<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/WhatsApp-Image-2021-04-08-at-16.41.50.jpeg" alt="Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron dalam LSPR Lecturer Convention 2021, Kamis (8/4). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron dalam LSPR Lecturer Convention 2021, Kamis (8/4). (BPJS Kesehatan for JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perjalanan implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) memiliki dinamika tersendiri.  Menurut Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron, BPJS Kesehatan bisa dikatakan sebagai organisasi pembelajar (Learning Organization). Maknanya, BPJS Kesehatan harus waspada, luwes, adaptif, dan mampu membaca tren masa depan.  Ke depan, kata Ali Ghufron, tantangan yang dihadapi oleh BPJS Kesehatan dan Program JKN-KIS adalah cakupan kepesertaan yang mencapai 222.847.524 jiwa atau 82 persen dari jumlah penduduk. Kini BPJS Kesehatan memiliki modal kekuatan berupa jumlah pegawai 6.968 orang. Artinya, 1 pegawai melayani 31.982 peserta program JKN-KIS.  “Dengan jumlah peserta sebesar itu dengan segmen peserta yang bervariasi, customer needs tentunya terus meningkat. Konsumen membutuhkan upaya-upaya inovatif untuk mencapainya. Di BPJS Kesehatan sendiri, pengelolaan inovasi berbasis pada akselerasi budaya inovasi,” kata Ghufron dalam kegiatan LSPR Lecturer Convention 2021, Kamis (8/4).  Ghufron menambahkan, pandemi Covid-19 memaksa hampir semua masyarakat lebih banyak beraktivitas dari rumah dan memanfaatkan aplikasi maupun tools berbasis website untuk tetap terhubung satu sama lain dan dunia yang lebih luas. Proses pembelajaran internal BPJS Kesehatan juga pada akhirnya mengadaptasi hal tersebut.  Akselerasi budaya inovasi BPJS Kesehatan dimulai dari penggambaran pengetahuan atau Wall of Knowledge. Yaitu, melakukan aktivitas belajar bersama dan menghasilkan one point lesson. Dilanjutkan dengan penggambaran ide atau Wall of Ideas, yaitu membentuk aktivitas ideation, melahirkan ide untuk meningkatkan kinerja unit kerja melalui proses design thinking, lean six sigma, dan sebagainya.  Ketiga adalah penggambaran inovasi atau Wall of Innovation, aktivitasnya berupa testing, merancang prototype dan menerapkannya di lapangan. Testing merupakan tahap penerapan ide. Terakhir adalah diadakan Festival Inovasi, aktivitasnya berupa mempresentasikan hasil-hasil inovasi dalam kegiatan festival tingkat wilayah ataupun nasional.  “Akselarasi budaya inovasi yang dibangun BPJS Kesehatan, membuahkan inovasi-inovasi pelayanan publik khususnya memudahkan peserta mengakses layanan seiring perubahan zaman. Inovasi yang diluncurkan BPJS Kesehatan juga mendapat apresiasi dari masyarakat, bahkan berperan besar dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia,” kata Ghufron.  Contoh inovasi BPJS Kesehatan dalam hal pelayanan administrasi, yakni kepesertaan tanpa tatap muka. Cukup melalui BPJS Kesehatan Care Center 1 500 400, Mobile JKN, Chat Assistant JKN (CHIKA), Voice Interactive JKN (VIKA) dan Pelayanan Administrasi melalui Whatsapp (PANDAWA).  Selain itu, BPJS Kesehatan memanfaatkan tele-consultation dalam melakukan kontak dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) melalui aplikasi Mobile JKN dan Mobile JKN Faskes. Pemanfaatan tele-consultation ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meminimalisir kontak langsung seiring dengan kondisi pandemi Covid-19, layanan ini tanpa dipungut biaya tambahan.  BPJS Kesehatan juga mengembangkan screening Covid-19 harian peserta JKN-KIS melalui aplikasi Mobile JKN. Data screening ini digunakan sebagai sumber data peserta JKN-KIS yang memiliki kondisi komorbid dan disampaikan ke pemerintah.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/07/04/2021/bpjs-kesehatan-dan-asosiasi-rumah-sakit-bahas-layanan-jkn-kis/">BPJS Kesehatan dan Asosiasi Rumah Sakit Bahas Layanan JKN-KIS</a>  BPJS Kesehatan juga menyusun strategi pemanfaatan data dan informasi Program JKN-KIS dalam hal mendukung pemerintah dalam penanganan Covid-19. BPJS Kesehatan memberikan dukungan sumber data dalam penyusunan target masyarakat yang akan menerima vaksin Covid-19; memberikan informasi pencatatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang meliputi registrasi, screening hingga dokumentasi pelaporan melalui aplikasi P-Care Vaksinasi. Serta menyampaikan dashboard kepada seluruh Pemerintah Daerah dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terkait program JKN dan pembayaran klaim Covid-19.  “Diharapkan budaya inovasi yang terus ada di BPJS Kesehatan, akan terus berkembang dan semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” kata Ghufron.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://youtu.be/gMf33ffPBUw

