<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pihak penyelenggara kartu prakerja kini diberi mandat penuh dalam bekerja sama dengan platform digital yang menyediakan pelatihan bagi para peserta kartu prakerja. Dengan begitu, tidak lagi bergantung proses pengadaan barang dan jasa.  Pelonggaran kerja sama itu diatur dalam pasal 31A Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 76 Tahun 2020 tentang Perubahan Perpres 36/2020 yang mengatur program kartu prakerja.  Pasal itu mengatur bahwa pelaksanaan manfaat kartu prakerja beserta pemilihan platform digital maupun lembaga pelatihannya tidak masuk lingkup pengaturan pengadaan barang/jasa pemerintah.  Lembaga pelatihan yang hendak diajak kerja sama juga diberi tambahan persyaratan. Tidak sekadar memiliki pelatihan yang berbasis kompetensi kerja sesuai kebutuhan pasar kerja.  Namun, kompetensi tersebut harus memperhatikan standar kompetensi kerja nasional, internasional, dan khusus. Selain itu, perpres baru tersebut juga penegasan mengenai kebijakan yang sudah diambil pihak project management officer (PMO). Bahwa kebijakan-kebijakan sebelumnya tetap dianggap sah sepanjang didasarkan pada iktikad baik. Meski, belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai iktikad baik tersebut.  Ada sedikitnya enam kebijakan yang diatur dalam pasal tersebut. Yakni, kerja sama dengan platform digital beserta lembaga pelatihannya, penetapan penerima kartu prakerja, program pelatihan, dan besaran biaya program pelatihan. Juga kebijakan insentif yang sudah dibayarkan kepada peserta dan biaya yang dikenakan platform digital kepada lembaga pelatihan.  Sementara itu, pihak manajemen pelaksana membenarkan bahwa kerja sama dengan para mitra memang tidak masuk dalam rezim pengadaan barang/jasa. Namun, Perpres mengatur bahwa kerja sama tetap harus memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan barang/jasa.  ’’Proses harus akuntabel, transparan, bersaing, adil, dan sebagainya,’’ terang Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky tadi malam (10/7).  Kerja sama itu memang bukan sebagaimana pengadaan yang diatur dalam Perpres 16/2018. Sebab, bantuan langsung tersebut memang bukan pengadaan oleh kementerian/lembaga. ’’Revisi Perpres ini hanya menegaskan pendapat hukum dari Kejaksaan Agung, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan kebijakan Kemenkeu sebagai pengelola anggaran kartu prakerja sejak awal,’’ tambahnya.  Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Adi Prayitno mengatakan, selama ini salah satu yang disorot masyarakat adalah penunjukan mitra program kartu prakerja. Dengan adanya perpres yang baru itu, diharapkan tidak ada masalah dengan penunjukan mitra.  Untuk itu, Adi berharap mulai saat ini mitra program kartu prakerja berfokus meningkatkan kualitas konten pelatihan yang mereka jual. Dia menyebut perlu dilakukan kurasi ulang terhadap materi-materi yang disediakan mitra. ’’Sekarang tidak butuh ilmu tinggi-tinggi untuk mengetahui kualitas pelatihan program prakerja,’’ katanya.  Menurut Adi, pelatihan-pelatihan yang disiapkan di program prakerja harus lebih spesifik. Materi pelatihan yang benar-benar dibutuhkan para pencari kerja. Bukan pelatihan yang bisa dipelajari secara otodidak. Dia mencontohkan pelatihan seperti membuat kue, menjadi content creator, atau YoutTuber, sebaiknya tidak dimasukkan dalam pelatihan prakerja.  Adi berharap para mitra dan penyelenggara prakerja melakukan riset kebutuhan dunia kerja yang riil. Misalnya, saat ini dibutuhkan digital marketing, ahli coding, atau sejenisnya. Setelah itu, materi pelatihannya difokuskan pada bidang-bidang yang dibutuhkan dunia industri.  ’’Bukan seperti sekarang. Setelah ikut pelatihan masih nenteng map cari kerja dan susah dapat kerja,’’ jelasnya. Menurut Adi, publik sebaiknya menyudahi polemik perlu atau tidaknya program kartu prakerja. Sebab, program tersebut sudah telanjur lahir.  Sebaliknya, yang perlu dikawal adalah kualitas konten pelatihannya. Hasil dari pelatihan itu harus jelas. Bahwa para pencari kerja tersebut dapat terserap di dunia kerja dengan optimal.  Dia juga menyebut perlu dilakukan evaluasi seberapa banyak peserta kartu prakerja yang sudah bisa dapat bekerja kembali atau memulai wirausaha. ’’Kita ingin lulusan prakerja ini punya kepercayaan diri tinggi menghadapi persaingan kerja,’’ ucapnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=mjzU4bBqCjs  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=9udImu5go4Q  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=tnYBd3revvo

