<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/22/JKT_KPK-Resmi-Tahan-Hasto-Kristiyanto_SALMAN-TOYIBI-01JPG-296006506.jpg" alt="Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenakan rompi oranye usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (20/2/2025). (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Isu mengenai Hasto bakal buka-bukaan mulai terbukti. Sehari setelah ditahan, pada Jumat malam (21/2), beredar video pernyataan Hasto di berbagai media sosial. Video berjudul "Pelemahan KPK oleh Jokowi" itu berisi penjelasan Hasto soal peran Jokowi dalam revisi UU KPK. Hasto mengatakan, pada 7 Mei 2024, dia bertemu dengan mantan penyidik KPK Novel Baswedan pada sebuah acara di kampus Universitas Indonesia (UI). "Saat itu saya ditanya oleh Mas Novel. Soal apakah benar PDIP menjadi pelopor revisi UU KPK," terang Hasto. Saat itu dia mengklarifikasi bahwa isu itu tidak benar. Dia menyakinkan Novel soal siapa pioner revisi UU KPK. "Inilah kalau ada hal-hal buruk oleh Presiden, selalu dilimpahkan ke PDIP," katanya. Sebaliknya, jika ada hal-hal positif selalu diambil oleh Jokowi, tanpa menyisakan benefit bagi kepentingan PDIP. Kepada Novel, Hasto menjabarkan bahwa PDIP tak pernah berupaya melemahkan KPK. Justru, PDIP menjadi partai yang getol menyuarakan perlawanan terhadap korupsi. Pada video berdurasi 5 menit 24 detik itu, Hasto juga menjabarkan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka. Pertemuan digelar sebelum Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution mencalonkan diri menjadi kepala daerah. Pada pertemuan itu, Hasto mempertanyakan keseriusan presiden mengusung putra sulung dan menantunya itu. Hasto memberikan pertimbangan kepada Jokowi agar membatalkan rencana tersebut. Sebab, jika keduanya menang, secara otomatis akan menjadi pejabat negara. "Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya," paparnya. Pada pertemuan selanjutnya, Hasto berjumpa dengan salah seorang menteri kepercayaan Jokowi kala itu. Dari sang menteri itu, Hasto mendengar sendiri bahwa Jokowi telah memberikan arahan untuk merevisi UU KPK. "Merevisi pasal-pasal penting," katanya. Antara lain, pasal mengenai pimpinan KPK tidak otomatis bertindak sebagai penyidik. Dan pasal-pasal lain yang membuat penyidik dari unsur independen tak bisa masuk ke KPK. Hasto juga menyebut, menteri itu mengatakan bahwa butuh dana sekitar USD 3 juta untuk menggolkan revisi UU KPK. Hasto menduga revisi itu berjalan mulus karena Presiden saat itu punya kepentingan melindungi Gibran dan Bobby. "Sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pilkada serentak, saat Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Maka, ketika terpilih menjadi Wali Kota, amanlah dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan,&rsquo;&rsquo; katanya. (elo/oni)

"Pelemahan KPK oleh Jokowi". Hasto juga menjabarkan pertemuannya dengan Jokowi di Istana Merdeka untuk pencalonan Gibran dan Bobby.

