<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/29/plat-2186373145.jpg" alt="Pelat nomor kendaraan warna kuning diperuntukkan untuk transportasi umum." width="100%">
<figcaption>Pelat nomor kendaraan warna kuning diperuntukkan untuk transportasi umum.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelat nomor kendaraan berfungsi sebagai tanda identifikasi atau registrasi kendaraan bermotor. Nomor kendaraan terdiri atas kombinasi huruf dan angka yang sifatnya khusus untuk jenisnya, baik untuk sepeda motor maupun mobil. Selain memiliki kombinasi huruf dan angka yang khusus, pelat nomor kendaraan juga memiliki beberapa warna untuk membedakannya sesuai dengan jenis dan fungsi kendaraan. Di Indonesia menerapkan empat warna tanda nomor kendaraan bermotor (TNKB) atau pelat nomor kendaraan. Masing-masing warna memiliki fungsi berbeda dan peruntukannya. Dilansir dari laman Adira Finance pada Rabu (29/11), ketentuan warna baru dari pelat nomor kendaraan tercantum pada pasal 45 Peraturan Kepolisian (Perkap) Nomor 7 Tahun 2021 sebagai berikut: 1. Putih Pelat nomor dengan warna putih dan angka hitam diperuntukkan bagi kendaraan perseorangan, badan hukum, perwakilan negara asing, dan badan internasional. 2. Kuning Pelat nomor dengan warna kuning dan angka hitam digunakan untuk transportasi umum. Mencakup bus, angkot, taksi, dan kendaraan umum lainnya. 3. Merah Pelat nomor dengan warna merah dan angka putih digunakan untuk kendaraan instansi pemerintah. 4. Hijau Pelat nomor dengan warna hijau dan angka hitam digunakan untuk kendaraan yang beroperasi di kawasan perdagangan bebas untuk mendapatkan fasilitas bebas bea masuk. Kendaraan dengan pelat hijau tidak diizinkan digunakan atau dipindahkan ke wilayah lain di Indonesia. Hanya berlaku di wilayah perdagangan bebas. Untuk diketahui, warna pelat nomor kendaraan memiliki dampak yang signifikan dalam beberapa aspek. Seperti pengenalan lebih mudah, kepatuhan aturan, peran kendaraan, dan pengelolaan transportasi publik. Alasan perbedaan warna pada plat nomor kendaraan bermotor adalah seperti berikut ini. Meningkatkan Identifikasi Kendaraan Menggunakan warna pelat nomor yang berbeda untuk berbagai jenis kendaraan akan memudahkan mengenali jenis kendaraan ketika melintas di jalan raya. Hal itu dapat membantu dalam manajemen lalu lintas, pemantauan kepatuhan aturan, dan penegakan hukum. Pemisahan Peran Kendaraan Perbedaan warna pelat kendaraan memungkinkan pemisahan yang jelas antara kendaraan pribadi, transportasi umum, kendaraan pemerintah, dan kendaraan di kawasan perdagangan bebas. Ini memudahkan identifikasi terkait peran dan status kendaraan, seperti kendaraan yang digunakan untuk pelayanan publik. Modernisasi dan Standar Internasional Perbedaan warna plat nomor kendaraan bermotor juga menjadi bagian dari upaya modernisasi sistem identifikasi kendaraan dan mengikuti standar internasional yang berlaku.

Pelat nomor kendaraan berfungsi sebagai tanda identifikasi atau registrasi kendaraan bermotor. Nomor kendaraan terdiri atas kombinasi huruf.

