<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/02/Ketua-KPK-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ketua KPK Firli Bahuri. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – ’’Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya.’’.  Itulah salah satu sumpah dan janji yang dibaca oleh lima anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK saat dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara kemarin. Mereka dilantik bersama dengan lima pimpinan baru KPK.  Para anggota Dewas KPK bersumpah menjaga independensi. Bersumpah tak akan mau diintervensi siapa pun, termasuk presiden. Pegangan mereka adalah UU KPK.  Lima nama anggota Dewas KPK itu adalah Tumpak Panggabean yang menjabat ketua, kemudian Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Syamsudin Haris, dan Harjono. Empat nama terakhir menjadi anggota. Mereka dilantik bersamaan dengan lima pimpinan baru KPK.  Penegasan untuk menjaga independensi tersebut disampaikan lagi oleh Harjono saat diwawancarai wartawan. Dia mengatakan, meski dibentuk presiden, jajaran dewas tidak otomatis tunduk kepada presiden. Sebaliknya, pihaknya akan menjalankan fungsi sebagaimana amanat UU. ”Prinsip utamanya kan profesional dan independen,” katanya.  Jokowi mengatakan, lima nama tersebut adalah orang-orang baik dan punya kapasitas yang dibutuhkan. ”Memiliki kapabilitas, integritas, dan kapasitas dalam hal-hal yang berkaitan dengan wilayah hukum,” ujarnya seusai pelantikan. Jokowi mengaku sengaja memilih anggota dengan latar belakang yang berbeda. Mulai hakim pidana, mantan hakim konstitusi, hingga akademisi. Harapannya, kombinasi itu bisa memberi warna dalam menjalankan fungsi kontrol dan pengawasan terhadap KPK. Jokowi berharap keberadaan dewas akan memaksimalkan kerja KPK sehingga tercipta pemerintahan yang bersih. ”Pemberantasan korupsi bisa sistematis. Sehingga betul-betul memberikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita,” imbuhnya.  Sementara itu, Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean mengatakan, pihaknya akan menjalankan fungsi sebagaimana Undang-Undang (UU) KPK. Secara umum dewas bertugas memastikan kerja pemberantasan korupsi dilaksanakan secara benar oleh KPK. Untuk target ke depan, Tumpak ingin berkomunikasi lebih lanjut dengan jajaran komisioner. Nanti hal-hal yang dikerjakan pimpinan KPK akan diawasi. ”Tapi jangan lupa, kami bukan penasihat, bukan. Kami tidak akan mencampuri teknis perkara yang dilakukan KPK,” tegasnya.  Untuk memaksimalkan kerja dewas, Tumpak mengungkapkan bahwa pihaknya akan menyiapkan aturan etik internal. ”Walaupun undang-undang tidak mencantumkan, tentu secara internal dewas harus punya kode etik,” ucapnya. Plt ketua KPK periode 2009–2010 itu menambahkan, meski menimbulkan penolakan publik, faktanya UU KPK sudah disahkan menjadi hukum positif. Sehingga harus dilaksanakan secara maksimal.  Artidjo Alkostar menyadari, kehadiran dewas menimbulkan skeptisme publik. Namun, dia memastikan akan bekerja profesional dan tetap menjaga independensi. Sikap itu juga akan dia jalankan dalam pengawasan terhadap kerja penyidik KPK. Termasuk dalam izin penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Semuanya didasarkan pada mekanisme, bukan kepentingan.  ”Ukurannya nanti ya kemasukakalan. Harus wajar. Ada bukti tertentu yang cukup. Ya, standar koridor hukum sudah jelas,” ujar Artidjo. Dia memastikan bakal bekerja secara lurus. ”Itu tentu sesuai undang-undang. Bagaimana prosedur izinnya,” tutur dia.  