Beredar Video, Hasto Ungkap Sebut Jokowi Jadi Biang Upaya Pelemahan KPK demi Bobby dan Gibran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/28/JKT-KETUA-KPK-SEMENTARA-NAWAWI-POMOLANGO-FED-3JPG-474652344.jpg" alt="Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango." width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Sementara Nawawi Pomolango.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sementara, Nawawi Pomolango merespons pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD terkait operasi tangkap tangan (OTT) KPK terkadang tidak mengantongi bukti yang cukup. Nawawi menegaskan, kerja-kerja KPK berdasarkan aturan hukum yang berlaku.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jika ada penetapan-penetapan tersangka yang tak cukup bukti, data dari produk-produk putusan pengadilan termasuk pengujian pada praperadilan, cukup menunjukkan bahwa kerja-kerja penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan secara tepat dan berdasar aturan hukumnya," kata Nawawi dikonfirmasi, Minggu (10/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pimpinan KPK beratar belakang hakim ini memastikan, pihaknya bekerja secara profesional dalam mengusut setiap perkara korupsi.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"KPK akan tetap terus bekerja&nbsp; pada semua aspek ruang tugas yang diamanatkan Undang-Undang, Pencegahan, Pendidikan dan Penindakan, serta kepatuhan pada norma-norma aturan hukum acara dan SOP yang ada dengan tetap mengedepankan pada prinsip-prinsip penghargaan terhadap hak Asasi," tegas Nawawi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013455031/klarifikasi-mahfud-md-soal-ott-kpk-dilakukan-tanpa-cukup-bukti">Klarifikasi Mahfud MD soal OTT KPK Dilakukan Tanpa Cukup Bukti</a></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Namun, Mahfud sudah mengklarifikasi pernyataannya terkait OTT KPK yang disebut terkadang tidak mengantongi bukti cukup. Menurut Mahfud, kritikannya itu adalah soal penetapan tersangka KPK yang kerap kali tanpa bukti yang cukup.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/013283718/tak-punya-mobil-dan-tanah-segini-kekayaan-pj-bupati-sorong-yang-terjaring-ott-kpk">Tak Punya Mobil dan Tanah, Segini Kekayaan Pj Bupati Sorong yang Terjaring OTT KPK</a></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya ralat dan perbaiki, bukan OTT, tapi menetapkan orang sebagai tersangka buktinya belum cukup, sampai bertahun-tahun itu masih tersangka terus," kata Mahfud dalam keterangan resminya, Sabtu (9/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu lah sebabnya dulu di dalam revisi UU itu muncul agar diterbitkan SP3 bisa diterbitkan oleh KPK," sambungnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menjelaskan, sampai saat ini masih banyak yang ditetapkan sebagai tersangka tapi belum disidangkan karena buktinya belum cukup. Menurutnya, hal ini bisa merugikan orang.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Itu kan menyiksa orang itu tidak boleh. Kalau OTT mungkin kemarin saya keliru menyebut OTT dengan tersangka, TSK dan OTT. Kalau OTT selama ini, KPK sudah cukup bisa membuktikan. Makanya itu diperbaiki besok agar orang tidak tersandera seumur hidup jadi tersangka tapi tidak pernah dibawa ke pengadilan," ucap Mahfud.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mahfud menyadari, tindakan OTT yang dilakukan KPK sudah bagus. KPK pun selama ini bisa membuktikan hasil OTT nya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kalau OTT KPK oke, bagus, enggak ada satu pun orang di-OTT KPK selama ini lolos, kalau OTT pasti masuk, bisa membuktikan itu yang dilakukan," pungkas Mahfud.</div> </div>

Ketua KPK Sementara, Nawawi Pomolango merespons pernyataan Mahfud MD terkait soal Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang kurang bukti.

Komentari Pernyataan Mahfud MD Soal OTT Tak Cukup Bukti, Ketua KPK Nawawi Pastikan Lembaganya Bekerja Profesional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/Gereja-Yasonna.jpg" alt="istimewa" width="100%">
<figcaption>istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengklarifikasi terkait penurunan hukuman terpidana korupsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Yasonna menyebut, pengurangan hukuman hanya terjadi pada tindakan korupsi yang dilakukan oleh pihak swasta.  Sebagaimana termuat dalam KUHP baru, Pasal 603 mengatur terkait tindak pidana korupsi, dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan maksimal 20 tahun penjara. Penurunan hukuman ini hanya untuk pihak swasta, sementara untuk pejabat negara diklaim mengalami penambahan dalam KUHP baru.  “Di dalam UU Tipikor kalau orang lain atau swasta hukuman minimalnya 4 tahun dan pejabat negara 1 tahun, nah di KUHP orang swasta diturunkan jadi 2 tahun dan pejabat negara naik jadi 2 tahun, prinsip kesamaan di mata hukum,” kata Yasonna dalam acara Close The Door yang tayang di kanal Youtube Deddy Corbuzier, Selasa (13/12).  Terkait hukuman minimal, lanjut Yasonna, hal itu merupakan kewenangan hakim dalam setiap menangani perkara. Dia menegaskan, KUHP hanya mengatur batas minimal dan batas maksimal hukuman pidana.  "Banyak faktor, hakim yang menentukan itu nanti, baik dari bukti, niat, kelalaian, ada banyak faktor yang bisa terjadi di situ, jadi saya kira bukan meringankan, karena ancaman hukuman itu minimalnya, maksimalnya masih ada," ucap Yasonna.  Sementara itu, terkait tidak adanya hukuman yang mengatur tentang pencabutan hak politik seorang pejabat negara yang melakukan praktik korupsi, lanjut Yasonna, hal tersebut bisa dimasukkan ke dalam hukuman tambahan di pengadilan.  "Itu (hukuman) bisa ditambahkan hukum tambahan dalam pengadilan, misalnya ada koruptor yang berbuat korupsi itu bisa dicabut hak politiknya,” ujar Yasonna.  Oleh karena itu, Ketua DPP PDI Perjuangan ini menegaskan terkait pencabutan hak politik terhadap narapidana korupsi merupakan kewenangan hakim di pengadilan. Hal ini bisa ditambahkan ke dalam hukuman tambahan.  "Ada pejabat yang dicabut hak politiknya, kadang dibatasi 5 tahun sesudah menjalani hukuman, itu tergantung hakim melihat potensi destruktifnya," pungkas Yasonna.

