<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/WhatsApp-Image-2021-01-28-at-13.10.01.jpeg" alt="Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima suntikan vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu. Humas Pemprov Jabar/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum menerima suntikan vaksin Covid-19 beberapa waktu lalu. Humas Pemprov Jabar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemprov Jabar menerima 127.070 vial vaksin untuk vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Sasaran vaksinasi tersebut meliputi petugas pelayanan publik dan juga lansia dengan total sasaran 6,599 juta jiwa.  ”Untuk sasarannya, sebagian nakes yang belum kebagian termasuk mereka yang ditunda. Kemudian ada juga TNI, Polri, dan pelayanan publik, ASN, lalu lansia. Semua ini akan diatur kabupaten/kota. Sebab, vaksin tahap dua sudah didistribusikan sejak tanggal 23 Februari,” kata Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Jawa Barat Daud Achmad seperti dilansir dari Antara, Senin (1/3).  Jumlah tenaga kesehatan atau nakes yang belum mendapatkan vaksin Covid-19 dosis pertama atau yang kedua akan menerima vaksinasi yang didrop pusat untuk tahap kedua di Jabar. Dengan kondisi tersebut, pemerintah kota/kabupaten harus tepat dalam menentukan prioritas penerima vaksin sasaran kedua.  Selain itu, menurut Daud, pihaknya juga tidak memungkiri akan terjadi dinamika. Dia berharap pengiriman vaksin tahap kedua dari pusat lancar dan cepat karena mempengaruhi kecepatan penyerapan vaksin sesuai dengan sasaran.  ”Kami dari Pemprov Jabar siap melayani vaksinasi dengan mengadakan berbagai pertemuan dengan dinas kesehatan, kependudukan dan koordinasi dengan TNI-Polri,” ujar Daud.  ”Dasarnya, ada tempat layanan kesehatan seperti puskesmas ada juga yang berbasis institusi. Dan sudah ada 10.250 juru vaksin yang siap bertugas, belum lagi juru vaksin dari TNI dan Polri,” tambah Daud.  Daud mengakui, vaksinasi Covid-19 tahap pertama di Jabar dengan sasaran tenaga kesehatan belum tuntas seluruhnya.  Sementara itu, Ketua Divisi Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Marion Siagian mengatakan, masih ada tenaga kesehatan yang belum menerima vaksin tahap pertama. Padahal saat ini, memasuki tahap kedua vaksinasi.  ”Jadi pekerjaan rumahnya cukup besar. Selain nakes, ada 6,59 juta sasaran yang meliputi TNI, Polri, guru, media, dan petugas kegiatan berinteraksi dengan masyarakat. Namun, yang datang baru delapan persennya,” terang Marion.  Sehingga dengan kondisi tersebut, pihaknya akan berbicara dengan pemerintah kabupaten kota guna menentukan siapa yang mendapatkan prioritas selanjutnya. Sebab, dengan 571 ribu sasaran, harus dibuat sebaik mungkin dan jangan sampai vial vaksin terbuang karena kurang tepat dalam menentukan sasaran.  ”Untuk petugas publik akan kami pilah. Kami ingin data yang riil. Yang paling penting data. Data ini bisa membuat perencanaan pelaksanaan lebih baik,” ujar Marion Siagian.  Marion juga berharap dengan pendataan yang baik, tidak banyak yang ditunda.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=yJeeWJe9r-s

