<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/Sanksi-Pelangar-PSBB-Dery-Ridwansah-6-1.jpg" alt="Petugas Dishub DKI Jakarta memberikan saksi kepada pengendara mobil dengan sanksi menyapu jalanan di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta, Jumat (15/2/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi dan denda pembatasan sosial berskala be" width="100%">
<figcaption>Petugas Dishub DKI Jakarta memberikan saksi kepada pengendara mobil dengan sanksi menyapu jalanan di kawasan Jalan Pramuka, Jakarta, Jumat (15/2/2020). Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta mulai menerapkan sanksi dan denda pembatasan sosial berskala be</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta telah berjalan sekitar 32 hari. Namun, petugas masih menemukan banyak sekali pelanggaran yang dilakukan warga selama periode tersebut.  "Data total jenis pelanggaran teguran selama 32 hari, 61.967 orang melanggar," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus kepada wartawan, Sabtu (16/5).  Pelanggaran ini terjadi selama periode 13 April hingga 14 Mei 2020. Data dikumpulkan dari daerah yang berada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Meliputi DKI Jakarta, Bekasi, Tangerang dan Depok.  Yusri mengatakan, pelanggaran terbanyak berupa warga tidak mengenakan masker saat bepergian keluar rumah. Disusul dengan kendaraan roda empat yang melebihi kapasitas maksimal penumpang.  "Pelanggar tidak menggunakan masker selama 32 hari sebanyak 26.834 dan pelanggar jumlah penumpang 50 persen sebanyak 10.244," terangnya.  Selanjutnya, pelanggaran paling sedikit berupa angkutan umum yang beroperasi melebihi jam yang telah ditentukan. Jumlahnya sebanyak 774 pelanggaran. Seluruh pelanggar kemudian diberi sanksi berupa teguran tertulis.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=mWpHps9je_s  https://www.youtube.com/watch?v=HG2JtIfIyc4  https://www.youtube.com/watch?v=yn-0I9msWbc

32 Hari PSBB, Polisi Catat 61 Ribu Pelanggaran di Jadetabek

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/mcd-sarinah.jpg" alt="Warga yang berkerumun di depan McD Sarinah dalam rangka penutupan gerai pertama McD di Indonesia, Minggu (10/5/2020). (ANTARA/ Dokumentasi Satpol PP DKI)" width="100%">
<figcaption>Warga yang berkerumun di depan McD Sarinah dalam rangka penutupan gerai pertama McD di Indonesia, Minggu (10/5/2020). (ANTARA/ Dokumentasi Satpol PP DKI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjatuhkan denda maksimal pada manajemen gerai restoran cepat saji McDonald's Sarinah, Jakarta Pusat. Hal ini merupakan tindak lanjut pelanggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan mereka.  Pelanggaran itu, seperti diketahui, adalah mengenai kerumunan masyarakat saat acara penutupan operasional gerai makanan cepat saji tersebut di Sarinah, Jakarta Pusat, pada Hari Minggu (10/5) lalu.  "Atas pelanggaran yang terjadi, diberikan denda administratif maksimal yakni sebesar Rp10 juta oleh manajemen McDonald's Sarinah melalui Bank DKI," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin seperti dikutip Antara, Kamis (14/5).  Pertimbangan penjatuhan sanksi maksimal itu, Arifin menjelaskan karena yang pertama adalah jumlah orang yang berkumpul banyak dan dibuktikan dengan beberapa alat bukti. Kemudian yang kedua waktu PSBB yang tidak sebentar (mulai dari 10 April 2020) dengan ditentukan berbagai batasan-batasan yang harus dilakukan sehingga tidak ada alasan untuk belum sosialisasi.  "Ketiga, ada alat bukti yang menunjukan ada kesan mengundang orang-orang datang, karena diumumkan di Instagramnya (IG) untuk datang. Lalu disediakan sarana keramaian seperti kain untuk tandatangan. Menurut kami ini sanksinya tidak bisa minimal. Tapi harus maksimal," ucap Arifin.  Lebih lanjut Arifin menyampaikan bahwa penjatuhan sanksi itu diawali dengan pemanggilan kepada pihak manajemen McDonald's Sarinah. Dalam pemanggilan tersebut, jajaran Satpol PP Provinsi DKI Jakarta lantas memberikan teguran dan menjelaskan kelalaian pihak manajemen terkait pelaksanaan PSBB di Jakarta yang tertuang dalam Pergub Nomor 33 Tahun 2020.  "Pemanggilan dilakukan pada 14 Mei 2020 ini. Pihak manajemen bersikap kooperatif serta mengakui kelalaiannya," ucap Arifin.  Arifin juga mengatakan pihak manajemen McDonalds Sarinah juga telah bersedia membayar denda sanksi administratif sesuai yang tertulis pada Pergub Nomor 41 Tahun 2020 Pasal 7.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Z3U9pAzEW6A  https://www.youtube.com/watch?v=BpwM98VYQZI&amp;t  https://www.youtube.com/watch?v=oNWlNs6Z1FI

