<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/15/cAtm4LmOc6bmeZZcoQ5Bk4UlIgyS0YHrPTpUhXHG-1-3035751075.jpg" alt="Pengguna kereta api melewati pelican crossing atau zebra cross di Stasiun Cikini, di ruas Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Pengguna kereta api melewati pelican crossing atau zebra cross di Stasiun Cikini, di ruas Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama PT KAI mulai melakukan uji coba pelican crossing di Stasiun Cikini, tepatnya di ruas Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/9). Langkah ini diambil setelah banyak aduan penumpang yang terpaksa memanjat pagar untuk keluar-masuk stasiun. Akses resmi sebelumnya hanya tersedia di sisi utara dan selatan stasiun, sementara penumpang lebih memilih jalur pintas melalui tengah. Meski pagar sudah ditinggikan oleh PT KAI, kebiasaan tersebut tetap terjadi. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan, pelican crossing ini dibuat sebagai solusi cepat untuk mengurangi kebiasaan penumpang memanjat pagar. "Kita coba ambil salah satu solusi, yang hari ini kita uji-cobakan, kita buat pelican crossing, buat penyeberangan orang keluar masuk stasiun dengan durasi sementara sekitar 10 sampai 12 detik. Kita lihat dulu efektivitasnya, karena lalu lintas di sini cukup padat," ujar Arifin, Senin (15/9). Pemprov DKI juga menempatkan petugas Dishub dan Satpol PP di lokasi. Dishub bertugas mengatur arus kendaraan agar tidak terjadi kemacetan, sementara Satpol PP memastikan trotoar tetap tertib dari pedagang kaki lima. Arifin menyebut uji coba ini berlangsung selama sepekan. "Kita lihat dulu, kalau ini efektif ya pasti permanen. Kita mengakomodasi semua pihak, baik itu pengguna kereta api, KAI, maupun warga sekitar. InsyaAllah mudah-mudahan tidak ada lagi yang loncat, karena sudah diakomodir," katanya. Uji coba pelican crossing ini mendapat sambutan hangat dari pengguna KRL di Stasiun Cikini. Wiwid, warga Bojong Gede, mengaku senang karena tak perlu lagi memanjat pagar atau berjalan jauh. "Alhamdulillah, kalau ada ini jadi tidak harus muter jauh lagi, biasanya saya manjat tetapi kalau sekarang karena pagarnya ditinggikan jadi harus muter jauh karena di sana juga banyak ojek-ojek jadi riweuh," tuturnya. Fuad, warga Citayem, juga merasa lebih mudah menyeberang menuju kantornya. Ia berharap titik zebra cross ini tidak dimanfaatkan oleh sopir angkot untuk menunggu penumpang. "Sangat bagus, yang penting tidak digunakan mangkal angkutan umum, lebih bagus dan mempermudah karena jalanan cukup sempit kalau papasan dengan orang yang jalannya berlawanan, kalau ini (pelican crossing) cukup lebar dan waktunya juga cukup untuk menyeberang," ungkapnya.

Pelican crossing di Stasiun Cikini diujicobakan untuk memudahkan penumpang KRL, mengurangi kebiasaan memanjat pagar.