Tahap Satu Belum Beres, Jabar Terima 127.070 Vial Vaksin Tahap Dua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/IMG-20210224-WA0014.jpg" alt="Vaksinasi di Polda Jatim, Istimewa" width="100%">
<figcaption>Vaksinasi di Polda Jatim, Istimewa</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Vaksinasi tahap kedua yang ditujukan untuk petugas pelayanan publik juga menggandeng kiai. Vaksinasi dilakukan pada tokoh agama Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur pada Selasa (23/2) siang.  Bertempat di Kantor PWNU Jawa Timur Jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya, vaksinasi dilakukan pada 98 kiai/ulama dan tokoh Nahdlatul Ulama. Kiai pertama yang divaksin adalah KH Anwar Manshur (Rais Syuriah PWNU Jawa Timur), kemudian KH Marzuki Mustamar (Ketua PWNU Jawa Timur), dilanjutkan dengan kiai-kiai lainnya.  Ketua PWNU Jawa Timur menyatakan, vaksinasi merupakan upaya wajib yang dilakukan untuk membantu mengatasi pandemi Covid-19 di Indonesia.  ”Ini sebagai ikhtiar zahir yang wajib dilakukan, meskipun takdir semuanya dari Allah SWT. Yang jelas vaksin ini halal dan maslahah untuk kita semua,” tutur Kiai Marzuki.  Selain kiai, pada Rabu (24/2), di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jawa Timur digelar vaksinasi kepada anggota dan aparatur sipil negara (ASN) dari seluruh satuan kerja (Satker) di lingkungan Polda Jatim.  Sebanyak 600 anggota dan ASN dibagi menjadi dua gelombang. Gelombang pertama dilakukan pukul 08.00 sampai 10.00 WIB, sedangkan gelombang kedua dilakukan pukul 10.00 sampai 12.00 WIB. Masing-masing gelombang diikuti sebanyak 300 personel.  Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta mengatakan, terdapat 40.282 orang dari seluruh anggota polisi di Jawa Timur. Yang menerima vaksin saat ini sebanyak 800.  ”Kami menerima 800 vaksin yang hari ini sudah di buka 600. Kemari sudah dilaksanakan 200. Kami juga menyiapkan vaksinator 1.824 anggota, dokter, perawat, dan bidan. Sudah ada 770 yang bersertifikat. Kami siapkan 422 petugas yang sudah dilatih vaksinasi. Sehingga ada 1.200 siap menjadi vaksinator untuk membantu pemerintah dalam memberikan vaksinasi kepada seluruh masyarakat,” tutur Nico.  Selanjutnya untuk nakes, dari seluruh jajaran Polda Jatim sebanyak 4.211. Kapolda Jatim mengimbau untuk seluruh tenaga kesehatan Polri mendukung program pemerintah.  ”Kita ketahui, vaksin ini juga diberikan kepada orang tua, kepada teman-teman wartawan, dan lainnya. Kami dari Polri siap mendukung untuk memberikan tenaga vaksinator supaya bisa berjalan dengan baik dan herd immunity bisa timbul di seluruh Jawa timur,” kata Nico.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/dYdS4KQdYXc

Ulama dan Anggota Polda Jatim Ikuti Vaksinasi Tahap Kedua

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/WhatsApp-Image-2021-02-23-at-08.18.30.jpeg" alt="Petugas Bagian Logistik Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Tulungagung menyimpan vaksin Covid-19 di gudang penyimpanan obat/vaksin Dinkes Tulungagung, Senin (22/2). D.H. Sujarwoko/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas Bagian Logistik Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Tulungagung menyimpan vaksin Covid-19 di gudang penyimpanan obat/vaksin Dinkes Tulungagung, Senin (22/2). D.H. Sujarwoko/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, mengonfirmasi jumlah penerima vaksin Covid-19 tahap kedua yang diperkirakan hanya 32 ribuan orang membengkak menjadi 225 ribu orang.  Hal itu disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung Kasil Rokhmat seperti dilansir dari Antara, Rabu (24/2). Menurut dia, salah satu penyebab tingginya jumlah calon penerima vaksin adalah dimasukkannya kelompok pedagang pasar dalam program vaksinasi tahap kedua.  Selain itu, calon penerima vaksin Covid-19 juga dari ASN, TNI/Polri, kelompok jurnalis, serta sektor-sektor pelayanan publik yang menjadi prioritas vaksinasi guna membentuk kekebalan kelompok atau herd immunnity.  ”Ini setelah kami lakukan pendataan terhadap kelompok prioritas. Targetnya akan kami lakukan vaksinasi sampai Mei. Bertahap,” kata Kasil Rokhmat.  Dia menjelaskan, mekanisme vaksinasi sebenarnya jika sesuai prosedur di Satgas Covid-19, semua data penerima vaksin ditentukan dari pusat. Namun hingga saat ini, belum ada daftar nama penerima vaksin yang dikirimkan pusat untuk daerah. Sehingga, pihaknya menggunakan data yang dihimpun sendiri.  Untuk program vaksinasi tahap kedua, Kabupaten Tulungagung telah menerima 164 boks vaksin Covid-19 pada Senin (22/2). Vaksin itu merupakan vaksin tahap dua dosis pertama bagi petugas pelayanan publik. Proses pengiriman vaksin diantar petugas Dinkes Provinsi Jawa Timur dan tiba sekitar pukul 21.14 WIB, dengan pengawalan ketat anggota kepolisian.  Vaksin diterima Bagian Logistik Vaksinasi Covid-19 Kabupaten Tulungagung, Masduki di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung. Setelah vaksin tiba, Masduki melakukan pengecekan suhu dalam kotak vaksin, kendaraan pengangkut, ruang pendingin dan vaksin refrigerator.  ”Semuanya aman, antara 2–8 derajat celsius,” terang Masduki.  Selanjutnya 164 boks vaksin itu dimasukkan dalam kotak penyimpanan vaksin. Satu boks berisi 10 vial, satu vial berisi 10 dosis. Sehingga, vaksin yang diterima sebanyak 16.400 dosis. Vaksin yang diterima berbeda dengan vaksin tahap pertama. Vaksin tahap pertama adalah vaksin Sinovac yang didatangkan langsung dari Tiongkok. Sedang vaksin tahap dua hanya bahan bakunya saja berasal dari Tiongkok, sedang pengolahan dilakukan di Indonesia, melalui perusahaan BUMN.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=OxVD4z70r_I