Yasonna: Penurunan Hukuman Koruptor di KUHP Baru Hanya untuk Swasta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/09/IMG-20210930-WA0010.jpg" alt="Reporter: Ridwan Caption: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang, Kamis (30/9)." width="100%">
<figcaption>Reporter: Ridwan Caption: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang, Kamis (30/9).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasang bendera setengah tiang di halaman depan kantornya. Ternayta hal itu dilakukan bukan sebagai bentuk simpati kepada 58 pegawai lembaga antirasuah yang diberhentikan dengan hormat pada Kamis (30/9) hari ini, melainkan instruksi dari Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) dalam Peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2021.  "Setiap kantor instansi pusat dan daerah, kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta seluruh komponen masyarakat Indonesia pada tanggal 30 September 2021 agar mengibarkan bendera setengah tiang dan pada tanggal 1 Oktober 2021 pukul 06.00 waktu setempat, bendera berkibar satu tiang penuh," tulis Mendikbudristek Nadiem Anwar Makariem dalam surat bernomor 64262/MPK.F/TU.02.03/2021, Kamis (30/9).  Dalam suratnya, Kepala Daerah/Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkompimda), kantor/lembaga yang ada di daerah juga diminta mengikuti Upacara Peringatan Kesaktian Pancasila yang dilaksanakan di Monumen Pancasila Sakti Jakarta secara virtual dari kantor masing-masing.  "Pada tanggal 30 September 2021 masyarakat agar mendengarkan Pidato Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui berbagai kanal media massa (televisi, radio, dan media daring)," tulis Nadiem dalam surat instruksinya.  Aksi serupa juga dilakukan oleh para pegawai internal KPK yang mengunggah gambar bendera merah putih setengah tiang dengan latar Gedung Merah Putih KPK. Gambar itu diunggah melalui akun WhatsApp masing-masing pegawai.  Kabar ini disampaikan mantan juru bicara KPK Febri Diansyah. Dia yang masih kerap berkomunikasi dengan para pegawai di internal KPK menyampaikan, bahwa para pegawai lembaga antirasuah melakukan aksi dukungan terhadap 58 pegawai yang dipecat.  "Hari ini adalah H-1 pemecatan rekan-rekan 58. Sebagai bentuk duka dan penghormatan, pegawai KPK memenuhi syarat lakukan aksi simpatik kembali dengan memasang dua status WhatsApp foto," ucap Febri.  Akvis antikorupsi ini menyampaikan, para pegawai di KPK menyampaikan duka mendalam terhadap rekan-rekannya. Mereka pun mengunggah bendera setengah tiang sebagai bentuk penghormatan kepada 58 pegawai.  Adapun mereka yang diberhentikan dengan hormat yakni Novel Baswedan, Yudi Purnomo Harahap, Giri Suprapdiono, Ita Khoiriyah, Rieswin Rachwel, Tri Artining Putri, Ambarita Damanik, Ronald Paul Sinyal dan lain-lain.  "Pegawai KPK MS duka mendalam terhadap pemecatan ini dan pegawai KPK MS mengibarkan bendera setengah tiang menghormati rekan-rekan 58 sebagai simbol perjuangan antikorupsi," pungkas Febri.  &nbsp;