Anggota Dewas KPK Albertina Ho menyebutkan, mekanisme perizinan penyadapan tidak akan menjadi persoalan. Berdasar pengalamannya di pengadilan, selama ini penegak hukum lain melakukan hal yang sama dan izin selalu diberikan. ”Saya kan kerja di pengadilan juga. Izin-izin berjalan dengan lancar, biasa, tidak ada masalah,” ungkapnya. Yang terpenting adalah dasar permintaan penyadapan. ”Ya lihat dulu to permasalahannya seperti apa,” imbuhnya. Komisioner dan Dewas KPK akan berdiskusi lebih lanjut untuk membahas teknisnya.  Pada bagian lain, sebagian pegawai KPK masih mempersoalkan pembentukan dewas dan pemilihan pimpinan baru KPK. Meski begitu, Ketua KPK Firli Bahuri tidak mempermasalahkannya. Dia yakin pimpinan dan pegawai akan berkolaborasi dengan baik. Mengenai 12 pegawai KPK yang memilih mengundurkan diri, Firli menganggapnya biasa saja. Dia mengklaim bahwa mundurnya sejumlah pegawai KPK tidak terkait dengan pimpinan baru ataupun perubahan kelembagaan. Sejak dulu, ungkap dia, pegawai mundur sudah terjadi sebagai dinamika normal. ”Waktu saya deputi (di KPK, Red), tiga orang mengundurkan diri. Satu karena nikah, dua karena bekerja di instansi lain, tiga dia mendapat pekerjaan lain. Sama dengan 12 ini, jadi itu tidak ada kaitan,” bebernya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/5-Dewan-Pengawas-KPK-Dery-Ridwansah-1.jpg" alt="Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2" width="100%">
<figcaption>Ketua Dewan Pengawas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean bersama anggota Harjono, Albertina Ho, Artidjo Alkostar dan Syamsuddin Haris membacakan pakta integritas saat serah terima jabatan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2</figcaption>
</figure> Ketua KPK Firli Bahuri memberi kata sambutan saat serah terima jabatan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK di gedung KPK, Jakarta, Jumat (20/12/2019). (Dery Ridwansah/ JawaPoss.com)  Firli juga optimistis tidak akan ada masalah dengan dewas. Masing-masing akan menjalankan fungsinya. ”Yang mana yang lemah, kita perkuat. Biasa saja, kita bangun KPK lebih baik,” tuturnya. Firli menegaskan, ke depan tidak akan ada perbedaan antara pencegahan dan penindakan. Sebab, semuanya akan dikerjakan.  Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap Dewas KPK dan pimpinan yang baru dapat menangani korupsi dengan lebih intensif. ”Tapi lebih pada upaya pencegahannya ya, bukan penindakannya,” kata dia di sela-sela kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) 2019 di Kota Banjarbaru kemarin.  Ma’ruf menerangkan, mekanisme pencegahan korupsi itu sudah ada. Dia meminta mekanisme tersebut dijalankan supaya kesempatan untuk korupsi bisa dihilangkan.  Menurut ketua umum nonaktif Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, pencegahan korupsi sangat penting. Sebab, jika korupsi sudah terjadi, otomatis uang negara sudah diambil koruptor. Tidak mudah mengembalikan kerugian itu.  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai lima anggota Dewas KPK merupakan orang-orang baik. Mereka punya komitmen tinggi terhadap pemberantasan korupsi. ”Selamat lah. Saya ke istana ingin mengucapkan selamat,” ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Kesehatan kemarin.  Soal pelaksanaan tugas nanti, kata Mahfud, aturan yang sudah dikeluarkan sebelumnya akan menjadi acuan. Dia meminta publik melihat terlebih dahulu kinerja dewas. Mahfud optimistis lima anggota dewas akan memperkuat pemberantasan korupsi.

