<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/25/jpg_20230925_140103_0000-265488579.jpg" alt="Foto yang memperlihatkan kondisi di area Tanggul Raksasa Jakarta di Muara Baru, Jakarta Utara." width="100%">
<figcaption>Foto yang memperlihatkan kondisi di area Tanggul Raksasa Jakarta di Muara Baru, Jakarta Utara.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA) berjanji akan memperbaiki tanggul raksasa di Muara Baru, Jakarta Utara. Pasalnya, tanggul yang bernama bernama Nizam Zachman itu diketahui mengalami kebocoran.</p> <div dir="auto">"Kami terus berkoordinasi dengan <em>stakeholder</em> terkait untuk rencana perbaikan tanggul," ujar Plt. Kepala Dinas SDA Provinsi DKI Jakarta Ika Agustin Ningrum kepada wartawan, Kamis (5/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia mengatakan, perbaikan itu tak dapat dilaksanakan secara sepihak lantaran keberadaan tanggul itu lokasinya berada di kawasan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero). "Mengingat lokasi kebocoran tanggul berada di kawasan Pelindo," kata Ika.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun begitu, Ika memastikan bahwa kebocoran tanggul tersebut tidak memengaruhi aktivitas warga. Ia mengatakan bahwa lokasi tanggul yang bocor jauh dari permukiman.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Untuk diketahui, dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD), Pemprov DKI bersama Pemerintah Pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, terus bersinergi menyelesaikan pembangunan tanggul pengaman pantai dan muara kali (NCICD Fase A).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Adapun panjang trase dari tanggul pengaman pantai di titik kritis adalah 37,356 km. Dari jumlah tersebut, yang sudah dibangun sepanjang 17,093 km.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sedangkan yang belum dibangun sepanjang 20,263 km. Dari jumlah yang belum dibangun, sepanjang 9,151 km akan menjadi tugas Kementerian PUPR, dan sepanjang 11,112 km menjadi tugas Pemprov DKI Jakarta.</div>

Perbaikan itu tak dapat dilaksanakan secara sepihak lantaran keberadaan tanggul itu lokasinya berada di kawasan Pelindo II.

Dinas SDA DKI Janji akan Perbaiki Tanggul Raksasa di Jakarta Utara yang Bocor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/01/JIGT-1326432648.jpg" alt="PT Pertamina International Shipping (PIS) gandeng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk bangun Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) Kalibaru." width="100%">
<figcaption>PT Pertamina International Shipping (PIS) gandeng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk bangun Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) Kalibaru.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - PT Pertamina International Shipping (PIS) secara resmi menggandeng PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) untuk membangun dan terminal energi tercanggih dan ramah lingkungan di Indonesia, bernama Jakarta Integrated Green Terminal (JIGT) Kalibaru.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh CEO PIS Yoki Firnandi dan Direktur Strategi Pelindo Prasetyo. Penandatanganan kerja sama&nbsp;disaksikan antara lain oleh Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Direktur Strategi, Portofolio, dan Pengembangan Usaha (SPPU) PT Pertamina (Persero) A. Salyadi, dan Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"JIGT Kalibaru merupakan mega proyek infrastruktur yang menjadi bukti komitmen pemerintah terkait transisi energi, terminal ini tidak hanya untuk ketahanan energi nasional tapi juga untuk energi yang berkelanjutan ke depan," kata Wamen Kartika, Jumat (1/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/012764436/upaya-pis-bantu-tekan-polusi-dan-emisi-gunakan-panel-surya-hingga-dual-fuel-vessel">Upaya PIS Bantu Tekan Polusi dan Emisi, Gunakan Panel Surya hingga Dual Fuel Vessel</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Kartika meyakini bahwa JIGT bisa mendorong daya saing indeks logistik Indonesia di kancah global. Terlebih dengan kecanggihan berupa teknologi yang akan dibangun.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Dengan teknologinya yang super modern dan terdigitalisasi, dengan segala keunggulannya JIGT bisa menjadi global <em>benchmark</em> dan katalis untuk Jakarta yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> CEO PIS Yoki Firnandi, mempercayakan pengembangan JIGT kepada Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) PIS&nbsp; yang telah terbukti dalam mengelola terminal energi strategis. Di antaranya adalah terminal LPG Tanjung Sekong yang memasok 40 persen kebutuhan LPG nasional.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Apalagi, SH IML PT Pertamina International Shipping (PIS), dengan kekuatan armada yang dimilikinya, juga berperan sebagai virtual pipelines dalam menyalurkan energi di Indonesia. Yoki menjelaskan, JIGT akan dibangun di lahan seluas 50 hektare milik Pelindo dengan pertimbangan lokasi yang cukup strategis untuk hub alur perdagangan di Asia.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/energi/012445862/pertamina-bangun-jakarta-integrated-green-terminal-di-kalibaru-klaim-bakal-lebih-besar-dari-depo-plumpang">Pertamina Bangun Jakarta Integrated Green Terminal di Kalibaru, Klaim Bakal Lebih Besar dari Depo Plumpang</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">Dari sisi operasional, lokasi JGIT juga berada di area bebas penduduk yang berbatasan dengan tepi laut dan memiliki tambatan lepas pantai yang bisa menampung kapal-kapal besar. "Kapasitas penampungan bisa mencapai hingga 6,3 juta barel untuk memenuhi kebutuhan energi area Jabodetabek dengan potensi peningkatan untuk ketersediaan bahan bakar pada masa depan," ujar Yoki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> Lebih lanjut, Yoki membeberkan bahwa kapasitas penampungan ini sekaligus tiga kali lebih besar dibanding Terminal Integrated Jakarta yang berada di Plumpang. Terminal energi JIGT memiliki keunggulan dari sisi pengoperasian.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Seperti pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam kelistrikan, efisiensi energi, serta pengelolaan limbah untuk menjaga kelestarian lingkungan," kata Yoki.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yoki menjelaskan pembangunan JIGT terdiri dari beberapa tahap. Tahap pembangunan dimulai dari tahun ini dengan proses reklamasi, dilanjutkan dengan FEED (<em>Front End Engineering Design</em>) pada 2024&nbsp; dan konstruksi awal serta penguatan struktur pada 2025.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01440616/depo-plumpang-dipindah-ke-lahan-pelindo-kalibaru-seluas-32-hektare">Depo Plumpang Dipindah ke Lahan Pelindo Kalibaru Seluas 32 Hektare</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara, pengoperasian terminal akan dilakukan dalam beberapa tahap. Fase pertama periode 2027-2035, yakni operasional storage bahan bakar BBM.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Fase kedua 2035-2040, untuk pembangunan dan operasional storage LNG, FAME, dan Used Cooking Oil (UCO). Sedangkan fase terakhir 2040, pembangunan dan operasional untuk storage hidrogen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Disertai dengan penerapan teknologi modern terkini, sistem yang terdigitalisasi dan automasi yang memastikan operasional terminal lebih safe dan efisien," tandas Yoki.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

