuntutannya, RJ Lino dituntut enam tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider enam bulan kurungan.  RJ Lino terbukti melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP subsider Pasal 3 UU Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Divonis 4 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/hari-pertama-belajar-kepala-sekolah-dijemput-polisi-karena-ott_m_228296.jpg" alt="Ilustrasi: oknum kepala terseret kasus pungli di Batam." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: oknum kepala terseret kasus pungli di Batam.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia II menyampaikan, pihaknya telah melakukan tindakan terhadap sejumlah pelaku pungli. Dirut Pelindo II Arif Suhartono menegaskan, perseroan telah menindak tegas setidaknya 12 orang yang terlibat pungli di kawasan pelabuhan.  "Pungli yang dimaksud di dalam wilayah pelabuhan adalah pemberian atau penerimaan uang diluar pungutan resmi jasa kepelabuhanan di dalam wilayah pelabuhan," ujarnya dalam keterangannya.  Arif menyebut, pihaknya sejak dulu berkomitmen menghapus pungli dari wilayah pelabuhan yang dikelola Pelindo 2. Satu operator yang mendapat tindakan tegas merupakan pekerja alih daya di Terminal Peti Kemas Koja yang terlibat dalam kasus video viral pungli tahun 2017. Pekerja tersebut merupakan pekerja PT PBM Olah Jasa Andal dan telah ditindak dengan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).  Kemudian, tiga pekerja lainnya yang juga mendapat tindakan terdiri dari 1 operator alih daya, 1 supervisor alih daya, dan 1 sekuriti di Terminal Operasi 3 Pelabuhan Tanjung Priok yang terlibat dalam aksi pungli pada tahun 2017-2018. Ketiganya telah ditindak dengan dikembalikan ke perusahaan asal.  Lalu, delapan orang lainnya yang ditindak juga adalah pekerja alih daya di JICT yang merupakan supervisor dan operator RTGC. “Kedelapan orang tersebut merupakan pekerja PT Multitally Indonesia. Mereka telah ditindak dengan dikembalikan ke perusahaan asal,” tuturnya.  Arief menegaskan IPC sangat mendukung pemberantasan pungli dengan cara bersinergi dengan berbagai pihak regulator di lingkungan wilayah pelabuhan. "IPC mewujudkan pelabuhan bersih dengan melakukan patroli gabungan dengan kepolisian," katanya.  Selain itu, Ia juga mengungkapkan, pihaknya juga mengoptimalkan layanan melalui pemanfaatan teknologi dan digitalisasi. Sehingga, proses pelayanan akan menggunakan sistem yang diatur melalui control tower dan operator hanya menjalankan.  “IPC mewujudkan pelabuhan bersih juga dengan menyiapkan layanan saluran pengaduan whistleblowing system (WBS) yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan pelabuhan melalui SMS/Whatsapp ke 0811 933 2345/0811 9511 665, telepon 021 2782 3456, faksimili 021 2782 3456, email ipcbersih@whistleblowing.link,” pungkasnya.