Dewan Pengawas KPK Bersumpah Jaga Independensi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Dewas-KPK.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Lima orang Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dipimpin oleh Tumpak Hatorangan Panggabean dan empat orang wakilnya yakni Artidjo Alkostar, Harjono, Albertina Ho dan Syamsudin Haris resmi dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi)  Namun ada momen menarik usai serah terima jabatan pimpinan KPK dari Agus Rahardjo kepada Firli Bahuri. Lima orang Dewas KPK yang baru pertama kalinya berkumpul itu rupanya belum mempunyai nomor telepon satu sama lain, mereka kemudian saling menukar telepon. Kelima orang Dewas KPK itu terlihat saling mencatat nomor telepon.  "Ibu nanti WhatsApp kesitu, tapi sebut namanya siapa," kata Tumpak kepada rekannya Albertina Ho di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).  Ketika empat orang Dewas KPK itu yakni, Tumpak, Harjono, Albertina Ho dan Syamsudin Haris mencatat nomor telepon rekannya langsung menggunakan telepon genggamnya masing-masing. Namun, Artidjo Alkostar justru mencatatnya dengan selembar kertas.  Tumpak kemudian seraya mengingatkan kepada keempat rekannya untuk tidak lupa mencatat nomor teleponnya itu.  "Sudah terima nomor saya kan, kami sudah," jelas Tumpak kepada keempat rekannya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/infografis-dewan-pengawas-KPK-457x1024.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Dalam sambutannya di Gedung KPK, Tumpak yang merupakan mantan Komisioner KPK jilid I merasa kaget ditunjuk kembali untuk bekerja di KPK. Namun, dengan jabatan yang pada awalnya tidak pernah ada di lembaga antirasuah itu.  "Susah hari ini untuk berbicara, saya tidak tahu harus kembali lagi ke KPK. Akhirnya Opung kembali lagi kesini, walaupun dengan jabatan yang sedikit berbeda," ujar Tumpak dalam sambutannya.  Meski menuai pro dan kontra terkait kehadiran Dewas KPK, lanjut Tumpak, pihaknya akan bekerja sesuai amanat Undang-Undang. Karena kelima Dewas itu telah dilantik dan mengucap sumpah di hadapan Presiden.  "Kita tahu ada perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 perubahan kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dimana ada kehadiran Dewan Pengawas. Saya tahu ini pelik kehadiran Dewas KPK, tapi UU sudah disahkan, mari kita sama-sama laksanakan dengan baik," tukas Tumpak.  &nbsp;  &nbsp;

5 Anggota Dewas KPK Saling Tukar Nomor HP, Alkostar Cuma Pakai Kertas

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/06/prof-harjono-dari-penjaga-konstitusi-menjadi-penjaga-etika-pemilu_m_141020.jpeg" alt="KAYA PENGALAMAN: Harjono bakal mengawali kiprah sebagai pengadil etik bagi para penyelenggara pemilihan umum pada usia 68 tahun." width="100%">
<figcaption>KAYA PENGALAMAN: Harjono bakal mengawali kiprah sebagai pengadil etik bagi para penyelenggara pemilihan umum pada usia 68 tahun.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sore ini, Jumat (20/12) Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melantik Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) 2019-2023. Satu nama yang sudah terkonfirmasi bakal menjadi personel Dewas KPK adalah Harjono.  Harjono yang merupakan mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) sudah dihubungi utusan Presiden Jokowi pada Kamis (19/12) malam. Lalu langsung ditawari untuk masuk dalam Dewas KPK.  “Saya tentu menghargai amanah ini. Saya juga menghormati orang yang sudah mempercayakan saya untuk tugas ini," ujar Harjono kepada wartawan melalui sambungan telepon, Jumat (20/12).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/infografis-dewan-pengawas-KPK-457x1024.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Namun, ketika ditanya, siapa saja nama lain yang masuk sebagai anggota Dewas KPK, Harjono mengaku masih belum mengetahui, karena belum dikasih tahu. Meski demikian, ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) itu mengaku sudah menerima undangan pelantikan.  "Saya mendapat undangan dari Istana untuk dilantik nanti jam dua tiga puluh," kata hakim MK periode 2013-2014 itu.  Sesuai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, Dewan Pengawas di lembaga antirasuah itu beranggotakan lima orang. Komposisinya adalah satu ketua dan empat wakil ketua.  Selain Harjono, nama-nama lain yang kabarnya masuk sebagai anggota Dewas KPK adalah, Tumpak Panggabean, Albertina Ho, Artijo dan Syamsudin Haris.

