<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/31/New-Project-60-1138658232.jpg" alt="Anggota DPR Melchias Markus Mekeng dimarahi mahasswa dan diaspora Indonesia di Australia. (X @_gladhys)" width="100%">
<figcaption>Anggota DPR Melchias Markus Mekeng dimarahi mahasswa dan diaspora Indonesia di Australia. (X @_gladhys)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Seorang anggota DPR RI, Melchias Markus Mekeng, viral di media sosial setelah disebut dimarahi oleh mahasiswa dan diaspora Indonesia di Australia. Politisi itu kedapatan sedang plesiran ketika situasi di tanah air tengah memanas akibat gelombang demonstrasi dan menuai kecaman. Dalam unggahan akun X @_gladhys, diceritakan bahwa teman-temannya yang kebetulan bertemu dengan Melchias di Australia langsung menegurnya saat tengah pelesiran di kota. Dalam potongan gambar yang viral, terlihat Melchias mengenakan jaket hitam dan dihampiri sejumlah pemuda dan langsung berhadap-hadapan. "Ini dari temenku di Australia. Kece banget temen2 mahasiswa dan diaspora Australia berani nyimpen dan marah2 langsung ke Anggota DPR," tulis @_gladhys, dikutip Minggu (31/8). Diaspora Indonesia tersebut menilai kehadiran anggota DPR itu di luar negeri tidak pantas dilakukan di tengah kondisi tanah air yang sedang bergolak. Momen tersebut kemudian menyebar luas di media sosial dan memicu banyak komentar warganet. Tak sedikit yang menyayangkan sikap Melchias&nbsp; <h2>Siapa Melchias Markus Mekeng?</h2> Melchias Marcus Mekeng lahir 8 Desember 1963 dan merupakan politikus Partai Golkar yang menjabat sebagai anggota DPR RI selama lima periode (2004&ndash;2009, 2009&ndash;2014, 2014&ndash;2019, 2019&ndash;2024, dan 2024-2029). Ia mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur I yang meliputi Kabupaten Alor, Kabupaten Lembata, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, dan Kabupaten Nagekeo. Saat ini, ia duduk di Komisi XI DPR. Sebelumnya, di akun X @tanyarlfes terungkap jadwal kunjungan kerja (kunker) Komisi XI DPR ke Australia. Komisi yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan nasional, moneter, dan sektor jasa keuangan itu disebutkan tengah melakukan kunker ke Negeri Kanguru tersebut mulai 26 Agustus-1 September 2025. Ya, sehari setelah aksi unjuk rasa pertama di depan Gedung DPR RI, mereka terbang menuju Sydney. Ada yang menarik dari jadwal yang tersebar tersebut. Para anggota dewan ternyata tak hanya sekadar kunjungan kerja ke kantor Australia National Audit Office (ANAO), bertemu awardee LPDP di Australia, ataupun kunjungan Australia Payment Network (AusPayNett) saja. Ada selipan-selipan kunjungan wisata juga dalam agenda kunjungan kerja luar negeri tersebut.&nbsp; Di hari kelima misalnya, disebutkan jika Komisi XI DPR akan mengikuti mini marathon. Kemudian para wakil rakyat itu akan istirahat makan siang di Blue Mountain Cafe. Selanjutnya, mereka juga terjadwal mengunjungi tempat wisata Scenic World dan Echo Point di Katoomba, New South Wales. Sebuah tempat wisata alam terkenal yang tiket masuknya bisa mencapai Rp 1 juta per orang. Tak hanya itu, para anggota dewan ini juga dijadwalkan menghadiri acara Sydney Marathon pada hari keenam atau Minggu (31/8). Berkegiatan di luar negeri ini juga dilakukan beberapa anggota lainnya. Merujuk pada unggahan nodgeplus, terpantau jika Anggota Komisi X Lita Machfud juga tengah berada di Vietnam, kemudian Anggota Komisi IV Cyndy Monica tengah memetik buah dan bunga dengan background suasana di luar negeri. Dikonfirmasi atas jadwal lawatan yang beredar, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun membenarkan adanya kunker ke Australia pada 26 Agustus-1 September 2025. Menurut dia, kunjungan ini merupakan agenda kunjungan kerja Komisi dan Panja Rancangan Undang-Undang tentang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Menurut dia, pihaknya harus berangkat lantaran menurut agenda dan jadwalnya RUU P2SK harus diselesaikan di Panja pada 8 September 2025. "Agendanya sudah lama dijadwalkan, jauh sebelum ada peristiwa demo di Jakarta," ujarnya saat dihubungi Sabtu (30/8).

Anggota DPR Melchias Markus Mekeng viral setelah ditegur mahasiswa di Australia saat kunker di tengah demonstrasi di Indonesia.

Viral Mahasiswa dan Diaspora Indonesia Disebut Marahi Anggota DPR RI Melchias Markus Saat Pelesiran di Australia, dari Partai Mana Dia?

