<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/enam-santriwati-kena-pelecehan-seksual-tiga-anak-masih-di-bawah-umur_m_184450.jpeg" alt="ilustrasi" width="100%">
<figcaption>ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Kasus pelecehan seksual terhadap santriwati semakin merajalela di Lampung. Kali ini, enam santriwati menjadi korban pelecehan tersebut. Kasus dugaan pelecehan seksual ini terungkap dari laporan enam santriwati ke Polres Lampung Timur (Lamtim). Mereka melaporkan pengasuh salah satu pondok pesantren (Ponpes) di wilayah Lamtim dengan tuduhan pelecehan seksual. Dari informasi yang dihimpun Radar Lampung, tiga dari enam santriwati masih tergolong anak di bawah umur. Mereka adalah UF (17), TR (16), IS (19), DW (19), NR (20), dan FR (18). Mereka melaporkan pengasuh ponpes NM (52) ke Polres Lamtim terkait dugaan pencabulan atau pelecehan seksual. Saat laporan, keenam santriwati itu dimintai keterangan di ruang unit PPA Polres Lamtim. Hasil penelusuran Radar Lampung, keenam korban diduga mengalami pelecehan seksual sekitar 2 tahun lalu. Kala itu, terlapor merayu korban dengan meminta memegang alat kelaminnya. Kasus ini juga mendapat perhatian khusus dari Polda Lampung yang langsung turun tangan mem-back up penyelidikan kasus tersebut. Dirkrimum Polda Lampung, AKBP Bobi Marpaung membenarkan laporan dugaan pencabulan tersebut. Menurutnya, proses penyelidikan diserahkan kepada Polres Lamtim. "Iya, saya sudah dapat laporan terkait kasus itu. Kan laporannya di Lamtim, saya belum tahu seperti apa kronologisnya. Yang saya tahu ada laporan terkait itu," kata Bobi saat dikonfirmasi Radar Lampung (Jawa Pos Grup), Sabtu (27/1). Meski proses penyelidikan dilakukan oleh Polres Lamtim, Bobi mengaku sudah memerintahkan Tim Jatanras Polda Lampung untuk turun ke Lamtim. "Tim Jatanras sudah saya perintahkan ke Lamtim untuk mengeceknya. Untuk data lengkapnya saya belum tahu, baik nama terlapor maupun pelapornya," katanya. Diberitakan sebelumnya, empat perwakilan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dipimpin Ketua Umum Arist Merdeka Sirait mendatangi Polsek Natar, Sabtu (13/1) lalu. Kehadiran mereka untuk menindaklanjuti dugaan pencabulan yang menimpa 14 santri salah satu pondok pesantren di wilayah Kecamatan Natar. Kedatangan KPAI ini guna menindaklanjuti laporan dari para korban pencabulan. Mereka meminta KPAI agar turut memantau proses penegakan hukum di Polsek Natar. Kasus pencabulan tersebut diduga dilakukan oleh tiga pelaku. Yaitu Syaiful warga Jagabaya, Bandarlampung serta Sofwan dan Ubaidillah. Keduanya merupakan warga Tamansari, Natar. Ketiganya bekerja di Ponpes sebagai juru masak dan tenaga pendidik. "Kedatangan kami kesini (Polsek Natar) untuk melihat sampai mana proses penyelidikan yang dilakukan oleh Polsek Natar terhadap tersangka pencabulan. Ternyata, ketiganya sudah berada di tahanan Polsek Natar,&rdquo; ungkap Arist Merdeka Sirait, Sabtu (13/1). Menurut dia, KPAI sebelumnya mendapat laporan dari keluarga korban berinisial IF, JH, dan MP. Mereka melaporkan telah terjadi tindak pidana pencabulan di salah satu Ponpes di wilayah Natar. Dalam laporan yang diterima KPAI, kasus tersebut hingga saat ini belum ada perkembangan. &rdquo;Makanya kami kesini untuk croscheck, apakah benar laporan korban ke Polsek Natar tidak ditindaklanjuti. Kami langsung dijelaskan oleh Kapolsek Natar kalau prosesnya sudah ditindaklanjuti dengan menetapkan tiga orang tersangka. Kami langsung mengecek sel tahanan,&rdquo; terangnya. Menurut Arist, pihaknya juga langsung mendalami kasus tersebut. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, korban pencabulan yang dilakukan oleh ketiga pelaku mencapai 14 orang. Seluruhnya merupakan santri laki-laki di Ponpes. &rdquo;Usia korban sekitar 14-16 tahun, semuanya laki-laki. Empat orang yang melaporkan ke kami semuanya sudah keluar dari ponpes itu. Tapi, dari 14 korban, masih ada beberapa yang berada di Ponpes,&rdquo; ucapnya. Dia menjelaskan, dalam melakukan aksi pencabulan terhadap korban, ketiga pelaku menerapkan modus bujuk rayu, tanpa ada paksaan sehingga terjadi pencabulan. &rdquo;Setelah melakukan pencabulan, para pelaku meminta kepada korban untuk tidak memberitahukan kepada orang lain. Karena korban segan dengan pelaku makanya korban tidak cerita,&rdquo; ucapnya. Arist secara khusus meminta aparat untuk menjatuhkan hukum seberat-beratnya kepada para pelaku. &rdquo;Kami minta kepada aparat penegak hukum untuk menghukum ketiga pelaku dengan seberat-beratnya. Karena ini menyangkut masa depan anak,&rdquo; katanya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dijelaskan, ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun atau ditambah seumur hidup. Hukuman yang berat tersebut, dikarenakan para korban merasa depresi dan terganggu psikologisnya. Untuk itu, lanjut Arist, pihaknya akan mencoba mengembalikan psikologis para korban dengan melakukan konseling agar semangat para korban bangkit kembali. Terpisah, Kapolsek Natar, Kompol Eko Nugroho mengaku sedang menyelidiki dan mengumpulkan barang bukti kasus tersebut. &rdquo;Yang pasti ketiga pelaku sudah kami tahan dari bulan Desember 2017. Tinggal pengumpulan bukti-bukti lain dan berkas agar segera dilimpahkan ke kejaksaan,&rdquo; tandasnya.

Enam Santriwati Kena Pelecehan Seksual, Tiga Anak Masih di Bawah Umur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/mengaku-punya-ajian-semar-mesem-guru-honorer-lecehkan-25-bocah_m_179358.jpeg" alt="Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif memeriksa WS tersangka pelecehan seksual terhadap 25 bocah" width="100%">
<figcaption>Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif memeriksa WS tersangka pelecehan seksual terhadap 25 bocah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 25 orang anak berusia 10 sampai 15 tahun harus menjadi korban tindakan pelecehan seksual dari seorang guru honorer Sekolah Dasar di kawasan Rajeg, kabupaten Tangerang. Pelaku berinisial WS alias Babeh ditangkap di kediamannya di Kampung Sakem, Desa Tamiang, Kecamatan Gunung Kaler, Kabupaten Tangerang, (20/12) lalu. Kapolresta Tangerang Kombes Sabilul Alif mengatakan WS menyiapakan gubuk khusus untuk dijadikan tempat asusila itu. Tindakan pelecehan seksual terhadap puluhan bocah tidak berdosa tersebut sudah dilakukan sejak Apri 2017. Berdasarkan keterangan tersangka, kata dia, tindakan itu dilakukan karena predator anak itu sudah ditinggal isterinya selama tiga bulan. "Hal tersebut dikarenakan isterinya sedang bekerja menjadi TKW di Malaysia," ujar Kombes Sabilul Alif melalui keterangan tertulis kepada wartawan, Kamis (4/1). Sabilul mengatakan, anak-anak tersebut sering mendatangi tersangak di gubug yang telah didirikannya. Anak-anak tersebut menduga jika Babeh dapat mengobati penyakit secara tradisional dengan kekuatan mistis. "Anak-anak itu mengira jika tersangka memiliki ajian semar mesem. Mereka pun meminta ajian semar mesem kepada WS. WS meminta mahar uang," ucapnya. Namun, anak-anak tersebut mengaku tidak memiliki uang. Sabilul mengatakan, melihat ada kesempatan itulah WS pun meminta supaya mereka mau untuk dilecehkan. Setelah terjadi kesepakatan itu, Sabilul mengatakan, WS memerintahkan supaya anak-anak mau menelan gotri atau logam bulat kecil. Logam itu diklaim Babeh sebagai bagian dari ritual pemberian ajian. "Jika ada anak-anak yang menolak disodomi, tersangka menakut-nakuti korban akan menerima kesialan selama 60 hari. Akhirnya anak-anak pun bersedia disodomi," tuturnya. WS dijerat dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dalam paling lama 15 tahun.