Alasan Satpol PP Berikan Sanksi Denda Maksimal Buat McD Sarinah

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/IMG-20200430-WA0023_1.jpg" alt="Wali Kota Pekanbaru Firdaus M.T. saat umumkan memperpanjang PSBB 14 hari lagi pada Kamis (30/4). Vera Lusiana/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Pekanbaru Firdaus M.T. saat umumkan memperpanjang PSBB 14 hari lagi pada Kamis (30/4). Vera Lusiana/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Riau, menyatakan telah menerima 11 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terkait pelanggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang ditangani aparat kepolisian. Dari perkara-perkara  itu, dua di antaranya telah dihadapkan ke persidangan dan dinyatakan bersalah.  Kepala Seksi Pidana Umum Kejari Pekanbaru Robi Harianto mengatakan, dari 11 SPDP itu, terdapat total tersangka sebanyak 26 orang. Dia merinci, satu SPDP berasal dari penyidik Kepolisian Daerah (Polda) Riau dengan 15 orang tersangka. Mereka kedapatan berkumpul di salah satu tempat hiburan malam, Kezia99 Karaoke, saat pandemi virus korona. Belasan orang itu telah disidang dan dinyatakan bersalah dengan pidana penjara, meski mereka memilih untuk membayar denda.  Sedangkan dari penyidikan Kepolisian Resor Kota Pekanbaru ada 10 kasus. Satu perkara telah disidangkan dan satu perkara telah dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU). ”Sisanya masih menunggu berkas perkara,” kata Robi Harianto seperti dilansir dari Antara pada Minggu (3/5) malam.  Dengan penegakan hukum itu, Robi berharap menjadi perhatian bagi masyarakat, agar mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah dalam penanganan dan pencegahan Covid-19. Salah satunya, menerapkan social dan physical distancing.  ”Imbauan kita, agar kita semua warga Pekanbaru mematuhi Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 74 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19 dan Maklumat Kapolri,” ujar Robi Harianto.  Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau Mia Amiati menegaskan, penegakan hukum bagi para pelanggar aturan PSBB di Kota Pekanbaru terus dilakukan. Pihaknya tidak segan-segan menindak dengan tegas dan tegakkan hukum secara maksimal kepada pelanggar. ”Terbukti kami telah menuntut dan memproses secara hukum beberapa orang pelanggar PSBB,” kata Mia.  Menurut Kajati, upaya tegas itu dilakukan untuk mencegah penyebaran Covid-19 melalui pemberlakuan PSBB. Untuk itu, dia berharap kepada masyarakat Riau yang wilayahnya telah ditetapkan sebagai daerah PSBB untuk tetap patuh dan tunduk terhadap semua aturan pemerintah.  ”Kami bertindak bukan karena kami tidak sayang atau tidak adil. Namun justru kami mencintai keselamatan jiwa kalian semua. Tetaplah di rumah dan patuhi protokol kesehatan penanganan Covid-19,” ujar Mia.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=afqpCNyHbmg  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=A1NZ5K9giOM  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=xn7lMzSZIj8