"Dengan segala keunggulannya JIGT bisa menjadi global benchmark dan katalis untuk Jakarta yang lebih ramah lingkungan," jelasnya.

Bangun JIGT Kalibaru Berkapasitas 6,3 Juta Barel, Pertamina Sinergi dengan Pelindo

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Pelabuhan-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Perusahaan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyampaikan, sejauh ini pihaknya telah menindak 12 pelaku pungutan liar atau pungli di lingkungan kerja. Direktur Utama IPC Arif Suhartono mengatakan, langkah itu dilakukan untuk mencegah terjadinya kasus serupa, termasuk suap.<br /> <br /> "Selain menindak tegas para pelaku pungli, kami juga berkomitmen mencegahnya agar tidak terjadi suap," ujarnya dalam keterangannya, Senin (21/6).<br /> <br /> Arif menyebut sejumlah terobosan yang akan dilakukan Pelindo II untuk mencegah suap di antaranya, pertama, mengoptimalkan saluran pengaduan whistleblowing system bagi seluruh stakeholders pelabuhan yang melihat dan mendengar adanya praktek kecurangan, baik pungli, gratifikasi, suap, dan sejenisnya.<br /> <br /> Kedua, menerapkan ISO 37001:2016 yang merupakan sistem manajemen anti penyuapan di seluruh lingkungan perseroan dan mitra kerja di lingkungan Pelabuhan. Ketiga, IPC mendorong para mitra dan pengguna jasa untuk memaksimalkan penggunaan layanan jasa kepelabuhanan berbasis digital yang telah tersedia. Ia melanjutkan, pihaknya juga terus mengembangkan sistem otomasi yang mendukung hal tersebut, seperti i-Hub, e-Payment, auto gate system, dan Centralized Traffic Management System.<br /> <br /> "Sebagai tambahan, IPC juga menugaskan keamanan untuk patroli ke lapangan dan memastikan sopir truk agar tidak memberikan uang apapun selama proses keluar masuk barang di terminal dan memaksimalkan penggunaan cashless payment dalam setiap pelayanan," kata Arif.<br /> <br /> Keempat, seluruh pekerja termasuk operator di terminal menandatangani pakta integritas yang isinya berupa komitmen tidak melakukan praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), tidak melibatkan diri dalam perbuatan buruk, dan tidak melakukan kegiatan lainnya yang dapat merugikan nama baik pribadi dan perusahaan. Sebelumnya Pakta Integritas ditanda-tangani oleh level pimpinan saja.<br /> <br /> Kelima, pihaknya terus mensosialisasikan anti suap dan gratifikasi secara masif, baik dalam bentuk spanduk, banner dan sticker di area terminal maupun digital media, juga sosialisasi tatap muka. Terakhir, pihaknya menjamin seluruh kegiatan operasional kepelabuhanan berjalan nonstop 24 jam selama seminggu sesuai dengan service level agreement (SLA) dan service level guarantee (SLG) terminal yang telah ditetapkan.<br /> <br /> "Kami berkeyakinan terobosan-terobosan tersebut akan mencegah praktik pungli dan gratifikasi. Namun, jika masih ada yang nekat menerima suap, kami sudah juga menyiapkan mekanisme penidakan tegas antara lain melalui PHK. Kami pun siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses pelaku ke jalur hukum," tutupnya.