Malam-malam Dihubungi Utusan Jokowi, Harjono Masuk Dewas KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/Komjen-Firli-Bahuri-Dery-Ridwansah-5-1.jpg" alt="Komjen Firli usai serah terima jabatan di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Firli Bahuri dimutasi dari jabatannya saat ini menjadi analisis kebijakan Baharkam Polri. Posisi Firli akan diga" width="100%">
<figcaption>Komjen Firli usai serah terima jabatan di Mabes Polri Jakarta, Senin (16/12/2019). Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan Polri Komisaris Jenderal Firli Bahuri dimutasi dari jabatannya saat ini menjadi analisis kebijakan Baharkam Polri. Posisi Firli akan diga</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal melantik pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa periode 2019-2023 di Istana Negara, Jakarta, hari ini, Jumat (20/12). Pada saat yang bersamaan, kepala negara juga akan melantik jajaran Dewan Pengawas (Dewas KPK).  Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Shanti Purwono mengatakan, pelantikan dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 14.30 WIB.  "Hari ini, siang 14.30 WIB," kata Dini dikonfirmasi, Jumat (20/12).  Diketahui, Pimpinan KPK terpilih yang akan dilantik antara lain Ketua KPK Komjen Pol Firli Bahuri beserta empat orang wakilnya yakni Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/12/infografis-dewan-pengawas-KPK-457x1024.png" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>   Proses pemilihan mereka telah melalui serangkaian tes di panitia seleksi serta uji kepatutan dan kelayakan di Komisi III DPR RI. Namun terpilihnya Firli Bahuri sebagai Ketua KPK periode 2019-2023 sempat diwarnai penolakan.  Masyarakat koalisi sipil antikorupsi menganggap, Firli memiliki sejumlah catatan buruk ketika menjadi deputi penindakan KPK karena diduga melanggar kode etik lembaga antirasuah. Mantan Kapolda Sumsel itu diduga melakukan pertemuan dengan Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Namun, tuduhan itu dibantah semua oleh Firli.  Sementara itu, untuk anggota Dewan Pengawas KPK belum diketahui secara pasti. Jokowi baru menyebut beberapa nama, seperti mantan hakim agung Mahkamah Agung Artidjo Alkotsar, hakim Albertina Ho hingga mantan Ketua KPK Taufiequrachman Ruki.  Selain itu muncul nama lainnya yang disebut masuk radar calon anggota Dewan Pengawas KPK. Nama-nama yang sudah ramai diberitakan itu mendapat sambutan positif. Seperti misal Artidjo Alkotsar, banyak yang berharap ke hakim agung yang terkenal kerap menambah hukuman terhadap koruptor itu.

Presiden Lantik Pimpinan KPK dan Dewas di Istana Usai Salat Jumat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/gayus-lumbuun-pertahanan-pintu-masuk-indonesia-masih-lemah_m_191302.jpeg" alt="Hakim Agung Gayus Lumbuun saat ditemui di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri di Batam Centre, Batam, Sabtu (24/2)." width="100%">
<figcaption>Hakim Agung Gayus Lumbuun saat ditemui di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kepri di Batam Centre, Batam, Sabtu (24/2).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyebut mantan hakim Mahkamah Agung (MA), Gayus Lumbun sebagai salah satu Dewan Pengawas KPK yang bakal ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, Gayus mengaku dirinya belum pernah ditawari untuk posisi itu.  ‎"Tidak ada atau belum ada yang menawari saya untuk menjadi Dewan Pengawas KPK," ujar Gayus Lumbun kepada JawaPos.com, Rabu (18/12).  Namun, Gayus mengatakan, dirinya siap menjadi Dewan Pengawas KPK apabila nantinya Presiden Jokowi menunjuknya.  "Saya siap untuk tugas apapun yg dipercayakan oleh Presiden," ungkapnya.  Sebelumnya, ‎Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, saat ini ada empat nama yang bakal menjadi Dewan Pengawas KPK. Mereka diantaranya, mantan pimpinan KPK adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Indriyanto Seno Adji, Mas Achmad Santosa dan mantan Hakim MA Gayus Lumbun.  "Itu kan suara-suara yang kami mendengar juga dari berbagai elemen masyarakat," ujar Arsul.  Arsul juga menuturkan, partainya setuju dengan adanya usulan empat nama tersebut. Karena empat nama itu memang berpengalaman dan jufa figur yang tetap menempati dewan pengawas KPK.  Sekadar informasi‎, UU Nomor 19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, dewan pengawas KPK akan berisi lima orang dengan satu orang sebagai ketua dan empatorang anggota.  Sementara‎ lima orang juga telah ditetapkan sebagai pimpinan KPK yang baru periode 2019-2023. Pemilihan lima orang tersebut  melalui mekanisme voting di Komisi III DPR.  Kelima calon pimpinan KPK terpilih adalah Firli Bahuri (Anggota Polri), Alexander Marwata (Komisioner KPK petahana), Nurul Ghufron (dosen), Nawawi Pomolango (hakim) dan Lili Pintauli Siregar (advokat). Kemudian Komisi III DPR juga telah menetapkan Firli Bahuri sebagai Ketua KPK yang baru.

‎Gayus Lumbun: Belum Ada yang Menawari Saya Jadi Dewas KPK