Pelindo Ungkap Sudah Tindak 12 Pelaku Pungli di Kawasan Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/JKT-1-KPK-TAHAN-RJ-LINO-FED-9.jpg" alt="Mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJ Lino (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II" width="100%">
<figcaption>Mantan Dirut PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) RJ Lino (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat (26/3/2021). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penahanan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino mengajukan upaya hukum praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebagaimana diketahui, RJ Lino menyandang status tersangka sejak 15 Desember 2015 atas perkara korupsi tiga unit quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010 dengan menunjuk langsung Wuxi Hua Dong Heavy Machinery Co. Ltd (HDHM) dari Tingkok sebagai penyedia barang.  Pengacara RJ Lino, Agus Dwiwarsono menuturkan, kliennya sempat menjalani pemeriksaan di KPK pada 5 Februari 2016. Menurutnya, sejak terbitnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, RJ Lino selama tiga tahun belum pernah diperiksa KPK.  "Sejak tanggal 17 Oktober 2019 diundangkannya UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, maka Sprindik yang dikeluarkan pada 15 Desember 2015 sampai dilakukan penahanan terhadap RJ Lino pada 26 Maret 2021 yang belum pernah ada pemeriksaan lanjutan selama lima tahun, karena itu proses hukum tindakan KPK selesai dan telah melewati waktu dua tahun," kata Agus dalam keterangannya, Selasa (4/5).  Agus menyebut, KPK tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dengan menghentikan penyidikan terhadap RJ Lino sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Ayat (1) juncto Pasal 70C UU 19 Tahun 2019. Padahal pembentukan Undang-undang dalam Pasal 40 Ayat (4) UU 19 Tahun 2019 telah memberikan kewenangan kepada KPK untuk mencabut penghentian penyidikan apabila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian atau berdasarkan putusan praperadilan.  "Penyidikan yang dilakukan oleh KPK kepada RJ Lino tidak sah dan bertentangan dengan ketentuan UU KPK tersebut di atas, karena telah melebihi jangka waktu dua tahun," tegas Agus.  Agus memandang, penyidikan yang telah dilakukan melebihi jangka waktu dua tahun oleh KPK dengan dibarengi penetapan tersangka dan upaya paksa penahanan pada RJ Lino merupakan pelanggaran prinsip pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur Pasal 28 D Ayat (1) UUD RI 1945.  Selain itu, tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka dalam penyidikan merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Oleh karenanya, proses tersebut harus diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku.  "Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat. Sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan," ucap Agus.  Agus memandang, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan oleh kliennya yakni RJ Lino diajukan ke hadapan hakim. Sebab yang dimohonkan oleh kliennya untuk diuji oleh pengadilan adalah status RJ Lino yang dijadikan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh KPK.  "Di mana-masa penyidikannya telah melebihi batas jangka waktu dua tahun dan KPK tidak berwenang melakukan penyidikan menyangkut dugaan kerugian negara yang jumlahnya di bawah Rp 1 miliar sebagaimana ditentukan dalam UU KPK. Sehingga tindakan KPK yang sewenang-wenang berakibat hilangnya kebebasan RJ Lino, serta dilanggarnya hak asasi RJ Lino," ucap Agus.  Selain itu, dia menyebut kalau Pelindo II mengadakan pelelangan pada 2012 yang diikuti oleh sepuluh pabrikan luar negeri. Dari jumlah itu, lima yang memenuhi syarat, dan pemenang lelang HDHM, untuk dua unit QCC twin lift yang spesifikasinya sama dengan penunjukkan langsung pada 2010. ''Ini bukti tidak ada kerugian negara, tapi KPK tidak ungkap ke publik,'' terangnya.  Meski demikian, sidang dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan oleh mantan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino ditunda hingga dua pekan karena KPK tidak menghadiri persidangan. Penundaan ini karena pihak KPK tidak hadir ke persidangan.  Sebelumnya, KPK tak mempermasalahkan, RJ Lino mengajukan upaya praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. KPK meyakini, seluruh proses penyidikan dan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) pada PT Pelindo II RJ Lino telah sesuai koridor hukum yang berlaku.  Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara KPK Ali Fikri menyampaikan, pihaknya siap menghadapi gugatan praperadilan yang dilayangkan RJ Lino. Terlebih proses hukum yang dilakukan KPK telah sesuai prosedur.  "KPK tentu siap hadapi permohonan praperadilan dimaksud. Kami yakin bahwa seluruh proses penyidikan maupun penahanan yang kami lakukan telah sesuai mekanisme aturan hukum yang berlaku," kata Ali dalam keterangannya, Senin (26/4).  Juru bicara KPK bidang penindakan ini menyebut, Tim Biro Hukum KPK bakal segera menyusun jawaban atas gugatan praperadilan tersebut. KPK akan menjawab gugatan dari RJ Lino itu.  "Akan menyampaikannya di depan sidang permohonan praperadilan dimaksud," ucap Ali.  KPK menduga, RJ Lino dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit quay container crane (QCC) di Pelindo II tahun 2010 merugikan keuangan negara sebesar USD 22,828,94. Hal ini setelah memeroleh data dari ahli ITB bahwa Harga Pokok Produksi (HPP) hanya sebesar USD 2.996.123 untuk QCC Palembang, USD 3.356.742 untuk QCC Panjang dan USD 3.314.520 untuk QCC Pontianak.  RJ Lino di sangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Praperadilan RJ Lino, Pengacara Pertanyakan Status Penetapan Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Aktivitas-Peti-Kemas-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US,27 miliar. Angka ini n" width="100%">
<figcaption>Suasana aktivitas bongkar muat peti kemas di Jakarta International Container Terminal (JICT), Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (21/3/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) merilis nilai ekspor Indonesia Februari 2021 yang mencapai US,27 miliar. Angka ini n</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II akan menyesuikan tarif pelayanan untuk lift on-lift off (Lo-Lo) maupun storage peti kemas internasional (ekspor-impor) di pelabuhan Tanjung Priok mulai 15 April 2021. Keputusan ini sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Perhubungan dan rekomendasi dari Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi (Marvest). IPC telah mengumumkan rencana penyesuaian tarif tersebut pada pekan lalu. Tarif baru untuk pelayanan penumpukan (storage) dan lift on-lift off (Lo-Lo) di terminal peti kemas internasional mulai berlaku per kedatangan kapal pukul 00.00 WIB pada 15 April 2021 di pelabuhan Tanjung Priok. SFVP Komunikasi Korporasi Kantor Pusat IPC, Dini Endiyani mengatakan, tarif Lo-Lo peti kemas berukuran 20 kaki yang sebelumnya Rp 187.500 per box menjadi Rp 285.500 per box. Sementara Lo-Lo untuk peti kemas 40 kaki akan menjadi Rp 428.250 per box dari sebelumnya Rp 281.300 per box. Adapun tarif dasar storage dari Rp 27.200 per box per hari untuk peti kemas 20 kaki menjadi Rp 42.500 per box per hari. Sedangkan untuk peti kemas 40 kaki yang sebelumnya Rp 54.400 per box per hari menjadi Rp 85 ribu per box per hari. "Dengan adanya penyesuaian tarif Lo-Lo dan Storage peti kemas di pelabuhan Tanjung Priok itu, IPC akan menghilangkan biaya cost recovery Rp 75 ribu per box yang selama ini dibebankan kepada pemilik barang," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (14/4). Jadi sebelum penyesuaian tarif per 15 April ini, setiap pemilik petikemas Lo-Lo untuk petikemas ukuran 20 kaki sudah membayar Rp 262.500 per box. Biaya itu terdiri dari Rp 187.500 ditambah cost recovery Rp 75 ribu per box. Sehingga dengan tarif baru, hanya terdapat selisih Rp 23 ribu per box (8,7 persen). Pelindo II juga memangkas tarif progresif. Jika sebelumnya terhadap petikemas dengan masa tiga hari penumpukan dan seterusnya dikenakan tarif maksimal 900 persen, pada struktur tarif baru diturunkan, maksimal hanya hanya 600 persen. "Penyesuaian tarif di Priok ini didasari karena sejak tahun 2008 belum pernah ada perubahan tarif, dan sesungguhnya kenaikan ini tidak signifikan seperti yang kami sampaikan ke media," ujarnya. Dini mengungkapkan, penyesuaian tarif di pelabuhan Tannubg Pirok ini telah melalui tahapan regulasi yang ada, yaitu melalui kesepakatan asosiasi penyedia dan pengguna jasa di pelabuhan Tanjung Priok antara lain GINSI, GPEI dan ALFI DKI Jakarta. "Pada 23 Februari 2021 Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi telah mengeluarkan rekomendasi mengenai penyesuaian tarif peti kemas internasional di pelabuhan Priok itu kepada Kementerian Perhubungan. Kemudian pada 8 Maret 2021 telah terbit persetujuan Menteri Perhubungan untuk penaikan tarif tersebut," ungkapnya. Saat ini di pelabuhan Tanjung Priok terdapat lima pengelola terminal peti kemas internasional (ekspor-impor) yakni diantaranya, Jakarta International Container Terminal (JICT), TPK Koja, New Priok Container Terminal One (NPCT-1), Terminal Mustika Alam Lestari (MAL), dan Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok. https://youtu.be/-dUhCWipqig &nbsp;