Peruntukan dan Penjelasan Warna-Warna Pelat Nomor Kendaraan Bermotor

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/Mario-Dandy-Satriyo-Dan-Shane-Lukas-Dery-Ridwansah-2-2212769748.jpg" alt="Mario Dandy Satriyo Dan Shane Lukas menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Mario Dandy Satriyo Dan Shane Lukas menjalani sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (6/6/2023). Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Sebelum menjadi pesakitan di meja hijau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Mario Dandy Satriyo kerap berbuat aneh dan cenderung melawan hukum. Seperti mengganti nomor polisi mobil dan menorobos pintu tol agar tidak perlu membayar. Perbuatan itu diakui anak Rafael Alun Trisambodo di hadapan hakim Tumpanuli Marbun. Dandy menyadari bahwa perbuatannya adalah pelangaran hukum. Namun, dia membantah itu sebuah kebiasaan. "Artinya hal-hal yang bertentangan dengan hukum sudah sering anda lakukan?" tanya Hakim Tumpanuli, Selasa (1/8). Persidangan itu juga menghadirkan Anastasia Pretya Amanda, mantan kekasih Dandy. Dalam sidang itu Dandy menyangkal kesaksian dari Anastasia Pretya Amanda yang menyebut dirinya tidak membayar pengisian bensin di SPBU. "Coba lihat ya, kan berarti sudah sering itu. Kan itu cerita saudara kepada Shane. Saya menguji kejujuran saudara," tanya Hakim Tumpanuli. "Jadi cerita pom bensin itu pas kemarin Amanda jadi saksi. Itu tidak benar Yang Mulia," jawab Dandy. Mario Dandy Satriyo merupakan satu dari dua terdakwa atas perkara penganiayaan berat terhadap Cristalino David Ozora. Perbuatan Mario Dandy Satriyo turut disertai oleh Shane Lukas Rotua Pangondian Lumbantoruan. Kasus itu bermula dari hubungan asmara antara David dengan AG yang berakhir pada akhir 2022. Setelah itu AG menjalin asmara dengan Dandy pada 11 Januari 2023. Namun, meski telah berpisah, David dan AG masih menjalin komunikasi. Bahkan sempat pergi bersama dan disebut melakukan tindakan asusila. Informasi ini pun sampai ke telingan Dandy dari mantan pacarnya Anastasia Pretya Amanda saat bertemu disebuah bar kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dandy pun emosi mendengarnya. Dia berusaha mengkonfirmasi ke David, namun David membantahnya. Begitu pula saat mengkonfirmasi kepada AG, tidak ada jawaban yang diterima Dandy. Membuatnya semakin emosi. Puncak perseteruan ini terjadi pada 20 Februari 2023. Dandy mengajak Shane untuk melakukan penganiayaan kepada David. Saat itu pertemuan terjadi dibantu oleh AG yang menghubungi David ingin mengembalikan kartu pelajar. Ketiga orang ini lalu menemui David di rumah kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Di lokasi tersebut kemudian David dianiaya oleh Dandy. Mario Dandy didakwa melanggar Pasal 355 ayat (1) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP subsider Pasal 353 ayat (2) KUHP juncto pasal 55 ayat (1) KUHP atau kedua pasal 76 C juncto pasal 50 ayat (2) UU nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak jucto pasal 55 ayat (1) KUHP.

Mario Dandy Satriyo kerap berbuat aneh dan cenderung melawan hukum. Seperti mengganti nomor polisi mobil dan menorobos pintu tol.