Uji Coba Pelican Crossing di Stasiun Cikini, Penumpang Senang Tak Perlu Panjat Pagar Lagi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melihat-pelican-crossing-pengganti-jpo-bunderan-hi_m_231775.jpg" alt="Pelican crossing penganti JPO Bunderan HI." width="100%">
<figcaption>Pelican crossing penganti JPO Bunderan HI.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengaku sudah bertemu dengan komunitas Bike To Work dan beberapa komunitas sepeda dan pejalan kaki lainnya. Hal itu berkenaan dengan dihilangkannya akses trotoar dan jalur sepeda akibat rekayasa lalu lintas di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan. Atas pertemuan tersebut, ia mengaku sudah disepakati bahwa tadi malam pihaknya langsung memberikan fasilitas sementara untuk pejalan kaki di Simpang Santa. "Kemudian sudah kita lengkapi dengan pelican crossing," ujar Syafrin kepada wartawan, Senin (17/4). Dengan begitu, lanjutnya, dari Jalan Suryo ketika menyebrang akan ada pelican crossing.&nbsp;"Tentu ini menjadi salah satu upaya kita untuk membuat fasilitas Penyeberangan simpang ini akomodasi dengan baik," terangnya. Hal itu sejalan dengan yang disampaikan akun Instagram resmi Bike To Work yang memperlihatkan video upaya dari Dinas Bina Marga dengan Dishub DKI Jakarta mengadakan kembali akses pelican crossing dan akses menyebrang bagi pejalan kaki. "Serta mengaktifkan kembali lampu lalu lintas di Simpang Santa. Sambil menanti solusi permanen pasca-Lebaran nanti," tulis akun Instagram @b2w_Indonesia. Sebelumnya, uji coba rekayasa lalu lintas dengan melakukan penutupan Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan yang berakibat pada penutupan trotoar di persimpangan Santa disesalkan banyak pihak. Pasalnya, hal itu dianggap membuat pengentasan macet kembali ke titik semula, yaitu dengan memberi keistimewaan untuk para pengguna transportasi pribadi alih-alih kepada pejalan kaki dan pengguna sepeda. Menanggapi hal itu, Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo bertemu dengan beberapa komunitas yang menyuarakan hal itu seperti Koalisi Pejalan Kaki, Bike to Work, Komite Penghapusan Bensin Bertimbal (KPBB), Road Safety Asociation, dan Institute for Transportation and Development Policy (ITDP), kemarin.

Akses trotoar dan jalur sepeda dihilangkan buntut rekayasa lalu lintas di Simpang Jalan Wijaya I-Jalan Wolter Monginsidi, Jakarta Selatan.

Solusi Sementara Akses Pejalan Kaki di Simpang Santa, Ada Pelican Crossing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/anies-targetkan-pembongkaran-jpo-tosari-rampung-pekan-ini_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan targetkan pembongkaran JPO Tosari bisa segera selesai" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan targetkan pembongkaran JPO Tosari bisa segera selesai</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di Tosari masih dalam pengerjaan. Pemprov DKI Jakarta pun berupaya agar dapat segera mungkin diselesaikan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, penurunan JPO telah dilakukan tadi malam. Namun dikarenakan kondisi beton yang cukup berat maka penyelesaian akan dilanjutkan nanti malam. "Ini beton cukup berat dan nanti malam akan diteruskan lagi jadi hanya bisa dikerjakan di malam hari. (Target) dalam 2-3 hari ini selesai," ungkapnya di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Rabu (19/12). Namun Anies memang belum dapat memastikan waktu penyelesaian secara pasti. Sebab situasi kondisi dapat mempengaruhi cepat dan lamanya suatu pengerjaan pembongkaran JPO. Sebab, tadi malam saat peninjauan Anies melihat proses pengerjaan pembongkaran JPO sangatlah rumit. Anies pun meminta agar pembongkaran tidak dilakukan pada siang hari, karena dikhawatirkan menimbulkan kemacetan. "Jadi tantangannya adalah jam mereka bisa beroperasi mengerjakanya terbatas, mudah-mudahan segera selesai targetnya, sebelum akhir tahun itu semua sudah bersih semua," ucapnya. Sebelumnya, pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kembali dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika sebelumnya, JPO Bundaran HI sekarang giliran JPO Tosari yang akan dibongkar. Sama seperti di Bundaran HI, sebagai pengganti JPO akan dibuatkan pelican crossing sebagai akses pejalan kaki menyeberang. Para pejalan kaki pun tak parlu khawatir karena tetap terfasilitasi untuk menyeberang. "Kan ada tempat yang JPO-nya juga di lepas. (Salah satunya) di Tosari, di Halte Tosari nanti akan menggunakan pelican crossing dan tidak lagi menggunakan JPO," tegasnya.

