<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/12/JKT_CORETAX-DIKELUHKAN-SERING-EROR-WAJIB-PAJAK-BISA-LAPOR-PAJAK-KE-LAPOR-PAJAK_HANUNG-HAMBARA_11022025-10-3393542284.jpg" alt="Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wajib pajak membuka lapor pajak di web Coretax di Jakarta, Selasa (11/2/2025). (Hanung Hambara/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat capaian pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) hingga 25 Februari 2026 pukul 08.07 WIB telah menembus angka 4 juta lebih. "Progres pelaporan SPT tahunan PPh untuk periode sampai dengan 25 Februari 2026 Tahun Pajak 2025 tercatat 4.056.207 SPT," kata Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti dalam keterangannya, Rabu (25/2). Inge membeberkan, berdasarkan data DJP, pelaporan SPT paling banyak berasal dari wajib pajak orang pribadi (OP) karyawan dengan jumlah 3.591.170 SPT. Sementara itu, OP non-karyawan tercatat sebanyak 362.395 SPT. Adapun untuk wajib pajak badan dengan tahun buku Januari&ndash;Desember, tercatat 101.787 SPT dalam denominasi rupiah dan 98 SPT dalam denominasi dolar AS. Sementara itu, untuk wajib pajak dengan beda tahun buku yang pelaporannya dimulai sejak 1 Agustus 2025 tercatat 740 SPT badan dalam rupiah dan 17 SPT badan dalam dolar AS. Tak hanya pelaporan SPT, DJP juga mencatat perkembangan signifikan dalam aktivasi akun Coretax DJP. Hingga 25 Februari 2026, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax mencapai 14.448.012 WP. "Rinciannya, sebanyak 13.451.501 merupakan WP orang pribadi, 906.563 WP badan, 89.723 WP instansi pemerintah, dan 225 WP pelaku Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)," tukasnya. Untuk diketahui, Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang Anda gunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Adapun batas akhir pelaporan SPT Tahunan pada 31 Maret 2026 untuk wajib pajak orang pribadi. Tak hanya dilakukan sendiri, penyampaian SPT juga dapat dilakukan secara langsung untuk TPT tempat wajib pajak terdaftar atau tempat lain berupa layanan pajak di Luar Kantor yang disediakan KPP atau KP2KP tempat wajib pajak terdaftar. &nbsp;

Pelaporan SPT 2026 tembus 4 juta per 25 Februari, mayoritas karyawan. DJP catat perkembangan akun Coretax.

Kemenkeu Catat 4 Juta Pelaporan SPT sampai 25 Februari 2026, Mayoritas dari Karyawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Menteri-Keuangan-Sri-Mulyani-Dery-Ridwansah-3-1.jpg" alt="Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Menteri Keuangan Sri Mulyani. Foto: Dery Ridwansah/ JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh masyarakat baik individu maupun pengusaha untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan periode 2020 lebih awal agar tidak terkendala masalah jaringan.  Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengimbau seluruh wajib pajak (WP) orang pribadi (OP) maupun badan untuk dapat mengerti situasi yang masih diselimuti oleh masa pandemi. Alasan pelaporan dilakukan sesegera mungkin adalah untuk menghindari kepadatan di akhir batas tanggalnya nanti.  "Saya berharap untuk bisa menggunakan SPT elektronik secara banyak dan lebih awal sehingga menghindari terjadi jammed," ujarnya secara virtual, Senin (8/3).  Seperti diketahui, pelaporan SPT Tahunan periode 2020 untuk wajib pajak orang pribadi sampai 31 Maret 2021 dan untuk WP Badan pada 30 April 2021. Saat ini, lanjutnya, waktu yang tersedia masih panjang.  Sri Mulyani tidak ingin kendala-kendala teknis akan muncul pada akhir batas pelaporan karena menumpuknya data wajib pajak yang melaporkan. Sehingga, dirinya berharap agar pajak individu dapat melalukan pelaporannya pada minggu ini.  "Sebelum terjadinya jumlah volume yang akan menggunakan SPT elektronik di dalam melakukan kewajiban pembayaran pajaknya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=AbvmoBAPdx8