Mario Dandy Akui Suka Ganti Pelat Nomor Polisi dan Tidak Bayar Tol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/10/Polda-Metro-Gagalkan-Peredaran-12-Juta-Butir-Narkoba-Dery-Ridwansah-4JPG-18603079.jpg" alt="Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto (tengah), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki, Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Don" width="100%">
<figcaption>Kapolda Metro Jaya Irjen (Pol) Karyoto (tengah), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, Dirresnarkoba Polda Metro Jaya Kombes Hengki, Wadirresnarkoba Polda Metro Jaya AKBP Don</figcaption>
</figure> <div>JawaPos.com - Polda Metro Jaya mengevaluasi penggunaan pelat nomor kendaraan dinas Kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan serta mengantisipasi pemalsuan. Hal ini berkaca dari koboi jalanan yang menggunakan pelat dinas Polri. "Kalau pelat kendaraan memang kadang (pedagang) kaki lima bisa membuatnya. Baik itu yang asli ataupun yang palsu, sesuai dengan keinginan pembeli," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto saat ditemui di Jakarta, Senin (8/5).</div> <div>&nbsp;</div> <div>Hal tersebut dijadikan sebagai langkah evaluasi bagi Polda Metro Jaya karena ternyata ada oknum yang berani memakai pelat kendaraan dinas yang terbukti palsu.&nbsp;</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/01573564/grab-tunjuk-ridzki-kramadibrata-sebagai-anggota-dewan-komisaris">Grab Tunjuk Ridzki Kramadibrata Sebagai Anggota Dewan Komisaris</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>"Artinya dia bukan meminjam kendaraan temannya, memang diperuntukkan (pelat) untuk mobilnya dia, kenapa dipasang? Ternyata dia menginginkan kalau pakai nomor polisi ini aksesnya jadi lebih luas, tidak mengenal ganjil- genap" katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Karyoto juga menjelaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan seluruh jajarannya karena yang pertama adalah menertibkan bagian internal dulu.</div> <div>&nbsp;</div> <div>"Apakah sudah anggota kami disiplin yang menggunakan mobil-mobil dengan pelat dinas?, " katanya.</div> <div>&nbsp;</div> <div>Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/01573559/tambahan-kuota-haji-8-ribu-kursi-dpr-besar-kemungkinan-tak-bisa-dapat-subsidi-dari-nilai-manfaat">Tambahan Kuota Haji 8 Ribu Kursi, DPR: Besar Kemungkinan Tak Bisa Dapat Subsidi dari Nilai Manfaat</a></div> <div>&nbsp;</div> <div>Kemudian yang kedua para pedagang kaki lima pembuat nomor ini harus diimbau untuk tidak membuat nomor apabila tidak ada Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).</div> Biasanya nomor yang dibikin oleh pedagang kaki lima di pinggir jalan itu sifatnya sementara mengganti yang rusak atau hilang. "Tentunya kalau ada yang pesan itu harus menunjukkan STNK. Itu&nbsp;sementara tidak sifatnya permanen dipasang di mobil itu," katanya.

Polda Metro Jaya mengevaluasi penggunaan pelat nomor kendaraan dinas Kepolisian untuk menghindari penyalahgunaan serta pemalsuan pelat nomor

Usai Kasus Koboi Jalanan, Kapolda Metro Evaluasi Penggunaan Pelat Nomor Kendaraan Dinas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/02/InShot_20230502_201002969-1346632779.jpg" alt="Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi (kiri), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah), dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin (kanan)." width="100%">
<figcaption>Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi (kiri), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko (tengah), dan Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin (kanan).</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik peristiwa koboi jalanan yang dilakukan pengemudi kendaraan berpelat dinas Polri. Peristiwa bermula ketika korban, &nbsp;Hendra yang berprofesi sebagai pengemudi taksi daring, mengantar penumpang dan melintas di Tol Tomang, Jakarta Barat, pada Kamis (4/5) sekitar pukul 23.26 WIB. Korban saat itu hendak berpindah jalur. Namun, pelaku tidak memberikan ruang. Hingga pada akhirnya mobil pelaku menghentikan laju kendaraan korban. "Pelapor menyatakan kejadian bermula saat pelapor hendak pindah jalur di jalan Tol Tomang, dan secara tiba-tiba ada satu unit mobil sedan Mazda dengan pelat nomor 10011-VII menikung korban dan langsung marah-marah," ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko kepada wartawan, Jumat (5/5). Setelah menghentikan mobil korban, pelaku langsung melakukan penganiayaan. Hendra mengaku dipukul beberapa kali. Selain itu, pelaku juga menenteng pistol dan ditodongkan kepada korban. Berselang beberapa saat, pelaku pun pergi meninggalkan korban. "Pengemudi sedan itu pun sempat menodongkan senjata ke arah korban. setelah kejadian itu, korban melapor ke Polda Metro Jaya," jelas Trunoyudo. Sebelumnya, video aksi koboi jalanan kembali terjadi dan viral di media sosial. Seorang pengemudi mobil pelat dinas Polri menodong sopir taksi online. Peristiwa itu menimpa seorang sopir taksi online bernama Hendra saat tengah melintas di Jalan Tol Dalam Kota di wilayah Tomang, Jakarta Barat, Kamis (4/5) malam. Peristiwa itu terjadi usai terduga pelaku tak terima disalip oleh Hendra di dekat exit Tol Tomang, Grogol Petamburan, Jakarta Barat sekitar pukul 21.35 WIB. Setelah itu, Hendra dimaki-maki dan ditodong pistol oleh pengendara mobil plat dinas Polri tersebut. &rsquo;&rsquo;Keluar lu, Turun sini!,&rdquo; kata seorang pria berbadan gembul sambil memukul Hendra. Pemukulan itu bermula saat Hendra sedang membawa penumpang dan melintas di Tol Jakarta-Tangerang. Dalam pengakuannya yang dikirim melalui voice note, Hendra melintas di lajur tiga dan berpindah ke lajur empat. Saat itu, kondisi jelang exit tol Tomang cukup padat. Karena ada ruang yang cukup, Hendra menyalip mobil plat Polri itu. Tak lama, dari belakang pengendara mobil plat dinas Polri itu mengejar dan menghentikan mobil Hendra. (*)