Strategi Pelindo II Cegah Perilaku Suap dan Pungli di Pelabuhan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/10/dorong-pertumbuhan-ekonomi-ipc-berupaya-tekan-biaya-logistik_m_164493.jpeg" alt="Elvyn G Masassya" width="100%">
<figcaption>Elvyn G Masassya</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com &ndash;</strong> Indonesia Port Corporation atau PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II terus berupaya untuk menurunkan biaya logistik di pelabuhan. Direktur Utama IPC Elvyn G. Masassya menuturkan, ada beberapa strategi yang diterapkan agar cost logistic tersebut bisa ditekan.</p><br /> <p>&lsquo;&rsquo;Antara pelabuhan dan wilayah industri harus dekat. Sehingga transportations cost-nya rendah,&rsquo;&rsquo; ujarnya dalam media gathering di Bandung, Selasa (24/10).</p><br /> <p>Selain itu, di wilayah-wilayah tersebut banyak dibangun area pergudangan atau warehouse. Dengan begitu, kawasan itu masuk dalam upaya perseroan untuk menciptakan Indonesia Integrated Chain Port. Untuk kondisi saat ini, perseroan berupaya menyiapkan infrastruktur transportasi pendukung lainnya.</p><br /> <p>Perseroan saat ini juga tengah membangun container freight station center (CFS). Dia menjelaskan, CFS merupakan sebuah tempat di mana barang-barang dimuat ke dalam petikemas atau isi muatan dibongkar dari dalam petikemas (stripping).</p><br /> <p>Adanya CFS diharapkan akan meningkatkan kelancaran arus barang. Sehingga, proses bisnis yang memudahkan customer. Upaya lainnya untuk menurunkan cost logistic yakni dengan memaksimalkan upaya non-cash di pelabuhan.</p><br /> <p>Sebelumnya, transaksi banyak dilakukan secara manual/cash, dengan adanya automatic di sistem cash management tersebut diharapkan tracing cashflow data dapat dilakukan dengan akurat dan dapat memenuhi standard dalam audit laporan keuangan. &lsquo;&rsquo;Diharapkan upaya-upaya ini dalam jangka panjang bisa menurunkan logistic cost sekitar 20 persen,&rsquo;&rsquo; jelasnya.</p><br /> <p>Elvyn juga menekankan dukungannya terhadap upaya pemerintah yang ingin menurunkan biaya logistik tersebut. Dengan adanya biaya logistik yang lebih terjangkau, diharapkan dapat membantu mempercepat distribusi barang dan berkorelasi pada peningkatan pertumbuhan perekonomian.&nbsp;</p>

