<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/SUASANA-PENUMPANG-KERETA-STASIUN-GAMBIR-_MIFTAHULHAYAT-1.jpg" alt="Calon penumpang mengantre masuk di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia tersebut" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang mengantre masuk di Stasiun Gambir, Jakarta, Kamis (18/11/2021). Pemerintah mengumumkan bakal membatasi sejumlah kegiatan pada libur Natal 2021 dan tahun baru 2022. Larangan kegiatan dan penerapan PPKM level 3 di seluruh Indonesia tersebut</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran Menjelang Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru), Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.  SE ini telah ditandatangani oleh Sekjen Kemendikbudristek Suharti pada 1 Desember lalu. Dalam regulasi ini, warga pendidikan diminta untuk tidak melakukan mobilisasi pada periode Nataru.  "Mengimbau kepada warga satuan pendidikan untuk tidak bepergian dan tidak pulang kampung ke luar daerah dengan tujuan yang tidak primer/tidak penting/tidak mendesak selama periode Nataru," jelas dia dikutip JawaPos.com, Jumat (3/12).  Adapun, sekolah juga diminta untuk tidak memberikan cuti kepada pendidik dan tenaga kependidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) selama periode Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022.  "Mengimbau kepada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk menunda pengambilan cuti bagi pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikannya setelah periode libur Nataru," tulisnya.  Diminta juha kepada kepala dinas provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pembagian rapot di semua jenjang pada tahun depan.  "Mengimbau kepada kepala satuan pendidikan di wilayah saudara untuk melaksanakan pembagian rapor semester 1 tahun ajaran 2021-2022 bagi satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah pada bulan Januari 2022," tandasnya.

Warga Pendidikan Diimbau untuk Tidak Bepergian Selama Libur Nataru

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/WhatsApp-Image-2020-10-29-at-21.34.55.jpeg" alt="Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)" width="100%">
<figcaption>Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito - (Dok Satgas Covid-19)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama periode 18 - 24 Mei 2021, pemerintah kembali menerapkan pengetatan mobilitas kepada masyarakat yang melakukan perjalanan dalam negeri. Pengetatan pasca peniadaan mudik Idul Fitri 1442 Hijriah ini sesuai Adendum Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021.  Khusus pelaku perjalanan yang akan menyeberang dari Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Bakauheni, Lampung, hasil tes Covid-19 menggunakan GeNose tidak berlaku. Di pelabuhan ini, syarat perjalanan yang berlaku hanya hasil tes negatif antigen sebagai syarat perjalanan.  "Pelaku perjalanan yang berangkat menuju Pulau Jawa, diminta tes antigen secara mandiri di daerah asal untuk mencegah penumpukan dan potensi kerumunan di pelabuhan," kata juru bicara satgas penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Minggu (23/5).  Menurutnya, dengan melakukan tes antigen di daerah asal, pelaku perjalanan mencegah potensi terjadinya kerumunan di pelabuhan. Karena kerumunan dapat menjadi pusat penularan Covid-19. Dengan melakukan tes antigen di daerah asal, pelaku perjalanan telah melakukan langkah antisipasi. Karena setibanya di pelabuhan, pelaku perjalanan sudah siap dengan dokumen yang dibutuhkan petugas.  Lalu, peningkatan skrining dengan baik harus dilakukan para petugas di lapangan yang menjadi tujuan arus balik para pelaku perjalanan. Terutama kota-kota besar seperti Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi), Bandung, Surabaya maupun daerah lainnya. Agar importasi kasus dari daerah lain dapat dicegah. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/ada-pelecehan-hotman-laporkan-tim-asesmen-twk-kpk-ke-komnas-perempuan/">Baca Juga: Ada Pelecehan, Hotman Laporkan Tim Asesmen TWK KPK ke Komnas Perempuan</a> <a href="https://www.jawapos.com/internasional/16/05/2021/joe-biden-tegaskan-dukung-untuk-israel-muslim-as-boikot-gedung-putih/">Baca Juga: Joe Biden Tegaskan Dukungan ke Israel, Muslim AS Boikot Gedung Putih</a>  Disamping itu, dalam masa periode pengetatan ini, para pelaku perjalanan diwajibkan menyertakan surat hasil tes negatif PCR atau antigen, yang masa berlakunya 1 x 24 jam. Termasuk GeNose yang disyaratkan pada beberapa wilayah. Bagi para pelaku perjalanan yang akan masuk wilayah aglomerasi Jabodetabek dapat terkena tes acak antigen (random check). Pemeriksaan tes acak ini akan ditempatkan di sepanjang jalan nasional menuju wilayah Jabodetabek.  Selain itu, masyarakat dan satgas daerah diminta terus meningkatkan sinergi dalam menangani pandemi Covid-19. Hal ini dapat diwujudkan melalui pos komando (posko) yang tersebar di tingkat desa berbagai daerah. Karena sinergi yang baik kunci utama efektifitas penanganan pandemi ini di daerah.  Sehingga kasus dapat lebih terkendali, dan yang positif Covid-19 dapat memperoleh penanganan kesehatan lebih dini sehingga peluang kesembuhan meningkat. "Harap menjadikan koordinasi ini sebagai prioritas di daerahnya masing-masing," pungkas Wiku.

