<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/buka-segel-pasar-kupang-gunung.jpg" alt="Dua petugas Satpol PP melepas segel di Pasar Kupang Gunung, Kota Surabaya, pada Sabtu (16/5). Humas PD Pasar/Antara" width="100%">
<figcaption>Dua petugas Satpol PP melepas segel di Pasar Kupang Gunung, Kota Surabaya, pada Sabtu (16/5). Humas PD Pasar/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI Jakarta bersama Polda Metro Jaya menutup sebuah tempat hiburan malam di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK), Jakarta Utara pada Sabtu (26/6) malam. Penutupan bar itu dilakukan, lantaran melanggar aturan jam buka saat PPKM Mikro di Ibu Kota.  Selain ditutup, Satpol PP juga memberi sanksi denda kepada pengelola bar tersebut. Hal ini karena telah melanggar aturan seiring penerapan PPKM Mikro.  "Melakukan pelanggaran berulang, karrena sebelumnya tempat melanggar prokes,sekarang lakukan lagi jadi sanksi adalah sanksi penutupan kemudian juga dikenakan sanksi denda," kata Kasatpol PP DKI Jakarta, Arifin kepada awak media, Minggu (27/6).  Arifin menjelaskan, semua aktifitas keramaian di ibu kota seharusnya sudah tutup pada pukul 20.00 WIB. Tetapi pengelola bar mencoba mengelabuhi petugas, dengan mematikan lampu seolah-olah bar tersebut tutup.  Padahal di dalam bar tersebut masih banyak orang yang sedang berpesta dengan meminum minuman keras. Selain itu, para pengunjung juga terlihat melanggar protokol kesehatan dengan tidak memakai masker dan abai dalam jaga jarak.  "Mereka di dalam sedang santai-santai menikmati kegiatan malam sambil minum dan lain-lain," ucap Arifin.  Sementara itu, Kanit 1 Subdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Ipda Sehatma Manik menyatakan, pihaknya melakukan pengamatan terhadap bar Typsi Monkey. Meski terlihat ditutup hal ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/21/06/2021/ditertawakan-karena-pekik-merdeka-mega-kini-budayakan-salam-pancasila/">Baca Juga: Ditertawakan Karena Pekik Merdeka, Mega Kini Budayakan Salam Pancasila</a> "Kita mengawasi dan menuggu ternyata setelah lama kita tunggu diluar keliatan tutup, tapi kemudian di dalam cuma ada beberapa orang di lantai dasar. Kemudian di lantai dua banyak orang," ungkap Manit.  Aparat langsung melakukan tindakan terhadap sejumlah orang yang sedang menikmati malam minggu di bar tersebut. Tindakan itu berupa pengecekan tes urine terkait dugaan penyalahgunaan narkoba.  "Tentu tindakan kami melakukan pengecekan pertama antigen kepada pengunjung, apakah sehat atau tidak tertular covid. Kita juga lakukan tes urine dan kita temukan ada empat orang positif narkoba, kemudian yang bersangkutan kita periksa lebih lanjut kita bawa ke Polda Metro Jaya.

Sempat Kelabui Petugas, Typsi Monkey Akhirnya Ditutup dan Didenda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/03/Karaoke-dirazia-ist.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya kembali menggelar razia pelanggaran protokol kesehatan Covid-19. Dalam operasi ini, 2 tempat hiburan malam harus disegel karena melakukan pelanggaran. Kedua tempat itu yakni Baleku Lounge dan CC karaoke di Serpong, Tangerang Selatan.  "Kita menggelar razia prokes di Baleku Lounge dan CC Eksekutif Karaoke, hari ini dua-duanya akan kita police line karena telah melanggar prokes dan sangat fatal," kata Direktur Narkoba Polda Metro Jaya Kombes Mukti Juharsa kepada wartawan, Sabtu (27/3).  Mukti menuturkan, dalam razia di kedua tempat tersebut, polisi menemukan seorang pengunjung perempuan berinisial D positif mengonsumsi narkoba jenis sabu. Dia selanjutnya digiring ke Polda Metro Jaya untuk proses pemeriksaan.  Sementara itu, Kabid Propam Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhirawa Braja Paksa menambahkan, petugas juga melakukan pemeriksaan identitas kepada para pengunjung tempat hiburan malam ini. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan untuk memastikan tidak ada oknum anggota TNI-Polri yang berkeliaran di tempat hiburan malam.  "Kita pastikan bahwa tidak ada oknum anggota yang berkeliaran yang tidak pada tempatnya sebagaimana mestinya," ucap Bhirawa.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/28/02/2021/satpol-pp-jakarta-selatan-siapkan-sanksi-berat-untuk-bar-brotherhood/">Satpol PP Jakarta Selatan Siapkan Sanksi Berat untuk Bar Brotherhood</a>  Di sisi lain, Birawa menyampaikan, kegiatan razia ini juga bagian dari program 100 hari Kapolri Jendral Pol Listyo Sigit Prabowo. Yakni dalam misi meningkatkan kinerja dan citra Polri.  "Kami pastikan itu dengan kegiatan-kegiatan seperti ini untuk meningkatkan kinerja maupun citra dari institusi. Ini sesuai dengan program 100 hari bapak Kapolri, kita akan pastikan kinerja dari Polri," pungkasnya.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/L-zyQxtCXik

