<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/klaim-operasi-caesar-naik-rp-13-triliun-bpjs-duga-ada-yang-janggal_m_.jpg" alt="BPJS mengalami pembengkakan pembayaran klaim tindakan medis. Terutama untuk tindakan operasi caesar." width="100%">
<figcaption>BPJS mengalami pembengkakan pembayaran klaim tindakan medis. Terutama untuk tindakan operasi caesar.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan terus memantau klaim yang diajukan beberapa rumah sakit (RS). Hal itu dilakukan untuk mencegah potensi kecurangan pada pengajuan klaim pembiayaan. Deputi Direksi Bidang Jaminan Pembiayaan Kesehatan Rujukan (JPKR) BPJS Budi Mohamad Arief mengatakan, mengetahui adanya perilaku curang sejatinya tidak mudah. Harus ada saksi, bukti, dan data yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu, pihaknya akan mengkaji lagi data-data kasus yang mengalami lonjakan drastis setiap tahun dan dinilai janggal. Namun, proses telaah tidak hanya dilakukan BPJS. Kementerian Kesehatan perlu dilibatkan. Bila perlu, KPK juga digandeng. Sebab, dana yang dikucurkan untuk membayar klaim berasal dari APBN. Salah satu tindakan medis yang bisa berpotensi anomali adalah operasi Caesar. Berdasar data BPJS Kesehatan pada 2017, sebanyak 57 persen proses persalinan di RS dilakukan dengan operasi Caesar. Akibatnya, BPJS harus mengeluarkan kocek hingga Rp 4,1 triliun. Angka tersebut meningkat drastis dibandingkan 2016. Saat itu, operasi Caesar hanya 39 persen dan klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan hanya Rp 2,8 triliun. Atau naik Rp 1,3 triliun. ''Dari data tersebut, bisa dilihat ada anomali. Dari situ nanti kami cek apakah sesuai saran medis atau tidak,'' ucap Kepala Humas BPJS Kesehatan M. Iqbal Anas Ma'ruf kepada Jawa Pos kemarin. Dalam kurun waktu empat tahun terakhir, biaya yang dikeluarkan BPJS untuk membayar biaya persalinan dengan operasi Caesar selalu meningkat. Pada 2014, BPJS menyetorkan Rp 1,6 triliun. Tahun berikutnya bertambah Rp 700 miliar menjadi Rp 2,3 triliun. Staf JPKR BPJS dr Kamelia mengungkapkan, potensi penyalahgunaan layanan bisa berasal dari dua sisi. Yakni, dari sisi peserta maupun penyedia fasilitas kesehatan (faskes). Dari sektor faskes, bisa saja dokter mengedukasi pasiennya untuk melakukan tindakan Caesar. Padahal, sebenarnya pasien mampu melahirkan normal. ''Otomatis tarifnya bisa lebih tinggi dua sampai tiga kali lipat. Model seperti itu tentu menguntungkan rumah sakit karena menerima dana lebih banyak,'' terangnya.&nbsp;