Tak Terkait Pemecatan 58 Pegawai, KPK Pasang Bendera Setengah Tiang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/twk_bukan_dasar_1.jpg" alt="SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Indriyanto Seno Adji. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>SIKAP PEGAWAI: Novel Baswedan (depan kanan) mewakili 75 pegawai KPK melaporkan dugaan pelanggaran etik anggota dewas Indriyanto Seno Adji. (MUHAMAD ALI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegawai kelompok 57 yang nonaktif mengklaim memiliki misi menjaga marwah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).  Penyidik senior KPK nonaktif Novel Baswedan menegaskan, misi utama dari 57 pegawai adalah menjaga KPK dari upaya pelemahan. Baik dari pihak eksternal maupun internal. Kali ini pelemahan KPK justru dari pimpinan KPK.  "Misi utama kawan-kawan yang 57 adalah menjaga KPK dari upaya pelemahan yang dilakukan oleh orang-orang, termasuk pimpinan KPK," kata Novel dalam keterangannya, Minggu (15/8).  KPK sebelumnya menyatakan terdapat 24 dari 75 pegawai yang gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) kembali dibina. Mereka mengikuti pendidikan pelatihan dan wawasan kebangsaan. Sementara 51 pegawai KPK lainnya justru dilabeli merah. Tetapi dari 24 pegawai yang diperkenankan mengikuti diklat wawasan kebangsaan, hanya 18 pegawai KPK yang mengikuti pembinaan. Adapun pembinaan itu bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).  Kini terdapat 57 pegawai KPK yang masih memperjuangkan hak-haknya. Hal itu imbas dari asesmen TWK yang merupakan syarat alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).  Situasi itu membuat Novel Baswedan miris. Dia merasa miris terhadap sikap pimpinan KPK era Firli Bahuri yang justru menghancurkan lembaga antirasuah dari dalam. Menurut Novel, ada dari berbagai kebijakan KPK yang kemudian membuat kontroversi, seperti Peraturan Pimpinan (Perpim) Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinasi di Lingkungan KPK. Perpim itu mengatur perjalanan dinas bisa dibiayai oleh penyelenggara, hal ini dikhawatirkan melegalkan praktik suap maupun gratifikasi di KPK.  "Miris memang, justru Pimpinan sendiri yabg mau hancurkan KPK, dengan sejumlah perbuatan nekat dan persekongkolan penyingkiran 75 pegawai," sesal Novel.