Disetujui Menteri dan Asosiasi, Pelindo II Naikkan Tarif di Tg. Priok

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/rj-lino-ist.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (23/1).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (23/1).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II, Richard Joost (RJ) Lino. Dia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II.  "RJ Lino karyawan BUMN/mantan Direktur Utama Pelindo II (Persero) diperiksa sebagai tersangka," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK, Ali Fikri dikonfirmasi, Jumat (26/3).  Perkara dugaan korupsi pengadaan tiga unit Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II yang menjerat RJ Lino telah berjalan sejak 2015 lalu. Tetapi hingga kini belum juga disidangkan.  RJ Lino sempat diperiksa KPK pada Kamis, 23 Januari 2020 lalu. Lino yang saat itu diperiksa kurang lebih 12 jam oleh penyidik KPK masih bisa menghirup udara bebas, karena belum juga dilakukan penahanan.  "Pertama saya terimakasih, karena setelah nunggu empat tahun akhirnya saya dipanggil juga ke sini. Saya harap proses ini bisa menjelaskan bagaimana stasus saya. Karena apa, saya terakhir kesini Februari 2016, jadi ini empat tahun jeda," ujar Lino usai menjalani proses pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan.  Lino menyampaikan, dirinya menyebutkan besaran aset Pelindo II saat baru menjabat sebagai Dirut. Menurutnya aset perusahaan plat merah itu naik setelah dirinya menjabat. "Saya cuma bilang satu hal ya, saya waktu masuk Pelindo II asetnya Rp 6,5 triliun. Waktu saya berhenti asetnya Rp 45 triliun. 6,5 tahun," beber Lino.  Kendati demikian, lanjut Lino, dirinya tidak akan mengajukan upaya praperadilan terkait kasus yang menjeratnya. Dia akan menjalani proses hukum di KPK. "Apapun saya hadapi, ikutin aja. Kalau praper bikin kaya lawyer aja buat apa," pungkasnya.  Untuk diketahui, RJ Lino ditetapkan sebagai tersangka sejak Desember 2015. Dalam kasus ini, dia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menunjuk langsung HDHM dari China terkait pengadaan tiga unit QCC di Pontianak, Palembang, dan Lampung. Proyek pengadaan QCC ini bernilai Rp 100 miliar lebih.

Belum Juga Naik Sidang, KPK Periksa Eks Dirut Pelindo II RJ Lino

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/rj-lino-ist.jpg" alt="Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (23/1).(Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Mantan Direktur Utama PT Pelindo II, RJ Lino memenuhi panggilan pemeriksaan KPK, Kamis (23/1).(Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut dugaan kasus perpanjangan kerja sama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) berupa kerja sama usaha dengan PT Jakarta Internasional Container Terminal (JICT). Jaksa penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa dua orang saksi yang diduga merupakan keluarga dari mantan Direktur Utama Pelindo II, Richard Joost Lino (RJL).  "Saksi yang diperiksa yaitu BS selaku istri RJL dan HP selaku anak RJL," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Kamis (28/1).  Leonard menjelaskan, pemeriksaan saksi dilakukan untuk mencari fakta hukum dan mengumpulkan alat bukti tentang tindak pidana yang terjadi dalam proses perpanjangan kerja sama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan Pelindo II. Dia memastikan, pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19, menjaga jarak aman antara yang diperiksa dengan penyidik yang sudah menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap.  "Serta bagi saksi wajib mengenakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer sebelum dan sesudah pemeriksaan," pungkas Leonard.  Sebagaimana diketahui, Jampidsus Kejagung sedang melakukan penyidikan terkait dugaan korupsi pada perpanjangan kerja sama pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan Pelindo II berupa kerja sama usaha dengan JICT. Kejagung juga sudah menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor: Print-54/F.2/Fd.1/09/2020.  Penyidik Kejagung juga sudah menggeledah kantor JICT dan menyita sejumlah dokumen penting yang diduga berkaitan dengan kasus tersebut. Meski saat ini sudah pada tahap penyidikan, Kejagung hingga kini belum menetapkan tersangka dalam kasus tersebut.  https://youtu.be/PXta5h5k7S0

Kasus Pelindo II, Penyidik Kejagung Periksa Istri dan Anak RJ Lino

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/Pelindo-II-IPC.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kejaksaan Agung membuka penyidikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II. Penyidik pada Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa pihak-pihak terkait penanganan korupsi di PT Pelindo II pada Selasa (20/10).  Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung, Hari Setiyono mengungkapkan, penyidikan itu berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-54/F.2/Fd.1 /09/2020.  "Telah melakukan pemeriksaan satu saksi, yaitu Sdr Retno Soelistianti selaku anggota tim teknis pada PT Pelindo II," kata Hari dalam keterangannya, Rabu (21/10).  Hari menyampaikan, pemeriksaan itu dilakukan guna mengumpulkan alat bukti dan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Selain itu, penyidik juga mulai membidik tersangka dalam perkara tersebut, sehingga perlu melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi.  "Guna menemukan tersangka, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 1 angka 2 KUHAP," pungkas Hari.  Untuk diketahui, pada September 2020 lalu, penyidik pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) telah melakukan sejumlah penggeledahan dan penyitaan terhadap berkas-berkas dari PT Jakarta International Container Terminal (JICT).  Sejumlah dokumen-dokumen yang disita diduga berkaitan dengan kasus Pelindo II. Kejagung belum membeberkan secara rinci dugaan korupsi di PT Pelindo II

Kejagung Buka Penyidikan Perkara Korupsi di PT Pelindo II

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelindo ii

Berita Terkini