Satgas Penanganan Covid-19, Imbau Agar Tes Antigen di Daerah Asal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/MENPANRB-Tjahjo-Kumolo-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Dery Ridwansah" width="100%">
<figcaption>Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo. Dery Ridwansah</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Terdapat 134 laporan terkait dengan aparatur sipil negara (ASN) yang nekat mudik saat cuti bersama dan libur Idul Fitri. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo menegaskan akan menindaklanjutinya.  Sejumlah ASN tersebut dilaporkan oleh masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional - Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat atau yang dikenal dengan sebutan SP4N-LAPOR!. Pengaduan tersebut diakumulasikan dari awal pelarangan mudik mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.  “Mohon yang masuk dalam sistem LAPOR! segera diselidiki dan ditindaklanjuti. Jika memang terbukti bersalah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat memberikan sanksi,” tegas Tjahjo, Selasa (18/5).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/18/05/2021/libur-lebaran-2021-berakhir-ini-imbauan-menteri-tjahjo-untuk-asn/">Libur Lebaran 2021 Berakhir, Ini Imbauan Menteri Tjahjo untuk ASN</a>  Selama pelarangan mudik, KemenPAN-RB telah menerima 160 laporan masyarakat. Dari jumlah laporan itu, ada 134 pengaduan masyarakat terkait ASN yang mudik. Sedangkan sisanya, laporan masyarakat terkait permohonan informasi dan aspirasi.  Penjatuhan sanksi tersebut adalah tindak lanjut dari Surat Edaran MenPAN-RB 8/2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti bagi Pegawai ASN dalam Masa Pandemi Covid-19.  Secara tegas MenPAN-RB melarang ASN untuk melakukan mudik, kecuali dengan alasan tertentu atas izin tertulis dari PPK atau penugasan yang paling rendah ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setingkat pejabat eselon II.  Menteri Tjahjo menegaskan, 134 laporan ASN yang mudik agar segera dilakukan klarifikasi oleh instansi yang bersangkutan. Apabila memang benar ASN yang bersangkutan mudik selama waktu pelarangan mudik, ia meminta agar PPK tidak ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman displin.  Pemberian hukuman disiplin dilakukan berdasarkan PP No. 53/2010 tentang Disiplin PNS dan PP No. 49/2018 tentang Manajemen PPPK. Pemberian hukuman disiplin tergantung dari jenis dan dampak pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. “Pelaporan di LAPOR! ini mohon diselesaikan dengan baik,” tegas Tjahjo.