Novel Baswedan: Misi 57 Pegawai Jaga KPK dari Pelemahan Firli Cs

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/OTT-Kasus-Bansos-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har" width="100%">
<figcaption>Penyidik KPK menunjukan barang bukti uang tunai saat konferensi pers terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) tindak pidana korupsi pada program bantuan sosial di Kementerian Sosial untuk penanganan COVID-19 di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/12/2020) dini har</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memutuskan sanksi kepada penyidik nonaktif Mochamad Praswad Nugraha karena telah melanggar kode etik. Praswad merupakan penyidik yang menangani kasus suap bantuan sosial (bansos) Covid-19.  Sanksi yang ia dapatkan lantaran melakukan perundungan dan pelecehan terhadap saksi bansos yakni mantan Senior Assistant Vice President (SAVP) Bank Muamalat Indonesia, Agustri Yogasmara.  Menurut Praswad, aduan yang dilayangkan oleh Agustri Yogasmara adalah bentuk serangan balik terhadap upaya pemberantasan korupsi. Sehingga itu bukanlah hal baru terhadap lembaga antirasuah ini.  "Sehingga laporan terhadap kami bukanlah hal baru dan merupakan risiko dari upaya kami membongkar kasus korupsi paket sembako Bansos dengan anggaran Rp 6,4 triliun, yang dilakukan secara keji di tengah bencana Covid19," ujar Praswad dalam keterangannya, Senin (12/7).  Praswad mengatakan, dalam pembacaan putusan terdapat potongan kata-katanya yang dilepaskan dari konteks kejadian secara keseluruhan. Beberapa potongan yang dilepaskan dari konteks antara lain, yang pertama adalah suasana dan intonasi saat komunikasi tersebut dilakukan.  Kemudian kedua, latar belakang dialog yang terjadi 3-4 jam sebelumnya, dan ketiga, upaya peringatan agar saksi tidak melanggar pasal pemidanaan karena memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan barang bukti lainnya.  "Peringatan tersebut muncul sebagai upaya kami untuk menghentikan adanya ancaman yang dilakukan oleh Agustri Yogasmara terhadap saksi lainnya, serta teknik-teknik interogasi dalam penyidikan," katanya.  Praswada menuturkan hukuman yang diberikan Dewas KPK bukanlah sesuatu yang luar biasa dibandingkan dengan penderitaan dari para korban bansos, korban PHK, rekan-rekan disabilitas.  "Para korban tersebut merupakan rakyat yang dirampas hak-haknya dengan cara melawan hukum dan tidak manusiawi akibat korupsi Bansos Covid-19," tegasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/08/07/2021/bem-unnes-sebut-puan-the-queen-of-ghosting-ini-kata-demokrat/">Baca Juga: BEM Unnes Sebut Puan ‘The Queen of Ghosting’, Ini Kata Demokrat</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/05/07/2021/ini-sanksi-pidana-bagi-pelanggar-ppkm-darurat/">Baca Juga: Ini Sanksi Pidana Bagi Pelanggar PPKM Darurat</a> Praswad berharap agar tidak ada lagi rekan-rekan lainnya di KPK, baik pegawai maupun para penyidik yang menjadi korban atas upaya dan perjuangannya membongkar perkara mega korupsi yang ada di Indonesia.  "Kami mohon Dewas KPK secara konsisten dapat menjadi lentera keadilan terhadap berbagai dugaan pelanggaran etik serta tindakan koruptif yang benar-benar merusak KPK dan merusak Indonesia," ungkapnya.  Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK memutuskan sanksi kepada dua penyidik perkara bansos Covid-19. Mereka adalah Mochamad Praswad Nugraha dan Muhammad Nor Prayoga.  Terhadap penyidik Mochamad Praswad Nugraha, Dewas KPK menetapkan pelanggaran sedang dengan pemotongan gaji 10 persen selama enam bulan. Kemudian terhadap penyidik Muhammad Nor Prayoga, sanksi pelanggaran ringan berupa teguran yang berlaku selama tiga bulan.

Dewas KPK Sanksi Penyidik Kasus Bansos, Praswad: Risiko Ungkap Korupsi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-2.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Antikorupsi nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Hotman Tambunan, meminta Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Harefa untuk memberikan data dan informasi hasil ssesmen tes wawasan kebangsaan (TWK).  Hotman melakukan permintaan ini kepada Sekjen KPK, karena permintaan datanya kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Data KPK, tidak dipenuhi.  “Sampai hari ini telah melebihi waktu 7 hari kerja sejak pemberitahuan PPID pd tanggal 11 Juni 2021, kami belum mendapatkan data dan informasi tersebut atau setidaknya belum mendapatkan informasi bahwa data dan informasi tersebut sedang dikirimkan,” kata Hotman kepada wartawan, Jumat (25/6).  Padahal, kata dia, sesuai aturan perundangan yang berlaku, permintaan atas hasil asesmen TWK diberikan pada 23 Juni 2021.  “Maka, mengacu kepada pasal 35 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, kami meminta Sekjen, untuk bertanggung jawab dan menyerahkan hasil asesmen TWK kepada pegawai,” katanya.  Menurut Hotman, penting bagi pegawai untuk mengetahui hasil tesnya masing-masing. Karena dengan mengetahui hasil tesnya, maka pegawai bisa menjadikan hasil tersebut sebagai bahan untuk menindaklanjuti keputusan dan tindakan yang telah diambil oleh pimpinan KPK.  Sekretaris Jenderal, kata Hotman, adalah penanggung jawab tertinggi tentang manajemen kepegawaian di KPK atas amanat Presiden. Sehingga sudah sepatutnya mengelola kepegawaian sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku. Sebab, pada akhirnya nanti masalah kepegawaian karena TWK ini akan bermuara di Presiden.  “Jangan sampai nanti ada aduan di meja Presiden di mana Sekjen sebagai pejabat P2K malah melakukan perbuatan melawan hukum, hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan adalah mutlak milik pegawai yang bersangkutan. Dan sudah kebiasaan di KPK bahwa laporan hasil asesmen selalu diberikan kepada pegawai bahkan diberikan feedback pada pegawai berdasarkan hasil asesmen tersebut. Kenapa hasil asesmen TWK ini malah disembunyikan?," tegasnya.  Data hasil asesmen bukanlah data rahasia bagi peserta karena data tersebut bukanlah hasil intelijen sebagaimana disebutkan oleh Kepala BKN. Data asesmen bukan juga data yang dikecualikan bagi peserta sebagaimana UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> Hotman mempertanyakan sikap Sekjen KPK yang sepertinya saat ini sudah tidak lagi menaati peraturan perundang-undangan. Salah satu aturan yang harus diikuti adalah adalah Transparansi sebagaimana pasal 5 UU Nomor 19 Tahun 2019.  “Bekerjalah dan bertugaslah dengan tetap menjaga integritas dan mengikuti hati nurani untuk memberantas korupsi, bukan malah mengikuti keinginan pribadi pimpinan yang diduga sewenang-wenang,” pungkasnya.(Gunawan Wibisono)