Klaim Operasi Caesar Naik Rp 1,3 Triliun, BPJS Duga Ada yang Janggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/ma-batalkan-aturan-dirjampelkes-begini-jawaban-tegas-bpjs-kesehatan_m_1540433936_253570.jpg" alt="Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018." width="100%">
<figcaption>Pelayanan di kantor BPJS Kesehatan. Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) membatalkan aturan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Dirjampelkes) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Sedikitnya ada 3 aturan dalam Dirjampelkes terkait pelayanan katarak, persalinan dengan bayi lahir sehat, dan rehabilitasi medik. Menanggapi <a href="https://www.jawapos.com/humaniora/24/10/2018/akhirnya-ma-batalkan-aturan-baru-bpjs-kesehatan" target="_blank">keputusan MA</a>, pihak BPJS Kesehatan mengaku belum menerima salinan putusan tersebut. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari aturan tersebut terlebih dulu. "Belum menerima, namun kami tetap hormati putusan MA. Dan kami masih akan mempelajari dulu," kata Iqbal kepada JawaPos.com, Rabu (24/10). Menurut Iqbal, putusan MA sudah final dan mengikat. BPJS Kesehatan memiliki waktu 90 hari untuk menghapus tiga aturan itu selambat-lambatnya setelah menerima putusan MA. "Kami akan membahasnya dengan internal manajemen," jelasnya. Perlu diketahui, Putusan MA membatalkan tiga peraturan BPJS Kesehatan itu merupakan hasil gugatan yang diajukan Sekretaris Umum Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianif. Dia mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, BPJS Kesehatan sudah tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tiga peraturan itu. Sebelumnya aturan BPJS tersebut dinilai membatasi pelayanan dan ditolak oleh profesi kedokteran serta pasien. Namun pihak BPJS menekankan aturan tersebut bertujuan untuk membenahi pelayanan kesehatan. Pihak BPJS Kesehatan mengklaim aturan itu sebagai upaya optimalisasi implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). BPJS Kesehatan sebagai badan hukum publik yang mengelola keuangan Dana Jaminan Kesehatan senantiasa menjalankan fungsi kendali mutu dan kendali biaya dengan tetap mengutamakan mutu pelayanan kepada pasien JKN-KIS. Per 25 Juli 2018, BPJS Kesehatan menerapkan implementasi (1) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Katarak Dalam Program Jaminan Kesehatan, (2) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Persalinan Dengan Bayi Lahir Sehat, dan (3) Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penjaminan Pelayanan Rehabilitasi Medik. Namun aturan itu ditolak oleh Organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

MA Batalkan Aturan Dirjampelkes, Begini Jawaban Tegas BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/akhirnya-ma-batalkan-aturan-baru-bpjs-kesehatan_m_.jpg" alt="Menteri Kesehatan Nila F Moeloek" width="100%">
<figcaption>Menteri Kesehatan Nila F Moeloek</figcaption>
</figure>JawaPos.com - BPJS Kesehatan sudah tidak bisa menghindar lagi terkait desakan pembatalan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3, dan 5 Tahun 2018. Mahkamah Agung (MA) akhirnya membatalkan peraturan tersebut. Tiga peraturan itu sebelumnya menuai polemik. Sebab, ketiganya berkaitan dengan pembatasan atau pengaturan tiga layanan pasien BPJS Kesehatan. Yakni, layanan operasi mata pasien katarak, bayi baru lahir dalam kondisi sehat, dan rehabilitasi medis. Putusan MA membatalkan tiga peraturan BPJS Kesehatan itu merupakan hasil gugatan yang diajukan Sekretaris Umum Persatuan Dokter Indonesia Bersatu (PDIB) Patrianif. Dia mengatakan, dengan keluarnya putusan MA tersebut, <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/15/10/2018/tunggakan-iuran-bpjs-rp-120-m-didominasi-peserta-kelas-tiga" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> sudah tidak memiliki dasar hukum untuk menerapkan tiga peraturan itu. Menteri Kesehatan Nila Moeloek belum bisa berkomentar banyak terkait keluarnya putusan MA itu. "Memang saya dengar (ada putusan MA, Red), tetapi belum dapat informasi resmi," ujarnya kemarin (23/10). Pada prinsipnya, kata dia, ada beberapa cara menangani BPJS Kesehatan supaya tidak defisit. Salah satunya, mengupayakan program pencegahan atau preventif. Sementara itu, pihak <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/18/10/2018/jokowi-sentil-bpjs-kesehatan-yang-sudah-dibantu-tapi-masih-kekurangan" target="_blank">BPJS Kesehatan</a> juga belum bersedia banyak komentar. Kepala Humas BPJS Kesehatan Iqbal Anas Ma'ruf mengungkapkan, pihaknya perlu mempelajari dahulu putusan MA tersebut. Sebelumnya bukan hanya dokter yang menolak adanya tiga perdirjampelkes tersebut. Banyak kalangan, mulai DPR, Kemenkes, hingga Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), yang juga meminta tiga peraturan itu dibatalkan atau tidak dijalankan dahulu.&nbsp;