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, IPC Berupaya Tekan Biaya Logistik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/menuju-world-class-port-2020-ipc-perkuat-it_m_137626.jpeg" alt="Pelindo II saat acara Ramadan di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6)." width="100%">
<figcaption>Pelindo II saat acara Ramadan di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6).</figcaption>
</figure><p><strong>JawaPos.com -</strong> Untuk meningkatkan pelayanan, PT Pelindo II (Persero) atau IPC bersiap menuju fully digital port. Hal tersebut disampaikan Direktur Utama PT Pelindo II Elvy G. Masassya.<br /><br />"Itu sesuai dengan visi kami yang ingin menjadikan IPC menjadi World Class Port pada 2020. Jadi yang dari manual ke elektronik," paparnya saat berikan keterangan saat acara Ramadan di Hotel Hermitage, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (13/6). <br /><br />Elvyn menyebutkan, perusahaan memiliki program inisiatif dengan mayoritas berbasis IT yang akan diimplementasikan pada semester II. Inovasi yang secara tepat disasar untuk meningkatkan pelayanan, memperbaiki konektivitas dengan industri dan pasar, juga stakeholder guna menanggulangi isu-isu strategis yang berkembang dengan cara tepat. <br /><br />Dari sisi komersil dan pengembangan usaha, lanjut Elvyn, inisiasi IPC dalam usaha itu meningkatkan layanan pada pelanggan. Salah satunya adalah dengan implementasi program Customer Relationship Management (CRM) untuk menjaga dan menarik pelanggan. Serta menawarkan program upgrading lada pelanggan untuk mendapatkan status pelanggan yang lebih tinggi. <br /><br />Selain itu, dalam sisi teknik dan manajemen risiko, IPC akan meluncurkan sistem pelaporan digital atau Equipment Reporting and Monitoring System (ERMS) yang berfungsi untuk memantau alat-alat bongkar muat secara terintegrasi. <br /><br />"Itu akan memberikan laporan komprehensif, cepat, tepat, dan akuray sehingga dapat menanggulangi riaiko lebih dini," jelasnya. <br /><br />Pelindo II juga akan menggunakan pola operasi berbasis full atumation dengan proses pemasukan dan pengeluaran petikemas menggunakan stacking crane otomatis. <br /><br />Proses bongkar dan muat di dermaga dilayani dengan menggunakan guided vehicle otomatis dan terdapat tempat untuk truk eksternal dalam menunggu. <br /><br />"Sehingga nantinya tidak menimbulkan kemacetan di dalam terminal. Guided vehicle otomatis ini membawa petikemas ke lapangan penumlukan tanpa dikemudikan operator," ungkap Elvyn.<br /><br />Sedangkan pada pola operasi berbasis semi atumation, sambungnya, pada proses pemasuakan dan pengeluaran petikemas dilakukan dengan menggunakan stacking crane otomatis. <br /><br />Namun, proses bongkar dan muat di dermaga dilayani dengan menggunakan truk internal. Serta dapat tempat untuk truk eksternal menunggu sehingga tidak menimbulkan kemacetan di dalam terminal. <strong>(raf/yuz/JPG)</strong></p>

Menuju World Class Port 2020, IPC Perkuat IT

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6102_23459_johan-budi.jpg" alt="Johan Budi SP" width="100%">
<figcaption>Johan Budi SP</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;">JawaPos.com- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti kesulitan membuktikan dugaan korupsi di tubuh PT Pelindo II. Sudah setahun diadukan, tapi komisi antirasuah tak mampu menemukan bukti kuat agar kasus ini ditingkatkan.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Belum ada gelar (ekspose) lagi, jadi masih dalam tahap penyelidikan,&quot; kata Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Ketua KPK Johan Budi SP saat ditemui di depan KPK, Selasa (6/10).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Menurut mantan juru bicara KPK itu, penyelidik hingga kini belum menemukan dua alat bukti untuk meningkatkan perkara ini ke tahap penyidikan. Termasuk, untuk menjerat seorang tersangka. &quot;Ya, belum menemukan dua alat bukti itu,&quot; ujarnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi di BUMN yang dipimpin RJ Lino. &nbsp;Kasus ini dilaporkan Serikat Pekerja Pelindo II bahwa ada dugaan korupsi pengadaan dua unit crane untuk Pelabuhan Tanjung Priok yang dialihkan ke Pelabuhan Palembang dan Pontianak pada 2014 lalu.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Selain itu, mereka juga melaporkan penggunaan tenaga ahli dan konsultan yang dianggap tidak sesuai prosedur, ada lagi megaproyek Kalibaru, pemilihan perusahaan bongkar muat di Tanjung Priok, serta berkaitan dengan perpanjangan kontrak perjanjian Jakarta International Container Terminal (JICT). (put/JPG)</p>