Hasil TWK Tak Kunjung Diberikan, Hotman Pertanyakan Sikap Sekjen KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/JKT-1-AKSI-TOLAK-PELEMAHAN-KPK-FED-4-1228.jpg" alt="Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P" width="100%">
<figcaption>Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. FOTO : FEDRIK TARIGAN/ JAWA P</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah awak media yang biasa melakukan peliputan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan nonton bareng film KPK End Game, yang diproduksi oleh Watchdoc. Film tersebut merupakan dokumenter dari para pegawai KPK.  Salah satu pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat tes wawasan kebangsaan (TWK), Harun Al Rasyid menyampaikan, dirinya juga merupakan salah satu dari pegawai lembaga antirasuah yang turut berkontribusi dalam pembuatan film KPK End Game. Dia mengungkapkan, sejak awal KPK berdiri pada 2002 lalu memang sudah ada upaya pelemahan.  "Malam ini saya bersama-sama kawan-kawan tadi menyaksikan pemutaran film end game, saya di film ini sebagai aktor dan memberikan testimoni terhadap apa yang kita alami, mulai dari sejak KPK itu awal-awal berdiri kemudian di masa-masa pertengahan kemudian di masa-masa sekarang ini," kata Harun di Gedung ACLC KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (7/6).  Harun mengungkapkan, sejak berdirinya KPK pada 2002 sudah ada upaya pelemahan. Tetapi hal tersebut belum sangat massif.  "Seperti yang tadi sudah teman-twman saksikan, itu memang bahwa gangguan dan upaya-upaya untuk pelemahan terhadap KPK bukan hanya terjadi sekarang ini, itu setidaknya dari awal KPK berdiri sudah ada ganguan-gangguan dan upaya untuk melemahkan tapi sifatnya masih kecil," ujar Harun.  Harus tak memungkiri, sejumlah pegawai KPK sempat mengalami ancaman saat menangani perkara korupsi. Hal ini merupakan salah satu bentuk ancaman untuk melemahkan KPK.  "Lalu semakin ke belakang semakin menggumpal, dan upaya-upaya itu semakin ketara ya dan saya juga sudah menyadari bahwa ancaman fisik, ancaman mental, bahkan upaya untuk menyingkirkan kita itu pasti akan datang pada waktunya dan proses kemarin TWK itu adalah sebuah upaya untuk menyingkirkan kita dari KPK ini," ungkap Harun.  Oleh karena itu, Harun meyakini 75 pegawai yang dinyataka gagal TWK dan tidak dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan bentuk nyata terhadap pelemahan KPK. Dia menegaskan, 75 pegawai KPK yang akan disingkirkan itu merupakan pegawai yang tidak lagi diragukan integritasnya.  "Dimana kami 75 orang ini adalah orang-orang yang secara kompetensi, secara integritas itu tidak bisa dipertaruhkan lagi. Artinya kami pelajaran terkait integritas itu sudah kenyang," pungkas Harun.