Kejari Pekanbaru Terima Sebelas SPDP Pelanggar PSBB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/JKT-Dukungan-Untuk-tenaga-Medis-Haritsah-almudatsir-5.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Warga yang melanggar aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) masih banyak. Hingga kemarin (17/4) polisi telah melakukan penindakan sebanyak 139.934 kali.  Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo menuturkan, penindakan dilakukan Satgas Aman Nusa II. Satgas yang menjadi bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 tersebut telah bekerja selama 30 hari. ’’Bentuk penegakan hukum itu mulai kegiatan bersifat imbauan, pembubaran, hingga penindakan,” ujarnya dalam keterangan tertulis kemarin.  Ada tiga sub dalam Satgas Aman Nusa II. Yakni, subsatgas pidum, subsatgas siber, dan subsatgas ekonomi. Masing-masing telah melakukan penindakan ribuan kali.  Dia mengatakan, satgas juga melakukan aksi pencegahan di beberapa titik keluar masuk daerah PSBB. Antara lain, di Jakarta ada 33 titik, Kota Bekasi (30), Kabupaten Bekasi (20), Depok (20), Tangerang Kota (22), Tangerang Selatan (21), Bandara Soetta (1), serta KP3 Tanjung Priok (1). ’’Semua akses keluar masuk PSBB dijaga,” terangnya.  Sementara itu, Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menuturkan, untuk DKI Jakarta, selama PSBB terdapat sejumlah pelanggaran. Antara lain, tidak menggunakan masker 4.498 kejadian, roda empat melebihi batas penumpang 1.796 pelanggaran, dan roda dua berboncengan sebanyak 607 pelanggaran. ’’Untuk daerah penyangga Jakarta, datanya masih diproses,” terangnya.  Sementara itu, tiga daerah di Tangerang Raya berencana menerapkan PSBB mulai hari ini. Yakni, Tangerang Selatan, Kota Tangerang, dan Kabupaten Tangerang. Kodam Jaya sebagai komando utama yang membawahkan kodim di tiga daerah itu optimistis pelaksanaan PSBB berjalan lancar.  Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Czi Zulhadrie menyampaikan, pihaknya sudah melaksanakan sosialisasi sejak jauh hari. Dengan begitu, masyarakat Tangerang Raya sudah siap ketika PSBB berlaku.  Untuk membantu pemda di Tangerang Raya, Kodam Jaya sudah memobilisasi personel dari beberapa satuan. Ada dari Kodim 0506/Tangerang dan Kodim 0510/Tigaraksa. ”Dibantu dari satuan jajaran Kodam Jaya lainnya,” terang Zulhadrie. Totalnya, tidak kurang lima satuan setingkat kompi atau setara dengan 500 personel dikerahkan untuk mengawal PSBB. Itu belum termasuk babinsa yang tersebar di berbagai tempat di Tangerang Raya.  Zulhadrie memastikan bahwa pelaksanaan PSBB di Tangerang Raya merujuk pada aturan. Karena itu, pihaknya akan mengawasi ketat berbagai aktivitas masyarakat. Khususnya di tempat dan fasilitas umum. Secara keseluruhan ada 99 checkpoint yang disiapkan petugas. Puluhan checkpoint itu akan dijaga aparat dari TNI, Polri, maupun pemerintah daerah. ”Ada checkpoint yang sudah dibuat dari tiga pilar,” imbuh Zulhadrie. Puluhan checkpoint tersebut dipastikan tersebar di berbagai tempat.  Baik di Tangerang Selatan, Tangerang Kota, maupun Kabupaten Tangerang. Termasuk di daerah-daerah perbatasan dengan Jakarta. Meski tidak memerinci letak-letak checkpoint tersebut, Zulhadrie memaparkan jumlah checkpoint di setiap daerah. Dia menyebutkan, yang paling banyak ada di Kabupaten Tangerang.  ”Direncanakan (Tangerang) Kota 28 checkpoint, Tangerang Selatan 25 checkpoint, Tigaraksa 46 checkpoint,” jelasnya. Angka tersebut bisa bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi yang terjadi di lapangan. Keberadaan checkpoint tersebut tidak lain untuk memastikan PSBB berlangsung terkendali.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=YDEq8Nc1DBw  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=SSQMJKZ-r8M  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UQM2Akg2rs0

PSBB Jabodebek, Polisi Tindak Warga Tak Bermasker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/hari-pertama-psbb.jpg" alt="Petugas memeriksa pengendara saat kegiatan Check Point Pengawasan Pelaksanaan PSPBB di perbatasan Depok-Jakarta pada kawasan Jalan Raya Bogor, Jumat (10/04/2020).Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial" width="100%">