Anies Targetkan Pembongkaran JPO Tosari Rampung Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelican-crossing-bikin-macet-dishub-bantah-kajian-kurang-matang_m_.jpg" alt="Pelican crossing bikin macet" width="100%">
<figcaption>Pelican crossing bikin macet</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jakarta kini diganti dengan pelican crossing. Teranyar, JPO Tosari yang masih dalam proses pembongkaran untuk diganti dengan pelican crossing. Namun sebagian kalangan mengkritik kebijakan ini justru menimbulkan kemacetan. Menanggapai kritikan itu, Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyebut, masyarakat harus mulai menerima suatu budaya baru. Sebab, pengadaan pelican crossing&nbsp;merupakan upaya pengalihan agar warga mau memilih transportasi umum daripada kendaraan pribadi. "Kami ingin menumbuhkan suatu budaya baru maka kami memperbaiki akses menuju transportasi umum itu sendiri. Kami juga ingin adanya akses yang adil dan setara untuk semua," ungkap Sigit saat dikonfirmasi, Rabu (19/12). Sigit menyatakan, akses jalan tak sebidang tidak hanya diupayakan adil bagi kendaraan pribadi saja, melainkan untuk mereka juga yang menggunakan transportasi umum menjadi suatu kesulitan tersendiri. Sementara terkait dengan pembangunan pelican crossing di Tosari membuat kemacetan, Sigit&nbsp;menegaskan,&nbsp;hal ini terjadi bukan karena kajian yang kurang matang, melainkan keberpihakan pemerintah apakah ke pengguna transportasi umum atau kendaraan pribadi. "Kami bicara sekarang kepada siapa kita berpihak, kan ini tinggal talking about the time. Kita rumuskan bersama, kita bicara perda tentang RPJMD kan ada nih outline-nya. Jadi jangan bilang kurang matang," tuturnya. Sigit melihat saat ini akses memang sangat penting dilakukan mengingat mahalnya transportasi umum yang disediakan seperti MRT dan LRT. Maka dari itu, walaupun macet ini bagian edukasi bagi warga untuk membiasakan diri naik transportasi umum. Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyarankan untuk memecah kemacetan, jangan merobohkan JPO. Bila ingin diganti pelican crossing maka&nbsp;Pemprov DKI harus mengkajinya secara detail. "Dekat Hotel Mandarin itu kan baru. Itu menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Jadi akibat dari penyeberangan menimbulkan kemacetan yang sangat panjang, terlebih di jam-jam sibuk," jelas Gembong.

Pelican Crossing Bikin Macet, Dishub Bantah Kajian Kurang Matang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/tak-semua-jpo-diubah-jadi-pelican-crossing-ini-alasannya_m_.jpg" alt="Tak semua JPO di Jakarta diganti dengan pelican crossing" width="100%">
<figcaption>Tak semua JPO di Jakarta diganti dengan pelican crossing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemprov DKI Jakarta beberapa kali mengubah Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) menjadi pelican crossing. Tidak hanya satu, namun pada 2018 ini sudah beberapa JPO dibongkar dengan tujuan memberikan kenyamanan. Plt Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Sigit Widjatmoko menyatakan, ini mengacu pada rencana yang akan dilakukan ke depannya. Hal itu tertuang pada RPJMD yang telah dirapatkan bersama. "Pemerintah menyediakan infrastruktur, menyediakan akses publik transportasi yang sifatnya inklusif, ini yang harus dikawal bagaimana masyarakat menggunakan transportasi massal," jelasnya saat dihubungi, Rabu (19/12). Sigit pun menjelaskan perubahan JPO ke pelican crossing belum tentu dilakukan di semua wilayah di Jakarta. Sebab, perubahan harus melihat situasi ataupun kondisi dibutuhkannya pelican crossing. "Kami lihat situasi kondisi, domain terpenting sekarang akses ke transportasi publik. Kalau bicara layanan yang ada, dan yang namanya pergerakan penggunaan transportasi sifatnya dinamis soalnya," ungkap Sigit. Sebagai bukti, Sigit menyatakan pembongkaran JPO dikarenakan suatu alasan tertentu. Diantaranya, JPO di Bundaran HI yang diketahui bersifat sementara dan dapat dihilangkan jika MRT sudah selesai dibangun. "Kemudian kalau kita bicara yang di Sudirman, 3 pelican cross itukan memang dalam rangka proses revitalisasi JPO, nah kalau Tosari memang kami kemarin coba redesign terkait mengoptimalkan kawasan yang ada," terangnya. Sebab, Sigit menegaskan masyarakat perlu memahami bahwa adanya pelican crossing untuk memudahkan warga menjangkau transportasi umum. Jika dikatakan efektif mana, Sigit menyatakan hal itu tergantung dari masyarakat menggunakan.