Mengaku Punya Ajian Semar Mesem, Guru Honorer Lecehkan 25 Bocah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2018/12/ini-alasan-anak-jalanan-jadi-korban-pelecehan-seksual-wna-jepang_m_179095.jpeg" alt="Jajaran Polres Jakarta Selatan dan KPAI" width="100%">
<figcaption>Jajaran Polres Jakarta Selatan dan KPAI</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Komisioner Bidang Trafficking dan Eksploitasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Susianah Affandy menilai kasus eksploitasi dan pelecehan seksual anak yang tengah ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan sebagai modus baru pelaku. Pasalnya, menurut dia, biasanya yang menjadi penghubung maupun perantara adalah orang dewasa. Namun dalam kasus ini, salah satu pelaku sekaligus perantara berinisial D (17), masih masuk dalam kategori dibawah umur. "Kenapa kita bilang ini modus baru? Karena biasanya yang menjadi penghubung itu orang dewasa, nah ini anak-anak, Kan baru," kata Jaya Susiana di Polres Metro Jakarta Selatan, Rabu (3/1). Polres Metro Jakarta Selatan telah menetapkan empat tersangka yaitu dua perantara dan satu WNA asal Jepang serta satu DPO berinisial Bule. Susiana menerangkan, salah satu pemacu terjadinya kasus ini dikarenakan kurangnya pengawasan oleh pihak orang tua dan ekonomi. Dia pun mengungkapkan alasan para korban mau melakukan perbuatan asusila itu. "Kenapa menyasar anak jalanan? Karena mereka lepas dari perhatian orang tua. Dan anak-anak ini pas kami assignment dia cerita dia engga bersalah, dia cuma butuh uang buat nonton bioskop di Blok M Square, main warnet dan beli baju baru," ungkapnya. Dari hasil pendekatan kepada para korban, dia mengetahui bahwa anak tersebut sudah berkali-kali melakukan perbuatan seperti ini, telebih lagi korban dibawah umur itu tidak mendapatkan pendidikan sejak menginjak bangku sekolah dasar. Namun, layaknya seperti anak kecil yang polos, mereka pun sangat terbuka saat ditanyain oleh KPAI. "Korban itu bukan hanya sekali melakukan itu, sudah sampai lima kali diwaktu yang berbeda. Ini hampir mereka engga bisa baca tulis karena kelas dua SD sudah Drop Out (DO)," tandasnya. Sementara Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Susanto menerangkan, kasus tranfficking dan ekploitasi yang diterima KPAI pada tahun 2017 mencapai 293 kasus. Dengan aduan terbanyak korban prostitusi anak-anak sebanyak 92 kasus. Sedangkan 83 kasus lainnya sebagai korban eksploitasi pekerja anak. "Sepanjang ditangani KPAI ada sejumlah kasus pelakunya WNA, pertama kasus yang sudah teridentifikasi memiliki jaringan international," ungkap Susanto. Dia menjelaskan, modus baru oleh WNA ini tidak hanya terjadi di perkotaan melainkan sampai ke pedesaan. Sehingga pihak KPAI mengimbau kepada seluruh stake holder agar membantu mengurangi eksploitasi anak dengan bekerja sama memberikan informasi. "Modusnya berwisata, tak hanya diperkotaan tapi juga di pedesaan seperti di Puncak Bogor. Nah ini adalah trend baru. KPAI menghimbau ekploitasi anak-anak, melaui wisata coutage maupun hotel, agar mereka hati-hati dalam memberikan promo," pungkasnya.

Ini Alasan Anak Jalanan Jadi Korban Pelecehan Seksual WNA Jepang