Bangun Budaya Inovasi, BPJS Kesehatan Bertahan di Era Pandemi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/pelantikan-dirut-bpjs-kesehatan.jpg" alt="AMBIL SUMPAH: Presiden Joko Widodo melantik dewan pengawas beserta direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Istana Negara, Senin (22/2). (LUKAS/SETPRES)" width="100%">
<figcaption>AMBIL SUMPAH: Presiden Joko Widodo melantik dewan pengawas beserta direksi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di Istana Negara, Senin (22/2). (LUKAS/SETPRES)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Struktur baru dewan pengawas beserta direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan resmi bertugas kemarin (22/2). Presiden Joko Widodo melantik mereka untuk masa jabatan hingga 2026.  Achmad Yurianto, mantan juru bicara pemerintah terkait Covid-19, ditunjuk sebagai ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. Mantan Direktur Jenderal Sumber Daya Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Pendidikan Tinggi <a href="https://www.jawapos.com/tag/ali-ghufron-mukti/">Ali Ghufron Mukti</a> menjadi direktur utama BPJS Kesehatan. Ali merupakan salah satu penggagas BPJS Kesehatan.  Dewan Pengawas BPJS Ketenagakerjaan diketuai Muhammad Zuhri. Direktur utama BPJS Ketenagakerjaan dijabat Anggoro Eko Cahyo.  Setelah pelantikan, Zuhri menyatakan siap memberikan yang terbaik untuk mengelola BPJS Ketenagakerjaan dan meningkatkan kesejahteraan para pekerja. Sementara itu, Anggoro menegaskan bahwa pihaknya segera melakukan digitalisasi terhadap pelayanan jaminan sosial untuk menjawab sejumlah tantangan ke depan.  ”Kami punya tiga tantangan utama. Pertama, peningkatan cakupan peserta. Kedua, peningkatan layanan dan manfaat bagi pekerja. Ketiga, optimalisasi dari investasi dana,” tuturnya.  Di sektor jaminan kesehatan nasional, Yuri mengatakan bahwa tantangan tidak hanya berkutat pada permasalahan pandemi, tapi juga persoalan kesehatan mendasar lainnya.  Ali Ghufron menambahkan, pihaknya ingin berfokus pada peningkatan kualitas layanan. Misalnya, dengan penerapan inovasi teknologi yang lebih memudahkan dan mempercepat layanan. ”Keseluruhan dari customer journey akan kami tingkatkan dengan inovasi teknologi sehingga antrean tidak lagi sekitar enam jam,” tuturnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/kesehatan/28/12/2020/sulistyowati-layanan-kontrol-jantung-selalu-nyaman-dengan-jkn-kis/">Sulistyowati: Layanan Kontrol Jantung Selalu Nyaman dengan JKN-KIS</a>  Disinggung soal desakan meninjau ulang iuran peserta <a href="https://www.jawapos.com/tag/bpjs-kesehatan/">BPJS Kesehatan</a> karena telah surplus, mantan wakil menteri kesehatan itu menegaskan, pihaknya perlu mengetahui terlebih dahulu penyebabnya. ”Jangan-jangan sebabnya orang gak datang, takut Covid-19. Lalu, nanti setelah normal itu (defisit, Red) lagi,” katanya setelah rakor di Kemenko PMK.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=84glOvUudvY

Jabat Dirut BPJS Kesehatan, Mantan Wamenkes Siap Perbaiki Pelayanan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/01/BPJS-KESEHATAN-LABUHAN-BAJO.jpg" alt="Pelayanan kesehatan di salah satu fasilitas kesehatan (faskes) di Labuan Bajo, NTT. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pelayanan kesehatan di salah satu fasilitas kesehatan (faskes) di Labuan Bajo, NTT. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Peningkatan kualitas mutu pelayanan kesehatan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah. Pihak swasta pun, kini melakukan kerjasama dengan Badan Penanggulangan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan guna menjaga kualitas hidup masyarakat Indonesia.  Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris berkesempatan melakukan peninjuauan di salah satu fasilitas kesehatan (faskes) di Labuan Bajo, yakni RS Siloam. Hal itu dilakukan untuk melihat langsung pelayanan pihak faskes kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).   “Kami sangat apresiasi bahwa mitra kerja kami bukan hanya rumah sakit pemerintah, rumah sakit milik swasta pun berkomitmen meningkatkan mutu pelayanan bagi peserta JKN-KIS. Kami juga cek bahwa komitmen tersebut tidak hanya dilakukan oleh faskes yang ada di wilayah pulau Jawa namun juga dilakukan di luar pulau Jawa bahkan sampai di Nusa Tenggara Timur,” keta dia dalam keterangan tertulis, Senin (27/1).  