Pegawai Ungkap Pelemahan KPK Sudah Dilakukan Sejak Awal Berdiri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/05/haedar-nasir-negara-tidak-boleh-menyerah-pada-primordialisme_m_-640x414.jpg" alt="Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir" width="100%">
<figcaption>Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) bagi pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terus berlanjut menjelang pelantikan alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengharapkan, kinerja KPK bisa diperkuat bukan dilemahkan dengan hasil TWK yang akan menyingkirkan puluhan pegawai KPK. "Perlu penguatan KPK oleh seluruh komponen pemerintahan dan komponen bangsa. Jajaran legislatif, eksekutif, yudikatif serta semua institusi negara itu harus membackup KPK dan jangan ada kepentingan untuk melemahkannya, begitu juga bagi komponen bangsa," kata Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam keterangannya, Selasa (1/6). Haedar memandang, penguatan kinerja KPK harus diperkuat. Hal ini harus dilakukan Pimpinan KPK dan pegawai dengan melakukan segala sesuatunya secara transparan, objektif dan terstandar. "Para pemimpin KPK harus membawa lembaga ini betul-betul menjadi lembaga pemberantasan korupsi yang otoritatif, berwibawa, punya integritas dan tentu bisa menyelesaikan persoalan-persoalan korupsi," ucap Haedar. Haedar mengajak masyarakat untuk harus bersikap objektif, terbuka dan tidak ada politisasi baik menyangkut KPK maupun persoalan bangsa lainnya. "Karena politisasi akan membuat kita satu sama lain apriori dalam menyelesaikan persoalan," ujar Haedar. Pimpinan Muhammadiyah ini juga meminta agar materi-materi dalam TWK tidak lagi dimunculkan, baik untuk KPK ataupun lembaga dan kementerian lain. Hal ini dilakukan agar tidak lagi menjadi sumber masalah yang berlarut. "Sehingga tidak menjadi sumber permasalahan lagi, tapi seraya dengan itu kami juga berharap bahwa ada objektivasi dari nilai-nilai Pancasila, nilai agama dan nilai luhur bangsa di dalam gerakan antikorupsi. Sehingga gerakan antikorupsi itu juga punya kekuatan yang bersifat jangka panjang tidak hanya dalam usaha dalam penindakan tapi juga pencegahan," pungkas Haedar. Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/28/05/2021/soal-51-pegawai-kpk-buya-syafii-minta-jokowi-tegas-supaya-didengar/">Soal 51 Pegawai KPK, Buya Syafi’i Minta Jokowi Tegas Supaya Didengar</a> Sebagaimana diketahui, polemik TWK ini akan memberhentikan 51 dari 75 pegawai KPK yang tidak lulus asesmen TWK. Kebijakan tersebut diambil bedasarkan penilaian asesor dan disepakati bersama oleh Pimpinan KPK, BKN, Kemenpan RB dan Kemenkumham. Sementara, 24 pegawai lainnya dinilai masih dimungkinkan untuk dilakukan pembinaan sebelum diangkat menjadi ASN. Mereka akan diminta kesediaannya untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan bela negara.

Muhammadiyah: Jangan Ada Kepentingan Melemahkan KPK!

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Pangeran-Khaerul-PAN-Komisi-III.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh meminta agar polemik soal status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipecat agar segera diselesaikan dengan bijak. Karena lembaga antirasuah itu harus bisa berkonsentrasi bekerja melaksanakan tugas pemberantasan korupsi.  “Kami berharap agar polemik ini segera selesai dan berharap agar lembaga antirasuah ini segera dapat melaksanakan pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air,” kata Saleh di Gedung DPR Senaya, (26/5).  Saleh mengatakan, pihaknya mengikuti terus perkembangan polemik tes wawasan kebangsaan (TWK). Belakangan, dari 51 dari 75 pegawai yang tak lolos TWK akan dipecat, sedangkan 24 orang lainnya dipertahankan. Namun, sebanyak 24 orang tersebut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) mengenai wawasan kebangsaan serta bela negara. Usai diberikan pelatihan, para pegawai itu akan dites ulang.  Sementara itu, sebanyak 51 orang pegawai KPK dinyatakan berada pada garis merah dan tidak memungkinkan dibina lagi. Meskipun demikian, mereka masih dapat bekerja hingga November 2021 dan dengan pengawasan yang ketat dari atasannya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a> Saleh mengatakan, pihaknya ingin ada kebijakan arif dan transparan, sehingga tidak menimbulkan berbagai prasangka yang selama ini telah bergulir di masyarakat.  “Yang penting kami berharap ini segera selesai,” kata Saleh.

Segera Akhiri Polemik, Komisi III DPR Desak KPK Segera Fokus Bekerja

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelemahan kpk

Berita Terkini