<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Industri-Smelter-Kendari-Pos.jpg" alt="Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Anggota Komisi XI DPR RI Andi Achmad Dara mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan percepatan kebijakan hilirisasi di sektor Sumber Daya Alam (SDA), baik nikel, batu bara, maupun di sektor kelautan dan kehutanan. Ia meyakini, hilirisasi tersebut mampu membuat ekonomi daerah lebih cepat berkembang, karena mendapat nilai tambah ekonomi yang besar.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara teknis, ekonomi Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045 karena peningkatan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) diproyeksikan mencapai USD 9.000-11.000 triliun dengan pendapatan perkapita USD 21.000-29.000," kata Andi kepada wartawan, Selasa (11/4).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Legislator Partai Golkar ini menilai, langkah besar yang dilakukan Presiden Jokowi dalam melakukan hilirisasi merupakan terobosan penting, yang akan mampu mengubah Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Ia pun&nbsp;</div> <div dir="auto">mengamini, hilirisasi akan menciptakan multiplier effect yang berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia, termasuk ekonomi daerah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Oleh karena itu, pihaknya mendukung penuh terobosan penting Presiden Jokowi yang dianggap sebagai terobosan kebijakan yang paling monumental. Karena akan menjadi&nbsp;millstone (batu loncatan) bagi Indonesia sebagai negara maju untuk bersaing dengan negara lainnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Harus kita apresiasi dan dukung penuh langkah Presiden Jokowi untuk hiliisasi ini, karena kebijakan ini adalah paling monumental dan menjadi kunci Indonesia menjadi negara maju ke depan," ucap Andi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Hilirisasi ini akan berdampak besar terhadap banyak sektor yang mampu mempercepat peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia," lanjut Andi Dara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Andi juga mendukung proyeksi pemerintah, terkait hililirasi akan mampu meningkatkan ekonomi daerah, terutama di daerah yang menjadi sumber penghasil SDA. Ia meyakini, pertumbuhan ekonomi akan meningkat pesat, sehingga diharapkan dapat secara signifikan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Secara langsung dan tidak langsung, ekonomi daerah ini juga akan merasakan hilirisasi karena pendapatan ekonomi daerah dapat meningkat pesat, seperti dicontohkan oleh Presiden di Maluku Utara yang pertumbuhan ekonominya mencapai 27 persen. hal itu bisa terjadi setelah ada industri pengolahan smelter di sana yang telah mendukung hilirisasi nikel," pungkasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Hilirisasi akan menciptakan multiplier effect yang berdampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan ekonomi Indonesia, termasuk daerah.

DPR Dukung Langkah Presiden Jokowi Hilirisasi Sektor SDA

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Industri-Smelter-Kendari-Pos.jpg" alt="Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Indonesia siap membahas kebijakan mineral dan batu bara dengan Uni Eropa (UE). Pertemuan dijadwalkan berlangsung pada 30 Januari mendatang di kantor Organisasi Perdagangan Internasional (World Trade Organization alias WTO) di Jenewa, Swiss.  Sebagai persiapan, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Luar Negeri terus berkonsolidasi dengan lembaga-lembaga terkait. Juga, berunding dengan para pemangku kepentingan pada sektor tambang.  Pada 29 November lalu, Indonesia sepakat untuk berkonsultasi dengan UE dalam kerangka WTO guna membahas kebijakan mineral dan batu bara. Itu terjadi setelah UE menggugat kebijakan ekspor nikel Indonesia.  "Saat ini, kami sedang meningkatkan koordinasi lintas kementerian untuk menghadapi UE di WTO. Ini sesuai arahan Presiden Jokowi untuk membela kepentingan Indonesia dalam forum perdagangan internasional," ujar Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga.  Dalam pertemuan dengan agenda utama konsultasi nanti, anggota WTO bisa menggali lebih dalam kebijakan yang dianggap melanggar komitmen tersebut. Apabila pertemuan itu gagal membuahkan kesepakatan, proses akan berlanjut dengan tujuan menyelesaikan sengketa. Nanti WTO membentuk panel.  "Pemerintah Indonesia mengharapkan hasil positif dari konsultasi agar hubungan perdagangan lancar," tegas Jerry.  Apalagi, saat ini Indonesia juga sedang dalam tahap mengembangkan produk bernilai tambah dan tidak lagi mengekspor produk mentah. Jerry menekankan bahwa sampai sejauh ini hubungan UE dan Indonesia tetap normal.  "Proses ini wajar saja. Anggota WTO punya hak dan kewajiban yang sama terhadap komitmen yang telah dibuat," imbuh Kepala Biro Advokasi Kemendag Sondang Anggraini.  Melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah telah menetapkan aturan pelarangan ekspor bijih nikel mulai Januari 2020. Tujuannya adalah mewujudkan pengelolaan tambang yang berkelanjutan sekaligus melestarikan lingkungan.  Pelarangan ekspor nikel juga dimaksudkan untuk memasok kebutuhan di dalam negeri dan agar dapat diolah di dalam negeri sehingga menjadi produk bernilai tambah.