Ada 134 Laporan ASN Nekat Mudik, MenPAN-RB Bakal Tindak Tegas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Tol-Cipali-Sepi-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Kendaraan melintas di jalur tol Cipali pada hari kedua larangan mudik Lebaran 2021 di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (7/5/2021). Sejak diberlakukannya larangan mudik Lebaran, jalur tol Cipali terpantau sepi.  Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Kendaraan melintas di jalur tol Cipali pada hari kedua larangan mudik Lebaran 2021 di Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Jumat (7/5/2021). Sejak diberlakukannya larangan mudik Lebaran, jalur tol Cipali terpantau sepi.  Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Para pemudik tampaknya belum semua melakukan perjalanan balik. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memperkirakan, masyarakat cenderung akan melakukan perjalanan jauh setelah pemberlakuan kebijakan pelarangan mudik Lebaran berakhir.  Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkapkan, hal itu terlihat dari pergerakan orang yang kembali ke Jabodetabek hingga saat ini masih belum signifikan. Baik di Pelabuhan Bakauheni, ataupun di Balonggandu, Karawang.  Bahkan, menurutnya secara kuantitatif pergerakan orang pada hari terakhir libur lebaran ini masih di bawah 60 persen. Sehingga, pihaknya akan tetap melakukan pengetatan pengawasan arus perjalanan setelah periode libur Lebaran.  Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/05/2021/pemudik-diimbau-sudah-tes-antigen-sebelum-ke-pelabuhan/">Pemudik Diimbau Sudah Tes Antigen Sebelum ke Pelabuhan</a>  "Mengingat masa peniadaan mudik berakhir di esok hari, dan lusa tidak adalagi peniadaan mudik. Kita harus tetap melakukan pengetatan," ujarnya dalam keterangannya, Senin (17/5).  Ia juga telah menugaskan Dirjen Perhubungan Darat untuk melakukan koordinasi dengan Kakorlantas Polri terkait segala hal kebijakan yang akan diambil. “Karena masih masyarakat yang di luar daerah," imbuhnya.  Selanjutnya, Budi kembali mengingatkan agar masyarakat yang akan menuju kota tujuannya, baik dari Sumatera atau Jawa agar masing-masing untuk memeriksakan diri antigen di kota asal keberangkatan.  "Kalau di Bakauheni kita menghindari penumpukan. Sedangkan di kota-kota Jawa tentunya kita tidak ingin membuat penumpukan terjadi di tempat yang akan dilakukan uji random oleh Dirjen Perhubungan Darat dan Satgas Covid-19. Sehingga ini nanti akan menjadi model di mana saudara-saudara kita akan melakukan perjalanan," pungkasnya.

Pemudik Diperkirakan Kembali ke Kota Setelah Pelarangan Mudik Selesai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/WIKU-COVID.jpg" alt="Foto: Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa)." width="100%">
<figcaption>Foto: Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito. (Istimewa).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masuknya varian virus Covid-19 dari luar negeri telah menyebar di berbagai daerah. Temuan ini disikapi Pemerintah dengan meningkatkan upaya penanganan pandemi Covid-19 hingga mengeluarkan kebijakan pengetatan mobilitas pelaku perjalanan, baik dalam negeri dan luar negeri. Bahkan hingga kini, proses vaksinasi terus dilakukan. Hal ini sebagai untuk memutus rantai penularan Covid-19.  "Jika mutasi virus dibiarkan, maka akan semakin banyak varian Covid-19 yang muncul dan berpotensi berdampak buruk dalam upaya pengendalian Covid-19," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19,  Wiku Adisasmito dalam keterangannya, Minggu (9/5).  Pembiaran terhadap mutasi virus, akan berdampak buruk pada meningkatnya laju penularan akibat terjadinya perubahan pada karakteristik virus dan akan juga merubah sifat bilogisnya. Lalu, akan menurunkan efektifitas vaksin karena umumnya vaksin dikembangkan dengan jenis-jenis virus yang spesifik.  Selain itu juga dapat menurunkan akurasi testing karena lokasi-lokasi mutasi atau hotspot yang berbeda-beda pada setiap varian. Sehingga dapat menurunkan kualitas PCR yang memiliki target mutasi virus yang spesifik.  "Potensi efek negatif ini sedang dipelajari lebih lanjut, dan semua temuan hasilnya akan diberitahukan kepada masyarakat," imbuh Wiku. <a href="https://www.jawapos.com/internasional/09/05/2021/muhammadiyah-kecam-tindakan-israel-usir-jamaah-di-masjid-al-aqsa/">Baca Juga: Muhammadiyah Kecam Tindakan Israel Usir Jamaah di Masjid Al Aqsa</a> Terkait mutasi virus, Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) telah mengklasifikasi jenis mutasi virus berdasarkan karakteristik yang ditimbulkan akibat mutasi. Menurutnya varian of concern ialah varian yang sudah ditetapkan sebagai varian yang mengalami perubahan karakteristik dari karakteristik semula yang berupa angka dan huruf seperti B117, B1357 B11281 atau P1.  Dia menyebut, varian of interest yaitu virus yang mengalami perubahan genetik namun karakteristiknya masih belum bisa dipastikan yaitu varian yang belum disebutkan sebelumnya.  "Yang menjadi catatan ialah perubahan karakteristik di setiap varian berbeda-beda," tambah Wiku.  Pada prinsipnya, virus Covid-19 adalah salah satu bentuk virus RNA ( ribonucleid acid ) yang secara alamiah jumlah kejadian mutasinya lebih banyak daripada jenis virus DNA ( deoxyribonucleid acid ). Karenanya bentuk virus Covid-19 sebagai virus RNA sangat wajar jika kemunculan variannya berkembang sangat cepat saat ini.  "Kembali saya ingatkan bahwa virus tidak mengenal batas teritorial dan setiap negara saling terhubung. Oleh karena itu salah satu upaya mengendalikan varian virus, khususnya yang sudah pasti meningkatkan infeksi adalah dengan mengatur mobilitas luar negeri," pungkasnya.