Polda Metro Jaya mengungkap detik-detik peristiwa koboi jalanan yang dilakukan pengemudi kendaraan berpelat dinas Polri.

Polisi Ungkap Detik-detik Koboi Jalanan Berpelat Polisi Serang Sopir Taksi Online

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Kemacetan-Lalu-Lintas-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah kendaraan melintas di Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/2/2020). Lembaga pemantau kemacetan lalu lintas, TomTom Traffic Index, menempatkan Jakarta di peringkat ke-10 sebagai kota termacet di dunia pada 2019 dengan tingkat kemacetan mencapai 53 per" width="100%">
<figcaption>Sejumlah kendaraan melintas di Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (8/2/2020). Lembaga pemantau kemacetan lalu lintas, TomTom Traffic Index, menempatkan Jakarta di peringkat ke-10 sebagai kota termacet di dunia pada 2019 dengan tingkat kemacetan mencapai 53 per</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan menerapkan pelat nomor dengan warna dasar putih dan tulisan hitam. Namun, program ini tidak akan diterapkan pada tahun ini.  Kasubdit STNK Korlantas Polri AKBP M.Taslim Chairuddin mengatakan, implementasi program ini dijalankan secara bertahap. Langkah pertama yakni mengubah regulasi. Di mana semula mengacu kepada Perkap Kapolri Nomor 5 Tahun 2012, yang sekarang diubah menjadi Perpol Nomor 7 Tahun 2021.  Perkap sendiri bersifat perunjuk teknis (juknis) bagi anggota Regident Polri. Sedangkan Perpol memiliki cakupan lebih luas dan bisa mengikat masyarakat.  "Setelah regulasinya keluar, baru masuk ke tahap berikutnya, yaitu implementasinya," kata Taslim dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (13/8).  Implementasi dari kebijakan tersebut juga dilaksanakan bertahap mengikuti manajemen anggaran pemerintah. Penganggaran bisa dilaksanakan tahun ini, sehingga tahun depan bisa pengadaan material TNKB. Setelah itu baru bisa dipasang di kendaraan bermotor milik masyarakat.  "Pemasangannya juga harus bertahap, dimulai dari kendaraan baru yang akan didaftarkan, kendaraan yang masa berlaku TNKBnya habis," jelas Taslim.  Lebih lanjut, Taslim menjelaskan, kondisi ini yang menyebabkan ada biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) saat pengurusan TNKB. Sehingga ketika ada pergantian tidak akan merugikan masyarakat.  "Kalau diganti secara serentak, siapa yang mesti bayar PNBP-nya. Hal ini juga perlu dipahami oleh masyarakat agar nantinya jangan kaget ketika di lapangan, ada TNKB umum yang lama dan yang baru," pungkasnya.  Sebelumnya, Korlantas Polri akan memberlakukan kebijakan baru dalam hal Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Perubahan meliputi pergantian warna pelat nomor kendaraan. Dari sebelumnya warna dasar hitam dengan tulisan putih, kini dibalik menjadi warna dasar putih, tulisan hitam.  Kasubdit STNK Korlantas Polri, AKBP M. Taslim Cahiruddin mengatakan, ada sejumlah pertimbangan perubahan kebijakan ini. Seperti untuk mengakomodir kendaraan listrik yang ramah lingkungan, juga dalam rangka keberlanjutan program pembangunan.  "Untuk ranmor perseorangan dan badan hukum/perusahaan, rencanya terjadi perubahan dari yang semula warna dasar hitam tulisan putih diubah menjadi warna dasar putih tulisan hitam," kata Taslim dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (13/8).  Perubahan ini juga terkait dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Di mana program tersebut sudah diinisiasi sejak 2014 silam. Proyek ini dimulai dengan membangun database atau pangkalan data ranmor. Kemudian mempersiapkan aplikasi layanan regident ranmor, nomenklatur Electronic Registration Identification (ERI), yang barus bisa kita terapkan sejak 2017. (*)