Tak Semua JPO Diubah Jadi Pelican Crossing, Ini Alasannya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gembong-minta-anies-jangan-ubah-jpo-jadi-pelican-crossing_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan</figcaption>
</figure>JawaPos.com&nbsp;- Pemprov DKI Jakarta akhir-akhir ini mengubah beberapa Jembatan Penyebrangan Orang (JPO) menjadi pelican crossing. Namun, di beberapa kawasan pelican crossing malah membuat kemacetan. Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyatakan untuk memecah kemacetan JPO jangan dirobohkan. Melainkan, jika ingin diganti pelican crossing Pemprov DKI harus mengkaji secara detail. "Dekat hotel Mandarin itu kan baru. Itu menimbulkan kemacetan yang sangat panjang. Jadi akibat dari penyebrangan menimbulkan kemacetan yang sangat panjang, terlebih di jam-jam sibuk," jelas Gembong saat dihubungi&nbsp;JawaPos.com, Senin (18/12). Gembong menyatakan kajian yang dimiliki Pemprov tentang pengadaan pelican crossing belum matang. Pasalnya, lalu lintas bukan semakin lancar malah membuat jalan semakin padat.&nbsp; "Artinya kan kajiannya tidak begitu matang kalau faktanya menimbulkan efek kemacetan di sepanjang Jalan Sudirman itu. Ngga apa-apa pelican asal tidak boleh keseluruhan," terangnya. Sebab, Gembong melihat ada daerah-daerah yang memerlukan pelican crossing ada yang tidak. Salah satunya di Wisma Nusantara, yang memang perlu diadakan pelican crossing untuk membuat para penyandang disabilitas mudah menyebrang. "Ini soal kajian kalau buat program harus dengan kajian yang matang sehingga efek dari yang dilakukan Pemprov tidak menimbulkan kemacetan di sepanjang jalan yang Sudirman," pungkasnya.

Gembong Minta Anies Jangan Ubah JPO Jadi Pelican Crossing

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/setelah-bundaran-hi-anies-akan-bongkar-jpo-tosari_m_.jpg" alt="Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bongkar JPO Tosari" width="100%">
<figcaption>Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akan bongkar JPO Tosari</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembongkaran Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) kembali dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Jika sebelumnya, JPO Bundaran HI sekarang giliran JPO Tosari yang akan dibongkar. Sama seperti di Bundaran HI, sebagai pengganti JPO akan dibuatkan pelican crossing sebagai akses pejalan kaki menyeberang. Para pejalan kaki pun tak parlu khawatir karena tetap terfasilitasi untuk menyeberang. "Kan ada tempat yang JPO-nya juga di lepas. (Salah satunya) di Tosari, di Halte Tosari nanti akan menggunakan pelican crossing dan tidak lagi menggunakan JPO," tegasnya di Ratu Plaza, Jakarta Pusat, Selasa (4/12). Anies menyatakan alasan pembongkaran karena JPO Tosari selama ini menimbulkan kemacetan. Di lokasi tersebut merupakan titik temu antara Halte Transjakarta dengan pertigaan Jalan Imam Bonjol, Jalan Thamrin, dan Bundaran HI. Kerap kali Kopaja dan Metromini manggal di bawah JPO. "Jadi di situ penumpang turun, kendaraan mangkal, ngetem ambil penumpang satu lokasi. Itu harus digeser, nah digesernya kemana itu ke Utara, depan Kedutaan Jerman sehingga jauh efisien jika menggunakan pelican crossing daripada memindahkan JPO," jelasnya. Anies menyatakan akan memulai pengerjaan Rabu (5/12) esok. Ia berharap pengerjaan pelican crossing dapat selesai akhir Desember 2018. Sehingga, tahun depan pelican crossing di area ini sudah bisa dimanfaatkan oleh para pengguna jalan. "Mudah-mudahan bisa tuntas akhir Desember. Nanti Halte TJ di Tosari akan lebih panjang dari sekarang, bukan dipindahkan haltenya yang ada sekarang diperpanjang ke Utara sampai ke depan kedutaan Jerman," ungkapnya.