Jumlah Calon Penerima Vaksin Tahap Kedua di Tulungagung Membengkak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/Vaksinasi-Pedagang-Pasar-Tanah-Abang-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang. Foto: Dery Ridwansah/ Ja" width="100%">
<figcaption>Petugas menyuntikan vaksin COVID-19 kepada pedagang di Pasar Tanah Abang Blok A, Jakarta, Rabu (17/2/2021). Vaksinasi COVID-19 tahap kedua yang diberikan untuk pekerja publik dan lansia itu dimulai dari pedagang Pasar Tanah Abang. Foto: Dery Ridwansah/ Ja</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Vaksinasi Covid-19 tahap kedua mulai berjalan sejak 17 Februari. Sasaran utamanya adalah pegawai atau pelayan publik. Termasuk di antaranya adalah guru di semua jenjang pendidikan.  Pemerintah mulai membahas persiapan skema vaksinasi Covid-19 untuk guru. Pembahasan vaksinasi untuk guru itu melibatkan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).  Ketua Umum PGRI Unifah Rosyidi mengungkapkan, diundang Kemenkes untuk membahas pelaksanaan vaksinasi untuk guru. Berdasarkan data akhir per semester 2019/2020 jumlah guru di Indonesia mencapai 2.920.672 orang. Untuk jenjang SD sebanyak 1.580.207 orang, SMP ada 675.733 orang, SMA ada 321.914 orang, dan SMK ada 315.553 orang. Jumlah guru itu belum termasuk yang ada di bawah Kementerian Agama (Kemenag).  ”Saya harus ke Kemenkes untuk mulai diskusi bagaimana vaksinasi untuk pendidik,” kata Unifah Rosyidi di sela pembukaan Festival Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Bahasa Ibu di yang dilaksanakan Badan Khusus Perempuan PGRI di Jakarta Sabtu (20/2).  Unifah mengatakan, sasaran vaksinasi untuk dunia pendidikan itu tidak hanya bagi guru. Tetapi juga untuk dosen, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan.  Dia mengatakan, guru sudah siap untuk divaksin. Selain itu, diharapkan guru aktif untuk sosialisasi pentingnya vaksinasi untuk pencegahan penularan Covid-19 di masyarakat. Selain tetap dengan disiplin menjalankan protokol kesehatan Covid-19. Meliputi jaga jarak, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan.  Unifah sudah menjalani dua kali suntikan vaksin Covid-19. Dia disuntik bersamaan dengan Presiden Joko Widodo. Unifah mengatakan, tidak mengalami sakit setelah vaksin pertama maupun kedua. Bahkan sebaliknya, dia merasa lebih segar.  Untuk itu, dia meyakinkan para guru untuk tidak ragu atau takut divaksin. Sebab vaksin bukan hanya melindungi diri sendiri. Tetapi juga orang lain.  Sementara itu, dalam Festival Protokol Kesehatan Covid-19 dalam Bahasa Ibu, Unifah mendukung penggunaan bahasa ibu untuk sosialisasi protokol kesehatan. ”Selain menggunakan bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia,” tutur Unifah Rosyidi.  Menurut dia, penggunaan bahasa ibu dalam sosialisasi protokol kesehatan Covid-19 bisa sekaligus melestarikan atau konservasi bahasa ibu dari ancaman kepunahan.  Kemenag juga berkepentingan dengan vaksinasi Covid-19 tahap kedua. Mereka telah melaporkan data calon jamaah haji untuk masuk dalam prioritas vaksinasi Covid-19. Mereka telah melaporkan 158 ribu jamaah haji reguler dan 14 ribu jamaah haji khusus ke Kemenkes.  Jamaah tersebut adalah calon jamaah haji tahun lalu yang sudah melunasi ongkos haji. Sebagian besar calon jamaah haji adalah lansia. Sementara itu pemerintah menetapkan lansia masuk dalam tahap kedua vaksinasi Covid-19.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=D0HTwKZ2FJM

