<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Ferdy-Sambo-Dan-Putri-Candrawathi-Saat-Rekonstruski-Pembunuhaan-Brigadir-J-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="SUAMI ISTRI TERSANGKA: Ferdy Sambo bersama Istri, Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Kadivpropam Polri yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (" width="100%">
<figcaption>SUAMI ISTRI TERSANGKA: Ferdy Sambo bersama Istri, Putri Candrawathi saat rekonstruksi pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Kadivpropam Polri yang menjadi TKP pembunuhan Brigadir J di Jalan Duren Tiga Barat, Kompleks Polri Duren Tiga, Jakarta, Selasa (</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Jaksa Agung Muda Tidak Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung terima pelimpahan berkas perkara pembunuhan berencana Brigadir J. Berkas perkara dengan lima tersangka itu, salah satunya Irjen Pol. Ferdy Sambo, telah dilakukan perbaikan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.  Direktur Tindak Pidana Terhadap Orang dan Harta Benda Jampidum Kejaksaan Agung Agnes Triani mengatakan, pihaknya menerima pelimpahan berkas tersebut pada Rabu (14/9). ”Betul pada Rabu (14/9) pukul 11.30 WIB, kami telah menerima berkas perkara atas nama tersangka FS dan kawan-kawan untuk dilakukan penelitian kembali terkait petunjuk yang telah kami sampaikan sebelumnya,” kata Agnes seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Jumat (16/9).  Kelima berkas tersebut adalah tersangka Irjen Pol Ferdy Sambo, Bharada Richard Eliezer, Bripka Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Candrawathi. Menurut Agnes, sebelum dilimpahkan kembali, jaksa peneliti melakukan koordinasi sebagai tindak lanjut pengembalian berkas (P-19) dari jaksa ke penyidik Polri.  ”Dari hasil koordinasi kami sebelum petunjuk tertulis, sebagian sudah dipenuhi penyidik. Lalu berkas masuk, kami sedang teliti,” terang Agnes.  Dia mengatakan, berkas yang telah masuk dan diterima JPU kembali diteliti apakah sudah sesuai dengan petunjuk yang diberikan jaksa oleh penyidik.  ”Apabila petunjuk kami sudah dipenuhi kami akan nyatakan lengkap. Apabila belum dipenuhi kami akan segera berkoordinasi dengan penyidik dalam rangka pemenuhan petunjuk yang belum terpenuhi,” papar Agnes.  Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara tahap I tersangka Ferdy Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal Wibowo dan Kuat Ma'ruf pada Jumat (19/8). Setelah diteliti selama 14 hari, jaksa penuntut umum menyatakan berkas belum lengkap (P-18) dan dikembalikan dengan petunjuk jaksa (P-19) pada Kamis (1/9).  Sementara itu, Jampidum Kejaksaan Agung menerima pelimpahan berkas perkara atas nama tersangka Putri Candrawathi pada Senin (29/8). Berkas dikembalikan untuk dilengkapi penyidik pada Kamis (8/9).  Kini berkas perkara kelima tersangka telah dilimpahkan kembali oleh penyidik ke jaksa penuntut umum pada Rabu (14/9). Selanjutnya penyidik menunggu jaksa penuntut untuk meneliti berkas perkara apakah sesuai petunjuk dan dinyatakan lengkap atau (P-21).  Dikonfirmasi terpisah, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan, jika berkas selesai diteliti dan dinyatakan lengkap atau P-21, dilanjutkan dengan tahap II, yakni pelimpahan berkas perkara disertakan dengan penyerahan tersangka beserta barang bukti.  ”Kalau sudah dikembalikan lagi dari penyidik ke JPU, diteliti kembali kemudian kalau dinyatakan lengkap P-21 yang diikuti dengan tahap dua penyerahan barang bukti dan tersangka perkara,” tutur Ketut.  Dalam perkara itu kelima tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP subsider pasal 338 juncto pasal 55 dan pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati, dan atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Kejagung Terima Pelimpahan Kembali Berkas Perkara Ferdy Sambo dkk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/06/WhatsApp-Image-2022-06-07-at-2.23.34-PM_1.jpg" alt="Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara" width="100%">