Indonesia Siap Bahas Kebijakan Pelarangan Ekspor Ore Nikel di WTO

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Industri-Smelter-Kendari-Pos.jpg" alt="Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pabrik smelter nikel di di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. (Kendari Pos/JPG)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah memutuskan mempercepat pelarangan ekspor bijih nikel yang efektif berlaku pada 1 Januari 2020. Kebijakan ini diyakini dinilai momentum yang tepat karena kebutuhan pasar domestik.  “Saat ini sektor hilir sangat dibutuhkan, harapannya nikel mampu diolah dan didistribusi dengan nilai yang sangat tinggi. Tinggal perangkatnya sudah disiapkan atau belum,” ujar anggota DPR Maman Abdurrahman dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (3/10).  Menurutnya, percepatan pelarangan ekspor nikel dilakukan untuk kebutuhan pasar domestik. Pasalnya, saat ini pemerintah memang sedang menggalakkan hilirisasi industri di minerba, terutama nikel yang rencananya akan diolah menjadi bahan jadi dan bernilai tambah terutama untuk baterai lithium untuk mobil listrik. “Kita harus ambil momentum kebutuhan domestik yang besar, apalagi kalau nanti sudah dibangun smelter.”  Untuk itu, Maman meminta kepada pemerintah maupun pengusaha nikel untuk komitmen pada asas dan aturan. Pemerintah harus memiliki kepastian hukum yang lebih jelas, sedangkan pelaku usaha harus komitmen setelah mendapatkan kuota ekspor.  “Wajar jika pelaku usaha kecewa dengan percepatan larangan ekspor ini, karena mereka pasti sudah punya business plan hingga 2022. Tapi saya rasa mereka bisa mengikuti asal kepastian hukumnya jelas dari pemerintah,” sambungnya.  Indonesia memang memiliki kesempatan besar untuk mengambil momentum ini. Hal itu disampaikan Kepala Subdirektorat Pengawasan Usaha Eksplorasi Mineral, Andri Budhiman Firmanto, dalam kesempatan yang sama.  Kata dia, 40 persen dari total biaya manufaktur mobil listrik berasal dari baterai dan Indonesia merupakan salah satu negara yang punya bahan baku terbaik di dunia untuk memproduksi baterai lithium ion. “Berdasarkan kajian, 40 persen dari total biaya manufaktur mobil listrik berasal dari baterai,” kata Andri.  “Percepatan aturan larangan ekspor bijih nikel kadar rendah ini dilakukan untuk mengejar momentum pengembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kebijakan ini juga memperhatikan jumlah cadangan terbukti dan jaminan pasokan bijih nikel kadar rendah untuk persiapan percepatan industri mobil listrik,” pungkasnya.

Pelarangan Ekspor Nikel Momentum Tepat Dorong Hilirisasi Industri