Pemerintah Bikin Perpres Baru untuk Kartu Prakerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/ilustrasi-kartu-prakerja.jpg" alt="ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI KARTU PRAKERJA - Adnan Reza Maulana/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hari ini (11/5) tepat sebulan program kartu prakerja diluncurkan. Kendati demikian, masalah teknis masih saja muncul. Penolakan dari berbagai kalangan juga belum mereda.  Setiap saat Yusuf mengecek website program kartu prakerja. Dia berharap gelombang keempat pendaftaran ”kartu sakti” andalan Presiden Jokowi itu dibuka. Namun, sampai kemarin harapannya sia-siap. Belum ada tanda-tanda pembukaan pendaftaran gelombang keempat.  Warga Bogor yang berdomisili di Tangerang Selatan tersebut berstatus penganggur atau pencari kerja. Dia sudah mencoba peruntungan dengan mendaftar prakerja sejak awal program itu dibuka. Namun, namanya tidak kunjung muncul saat pengumuman kelulusan. Namun, Yusuf pantang putus asa. ”Saya akan mencoba terus,” katanya.  Menurut informasi yang dia terima, setiap pelamar yang belum lolos masih berkesempatan mendaftar kembali sampai gelombang kedelapan. Untung, untuk mendaftar pada setiap gelombang, dia tidak perlu mengisi form dan meng-upload KTP kembali.  Yusuf bisa dibilang agak apes. Sebab, saat diumumkan kelulusan peserta gelombang pertama pada 17 April lalu, namanya muncul sebagai pelamar yang lolos. Tetapi, beberapa hari kemudian, namanya dinyatakan belum berhasil. Dia mengaku sangat kecewa.  ”Kenapa kalau saya gagal, tidak sejak awal disampaikan,” tuturnya, bernada tanya. Dia berharap, jika ada sistem yang masih error, segera diperbaiki. Termasuk jika ada kendala sampai membuat pendaftaran gelombang keempat tidak kunjung dibuka. Pembenahan harus dilakukan dengan cepat. Sebab, di lapangan banyak sekali pencari kerja yang berharap lolos dalam program prakerja.  Lain lagi cerita Darsih, pelamar prakerja yang tinggal di Jakarta. Dia bersyukur karena dinyatakan lulus gelombang kedua. ”Uang untuk pelatihan online Rp 1 juta juga sudah masuk ke akun,” katanya. Namun, dia baru menggunakan Rp 50 ribu saja. Darsih sudah mengikuti pelatihan online. Namun, sampai kemarin belum menerima sertifikat hasil pelatihan.  Meski saldo di akunnya masih banyak, Darsih ternyata tidak bisa mengikuti pelatihan online berikutnya. Dia berharap sistem prakerja bisa berjalan normal supaya sisa saldo bisa digunakan untuk membeli paket pelatihan online.  Peserta prakerja yang lain, Najib Munandar, mengatakan bahwa uang untuk pelatihan online di akunnya tinggal Rp 300 ribu. Sebelumnya dia membeli paket pelatihan online di Skill Academy seharga Rp 700 ribu. ”Saya beli paket pelatihan bahasa Inggris, TOEFL,” jelasnya.  Pekerja hotel bintang empat yang sedang dirumahkan itu sudah mengikuti seluruh paket pelatihan bahasa Inggris tersebut. Dia juga sudah mendapatkan sertifikat. Selain itu, mendapatkan sejumlah modul pelatihan dalam bentuk file PDF (portable document format).  Pria yang tinggal di Pontianak itu menyelesaikan pelatihan online pada 23 April. Kemudian, uang tunjangan atau insentif Rp 600 ribu cair pada 5 Mei. Di akunnya terlihat uang insentif sudah muncul untuk Mei, Juni, Juli, dan Agustus. Namun, yang bisa dicairkan baru Mei.  Pada bagian lain, Direktur Komunikasi, Kemitraan, dan Pengembangan Ekosistem Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengakui, pihaknya masih membenahi sistem. Khususnya menangani antrean transaksi (backlog) pengguna kartu prakerja gelombang pertama dan kedua.  Menurut dia, tidak sedikit kesalahan teknis yang membuat data peserta tidak dapat diverifikasi. Misalnya, NIK (nomor induk kependudukan) maupun tanggal lahir yang tidak sesuai database. Panji menilai, mungkin ada peserta yang salah ketik saat memasukkan data.  ”Hal itu terhitung menjadi backlog. Kami masih menyelesaikan itu,” ucap Panji.  Pihaknya juga belum menentukan pelaksanaan kartu prakerja gelombang ketiga. Karena itu, Panji belum bisa memastikan kapan pendaftaran gelombang keempat dibuka. Meski begitu, dia memastikan, insentif untuk peserta gelombang pertama sudah disalurkan. ”Sejak Rabu (6/5) insentif disalurkan ke peserta setelah menyelesaikan paket pelatihannya,” katanya.  