Setelah Bundaran HI, Anies Akan Bongkar JPO Tosari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/proyek-12-jpo-kekinian-sudirman-thamrin-hanya-jadi-wacana_m_.jpg" alt="JPO Bundaran Hotel Indonesia saat ingin dirobohkan karena ada pelican crossing." width="100%">
<figcaption>JPO Bundaran Hotel Indonesia saat ingin dirobohkan karena ada pelican crossing.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sempat memaparkan rencana mempercantik pembangunan 12 jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan Sudirman-MH Thamrin. Namun, belum juga proyek itu terwujud, Pemprov justru memasang pelican crossing sebagai tempat untuk menyeberang para pejalan kaki. Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, proyek pembangunan JPO yang disebutnya akan berdesain kekinian itu masih dalam tahap pembahasan. Dia ingin agar jembatan bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari interkonektivitas gedung-gedung yang ada di sekitar kawasan tersebut. Selain itu, JPO juga terintegrasi dengan fasilitas publik yang ada di sekitarnya, khususnya fasilitas transportasi umum di sepanjang ruas jalan itu, misalnya seperti&nbsp;mass rapid transit&nbsp;(MRT), bus rapid transit (BRT) maupun non-BRT. &ldquo;Untuk JPO kekinian yang sudah kita showcase, akan kita konsultasikan lagi,&rdquo; ujar Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (7/8). Hingga saat ini, konsep JPO tidak berubah, namun hal itu juga dibahas kembali lantaran terkait dana yang akan digunakan. Pemprov belum menentukan apakah akan masuk ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI 2019 atau koefisien lantai bangunan (KLB) seperti yang direncanakan sebelumnya. &ldquo;Ini yang lagi dikaji, kita lihat di 2019. Salah satu mendorongnya kompensasi KLB. Tapi kita finalisasikan dengan Asisten Pembangunan Daerah. Ini akn diputuskan di rapim apakah akan dianggarkan atau tidak di 2019,&rdquo; terangnya. Sebagai informasi, pembangunan akan dimulai dengan merevitalisasi tiga JPO, yakni di Ratu Plaza, Stadion Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya. Revitalisasi ketiganya menghabiskan dana sebesar Rp 56 miliar. Tiga JPO tersebut akan dilengkapi masing-masing lima buah CCTV dengan perkiraan biaya pengadaan Rp 9,9 juta. Sementara untuk pemasangan dan aktivasi internet CCTV masing-masing sejumlah Rp 20 juta.