Akhirnya MA Batalkan Aturan Baru BPJS Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/73823_93140_bpjs-kesehatan.jpg" alt="BPJS" width="100%">
<figcaption>BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com BATAM - Rumah Sakit Awal Bross (RSAB) Batam, salah satu RS swasta di kota itu, pada 1 Januari 2017 tidak lagi menjadi bagian dari fasilitas kesehatan untuk pasien Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Kepala BPJS Batam, Tavip Hermansyah menuding tidak berlanjutnya kerjasama tersebut karena tak adanya pengajuan yang dilakukan RSAB. Bahkan, menurutnya, tiga bulan sebelum kontrak kerja habis, RSAB seharusnya sudah mengajukan perpanjangan kontrak ke BPJS. &quot;Kebetulan masa kerjasama berakhir per 31 Desember ini. Karena ini sudah 28 Desember makanya kami rasa tak ada perpanjangan lagi,&quot; ujar Tavip Hermansyah yang dilansir Batam Pos (Jawa Pos Group), Kamis (29/12). Menurut Tavip, hal ini bukan tanpa sebab. Karena untuk memperpanjang kontrak sendiri harus mengikuti syarat dan ketentuan dari awal lagi. Semisal pelayanan fasilitas, tenaga kesehatan, infrastruktur dan fasilitas pendukung lainnya. &quot;Karena kerjasama provider kita tidak hanya dengan Awal Bros,&quot; terangnya. Sementara itu, Perwakilan dari RSAB, dr. Widia Putri beranggapan kerjasama dengan BPJS, otomatis dan tak memerlukan lagi perpanjangan. Karena diakui Widia, dua tahun&nbsp; sebelumnya, RSAB tidak mengajukan perpanjangan kontrak dengan BPJS Batam. &quot;Makanya saya terkejut ada surat pengehentian terhitung per Januari. Dua hari sesudah surat itu keluar, kami mengirim surat ke BPJS untuk perpanjangan. Kenapa dua hari, karena waktu itu saya berada di luar kota,&quot; ucap Widia. (rng/iil/JPG)

Enggan Ajukan Permohonan, RS Swasta tak Layani Pasien BPJS

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/71625_90900_bpjs-kesehatan.jpg" alt="BPJS" width="100%">
<figcaption>BPJS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Seluruh fasilitas kesehatan wajib mengiktui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Bahkan dalam kebijakan pemerintah, 2019 seluruh fasilitas kesehatan wajib ikut BPJS. Menyongsong aturan tersebut, RS Puri Cinere Depok terus berbenah menyiapkan pelayanan pasien BPJS. Rencananya, tahun depan RS Puri Cinere sudah menjadi salah rumah sakit swasta yang melayani pasien BPJS. Untuk itu, pihak manajemen rumah sakit tipe B ini telah mengalokasikan lebih dari 30 dari total 171 tempat tidur untuk pasien rawat inap BPJS Kesehatan. &quot;BPJS tahun depan, karena kita menata ruang perawatan juga baru selesai. Nantinya diprioritaskan di bawah untuk BPJS. Kami tata, ada yang bilang swasta enggak mau. Kalau kami siap,&quot; kata Direktur RS Puri Cinere Judiwan D Maswar, Sabtu (17/12). Untuk itu, kata Judiwan, pihaknya tengah melengkapi infrastruktur dan kelengkapan sistem. &quot;Administrasi, dokter-dokternya, pencatatan manajemennya. Itu berjalan maka akan lengkap,&quot; jelasnya. Pihaknya menargetkan lebih dari 10 persen tempat tidur bagi pasien BPJS. Dengan begitu, lanjutnya, masyarakat akan lebih tertangani untuk mendapatkan layanan kesehatan. &quot;Sebelum ini kan pasien mau masuk sini waiting list terus. Waiting list pun banyak pasien bukan pribadi, tapi anak-anak perusahaan dari pemegang saham. Kalau itu kita enggak penuhin kan pemegang saham juga enggak enak. Kita tambah alokasi,&quot; jelasnya. (cr1/JPG)

RS Swasta Wajib Layani Pasien BPJS

pelayanan bpjs

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelayanan bpjs

Berita Terkini

Klaim Operasi Caesar Naik Rp 1,3 Triliun, BPJS Duga Ada yang Janggal

MA Batalkan Aturan Dirjampelkes, Begini Jawaban Tegas BPJS Kesehatan

Akhirnya MA Batalkan Aturan Baru BPJS Kesehatan

Enggan Ajukan Permohonan, RS Swasta tak Layani Pasien BPJS

RS Swasta Wajib Layani Pasien BPJS

Download Aplikasi JawaPos.com