Vaksinasi Hingga Pengetatan Mudik Diharapkan Bisa Cegah Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/cak-imin-jangan-jangan-ada-yang-mau-sabotase-proyek-presiden_m_190821.jpeg" alt="Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar" width="100%">
<figcaption>Ketua Umum PKB, Abdul Muhaimin Iskandar</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Hasil pengetesan Covid-19 secara acak yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan perjalanan selama masa larangan mudik Lebaran, menunjukkan hasil yang mencengangkan. Terhitung sejak 6 Mei 2021, sebanyak 4.123 orang pemudik dinyatakan positif Covid-19.  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku sangat prihatin dengan temuan itu, dan meminta masyarakat untuk tidak memaksakan diri mudik dan lebih memilih merayakan Idul Fitri di rumah saja.  "Tolong jangan memaksakan diri. Lihatlah kejadian di India, jangan sampai apa yang terjadi di India juga terjadi di Indonesia. Patuhi imbauan pemerintah untuk tidak mudik," ujar Cak Imin kepada wartawan, Selasa (11/5).  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meminta aparat di lapangan untuk meningkatkan pengawasan. Sebab, di sejumlah titik arus mudik, terlihat tumpukan pemudik yang masih mencoba menerobos penjagaan kepolisian.  <a href="https://www.jawapos.com/nasional/11/05/2021/mudik-dilarang-tapi-wna-boleh-datang-pks-yakin-ada-kongkalikong/">Baca Juga: Mudik Dilarang Tapi WNA Boleh Datang, PKS Yakin Ada Kongkalikong</a>  "Petugas di lapangan harus tegas, jangan melunak. Bila perlu ditambah petugas di lapangan. Sebab kalau masih banyak yang dibiarkan lolos maka nantinya yang lain pun akan ikut menerobos," katanya.  Diketahui, dari Operasi Ketupat, jumlah pemudik yang di-random testing lebih dari 6.742 orang. Dari mereka yang dikonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 4.123 orang, 1.686 orang melakukan isolasi mandiri. Kemudian, 75 orang di antaranya mendapatkan perawatan.

4.123 Pemudik Positif Covid-19, Cak Imin: Tolong Jangan Maksa Mudik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/gus-ami.jpg" alt="Muhaimin Iskandar/MIFTAHULHAYAT/JAWA POS" width="100%">
<figcaption>Muhaimin Iskandar/MIFTAHULHAYAT/JAWA POS</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Masuknya 85 warga negara asing (WNA) asal Tiongkok ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) menjadi sorotan publik. Hal ini dinilai memunculkan ketidakadilan.  Di satu sisi pemerintah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19. Namun disisi lain justru ada WNA yang diperbolehkan masuk ke Indonesia.  Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan, seharusnya pemerintah lebih peka dalam mengambil kebijakan. Sebab, masuknya rombongan WNA ke Indonesia di tengah larangan mudik, pasti akan menimbulkan pertentangan di tengah masyarakat dan memunculkan persepsi publik bahwa kebijakan soal pencegahan penularan Covid-19 tidak berlaku secara adil dan menyeluruh.  "Kalau masyarakat Indonesia saja harus menahan rindu untuk tidak mudik yang sudah menjadi tradisi tahunan karena mengikuti aturan pemerintah, bagaimana WNA bisa dengan mudah masuk ke Tanah Air. Hal yang seperti ini kan bisa menimbulkan anggapan publik bahwa pemerintah tidak peka melihat kondisi yang ada,” ujar Muhaimin kepada wartawan, Sabtu (8/5).  Karena itu, Muhaimin meminta pemerintah dan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai masih diizinkannya WNA masuk di tengah kebijakan pelarangan mudik dan antisipasi masuknya varian baru Covid-19.  "Sebab kondisi ini membingungkan masyarakat yang dibatasi mobilitasnya saat Lebaran,” katanya.  Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga mendorong agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Satgas Penanganan Covid-19 untuk memastikan bahwa seluruh WNA dan WNI yang datang dari luar negeri dapat mematuhi aturan protokol kesehatan perjalanan internasional  Ketua Tim Pengawas Pelansanaan Penanganan Bencana Covid-19 DPR RI ini mengusulkan kepada pemerintah untuk sementara menolak seluruh kedatangan WNA selama masa pelarangan mudik.  "Sebab, masyarakat pun saat ini tengah berupaya mengikuti aturan larangan mudik dan membatasi mobilitas selama libur Lebaran,” pungkasnya.