Tahap Kedua, Pemerintah Susun Skema Vaksinasi Covid-19 untuk Guru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/1613383789958.jpg" alt="Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Dok. JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Rumah Sakit Islam Ahmad Yani. Dok. JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pelaksanaan vaksinasi Covid-19 gelombang kedua di Surabaya akan diselenggarakan pada Selasa (16/2). Rencananya, petugas publik seperti ASN, petugas transportasi di pelabuhan, jurnalis, dan guru akan mendapatkan vaksinasi Covid-19.  Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana menyatakan, jumlah dosis yang dibutuhkan juga lebih besar. Oleh Karena itu, pihaknya akan menambah fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19.  ”Fasyankes sekarang 159 unit. Tambahannya disiapkan. Akan launching pada gelombang kedua. Yang digunakan itu seperti klinik, puskesmas pembantu, dan tempat lain yang memungkinkan,” jelas Whisnu.  Tambahan itu berasal dari berbagai profesi yang didata. Di antaranya, ASN, TNI dan Polri, jurnalis, juga petugas pos. ”Guru juga masuk. Masih didata tapi belum tahu dapat jatah berapa. Distribusi juga belum lihat kesiapannya. Jatahnya 30 ribu lebih, termasuk TNI-Polri,” kata Whisnu.  Ketika ditanya soal persiapan, Whisnu mengaku sedang menyiapkan dengan dinas kesehatan. Namun, dia memastikan bahwa cold room atau storage sudah cukup.  ”Ada 60 ribu yang bisa disimpan. Siap didistribusikan itu. Nggak harus disimpan lama-lama. Saya pikir dengan stok 60 ribu itu siap,” ucap Whisnu.  Dengan kecepatan dan jumlah itu, Whisnu mengklaim dalam sehari, terdapat 4 ribu–5 ribu orang yang bisa divaksinasi.  Selain itu, Whisnu juga menyoroti kebijakan pemerintah pusat yang baru-baru ini mengatakan bahwa penyintas bisa mengikuti vaksinasi. Dia mengaku akan menyiapkan hal tersebut.  ”Akan disiapkan (terkait kebijakannya). Tapi tergantung waktunya kapan individu itu dinyatakan positif. Bukan penyintas yang baru seminggu lalu kena. Akan didata lagi siapa yang bisa,” ujar Whisnu.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/NKqt4klq7e0

Vaksinasi Gelombang Kedua Lebih Banyak, Surabaya Tambah Fasyankes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/Siti-Nadia-Tarmizi-YouTube-Sekretariat-Presiden-Antara.jpg" alt="Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Juru Bicara Kementerian Kesehatan dr. Siti Nadia Tarmizi. (Istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Juru Bicara Pemerintah untuk Vaksinasi Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 untuk petugas pelayanan publik dimulai pada Maret hingga April 2021 mendatang.  "Dari Maret sampai April. Kalau kita sudah bisa Februari, maka mulai Februari. Tapi diselesaikan sampai April," ujar Nadia kepada JawaPos.com, Sabtu (13/2).  Nadia juga menjelaskan yang dimaksud Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan vaksin untuk masyarakat umum. Melainkan terlebih dahulu kepada petugas pelayanan publik.  "Petugas pemberi pelayanan publik itu ada guru, pedagang pasar, ASN, TNI, Polri kemudian pejabat negara," sebut Nadia.  Nadia mengatakan, pihaknya menargetkan sebanyak 17,4 juta dosis vaksin Covid-19 bagi petugas pelayan publik. Namun, saat ini vaksin tersebut masih menunggu produksi dari Bio Farma.  "Karena kita masih menunggu progres bagaimana produksi vaksin oleh Biofarma dan izin dari BPOM," ungkapnya.  Untuk vaksinasi Covid-19 kepada petugas pelayanan publik, Kementerian Kesehatan sudah melakukan validasi data. Kemudian memastikan tempat-tempat mana saja untuk vaksinasi tersebut.  "Yang pasti validasi sama rekonfirmasi sasaran, kemudian juga memastikan tempat-tempat pelaksanaan untuk vaksinasi tersebut," katanya.  Kementerian Kesehatan juga tengah mempersiapkan apakah dimulai dari Pulau Jawa dan Bali atau pulau lain terlebih dahulu. "Mungkin prioritasnya kita lihat apakah dimulai di Jawa-Bali dahulu atau kemudian ada juga di luar Jawa-Bali," tuturnya.  Sekadar informasi, merujuk pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19 yang disusun Kementerian Kesehatan, petugas pelayanan publik yang dimaksud adalah TNI, Polri dan aparat hukum.  Kemudian vaksinasi tahap dua juga menyasar petugas pelayanan publik lain seperti petugas bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, petugas perbankan, petugas Perusahaan Listrik Negara (PLN), perusahaan daerah air minum (PDAM), serta petugas lain yang terlibat secara langsung dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/rvX3tpsL3Hc

Vaksinasi Covid-19 untuk Petugas Pelayan Publik Dimulai Maret 2021

pelayan publik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelayan publik