<figcaption>Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung KPK. Benardy Ferdiansyah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan tiga terdakwa perkara dugaan suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.  Tiga terdakwa, yaitu hakim PN Surabaya nonaktif Itong Isnaeni Hidayat dan panitera pengganti PN Surabaya nonaktif Hamdan sebagai penerima suap serta pengacara sekaligus kuasa dari PT Soyu Giri Primedika (SGP) Hendro Kasiono selaku pemberi suap.  ”Hari ini (7/6), jaksa KPK Gina Saraswati telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan terdakwa Itong Isnaeni Hidayat dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada PN Surabaya,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri seperti dilansir dari Antara di Gedung KPK Jakarta, Selasa (7/6).  Untuk penahanan para terdakwa, kata dia, saat ini sudah beralih menjadi wewenang pengadilan tipikor. Terdakwa Itong dititipkan penahanannya di Rutan Kelas 1 Surabaya, Hamdan di Rutan Kejati Jatim, dan Hendro di Rutan Polda Jatim.  ”Tim jaksa masih menunggu penetapan penunjukan majelis hakim dan penetapan hari sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan,” ucap Ali.  Sebagai pemberi, Hendro didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor) juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 13 UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  Sebagai penerima, Itong dan Hamdan didakwa dengan dakwaan kesatu pasal 12 huruf c UU Tipikor jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau kedua pasal 11 UU Tipikor jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.  Sebelumnya, KPK telah menetapkan ketiganya sebagai tersangka pada Kamis (20/1). KPK menjelaskan, Itong selaku hakim PN Surabaya menyidangkan perkara permohonan pembubaran PT SGP yang diwakili Hendro sebagai kuasa hukum perusahaan itu.  Dalam penanganan perkara itu, KPK menduga ada kesepakatan antara Hendro dan pihak perwakilan PT SGP untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada hakim. KPK menduga uang yang disiapkan untuk mengurus perkara itu berkisar Rp 1,3 miliar, dimulai dari tingkat putusan pengadilan negeri hingga tingkat putusan Mahkamah Agung (MA).  Untuk memastikan persidangan perkaranya berjalan sesuai dengan harapan, Hendro diduga menjalin komunikasi dengan Hamdan menggunakan istilah upeti demi menyamarkan maksud dari pemberian uang. Setiap hasil komunikasi antara Hendro dan Hamdan diduga selalu dilaporkan Hamdan kepada Itong.  KPK menyebutkan, putusan yang diinginkan Hendro adalah agar PT SGP dinyatakan dibubarkan dengan nilai aset yang bisa dibagi sejumlah Rp 50 miliar. Hamdan lantas menyampaikan keinginan Hendro kepada Itong yang kemudian menyatakan bersedia dengan imbalan sejumlah uang.  Pada 19 Januari, uang imbalan diserahkan Hendro kepada Hamdan Rp 140 juta untuk Itong. Selain itu, KPK menduga Itong menerima pemberian lain dari pihak-pihak yang berperkara di PN Surabaya. Sehingga, hal itu akan didalami lebih lanjut oleh tim penyidik KPK.

KPK Limpahkan Berkas Perkara Hakim Itong ke Pengadilan Surabaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/IMG-20211210-WA0020.jpg" alt="Petugas Ditreskrimum Polda Sumsel menggiring tersangka oknum Dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sriwijaya R (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan, di Palembang, Jumat (10/12/2021). Nova Wahyudi/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Ditreskrimum Polda Sumsel menggiring tersangka oknum Dosen Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sriwijaya R (tengah) usai menjalani pemeriksaan di Polda Sumatera Selatan, di Palembang, Jumat (10/12/2021). Nova Wahyudi/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelimpahan berkas tahap kedua untuk dua orang oknum dosen Universitas Sriwijaya (Unsri) tersangka kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswi, diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang, Sumatera Selatan. Kedua tersangka tersebut berinisial AR, oknum dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unsri, dan R oknum dosen Fakultas Ekonomi (FE) Unsri.  Kepala Seksi Intelijen Kejari Palembang Budi Mulia di Palembang mengatakan, berkas kasus tahap kedua untuk masing-masing tersangka itu dilimpahkan dari Kepolisan Daerah Sumatera Selatan (Polda Sumsel) secara terpisah. Berkas perkara tersangka AR dilimpahkan pada Rabu (2/2). Kemudian pelimpahan berkas untuk tersangka R hari ini, Selasa (8/2).  ”Sudah dinyatakan P21, untuk tersangka AR sudah lebih dulu sementara berkas tersangka R saat ini jaksa sedang menjemputnya ke Polda Sumsel,” kata Budi Mulia seperti dilansir dari Antara di Kejari Palembang, Selasa (8/2).  