Proyek 12 JPO Kekinian Sudirman-Thamrin Hanya Jadi Wacana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/jalur-khusus-di-bandara-soetta-layani-kontingen-asian-games-2018_m_.jpg" alt="Arus penumpang di terminal keberangkatan Bandara Soetta." width="100%">
<figcaption>Arus penumpang di terminal keberangkatan Bandara Soetta.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perhelatan Asian Games 2018 tinggal dua pekan lagi. Di Jakarta, otoritas Bandara Soekarno-Hatta sudah menyiapkan dua jalur khusus di terminal kedatangan untuk menyambut delegasi negara peserta. Total 750 personel yang terbagi dalam dua sif ditugaskan melayani para anggota delegasi yang jumlah keseluruhannya mencapai 17 ribu orang. "Misi kami hari ini (kemarin, Red) ingin memastikan pelayanan sudah prima," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly setelah memimpin apel kesiapan 970 personel dari 9 lembaga di Bandara Soekarno-Hatta, Kamis (2/8). Selesai apel kesiapan, Yasonna bersama Ketua Inasgoc (panitia penyelenggara Asian Games 2018) Erick Thohir melanjutkan inspeksi ke dalam bandara. Dimulai dari area keberangkatan, lalu kedatangan, dan berlanjut di stan akreditasi Inasgoc. Secara umum, pekan depan kontingen dijadwalkan tiba di Jakarta dan Palembang. Tetapi, mulai hari ini sudah ada perwakilan yang tiba. Meski jalur khusus telah disiapkan, kata Yasonna, tidak berarti anggota delegasi tak bisa memakai jalur lain. "Saat kondisinya sedang tidak antre," kata Yasonna. Adapun Erick lebih menitikberatkan perhatian pada saat kepulangan. Sebab, belasan ribu anggota delegasi bakal bergerak secara serentak pada 3 September. "Kami dari Inasgoc akan bikin surat edaran untuk NOC (National Olympic Committee) masing-masing negara. Agar saat pulang bisa bergerak ke bandara lima jam sebelum jadwal keberangkatan pesawat," paparnya. Apalagi, jumlah total atlet dan ofisial yang mencapai 17 ribu orang, itu melebihi target Inasgoc. "Kami targetnya 15 ribu orang saja. Ini tentu ada kesulitan tersendiri bagi kami," ujar Erick. Sementara itu, proses pengawalan atlet, kata Erick, berjalan dari bandara hingga wisma atlet. Demikian juga dari wisma atlet ke venue masing-masing cabang olahraga. Inasgoc menyebut ada total 100 ribu personel TNI-Polri yang akan terlibat sepanjang pelaksanaan Asian Games 2018. Sementara itu, kemarin sore Presiden Joko Widodo menjajal jalur pedestrian di Jalan Jenderal Sudirman dan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, yang baru selesai dikerjakan. Bersama Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Jokowi menyusuri jalur pedestrian yang disiapkan untuk mempercantik tampilan Jakarta menjelang Asian Games. Ketiganya berjalan mulai depan Hotel Le Meridien sejauh 500 meter, melewati Hotel Grand Sahid Jaya. Kemudian, Jokowi mengajak Anies dan Basuki masuk ke mobil dinasnya. Basuki di samping pengemudi, sedangkan Anies dan Jokowi di belakang. Mereka bergeser ke Bundaran Hotel Indonesia. Dari situ, ketiganya kembali berjalan sejauh 200 meter menyusuri jalur pedestrian menuju pelican crossing di depan Hotel Grand Hyatt. Pelican crossing itu menggantikan jembatan penyeberangan orang (JPO) yang lokasinya hanya berjarak sepelemparan batu. Dalam kesempatan tersebut, hadir pula ibunda Anies, Aliyah Rasyid. Dia menyeberangi pelican crossing dari depan Wisma Nusantara dengan menggunakan kursi roda dan menemui Jokowi di batas antara kedua jalur. Jokowi mengapresiasi ide penggunaan pelican crossing itu. "Sebetulnya fasilitas-fasilitas pelican crossing ini akan memudahkan masyarakat supaya tidak usah naik tinggi-tinggi," terangnya setelah menyusuri jalur pedestrian. Lagi pula, menurut dia, dipandang dari sisi estetika, sebetulnya keberadaan JPO tersebut mengganggu. "Kalau nggak ada (JPO), wah, lebih cantik, lebih indah Bundaran HI ini bisa kita lihat," lanjut mantan gubernur DKI Jakarta itu. Jokowi memandang semua pekerjaan fisik utama untuk menyambut Asian Games dapat dikatakan telah rampung 100 persen. Sebagian besar tambahan pekerjaan untuk penataan kawasan juga relatif selesai dengan baik. "Kalau ada yang belum selesai, memang ini pekerjaan besar, akan dilanjutkan setelah Asian Games," ucap Jokowi. Dia menambahkan, target prestasi tidak berubah. Para atlet diharapkan mampu membawa Indonesia berada di peringkat 10 besar Asia. Rencananya, mulai hari ini presiden mengecek satu per satu persiapan akhir para atlet menjelang pembukaan <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/02/08/2018/lrt-untuk-semua-kota-metropolitan" target="_blank">Asian Games</a> 18 Agustus mendatang. Sementara itu, Anies menjelaskan bahwa uji coba penambahan waktu pemberlakuan sistem ganjil genap berdampak positif. Yang tadinya hanya pukul 06.00-09.00 dan 16.00-19.00 menjadi pukul 06.00-21.00. "Kenaikan kecepatan meningkat sampai 75 persen, waktu tempuhnya turun 55 persen," terangnya. Karena itu, per 1 Agustus lalu, sistem tilang sudah mulai diberlakukan. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi ikut mempromosikan gelaran <a href="https://www.jawapos.com/nasional/02/08/2018/lrt-dan-ganjil-genap-solusi-atasi-kemacetan-selama-asian-games-2018" target="_blank">Asian Games 2018</a> yang dibuka 15 hari lagi. Retno, antara lain, mempromosikan Asian Games 2018 dalam pertemuan pleno Menlu ASEAN di Singapura, Kamis (2/8). Dalam pertemuan tersebut, Retno mengajak para Menlu negara-negara ASEAN untuk menjadikan perhelatan terbesar se-Asia itu sebagai momentum memupuk persahabatan. "Persahabatan antara masyarakat dan bangsa-bangsa Asia," katanya.&nbsp;