Kritik DPR Lolosnya 85 WNA Tiongkok ke Indonesia Saat Mudik Dilarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Luqman-Wakil-Ketua-Komisi-II.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim meminta kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian bersama pemerintah daerah agar sungguh-sungguh waspada dan menyiapkan antisipasi terhadap kemungkinan membludaknya tempat-tempat wisata selama libur Lobaran 6-17 Mei.  Menurut dia, akan lebih baik jika selama libur Lebaran 6-17 Mei, seluruh pemerintah daerah tidak mengizinkan pembukaan tempat wisata di daerahnya masing-masing.  "Oleh karena itu, saya minta Mendagri segera bikin kajian mendalam untuk menerbitkan instruksi ke seluruh daerah terkait penutupan tempat wisata selama libur Lebaran," ujar Luqman kepada wartawan, Jumat (7/5).  Berbagai kebijakan antisipatif yang diterbitkan pemerintah pusat seperti larangan mudik, pembatasan buka puasa bersama, larangan open house bagi ASN dan sebagainya, jangan sampai rusak dan sia-sia akibat pemerintah tidak menghitung ancaman badai Covid-19 yang datang dari tempat-tempat wisata selama libur Lebaran.  "Jauh lebih penting melindungi keselamatan, kesehatan dan nyawa rakyat dari sekedar hitungan putaran ekonomi yang diharapkan dari sektor pariwisata," ungkapnya.  Menurut legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), silakan setelah libur Lebaran 6-17 Mei dibuka lagi tempat-tempat wisata selama pemerintah dapat memastikan pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat di tempat tujuan wisata.  "Ingat, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi," pungkasnya. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Diketahui, pemerintah resmi melarang masyarakat melakukan aktivitas mudik lebaran 2021 sejak 6 hingga 17 Mei. Larangan itu dikeluarkan setelah mempertimbangkan risiko penularan Covid-19 yang masih tinggi.  Namun di sisi lain, pemerintah mengizinkan masyarakat untuk melaksanakan salat tarawih dan salat Idulfitri secara berjamaah di masjid pada Ramadan 2021 ini. Izin itu diberikan dengan syarat pelaksanaan salat berjamaah harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19 yang ketat.  Di sisi lain lagi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Uno, meminta keran pariwisata mulai dibuka pada April 2021 ini. Sandiaga memprediksi sejumlah tempat destinasi wisata akan diserbu masyarakat karena pemerintah melarang aktivitas mudik dilakukan pada tahun ini.

Tempat Wisata Masih Dibuka, Ingat Keselamatan Rakyat Hukum Tertinggi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/EXIT1.jpg" alt="Personel Kepolisian memeriksa kelengkapan surat dan KTP saat penyekatan larangan mudik Lebaran di Gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemeriksaan tersebut sebagai upaya untuk menyekat masyarakat yang nekat mudik jelang pe" width="100%">
<figcaption>Personel Kepolisian memeriksa kelengkapan surat dan KTP saat penyekatan larangan mudik Lebaran di Gerbang Tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, Kamis (6/5/2021). Pemeriksaan tersebut sebagai upaya untuk menyekat masyarakat yang nekat mudik jelang pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya resmi melarang kegiatan mudik di wilayah aglomerasi. Yakni meliputi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek).  Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Pemprov DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, kebijakan larangan mudik di wilayah aglomerasi sudah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Pelarang ini juga berlaku pada periode 6-17 Mei 2021 seperti larangan mudik dari pemerintah pusat.  "Jadi narasi yang dibangun adalah larangan mudik. Jadi kalau tujuan mudik pasti dilarang," kata Syafrin saat dihubungi, Jumat (7/5).  "Untuk aglomerasi kenapa sebelumnya difasilitasi, karena sebelumnya ada perjalanan dinas atau bekerja. Tapi begitu ada yang tujuan mudik sekarang dilarang, karena narasi tahun ini mudik dilarang," imbuhnya.  Pemprov DKI Jakarta juga telah menyiapkan 8 titik penyekatan mudik di wilayah aglomerasi ini. Yakni di Kalideras, Joglo, Pasar Jumat, Jalan Raya Bogor, Kalimalang, Jalan Cakung-Bekasi, Budi Luhur, dan Perintis Kemerdekaan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> Petugas di titik tersebut, akan mengidentifikasi kendaraan mudik dan yang hendak bekerja. Bagi yang akan mudik langsung diputar balik. Sedangkan yang bekerja diizinkan melanjutkan pekerjaan.  Syafrin memastikan, petugas di lapangan mampu membedakan kendaraan mudik dan yang hendak bekerja. Salah satunya dengan mengidentifikasi barang bawaan pengendara.  "Saat mudik pasti berbeda barang bawaannya dengan kerja. Nah ini yang kami dapatkan dari kemarin sampai tadi pagi jam delapan ada 19 kendaraan yang mau mudik kami putar balik. Walau pun pemeriksaanbya di delapan titik itu," pungkas Syafrin.