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/07/j7PamQ4mRFICNX2QV61mvI8mrAZxbTlhGBcCv2yA-1-4191348633.jpg" alt="Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih. (Instagram @dedimulyadi71)" width="100%">
<figcaption>Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mempertemukan Emen Hidayat dengan Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dishub Kabupaten Bogor Dadang Kosasih. (Instagram @dedimulyadi71)</figcaption>
</figure> JawaPos.com-Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meyakini pemeriksaan yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri terhadap Bupati Indramayu&nbsp; Lucky Hakim akan menjadi peringatan keras bagi kepala daerah lainnya agar tidak sembarangan melakukan perjalanan ke luar negeri tanpa izin. Ia menyebut pemeriksaan ini sebagai langkah mendesak yang akan menimbulkan efek jera. &ldquo;Ini pemeriksaan urgent, ini warning. Saya pikir tidak akan ada yang berani lagi kalau dengan ini,&rdquo; ujar Dedi, Selasa (8/4). Ia menekankan bahwa kepala daerah seharusnya memahami konsekuensi dari tindakan mereka, terutama ketika melanggar aturan yang berkaitan dengan izin perjalanan dinas. Dedi menjelaskan bahwa pelanggaran semacam itu bisa berujung pada sanksi tegas, bahkan hingga diberhentikan sementara selama tiga bulan. &ldquo;Ya memang agak berat. Misalnya diberhentikan selama tiga bulan. Tapi tiga bulan berhenti,&rdquo; ucapnya. Selama masa pemberhentian itu, jabatan kepala daerah akan diisi oleh wakilnya sebelum yang bersangkutan kembali menjabat. Menurutnya, itu merupakan bentuk sanksi maksimal, meskipun keputusan akhir tetap berada di tangan Menteri Dalam Negeri. &ldquo;Mudah-mudahan ya kita serahin pada Pak Mendagri ya sanksinya seperti apa,&rdquo; pungkas Dedi. Untuk diketahui, sebelumnya Bupati Indramayu Lucky Hakim viral melakukan pelesiran ke Jepang di momen liburan Idul Fitri 2025. Padahal, seharusnya pejabat tak lakukan pelesiran di momen tersebut untuk memantau kesiapan pelaksanaan mudik. Apalagi, Lucky diketahui tak berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk meminta izin saat melakukan pelesiran tersebut. (*)

Gubernur Dedi Mulyadi menegaskan pentingnya izin perjalanan dinas bagi kepala daerah setelah kasus Bupati Indramayu.

Dedi Mulyadi Yakin Pemeriksaan Lucky Hakim Jadi Peringatan Keras bagi Kepala Daerah Lain Agar Tak Pelesiran saat Lebaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/denny-cawe-2254726822.jpg" alt="DEMO DI NEGARA TETANGGA: Denny Indrayana membentangkan spanduk di Federation Square, Melbourne, untuk mengkritik Jokowi." width="100%">
<figcaption>DEMO DI NEGARA TETANGGA: Denny Indrayana membentangkan spanduk di Federation Square, Melbourne, untuk mengkritik Jokowi.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Australia disambut aksi demonstrasi oleh mantan wakil Menteri Hukum dan HAM yang juga pakar hukum tata negara Denny Indrayana. Denny dan dua orang koleganya menggelar aksi di Federation Square yang menjadi pusat Kota Melbourne. Di situ Denny membentangkan spanduk berukuran 3 x 10 meter dengan tulisan: Jokowi Don&rsquo;t Cawe-Cawe and Stop Dynasty. Aksi itu juga disiarkan melalui live streaming di akun media sosialnya. Dalam pernyataannya, Denny menyebut aksinya sebagai kritik atas langkah politik Jokowi yang dinilainya berbahaya. Kaitannya dengan cawe-cawe dalam pilpres, misalnya, dia menilai presiden sudah melanggar prinsip demokrasi. &rdquo;Melanggar konstitusi, melanggar etika politik, itu harus kita suarakan dan sikapi kritis,&rdquo; tegasnya. Cawe-cawe yang dilakukan Jokowi dinilai Denny salah sasaran. Semestinya, lanjut dia, cawe-cawe presiden dilakukan pada hal-hal yang menjadi kepentingan publik. Misalnya dalam Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang tak kunjung disahkan DPR. Di tengah proses yang lambat, Jokowi bisa cawe-cawe untuk percepatan. &rdquo;Presiden bisa dengan mudah mengakselerasi prosesnya agar cepat selesai,&rdquo; terangnya. Dalam kasus lain, cawe-cawe juga dapat dilakukan dengan mencegah tindakan pelanggaran hukum. Denny lantas mencontohkan kasus gerakan pengambilalihan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Pria asal Kalimantan Selatan itu juga menyoroti manuver dinasti politik keluarga Jokowi. Terbaru, anak bungsu presiden, yakni Kaesang Pangarep, santer dikabarkan bakal maju dalam pilkada Kota Depok tahun depan. Kaesang mengikuti langkah dua kakaknya yang lebih dulu terjun ke pilkada, yakni Gibran Rakabuming Raka di Kota Solo serta Bobby Nasution di Kota Medan. Bukan hanya itu, ketiganya juga dinilai melakukan dinasti bisnis pada banyak sektor. &rdquo;Stop dinasti politik dan bisnis anak-anaknya,&rdquo; imbuh Denny. Terlebih, ada dugaan pelanggaran hukum sebagaimana laporan aktivis Ubaidillah Badrun ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kegiatan bisnis anak presiden. Denny menegaskan, apa yang dilakukannya merupakan kontrol sebagai warga negara. &rdquo;Kita melakukan demonstrasi damai ini, di tengah Kota Melbourne ini, dengan mengingatkan Jokowi don&rsquo;t cawe-cawe, stop dynasty,&rdquo; pungkasnya. (far/c9/oni)

Kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Australia disambut aksi demonstrasi Denny Indrayana di Kota Melbourne.

Denny Indrayana: Don’t Cawe-Cawe, Stop Dynasty

pelesiran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelesiran

Berita Terkini

Viral Mahasiswa dan Diaspora Indonesia Disebut Marahi Anggota DPR RI Melchias Markus Saat Pelesiran di Australia, dari Partai Mana Dia?

Dedi Mulyadi Yakin Pemeriksaan Lucky Hakim Jadi Peringatan Keras bagi Kepala Daerah Lain Agar Tak Pelesiran saat Lebaran

Denny Indrayana: Don’t Cawe-Cawe, Stop Dynasty

Download Aplikasi JawaPos.com