<figcaption>Petugas memeriksa pengendara saat kegiatan Check Point Pengawasan Pelaksanaan PSPBB di perbatasan Depok-Jakarta pada kawasan Jalan Raya Bogor, Jumat (10/04/2020).Dalam rangka percepatan penanganan COVID-19, Pemprov DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Hari pertama pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta diwarnai banyak pelanggaran. Meski demikian, tidak ada yang diberi sanksi. Aparat hanya menegur dan meminta warga tidak mengulangi pelanggaran.  Dari pemantauan Jawa Pos di Jalan Inspeksi Saluran Kalimalang, perbatasan Bekasi dan Jakarta Timur, masih ada ojek online (ojol) yang berboncengan. Padahal, sesuai dengan aturan, ojek hanya boleh mengangkut barang, termasuk makanan.  Aplikasi Gojek dan Grab Bike sebenarnya sudah mematikan layanan mengangkut orang. Namun, masih ada driver ojol yang beroperasi dengan sistem offline. Bisa jadi, mereka dihubungi pelanggan melalui telepon dan membayar tarif sesuai dengan kesepakatan.  Selain motor, masih banyak mobil yang diisi banyak penumpang. Padahal, sesuai dengan aturan PSBB, mobil hanya boleh diisi separo dari kapasitas tempat duduk.  Di lokasi, aparat kepolisian dan dinas perhubungan langsung menghentikan laju pengendara yang melanggar. Bagi yang tidak memakai masker, mereka diminta kembali dan tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/hari-pertama-psbb-2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> JAGA JARAK PENUMPANG: Petugas memeriksa pengendara mobil dan motor saat kegiatan check point pengawasan pelaksanaan PSBB di Jalan Raya Bogor yang menjadi perbatasan Depok dengan Jakarta, Jumat (10/4). (MIFTAHUL HAYAT/JAWA POS)  Sementara itu, petugas gabungan kepolisian, TNI, dan dinas perhubungan membuka check point di wilayah perbatasan Jakarta dengan Bekasi, tepatnya di Jalan Raya Bogor, Pasar Rebo, Jakarta Timur. Satu per satu pengendara yang tidak memakai masker dihentikan. Namun, mereka hanya diimbau agar mengenakan masker.  Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo Yugo menyatakan, pihaknya menetapkan sejumlah titik pemeriksaan. Namun, tindakan yang dilakukan masih berupa imbauan.  ’’Kalau pergub, itu nanti berdasarkan UU. UU itu kan banyak, bisa karantina kesehatan, bisa KUHP. Skemanya kayak pemeriksaan three in one, suruh berhenti, perlambat, buka kaca. Kalau ada (pengendara) motor yang enggak pakai masker, suruh pakai masker atau putar balik,’’ katanya.  Kondisi berbeda tampak dari angkutan umum. Pantauan Jawa Pos kemarin, moda transportasi umum terlihat sepi. Bahkan, halte bus TransJakarta, Slipi, yang biasanya selalu ramai pun tampak lengang.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/04/hari-pertama-psbb-3-750x487.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> REZEKI DADAKAN: Driver ojol berebut makanan yang dibagikan warga di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Jumat (10/4). (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Pada bagian lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Tjahjo Kumolo meminta semua aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta bekerja dari rumah secara penuh. Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri PAN-RB No 45 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja bagi Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah yang Berada di Wilayah dengan Penetapan PSBB.  Tjahjo mengungkapkan, pemerintah memandang penting agar ASN di wilayah PSBB bisa menjalankan tugas kedinasan di tempat tinggalnya alias work from home (WFH) secara penuh. Dengan begitu, upaya pencegahan penularan Covid-19 bisa berjalan maksimal.  ’’Dengan catatan, tetap memperhatikan sasaran kinerja dan target kerja pejabat/pegawai yang bersangkutan,’’ ujarnya kemarin (10/4).  Namun, apabila ada alasan penting sehingga diperlukan kehadiran pejabat/pegawai di kantor, pejabat pembina kepegawaian (PPK) dapat melakukan penyesuaian sistem kerja. PPK dapat secara selektif dan akuntabel menentukan jumlah minimum pejabat/pegawai yang hadir di kantor dengan tetap mengutamakan pencegahan persebaran Covid-19. Ketentuan itu berlaku, misalnya, untuk kantor pelayanan publik.  TNI ikut membantu implementasi PSBB di Jakarta. Menurut Kepala Penerangan Kodam Jaya Kolonel Czi Zulhadrie S. Mara, tidak kurang dari seribu personel TNI turun ke lapangan untuk membantu aparat kepolisian. ’’Yang ada di Kodam Jaya semua terlibat,’’ ungkapnya.  