Jalur Khusus di Bandara Soetta Layani Kontingen Asian Games 2018

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/melihat-keakraban-jokowi-anies-saat-meninjau-pelican-crossing_m_.jpg" alt="Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan." width="100%">
<figcaption>Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Ruas Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat menjadi tersendat pada sore hari, Kamis (2/8). Pelican crossing yang baru saja dipasang sebagai pengganti jembatan penyeberangan orang (JPO) Bundaran Hotel Indonesia (HI) selalu ramai dilalui para pejalan kaki sehingga kendaraan bermotor pun mengalami antrean. Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkesempatan melintas langsung di pelican crossing yang baru beroperasi tiga hari belakangan itu. Dia didampingi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono. Pantauan JawaPos.com di lokasi, ketiganya datang dari arah Bundaran HI menuju Jalan MH Thamrin. Mereka berjalan kaki menelusuri trotoar yang juga baru rampung dilakukan penataan. Ketika sampai di pelican crossing, mereka berpapasan dengan warga yang juga ingin menyeberang. Terlihat para petugas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta sibuk mengatur lalu lintas yang mulai tersendat. Meski tersendat, motor, mobil, hingga bus Transjakarta dan metromini perlahan-lahan dapat melintasi ruas jalan tersebut. Pelican crossing berwarna hijau selama 13 detik pun dimanfaatkan mereka untuk menyeberang. Warga yang berada di sekitar kawasan perkantoran itu teralihkan pandangannya kepada orang nomor satu di Indonesia itu. Kemudian, jalanan sekitar menjadi ramai pejalan kaki dan meminta foto bersama Jokowi. Sambil berbincang, ketiganya kedatangan seseorang yang menggunakan kursi roda. Rupanya, dia adalah ibunda Anies, yakni Aliyah Rasyid yang menghampiri mereka. Melihat hal tersebut, Jokowi mengaku sepakat dengan keputusan Anies yang membongkar JPO dan memasang pelican crossing. Pasalnya, Jalan MH Thamrin kini lebih ramah terhadap penyandang disabilitas. Selain itu, tujuan untuk menghadirkan estetika kota juga terwujud. Saat ini, masyarakat, wisatawan serta atlet Asian Games 2018 nantinya dapat melihat jelas Monumen Selamat Datang di Bundaran HI yang dahulu terhalang JPO. &ldquo;Bagus-bagus artinya sebetulnya fasilitas pelican crossing ini kan memudahkan masyarakat agar untuk tidak usah naik tinggi-tinggi yang pertama. Yang kedua dilihat dari sisi estetika JPO itu kalau di sini ya secara estetika ganggu. Kalau nggak ada waah.. lebih cantik, lebih indah,&rdquo; ujar Jokowi di lokasi.

Melihat Keakraban Jokowi-Anies saat Meninjau Pelican Crossing

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelican crossing

Berita Terkini