Lakukan Pelanggaran Fatal, 2 Tempat Hiburan Malam Disegel Polis

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/millen-cyrus-narkoba-antara.jpg" alt="Selebgram Millen Cyrus terjaring razia protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Bar Brotherhood Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari (28/2/2021). ANTARA/Fianda Rassat" width="100%">
<figcaption>Selebgram Millen Cyrus terjaring razia protokol kesehatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya di Bar Brotherhood Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu dini hari (28/2/2021). ANTARA/Fianda Rassat</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Selatan menyiapkan sanksi berat bagi Bar Brotherhood, Gunawarman, Kebayoran Baru, atas pelanggaran protokol kesehatan dan jam operasional yang diatur dalam Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) maupun Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).  ’’Sanksi penutupan dan penyegelan sudah diberikan, untuk sanksi berikutnya apakah melanggar peraturan daerah atau peraturan gubernur sedang dibahas oleh Satpol PP provinsi dan Dinas Pariwisata sebagai pembina,’’ kata Kepala Satpol PP Jakarta Selatan Ujang Hermawan, seperti dilansir dari Antara, Minggu (28/2).  Ujang menyebutkan, tempat Usaha yang melebihi batas waktu operasional selama PPKM akan dikenakan sanksi sesuai Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 3 Tahun 2021.  Dalam Pergub Nomor 3 Tahun 2021 Pasal 12 disebutkan sanksi diberikan berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan, denda administratif, pembekuan sementara izin dan atau pencabutan izin. ’’Kami koordinasi dengan Satpol PP DKI Jakarta untuk sanksi-sanksi berikutnya, apakah melanggar PPKM atau perda dan pergub akan dikaji oleh Pol PP DKI dan Dinas Pariwisata,’’ kata Ujang.  Sebelumnya, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya bersama dengan Satpol PP DKI Jakarta melakukan razia protokol kesehatan di Bar Brotherhood Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.  Bar Brotherhood juga masih beroperasi dan padat pengunjung meski Pemprov DKI Jakarta telah membatasi jam operasional kafe, bar dan restoran hanya sampai pukul 21.00 WIB. Dalam razia pukul 00.15 WIB, salah satu pengunjung, yaitu selebgram Millen Cyrus terjaring razia petugas. Untuk kedua kalinya selebgram tersebut diamankan petugas, lantaran hasil tes urine yang bersangkutan menunjukkan positif mengandung benzodiazepam.  Dalam razia tersebut, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya melakukan tes usap antigen untuk memastikan tidak ada kemunculan klaster baru Covid-19. Usai mengosongkan bar, petugas Satpol PP kemudian menyegel tempat tersebut dan petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga memasang garis polisi. (*)  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/-MT1hhmGNMg  &nbsp;