Pemprov DKI Jakarta Larang Warga Mudik, Meski di Dalam Jabodetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/Kemacetan-Gerbang-Tol-Cikarang-Utama-Dery-1-1.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Memasuki masa peniadaan mudik yang telah dimulai hari ini hingga 17 Mei 2021 mendatang, PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 414.774 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-3 hingga H-1 jelang peniadaan mudik atau pada  tanggal 3 hingga 4 Mei 2021.  Corporate Communication &amp; Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Dwimawan Heru mengatakan, angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari beberapa Gerbang Tol (GT) Barrier/Utama, yaitu GT Cikupa (arah Barat), GT Ciawi (arah Selatan), dan GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama (arah Timur).  “Total volume lalin yang meninggalkan wilayah Jabotabek ini naik 8,9 persen jika dibandingkan lalin normal,” ujarnya dalam keterangannya, Kamis (6/5).  Ia memaparkan, untuk distribusi lalu lintas yang meninggalkan Jakarta dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 193.698 kendaraan menuju arah Timur, 133.191 kendaraan menuju arah Barat, dan 87.885 kendaraan menuju arah Selatan.  Adapun rincian distribusi lalin arah timur melalui GT Cikampek Utama, dengan jumlah 110.975 kendaraan meninggalkan Jakarta, naik sebesar 36 persen dari lalin normal. Sedangkan GT Kalihurip Utama, dengan jumlah 82.723 kendaraan meninggalkan Jakarta, naik sebesar 8,8 persen dari lalin normal. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/16/04/2021/reformasi-asn-naik-pangkat-tiap-dua-tahun-dan-usia-pensiun-ditambah/">Baca Juga: Reformasi ASN, Naik Pangkat Tiap Dua Tahun dan Usia Pensiun Ditambah</a> <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/24/04/2021/kri-nanggala-402-tenggelam-ahy-1-nyawa-prajurit-tni-sangat-berharga/">Baca Juga: KRI Nanggala-402 Tenggelam, AHY: 1 Nyawa Prajurit TNI Sangat Berharga</a> “Total kendaraan meninggalkan Jakarta menuju arah Timur adalah sebanyak 193.698 kendaraan, naik sebesar 23 persen dari lalin normal,” tuturnya.  Kemudian, lalin meninggalkan Jakarta menuju arah Barat melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak adalah sebesar 133.191 kendaraan, turun 1,5 persen dari lalin normal.  Sementara itu, jumlah kendaraan yang meninggalkan Jakarta menuju arah Selatan atau Lokal melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 87.885 kendaraan, turun sebesar 0,4 persen dari lalin normal.  Ia mengingatkan, sepanjang periode peniadaan mudik Idul Fitri 1442 H pihaknya mengimbau kepada Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) kategori dikecualikan seperti kendaraan pelayanan distribusi logistik, keperluan kerja/dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka keluarga, ibu hamil (didampingi 1 anggota keluarga) dan kepentingan persalinan.  Adapun persyaratannya dapat melengkapi dokumen persyaratan antara lain Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) dan hasil negatif tes RT-PCR maks 3x24 jam atau hasil negatif tes Rapid Antigen maks 2x24 jam atau hasil negatif Genose C19 sebelum keberangkatan.

Sehari Jelang Peniadaan Mudik, Kendaraan Keluar Jakarta Alami Kenaikan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pelarangan mudik

Berita Terkini