Menurut dia, penjemputan berkas tersangka R oleh jaksa ke Polda Sumsel tersebut dilakukan atas pertimbangan dibutuhkan keterangan tambahan. ”Biasanya kalau pidum pelimpahannya melalui virtual. Tapi karena mungkin pada proses itu dibutuhkan pemeriksaan tambahan, sehingga jaksa berangkat ke polda. Kedua tersangka saat ini masih di Polda Sumsel, pemindahannya ke rumah tahanan mungkin kondisional,” ujar Budi Mulia.  Dia menambahkan, Kejari Palembang menyiapkan tiga jaksa penuntut umum untuk menangani perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Palembang. Yaitu jaksa penuntut Aditya Murni, Siti Fatimah, dan Hera Ramadona.  ”Setelah tahap kedua ini, paling lama dua minggu ke depan, keduanya tersangka dilimpahkan jaksa ke Pengadilan Negeri Palembang,” tutur Budi Mulia.  Sebelumnya, Ditreskrimum Polda Sumsel menetapkan oknum dosen AR sebagai tersangka pada Senin (6/12/2021) atas kasus dugaan pelecehan seksual terhadap mahasiswinya DR (korban). Pelecehan seksual itu dilakukan tersangka AR dengan modus memberikan bimbingan skripsi terhadap korban yang kejadiannya berlangsung di Laboratorium Sejarah FKIP Unsri Kampus Indralaya, Ogan Ilir pada Sabtu (25/9/2021).  Berdasar hasil olah tempat kejadian perkara (TPK) bersama korban pada Rabu (1/12/2021), aparat kepolisian mencatat ada berapa perbuatan fisik yang dilakukan tersangka terhadap korban. Seperti mencium, meraba korban, namun tidak sampai berhubungan badan.  Atas perbuatan itu, tersangka AR disangkakan melanggar pasal 289 KUHP tentang pencabulan dan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan juncto pasal 294 ayat (2) poin 1 dan 2 KUHP dengan ancaman pidana penjara sembilan tahun. Termasuk juga sudah dinonaktifkan sebagai dosen dan jabatan fungsionalnya di FKIP Unsri oleh pihak rektorat.  Sedangkan untuk R oknum dosen FE Unsri ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat (10/12/2021). Dia terancam pidana penjara maksimal selama 12 tahun.  Ancaman hukuman tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 9 juncto pasal 35 Undang-Undang (UU) Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang dikenakan penyidik kepada tersangka R juncto pasal 65 ayat (1) KUHP dan denda paling sedikit Rp 500 juta dan maksimal Rp 6 miliar.  Pasal tersebut disangkakan terhadap tersangka R, karena sesuai dengan hasil penyidikan yang didukung alat bukti yang cukup. Tersangka diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal melalui pesan singkat terhadap mahasiswinya berinisial F, C, dan D.  Dalam pesan singkat tersebut tersangka R mengajak korban untuk melakukan panggilan video seks, menyuruh korban membuka pakaian dalam bagian atas, selanjutnya membayangkan tubuh korban hingga nafsu birahinya terpuaskan.

Oknum Dosen Unsri Tersangka Pelecehan Dilimpahkan ke Kejari Palembang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71575_90848_anak-ahok.jpg" alt="Putra sulung Ahok. Nicholas Sean Purnama" width="100%">
<figcaption>Putra sulung Ahok. Nicholas Sean Purnama</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Utara telah selesai memeriksa selebgram Ayu Thalia sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik kepada putra Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Nicholas Sean. Selanjutnya, penyidik segera melimpahkan berkas perkara kepada Kejaksaan.  "Habis pemeriksaan tersangka kemarin berarti sudah siap kita ajukan ke jaksa penuntut umum (JPU). Kan tinggal nunggu pemeriksaan tersangka kemarin saja," kata Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo saat dihubungi, Minggu (30/1).  Dwi mengaku berkas perkara kasus itu masih disusun. Rencananya pekan depan berkas perkara itu akan diserahkan ke pihak kejaksaan. "Iya, kita kirim secepatnya," jelasnya.  Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Utara masih menangani kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh anak Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Nicholas Sean Purnama. Penyidik resmi menetapkan selebgram Ayu Thalia sebagai tersangka.  "Oh, iya bener (sudah tersangka, red). Kami sudah mengirimkan panggilan untuk tersangka," kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Utara AKBP Dwi Prasetyo Wibowo saat dikonfirmasi, Kamis (20/1).  Dwi mengatakan, penetapan tersangka terhadap Ayu Thalia dilakukan usai gelar perkara. Penyidik memiliki dua alat bukti untuk menjadikan Ayu tersangka.