Polri Lakukan Pengadaan Pelat Nomor Warna Putih Tahun Depan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pengendara-Sepeda-Motor-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (12/6/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Di mana penerapan ganjil genap sepeda motor itu pada PSBB Tr" width="100%">
<figcaption>Sejumlah pengendara sepeda motor melintas di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Kamis (12/6/2020). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berencana menerapkan ganjil genap bagi sepeda motor pribadi. Di mana penerapan ganjil genap sepeda motor itu pada PSBB Tr</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri akan memberlakukan kebijakan baru dalam hal Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Perubahan meliputi pergantian warna pelat nomor kendaraan. Dari sebelumnya warna dasar hitam dengan tulisan putih, kini dibalik menjadi warna dasar putih, tulisan hitam.  Kasubdit STNK Korlantas Polri, AKBP M. Taslim Chairuddin mengatakan, ada sejumlah pertimbangan perubahan kebijakan ini. Seperti untuk mengakomodir kendaraan listrik yang ramah lingkungan, juga dalam rangka keberlanjutan program pembangunan.  "Untuk ranmor perseorangan dan badan hukum/perusahaan, rencanya terjadi perubahan dari yang semula warna dasar hitam tulisan putih diubah menjadi warna dasar putih tulisan hitam," kata Taslim dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Jumat (13/8).  Perubahan ini juga terkait dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Di mana program tersebut sudah diinisiasi sejak 2014 silam. Proyek ini dimulai dengan membangun database atau pangkalan data ranmor. Kemudian mempersiapkan aplikasi layanan regident ranmor, nomenklatur Electronic Registration Identification (ERI), yang barus bisa kita terapkan sejak 2017.  Pada 2020-2021 ini, bertepatan dengan program PRESISI Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Korlantas mulai kembangkan pangkalan database ranmor kedalam beberapa aplikasi layanan, di antaranya adalah ETLE.  "Signal atau samsat digital nasional, sudah masuk tahap uji coba insyaallah dalam waktu dekat aka segera di launching, terkendala PPKM," imbuh Taslim.  Dengan perubahan warna pelat nomor ini juga akan mengefektifkan penggunaan kamera ETLE dalam menangkap kendaraan yang melakukan pelanggaran di jalan. Sebab, identifikasi kendaraan akan semakin akurat.  Korlantas menyebut ada 2 cara yang dapat dilakukan untuk sistem tilang elektronik. Cara paling mudah adalah dengan kamera, selain itu bisa dengan RFID atau radio frekuention Identification Divace. Penggunaan RFID akan lebih rumit karena perlu pengadaan barang, pemasangan ulang alat, sehingga bisa memakan dana lebih besar.  "Sifat kamera adalah menyerap warna hitam sebagaimana juga hukum alam cahaya. Itulah mengapa kita perlu melakukan perubahan menjadi warna dasar putih dan tulisan hitam, agar tingkat kesalahan kamera dalam mengidentifikasi ranmor dijalan lebih kecil," kata Taslim.  "Jika tulisan putih dan warna dasar hitam, maka tingkat kesalahan tinggi, 5 bisa dibaca S atau sebaliknya, demikian juga antara angka 1 dengan hurus I, dan seterusnya," pungkasnya.  Kendati demikian, perubahan pelat nomor ini akan dilakukan bertahap. Mengingat banyak tahap yang harus ditempuh. (*)  &nbsp;