Selain itu, kedatangan Fachmi tentunya juga untuk memastikan komitmen peningkatan mutu dan kualitas layanan dilaksanakan dengan baik, sebab adanya kesepakatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan antara BPJS Kesehatan dan Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) sejak pertengahan November 2019 lalu.  Peningkatan kualitas pelayanan yang di maksud, salah satunya berupa layanan antrean elektronik dalam rangka memberikan kepastian waktu layanan pada peserta JKN-KIS. Ditambah lagi, rumah sakit juga harus memiliki display informasi ketersediaan tempat tidur untuk perawatan dan komitmen memastikan kemudahan pasien gagal ginjal kronis mendapatkan kemudahan layanan cuci darah.  Pelayanan baik yang dilakukan faskes pun membuat Fachmi mengapresiasi Pemerintah Daerah (Pemda) NTT yang menunjukkan komitmennya dalam peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Pasalnya, hal ini bukan suatu hal yang bisa dikerjakan sendiri, baik dari aspek pembiayaan dan juga dari aspek peningkatan, pemerataan mutu dan kualitas layanan.  “Walaupun hanya ada 2 rumah sakit di wilayah ini yaitu RSUD Komodo dan RS Siloam Labuan Bajo, Pemda NTT telah membuktikan bahwa gotong royong ini dapat diwujudkan melalui upaya serius dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan wisatawan sekitar Labuan Bajo,” tambahnya.  Ia pun berharap, yakni faskes tersebut dapat segera mengeintegrasikan sistem antrean elektronik melalui Mobile JKN. Saat ini, BPJS Kesehatan mendorong fasilitas kesehatan untuk segera melakukan bridging sistem informasi manajemen (SIM) rumah sakit dan sistem informasi BPJS Kesehatan, tentunya hal ini dapat memudahkan masyarakat mendapatkan informasi faskes, ketersediaan tempat tidur, mendaftarkan layanan kesehatan baik di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) maupun Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL).  “Kita tahu ini daerah wisata, pasti banyak masyarakat yang berlibur dan mengantisipasi jika membutuhkah pelayanan kesehatan. Melalui integrasi sistem informasi platform bersama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan dalam aplikasi Mobile JKN diharapkan akan memudahkan masyarakat. Ini bagian dari komitmen BPJS Kesehatan karena tahun ini merupakan tahun pelayanan dan tahun peningkatan kepuasan peserta,” jelas dia.

Upaya Pihak Swasta Tingkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/BPJS-Kesehatan-Dery-Ridwansah-8.jpg" alt="Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos" width="100%">
<figcaption>Petugas melayani warga di kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di kawasan Matraman, Jakarta, Selasa (12/11/2019). Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut, pemerintah berencana menyubsidi iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan resmi akan menaikan iuran yang akan efektif pada 1 Januari 2020 mendatang. Koordinator BPJS Watch Timboel Siregar menyebut, seiring kenaikan iuran tersebut komitmen BPJS dalam pelayanan kesehatan harus ditingkatkan.  “Nah yang harus dilakukan BPJS Kesehatan dengan adanya kenaikan iuran ini adalah meningkatkan pelayanan kepada peserta JKN sehingga keluhan-keluhan peserta JKN dapat diatasi,” ujarnya saat dihubungi oleh Jawapos.com, Minggu (15/12).  Sebab, menurutnya, selama ini banyak laporan-laporan masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Seperti lambatnya perawatan di Rumah Sakit (RS) dalam penanganan pasien.  “Lalu lakukan pengawasan ke RS sehingga fraud bisa diminimalisir. Lalu tingkatkan kualitas Puskesmas sehingga tingkat rujukan ke RS bisa diturunkan dengan signifikan,” tuturnya.  Timboel menjelaskan, menaikan iuran adalah kewenangan Presiden bukan BPJS Kesehtan. Menaikkan iuran adalah amanat UU SJSN dan Pasal 38 ayat 1 Pepres 82/2018.  “Lalu kondisi defisit yang semakin membesar membutuhkan kenaikan iuran,” ucapnya.  Timboel berpendapat, sehatusnya kenaikan sudah dinaikan sejak tahun 2018. kondisi tersebut yang membuat defisit semakin besar. Jika terdapat alternatif lain, yaitu dengan menurunkan manfaat maka dapat sangat merugikan masyarakat.  “Karena kondisi dan amanat regulasi maka kenaikan iuran di 2020 tidak bisa dihindari,” tutupnya.

BPJS Kesehatan Naik Tahun Depan, Jangan Lagi Ada Keluhan Pelayanan