Usai Diperiksa Sebagai Tersangka, Berkas Ayu Thalia Segera Dilimpahkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/WhatsApp-Image-2022-01-12-at-16.51.26.jpg" alt="Sebanyak 13 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RS Batua Makassar sebelum dilimpahkan ke Kejati Sulsel untuk proses peradilan di PN Tipikor Makassar. Polda Sulsel/Antara" width="100%">
<figcaption>Sebanyak 13 tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan RS Batua Makassar sebelum dilimpahkan ke Kejati Sulsel untuk proses peradilan di PN Tipikor Makassar. Polda Sulsel/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulawesi Selatan melakukan pelimpahan tahap dua ke Kejati Sulsel. Yakni tersangka dan barang bukti dugaan korupsi pembangunan Rumah Sakit Batua Makassar.  Kabidhumas Polda Sulsel Kombespol Komang Suartana seperti dilansir dari Antara di Makassar mengatakan, pelimpahan tahap dua perkara dugaan korupsi RS Batua itu dilakukan setelah tim jaksa penuntut umum kejaksaan menyatakan berkas perkara dinyatakan lengkap.  ”Begitu ada konfirmasi dari tim jaksa penuntut kejaksaan, langsung kami lakukan pelimpahan tahap dua agar proses penanganan ini bisa dilanjutkan pada tahap persidangan,” ujar Komang Suartana pada Rabu (12/1).  Adapun 13 tersangka dalam kasus itu berinisial AR, SN, MA, FM, HS, MW, AS, MK, AIHS, AEHS, DR, ATR, dan RP. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar yang menjadi kuasa pengguna anggaran (KPA) juga masuk dalam daftar tersangka.  Direktur Direktorat Reserse dan Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel Kombespol Widoni Fedri menjelaskan, untuk para tersangka saat ini masih menjalani masa penahanan 20 hari pertama yang dimulai sejak Kamis (30/12) di Rutan Mapolda Sulsel.  ”Pelimpahan tahap pertama kami itu pekan lalu. Setelah dilakukan penelitian oleh tim jaksa penuntut dan dinyatakan lengkap, hari ini (12/1) pelimpahan tahap duanya rampung sehingga kasus itu akan lanjut ke persidangan,” terang Widoni Fedri.  Sebelumnya, kasus korupsi berjamaah itu telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 22 miliar. Proyek pembangunan rumah sakit tipe C di Jalan Abdulah Daeng Sirua dianggarkan APBD sebesar Rp 25,5 miliar dan dimulai pada 2018.  Kasus itu mulai diusut pada Desember 2020 oleh kepolisian, berdasar hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Polisi menjerat 13 tersangka dengan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Polda Sulsel Limpahkan Perkara Korupsi RS Batua Makassar ke Kejati

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/habib-rizieq-batal-pulang-respons-massa-mengejutkan_m_190398.jpeg" alt="Ilustrasi FPI saat menghadiri sebuah acara" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi FPI saat menghadiri sebuah acara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Bareskrim Polri tak kunjung melakukan pelimpahan berkas perkara tahap 2 dalam kasus unlawful killing terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI). Padahal berkas kasus tersebut sudah dinyatakan lengkap atau P21 cukup lama.  Kadivhumas Polri Irjen Pol Argo Yuwono membenarkan jika pihaknya belum melakukan pelimpahan tahap 2. Sebab, saat ini masih melakukan koordinasi dengan kejaksaan untuk menentukan lokasi sidang.  ”Belum (tahap 2). Masih koordinasi tempat sidangnya,” kata Argo saat dihubungi, Jumat (23/7).  Pelimpahan tahap 2 yakni Polri menyerahkan seluruh barang bukti dan tersangka kepada jaksa penuntut umum (JPU). Sehingga, JPU bisa segera mendaftarkan ke pengadilan untuk proses persidangan.  Argo menyampaikan, ada dua opsi lokasi sidang untuk kasus unlawful killing. ”Di Jawa Barat atau di Jakarta, mengingat saksi banyak di Jakarta,” jelas Argo.  Sebelumnya, Penyidik Dittipidum Bareskrim Polri menetapkan 3 anggota polisi sebagai tersangka kasus dugaan unlawfull killing. Ketiganya diduga sebagai penembak 6 Laskar Front Pembela Islam (FPI) di KM 50 Tol Jakarta–Cikampek.  Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, penetapan tersangka itu dilakukan berdasar hasil gelar perkara yang dilakukan pada 1 April. Hasilnya, penyidik memiliki bukti yang cukup untuk menaikkan status hukum ketiga terlapor.  ”Kesimpulan dari gelar perkara yang dilakukan maka status dari terlapor tiga tersebut dinaikkan menjadi tersangka,” kata Rusdi.  Kendati demikian, proses hukum terhadap salah satu tersangka berinisial EZP harus dihentikan. Sebab, dia meninggal dalam kecelakaan lalu lintas beberapa waktu lalu.