Pelat Nomor Ganti Warna Putih Tulisan Hitam, Ini Penjelasan Lengkapnya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/fortuner-ugal2an2.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Media sosial diramiakan dengan beredarnya video sebuah mobil Toyota Fortuner hitam doff dihentikan petugas polisi dari Satlantas Polres Bogor.  Mobil tersebut dihentikan lantaran polisi mendapakan laporan bahwa mobil tersebut ugal-ugalan di Puncak, Kabupaten Bogor.  Berdasarkan informasi yang didapat PojokBogor.com (Jawa Pos Group), peristiwa itu terjadi pada Sabtu (1/5) sekitar pukul 10.40 WIB. Yang mengejutkan adalah, mobil tersebut memiliki pelat nomor dinas polisi 3553-07 lengkap dengan strobo dan rotator. Pada awalnya, polisi mendapat laporan dari pengendara lain bahwa ada iring-iringan kendaraan menggunakan rotator, strobo dan berplat dinas polisi Toyota Fortuner berwarna hitam.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/fortuner-ugal2an1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Identitas pengemudi fortuner. (Istimewa)  Iring-irian itu mengawal 3 kendaraan lain, yakni Rubicon berwarna abu-abu, Kijang Inova hitam dan sebuah mobil berwarna merah. Petugas mendapat laporan bahwa iring-iringan kendaraan itu melaju dengan ugal-ugalan dengan membelah jalan (contra flow). Mobil berwarna hitam doff itu, juga sempat enggan diberhentikan oleh salah seorang anggota Satlantas Polres Bogor, Bripka Yudo BM 22.  Akhirnya, tepat di Simpang Taman Safari Indonesia, Kanit Turjawali Polres Bogor, Ipda Danny Trisespianto, mendapati mobil tersebut bukan dikemudikan oleh polisi. Melainkan seorang pelajar bernama Kevin Kosasih. Kevin diketahui merupakan warga Tangerang, Banten, kelahiran Bogor, 29 November 1995.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/fortuner-ugal2an.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> Fortuner ugal-ugalan. (Istimewa)  Saat dikonfirmasi, Kapolres Kabupaten Bogor AKBP AM Dicky membenarkan bahwa video yang beredar di media sosial itu adalah benar terjadi di Puncak, Kabupaten Bogor. "Bukan mobil dinas (polisi) dan pelatnya pasangan (tempelan) alias palsu," tegas Dicky, Minggu (2/6).  Pihaknya juga menegaskan bahwa tidak benar surat kendaraan yang ditunjukkan pengemudi mobil tersebut bertuliskan ‘Markas Besar Kepolisian Staf Logistik’. Dicky juga menyampaikan bahwa pengemudi mobil itu juga telah ditindak. "Itu razia biasa. Yang mengemudi juga sudah ditindak," pungkasnya.

Fortuner Ugal-ugalan di Puncak, Kapolres: Bukan Mobil Dinas Polisi