Sri Mulyani Minta Pelaporan SPT Dilakukan Pekan Ini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/jelang-batas-akhir-sudah-1093-juta-wajib-pajak-laporkan-spt_c_295961.jpg" alt="Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi aparat Dirjen Pajak Kementerian Keuangan membantu wajib pajak melakukan pelaporan SPT melalui e-Filing</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelaporan untuk Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2019 akan berakhir hari ini, Kamis (30/4). Para wajib pajak (WP), baik itu perorangan maupun badan pun diharapkan segera melaporkan pajaknya.  Pelaporan SPT ini harus melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh setiap Warga Negara Indonesia (WNI) yang sudah memiliki penghasilan pribadi serta masuk dalam kriteria Penghasilan Kena Pajak (PKP).  Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) Suryo Utomo juga mengatakan bahwa batas penyampaian SPT WP Orang Pribadi diundur dari tanggal 31 Maret 2020 menjadi 30 April 2020.  "SPT WP Orang Pribadi yang telah diundur penyampaiannya dari 31 Maret 2020, diperpanjang hingga 30 April 2020," ungkapnya. Sedangkan WP Badan, batas waktu penyampaian adalah tanggal 30 April 2020 dan tidak diperpanjang.  Mengutip dari pajak.go.id, inilah langkah-langkah untuk melakukan pengisian SPT Online, yakni:  1. Para WB harus membuka domain alamat https://djponline.pajak.go.id atau efiling.pajak.go.id  2. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta kode EFIN WP  3. Masukkan kode keamanan  4. Lalu klik “Login”  5. Pilih layanan “e-Filing”  6. Pilih atau klik “Buat SPT”  7. Ikuti panduan pengisian e-Filing dengan menjawab beberapa pertanyaan sebelum masuk ke SPT 1770 SS  8. Isi formulir yang sesuai dengan informasi WP.  9. Setelah terisi semua, klik OK. Setelah mengirim SPT Online ke Ditjen Pajak, WP akan mendapatkan laporan SPT.  Adapun, untuk dokumen yang disiapkan, antara lain:  1. Email, NPWP dan kode EFIN  2. Bukti potong 1721-A1 atau 1721-A yang didapat dari tempat bekerja para WP  3. Detil penghasilan lain-lain  4. Daftar harta serta kewajiban di akhir tahun  5. Menentukan PTKP  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=W7Sk2R8oNWc  https://www.youtube.com/watch?v=Anwl_HOdYXE  https://www.youtube.com/watch?v=twPy3M58JXk

Lapor SPT Terakhir Hari Ini, Begini Caranya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/72094_91382_tax-amnesty-jpnn.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - &nbsp;Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) &nbsp;menambah jam operasional mengantisipasi lonjakan peserta program amnesti pajak (tax amnesty).&nbsp; Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak, Hestu Yoga Saksama menyebut masih banyak WP tengah bersiap mengikuti program pengampunan pajak periode II. Akhir-akhir ini, ada sekitar 3 ribu Surat Pernyataan Harta (SPH) diterima setiap hari di seluruh Indonesia.&nbsp; &rdquo;Jadi, antusiasme peserta amnesti pajak harus diimbangi dengan layanan terbaik,&rdquo; tutur Hestu seperti ditulis Indopos, Selasa (20/12). Hestu optimistis, jumlah peserta tax amnesty semakin bertambah hingga penghujung tahun ini. Tidak peduli program amnesti pajak bakal ditingkahi momen perayaan Natal dan Tahun Baru. &rdquo;Kami yakin, peserta tax amnesty tetap akan banyak menyampaikan SPH meski dikuasakan,&rdquo; tegasnya.&nbsp; Guna menyesuaikan dengan jumlah WP peserta amnesti pajak DJP bakal bekerja ekstra hingga malam hari sebanyak 3 shift.&nbsp; Tindakan itu dilakukan dengan pertimbangan kalau banyak WP atau peserta tax amnesty harus dilayani. Dan, DJP telah membuka pelayanan mulai Senin hingga Minggu.&nbsp; &rdquo;Kami telah siap mengantisipasi lonjakan peserta amesti pajak akhir periode II,&rdquo; tegas Hestu. (far/nas/JPG)

Antisipasi Lonjakan Pelaporan,  Aparat Pajak  All Out Layani Wajib Pajak

pelaporan pajak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelaporan pajak

Berita Terkini

Kemenkeu Catat 4 Juta Pelaporan SPT sampai 25 Februari 2026, Mayoritas dari Karyawan

Sri Mulyani Minta Pelaporan SPT Dilakukan Pekan Ini

Lapor SPT Terakhir Hari Ini, Begini Caranya

Antisipasi Lonjakan Pelaporan, Aparat Pajak All Out Layani Wajib Pajak

Download Aplikasi JawaPos.com