Ini Alasan Polri Tak Juga Serahkan Tersangka Penembak Laskar FPI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/kasus-perusakan-atribut-partai-demokrat-dilimpahkan-ke-jaksa_m_.jpg" alt="Ilustrasi pelimpahan tersangka dan berkas" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelimpahan tersangka dan berkas</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berkas perkara perusakan atribut Partai Demokrat (PD) dengan tersangka berinisial HS, 22, sudah diserahkan polisi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Riau, Rabu (16/1). Berkasnya sudah dinyatakan lengkap atau P21 oleh jaksa peneliti. "Hari ini dilakukan proses tahap II (pelimpahan penanganan perkara ke Jaksa Penuntut Umum) untuk tersangka HS," kata Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejari Pekanbaru, Bambang Heri Purwanto, Rabu (16/1) sore. Dalam perkara ini kata Bambang, hanya ada satu orang tersangka. Ini sesuai dengan berkas yang diterima pihaknya dari penyidik Polresta Pekanbaru. "Kami hanya meneliti berkas yang dikirim penyidik terkait sangkaan yang dijerat kepada tersangka. Apakah unsur-unsurnya terpenuhi atau tidak," kata dia. Sebelum ditahan, HS menjalani tahap administrasi terlebih dahulu. Selain itu, jaksa memeriksa barang bukti yaitu satu per satu lembaran baliho yang dirusaknya. "Kami selanjutnya akan menyiapkan surat dakwaan sebelum dilimpahkan ke pengadilan. Saat ini tersangka dititipkan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Sialang Bungkuk," jelasnya. Sementara itu, HS melalui Kuasa Hukumnya, Romiadi mengaku, pihaknya akan mencari kebenaran atas perkara yang disangkakan itu di pengadilan nantinya. "Ini masih tahap II. Kami masih mencari-cari juga (fakta sebenarnya). Bagaimana kebenaran nanti, kita buktikan di pengadilan saja. Untuk sekarang, sampai di sini aja," ungkapnya. HS sendiri mengaku nekat melakukan perbuatan itu karena motif ekonomi. Di mana ia diiming-imingi uang sebesar Rp 150 ribu oleh pihak tertentu jika merusak atribut partai yang diketuai oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu. Sayangnya, sebelum uang diterima dan pekerjaan selesai, HS langsung diamankan. Disinggung soal adanya pihak yang diduga menyuruh, Romiadi mengaku, HS pernah menyampaikan kepadanya. Namun itu secara lisan. "Ada sekilas saja. Berarti kita tak mengetahui. Kalau hanya bahasa kan banyak, versi-versi kan banyak. Tapi memang rasa kita, tak mungkin lah dia sendiri," terangnya. Soal partai politik tertentu, HS sudah mengaku secara lisan. Tapi, Romiadi enggan untuk membeberkannya. "Soal ini, no comment saya," singkatnya. Meski begitu, Romiadi menyatakan jika HS tidak rela jika dirinya harus menerima hukuman seorang diri. "Kalau kita lihat sih, tak rela dia sebenarnya (dihukum seorang diri). Tapi mau bagaimana lagi. Yang tertangkap dia kan?," pungkas Romiadi.