Sementara itu, dari sekian banyak pelatihan, platform milik Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mendapat atensi cukup besar. Tercatat sudah 25 ribu peserta yang mengikuti pelatihan online melalui sistem informasi ketenagakerjaan (sisnaker). ”Pelatihan paling diminati itu yang terkait IT,” ujar Kepala Subdirektorat Pengembangan dan Harmonisasi Standar Kompetensi Kemenaker Muchtar Azis.  Misalnya, desain grafis. Pelatihannya dilakukan secara online yang memungkinkan komunikasi dua arah. Dia mencontohkan desain grafis dengan total waktu pelatihan 20 jam pelajaran. Biasanya, durasi waktu penyelesaian pelatihan itu bergantung pada penjadwalan program. Ada yang 3, 4, sampai 5 pertemuan.  Parlemen Kritik Habis-habisan Kartu Prakerja  Program kartu prakerja masih dinilai tidak tepat sasaran. Sorotan terus datang dari Senayan. Ketua Fraksi PKB Cucun Ahmad Syamsurijal menilai ada ruang gelap dalam program tersebut. Dari sisi transparansi, misalnya, tidak ada indikator yang jelas tentang kriteria kelulusan. Proses tersebut dinilai rawan manipulasi. ”Yang menentukan kelulusan siapa. Ini seperti kejahatan di ruang gelap,” katanya.  Dia sepakat bahwa pelatihan kartu prakerja tidak relevan di tengah pandemi seperti saat ini. Dia lebih sepakat kalau anggaran tersebut digeser untuk jaring pengaman sosial. Dengan begitu, dana bisa diterima langsung oleh rakyat yang bersangkutan. ”Hasilnya lebih nyata karena rakyat butuh makan untuk hari ini,” tegas Cucun.  Anggota Fraksi Demokrat Hinca Panjaitan menilai kartu prakerja adalah titik rawan penyelewengan anggaran. Salah satu indikasinya, kata dia, program itu membuat pelaksana meraup keuntungan yang terlampau besar. Dia membeberkan catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang pernah menaksir keuntungan kartu prakerja mencapai 20 persen dari anggaran. Itu setara dengan Rp 1,12 triliun. Bahkan, lembaga riset independen Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyebut potensi keuntungan para vendor mencapai Rp 3,7 triliun. Dengan alasan itu, pihaknya mendorong KPK hadir untuk melakukan pencegahan. ”Ini betul-betul rawan. Kami minta KPK awasi ini,” imbuhnya.  PAN juga mengkritisi program tersebut. Anggota Fraksi PAN Saleh Partonan Daulay menyebut program itu terkesan menghamburkan anggaran. Sebab, materi pelatihan tidak relevan dengan kebutuhan saat ini.  Dia setuju, sudah sepatutnya program kartu prakerja dievaluasi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=3yevCzxrWLA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=CaPEtmCK5Kg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=_9F8Pe2Z5VQ

Sebulan Pelaksanaan Program Kartu Prakerja

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/03/JAHIT2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Virus korona Covid-19 mewabah di Indonesia sesaat setelah pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja. Akhirnya, program yang awalnya ditujukan untuk meningkatkan keterampilan SDM ini, diperluas menjadi bertujuan untuk mitigasi dampak ekonomi akibat Covid-19.  Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Yulius pun menyebut biaya materi dalam program ini dulunya cukup mahal. Ada yang sampai Rp 5 juta.  Namun, seiring berjalannya program Kartu Prakerja, biaya pelatihan paling mahal menjadi Rp 1 juta. "Pelatihan-pelatihan yang tadinya dirancang biayanya sebesar Rp 5 juta rata-rata, dengan insentif hanya sekitar Rp 650 ribu. Sekarang biaya pelatihan Rp 1 Juta dengan insentif Rp 600 ribu selama empat bulan," ujarnya dalam video conference, Kamis (23/4).  Yulius menjelaskan, setelah Covid-19 mewabah, materi-materi pelatihan tersebut di-refocusing untuk masyarakat yang terdampak pandemi. "Nilai social safety net lebih diperbesar namun pelatihannya itu tetap ada. Di samping mendapatkan social safety net dia juga bisa meningkatkan kualitasnya," imbuhnya.  Dalam kesempatan yang sama, Direktur Kemitraan dan Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja, Panji Winanteya Ruky menambahkan, setelah wabah virus pandemi tersebut berakhir, tidak tertutup kemungkinan konsep dari Kartu Prakerja akan mengalami perubahan. "Jadi, pemerintah akan terus mengevaluasi apakah skema, desain, maupun anggarannya diubah sesuai amanat Inpres,” tutupnya.

Biaya Pelatihan Program Prakerja Tadinya Lebih Mahal, Sampai Rp 5 Juta