Babinsa dari seluruh koramil di Jakarta ikut bergerak. Mereka berkeliling bersama bhabinkamtibmas. ’’Turun memberikan imbauan dan sosialisasi kepada masyarakat,’’ jelasnya.  Zulhadrie memastikan, mulai kemarin patroli dilakukan setiap hari. ’’Terutama malam hari,’’ tambah dia. Sebab, masih banyak warga yang belum taat aturan PSBB. Misalnya, berkumpul lebih dari lima orang. Selain itu, banyak yang masih keluar rumah tanpa mengenakan masker.  Dia menambahkan, TNI juga menyiapkan pasukan cadangan. Baik dari unsur darat, laut, maupun udara. ’’Stand by BKO ada 14 SSK dan 2 detasemen. Sewaktu-waktu siap diturunkan,’’ tegasnya.  Pergerakan mereka bergantung pada keputusan pengendali Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di Jakarta.  Sementara itu, Perppu 1/2020 untuk penanganan Covid-19 digugat para pegiat antikorupsi. Sebab, perppu tersebut berpotensi memberi kekebalan hukum. Permohonan uji materi ke MK disampaikan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bersama sejumlah yayasan antikorupsi lain.  Mereka mendesak agar pasal 27 Perppu 1/2020 dibatalkan. Pasal itu mengatur kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan Covid-19. Pasal itu menyebutkan bahwa biaya ekonomi bukan kerugian negara. Selain itu, pejabat keuangan disebut memiliki kekebalan hukum dan setiap kebijakan yang diambil terkait keuangan yang dilindungi perppu tersebut tidak bisa menjadi objek gugatan ke pengadilan tata usaha negara (PTUN).  ’’Ini adalah pasal superbodi dan memberikan imunitas kepada aparat pemerintahan untuk tidak bisa dituntut dan dikoreksi oleh lembaga pengadilan,’’ jelas Boyamin Saiman, koordinator MAKI, kemarin (10/4).Boyamin menegaskan, pasal itu bertentangan dengan UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Karena itu, semestinya penyelenggaraan pemerintahan dalam situasi darurat tetap bisa diuji dan dikontrol oleh hukum. Baik secara pidana, perdata, maupun tata usaha negara.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=y6l-wS42kyQ  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=FqEZCBYcen8  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=UvF57ikSGsQ

Hari Pertama PSBB Jakarta Banyak Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/Vitalia-Sesha-Narkoba-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sejumlah pelanggaran masih dijumpai pada pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta pada hari pertama. Kerumuman masyarakat masih ditemukan, meskipun jumlahnya sudah sangat berkurang.  "Ya pasti masih ada (yang melanggar PSBB). Hari pertama, jadi kita ingatkan terus dulu baik-baik, humanis, persuasif kita kedepankan. Kita harus imbau secara halus," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus saat dihubungi, Sabtu (10/4).  Oleh sebab itu, kepolisiam bersama TNI dan aparat lainnya secara rutin menggelar patroli. Dengan begitu, diharapkakn PSBB bisa diterapkan sepenuhnya di Jakarta, guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19.  "Bhabinkamtibmas, kemudian Babinsa Satpol PP semua sudah ke tempat-tempat, daerah-daerah, yang padat penduduk. Sudah menyampaikan terus kita imbau kembali," tambahnya.  Yusri berharap, kedadaran masyarakat terhadap bahaya Covid-19 bisa terus ditingkatkan. Sehingga butuh menjaga jarak antar waga untuk sementara waktu. "Jangan kumpul-kumpul, physical distancing," pungkasnya.  Diketahui, PSBB di DKI Jakarta dimulai pada Jumat (10/4) sejak pukul 00.00 WIB hingga 23 April 2020. Guna menunjang pelaksanaan PSBB ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menyelesaikan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menjadi dasar hukum sejumlah kegiatan yang dibolehkan atau dilarang selama PSBB.  "Pergub nomor 33 tahun 2020 sudah tuntas dan pergub ini memiliki 28 pasal mengatur semua yang terkait kegiatan di kota Jakarta baik perkonomian, sosial, budaya, keagamaan, pendidik," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Kamis (9/4).

Hari Pertama PSBB Masih Ada Pelanggaran, Polisi Pilih Langkah Humanis