Kasus Perusakan Atribut Partai Demokrat Dilimpahkan Ke Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-korupsi-eks-kades-cipta-damai-resmi-dilimpahkan-ke-jaksa_m_.jpg" alt="Proses tahap II mantan Kepala Desa Citra Damai dan bendahara desa oleh Polres Kepulauan Meranti kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti" width="100%">
<figcaption>Proses tahap II mantan Kepala Desa Citra Damai dan bendahara desa oleh Polres Kepulauan Meranti kepada Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti</figcaption>
</figure>JawaPos.com-&nbsp;Kasus korupsi yang melibatkan mantan Kepala Desa Citra Damai Munif resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kepulaan Meranti. Jaksa menyatakan berkas tersangka yang ditangkap pada akhir November lalu telah lengkap alias P-21. Munif diduga terlibat penyelewengan dana desa saat menjabat."Dalam kasus ini ada tersangka lainnya berinisial W. Dia selaku bendahara desa. Keduanya diduga bersama-sama menyalahkangunakan wewenang," sebut Kapolres Kepulauan Meranti AKBP La Ode Proyek, Selasa siang (15/1). Akibat ulah keduanya, Desa Citra Damai tak bisa menerima Anggaran Dana Desa (ADD) serta&nbsp;corporate social responsibilty&nbsp;(CSR) dari perusahaan pada 2017. Sementara itu, diketahui bahwa Desa Citra Damai pada 2016 punya dana desa sebesar Rp 1 miliar yang bersumber dari ADD, DD, dan CSR. "Keduanya tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya," tambahnya. Berdasarkan audit dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau,&nbsp;kedua tersangka merugikan negara Rp 279 juta. Dana ini diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Munif membawanya kabur ke rumah istri keduanya. Sebelum diserahkan ke jaksa, Munif sempat menyandang status buronan polisi sejak 2017. Ia sempat melarikan diri&nbsp;entah ke mana. Sudah hampir 2 tahun menghilang, akhirnya polisi mengendus jejak keberadaannya. Ia ditangkap di rumah istri keduanya. Dia ditangkap ketika makan di warung milik orang ketiga dalam rumah tangganya itu, di Jalan DC Manoppo, Kelurahan Pebundayan, Kota Mobagu, Sulawesi Utara pada 28 November 2018. Sejak kabur dari Kepulauan Meranti, dia hidup bersama istrinya yang punya warung makan. "Anggota menangkapnya ketika makan setelah diintai beberapa hari," sebut La Ode. Dengan penyerahan kedua tersangka ke jaksa bersama barang bukti, La Ode menyebut kasus itu segera disidangkan. Dia menyebut bahwa jaksa sedang menyusun dakwaan untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. "Ancaman penjara paling lama 20 tahun penjara," tegas&nbsp;perwira polisi dengan dua melati di pundak itu.

Berkas Korupsi Eks Kades Cipta Damai Resmi Dilimpahkan ke Jaksa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/berkas-lima-tersangka-pengeroyok-haringga-kembali-diserahkan-ke-kejari_m_.jpg" alt="Kapolrestabes Bandung, Kombes Irman Sugema" width="100%">
<figcaption>Kapolrestabes Bandung, Kombes Irman Sugema</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima tersangka kasus pengeroyokan suporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, 23, dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejari) Bandung. Perihal pelimpahan berkas para tersangka yang masih di bawah umur itu, diungkapkan oleh Kapolrestabes Bandung, Kombes Irman Sugema, Rabu (17/10). Kombes Irman Sugema mengatakan, lima tersangka yang dilimpahkan diantaranya SY, 17; TD, 17; AF, 16; S, 16 dan AP, 15. Diketahui, kelima tersangka ini sudah diserahkan tahap dua. "Untuk kasus pengerorokan Haringga Sirla, pelaku di bawah umur sudah ada penyerahan berkas ke Kejari," kata Irman di Mapolrestabes Bandung, Rabu (17/10). Sebelumnya, dua tersangka lebih dulu dilimpahkan kepada Kejari pada Senin (8/10) lalu. Bahkan dua tersangka tersebut sudah melakukan persidangan di Pengadilan Negeri Bandung, Selasa (16/10) kemarin yang didampingi orang tua. "Untuk lima orang pelaku pun sudah diserahkan tahap dua ke Kejaksaan. Jadi proses penyidikan terhadap para pelaku di bawah umur dua orang sudah persidangan, lima orang lain sudah tahap dua di Kejaksaan," jelasnya. Sebagaimana diketahui, Harigga Sirla merupakan seorang suporter Persija Jakarta atau dengan sebutan The Jackmania dikeroyok oleh oknum suporter di Stadion GBLA Bandung, Minggu (23/9). Haringga dikeroyok oleh 14 orang hingga mengakibatkan meninggal dunia.

Berkas Lima Tersangka Pengeroyok Haringga Kembali Diserahkan ke Kejari

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelimpahan berkas

Berita Terkini