KPK Kesulitan Buktikan Korupsi Pelindo II

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6059_23415_agus-hermanto.jpg" alt="Agus Hermanto" width="100%">
<figcaption>Agus Hermanto</figcaption>
</figure><p style="text-align: justify;">JawaPos.com &ndash; Pasca pengesahan panitia kerja khusus (pansus) PT Pelindo II di rapat paripurna, Senin kemarin (5/10), giliran anggota pansus diminta secepatnya diisi.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendesak &nbsp;pimpinan fraksi merekomendasi nama-nama anggota seluruh fraksi di Pansus Pelindo II</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Seluruh fraksi mohon kirimkan anggotanya di Pansus Pelindo II agar disahkan di paripurna selanjutnya,&quot; ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10).</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Politikus Partai Demokrat mengingatkan agar pembentukan pansus, mengacu dari UU MD3, yang dibagi secara proposional. &quot;Jadi, komposisi ikuti suara terbanyak di DPR. Dan PDIP nantinya yang paling banyak,&quot; terangnya.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Setelah anggota pansus disahkan ke sidang paripurna, anggota bisa langsung bekerja dengan memanggil semua yang terkait dalam kasus Pelindo II.</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">&quot;Misalnya, memanggil kementerian. Sebab, Pelindo II di bawah koordinasi BUMN. Nah, Dirut Pelindo II juga harus diminta keterangannya lebih jelas. Mengenai hasil kerja pansus tersebut&nbsp;disampaikan ke pimpinan DPR,&quot; tandas Agus.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align: justify;">Seperti diketahui, anggota Pansus Pelindo II akan diisi oleh anggota dewan lintas fraksi dan komisi di DPR. Komisi yang terlibat adalah komisi III, komisi V, komisi VI, komisi IX, dan Komisi XI. (rka/jpg)</p>

Pansus Pelindo II akan Dikuasai PDIP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/6051_23407_masinton.jpg" alt="Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify">JawaPos.com &ndash; Perseteruan anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu dengan Direktur Utama PT Pelindo II RJ Lino kian seru, setelah aktivis 98 bereaksi atas laporan RJ Lino dengan tuduhan Masinton curi dokumen Pelindo II.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Temen-temen laporkan balik. Aktivis 98 ke Bareskrim sekarang,&quot; ujarnya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (5/10).</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Masinton sendiri tidak tahu materi laporan aktivis 98. Apakah sama dengan laporan legislator dari PDIP ini&nbsp; ke Mabes Polri atau bukti baru. &quot;Biarkan mereka (aktivis 98) yang rumuskan,&quot; ucapnya.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Terkait laporan Lino, &nbsp;Masinton mencuri dokumen milik anak perusahaan BUMN, pria berdarah Batak ini menyangkal tuduhan itu. Dia mengaku dokumen dikasih masyarakat. Lalu melapor ke KPK, sebagai bentuk fungsi pengawasan DPR.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Saya dituduh yang aneh-aneh, mencuri dokumen lah&lrm;. Saya tindak lanjuti laporan masyarakat. Saya dituduh pencemaran nama baik, padahal namanya buruk,&quot; ketus politikus PDIP itu.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Oleh karenanya, dia menganggap apa yang dilaporkan Lino kemarin adalah buah dari kepanikan pembongkaran korupsi di anak milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu. &quot;Itu imajinasi dia saja karena panik,&quot; sebut Masinton. (dna/jpg)</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

Duel Masinton vs Lino Makin Seru, Aktivis 98 Ikut Bantu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/10/5978_23330_masinton.jpg" alt="Masinton Pasaribu" width="100%">
<figcaption>Masinton Pasaribu</figcaption>
</figure><p style="text-align:justify"><strong>JawaPos.com -</strong> Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu bersuara lantang di rapat paripurna (rapur) DPR RI, Senin (5/10) sore. Politikus vokal ini mempertanyakan pengesahan panitia khusus (pansus) Pelindo tidak dibacakan oleh pimpinan rapur, Fahri Hamzah.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Anggota FPDIP &nbsp;&nbsp;itu menjelaskan, dibentuknya Pansus Pelindo II sesuai rekomendasi yang dilahirkan Komisi III bersama Kapolri Badrodin Haiti pada 8 September lalu.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Masinton khawatir, telah terjadi sesuatu yang sangat kental intervensi Lino. Pengalaman yang dialami Komjen Budi Waseso adalah buktinya, dicopot dari Bareskrim.</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&quot;Saya khawatir hilangnya agenda pansus Pelindo II kita juga diatur-atur. Bahaya benar,&quot; cibir Masinton disambut tepuk tangan anggota yang hadir.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Karenanya, dia meminta agar pengesahan pansus Pelindo dibacakan dalam rapur. &quot;Saya minta karena ini sudah keputusan rapat komisi III agar digendakan,&quot; pungkasnya.&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">Mendengar interupsi itu, Fahri Hamzah langsung memasukkan agenda tersebut setelah sebelumnya agenda lain telah diketok saat membuka rapat paripurma. Dia menyatakan akan membacakannya setelah proses pergantian antar waktu (PAW) dan pelantikan anggota DPR yang baru. <strong>(dna/jpg)</strong></p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p><br /> <br /> <p style="text-align:justify">&nbsp;</p>

Politisi Banteng Ngamuk, Fahri Langsung Akomodir Usul Pembentukan Pansus Pelindo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelindo 2

Berita Terkini