Satpol PP Jakarta Selatan Siapkan Sanksi Berat untuk Bar Brotherhood

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/nasdem-komitmen-tempatkan-perempuan-di-posisi-menentukan_m_.jpg" alt="Ketua DPP Partai Nasdem Irma Chaniago menyebut partainya berkomitmen untuk memberikan peran strategis kepada kaum hawa." width="100%">
<figcaption>Ketua DPP Partai Nasdem Irma Chaniago menyebut partainya berkomitmen untuk memberikan peran strategis kepada kaum hawa.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago mengakatakan, kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Nusa Tenggara Timur (NTT) bukan untuk mengumpulkan massa. Karena kerumunan masa itu di luar kehendak Jokowi.  "Kita tidak boleh berprasangka buruk pada rakyat yang ingin melihat secara langsung presiden pilihannya," ujar Irma kepada wartawan, Kamis (25/2).  Irma juga menegaskan, tidak ada unsur kesengajaan dalam kerumunan massa saat Jokowi tiba di Maumere, NTT. Bahkan, menurutnya, kerumunan massa di Maumere, berbeda dengan kerumunan massa acara pernikahan putri Rizieq Shihab di Petamburan, Jakarta.  "Presiden ke NTT dalam melaksanakan tugas negara. Kerumunan di NTT tidak disengaja dan tidak direncanakan," kata Irma.  Meski demikian, menurut dia, protokol presiden dan protokol pemerintah daerah sebaiknya menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran penting di era pendemi. Karena kerumunan berlebihan bisa membahayakan. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> Namun menurut dia, tidak tepat juga bila masalah ini sampai dilaporkan ke polisi. Menurut dia, Jokowi sampai melambaikan tangan lewat jendela atas mobil karena tidak mau mengecewakan rakyat.  "Kunjungan presidan adalah tugas resmi. Jika ada hal-hal di luar rencana, itu tanggung jawab protokol," imbuhnya.  Dia menilai ada tiga hal yang perlu dilakukan setelah kerumunan warga di Maumere. Pertama, Istana harus mengklarifikasi. Kedua, mengkaji ulang protap kunjungan presiden di era pendemi. Kemudian, pemerintah perlu meningkatkan penanganan pandemi.  "Vaksinasi di NTT harus diprioritaskan atau menjadi wilayah prioritas vaksinasi," pungkasnya.

Irma Nasdem:Jokowi ke NTT untuk Kerja, Bukan Mengumpulkan Massa

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2015/11/11603_29304_benny-k-harman-2.jpg" alt="Benny K Harman" width="100%">
<figcaption>Benny K Harman</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja di Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun sayangnya kunjungan tersebut malah mengundang kerumunan massa dan tidak menerapkan protokol kesehatan.  Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mengatakan saat ini Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo sedang diuji. Apakah ingin menegakan aturan atau tidak. Karena Jokowi menyebabkan kerumunan massa.  "Presiden mau menguji Kapolri, mantan ajudannya. Apakah punya nyali atau tidak untuk menegakan hukum. Ada nyali atau tidak untuk menindak secara hukum Presiden yang jelas-jelas melanggar aturan protokol kesehatan," ujar Benny kepada wartawan, Kamis (25/2).  Benny mengatakan, dengan Jokowi menyebabkan kerumunan dan membagikan bingkisan ke masyarakat NTT tersebut sudah memperlihatkan Jokowi tidak taat kepada hukum. "Artinya dengan peristiwa ini Presiden hendak mempertontonkan bahwa beliau adalah Presiden yang tidak tunduk pada hukum," katanya.  Oleh sebab itu, Benny meminta Presiden Jokowi diproses hukum karena melanggar protokol kesehatan dengan menyebabkan kerumunan massa. Penegakan hukum ini tidak boleh tebang pilih. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> "Semua sama di depan hukum, Presiden jita terlibat korupsi pun Kapolri, KPK atau Jaksa Agung harus berani periksa bila perlu tangkap dan tahan. Itu hukum kita. Konstitusi tidak memberikan kekebalan hukum apa pun kepada Presiden," ungkapnya.  Diketahui, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Jokowi tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2).  Dalam video tersebut, tampak Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara banyak masyarakat yang mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu. Bahkan Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat.

Jokowi Timbulkan Kerumunan di NTT, Benny: Presiden Mau Menguji Kapolri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/08/MARDANI-PILKADA.jpg" alt="Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. (MPR RI)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat kunjungan kerja ke Maumere, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada Selasa (23/2) menimbulkan kerumunan massa. Kejadian yang dianggap melanggara protokol kesehatan itu pun disoroti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengatakan, bukan aksi spontan adanya kurumunan massa tersebut. Sebab Jokowi membagikan bingkisan ke masyarakat setempat. "Ini bukan yang pertama Pak Jokowi bagi-bagi souvenir atau nasi kotak yang menimbulkan kerumunan. Sebelumnya bagi-bagi nasi kotak, kemarin bagi-bagi souvenir. Jika itu sudah dipersiapkan di mobil, namanya bukan spontanitas," ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (4/2). Oleh sebab itu, Mardani mengatakan, harusnya pihak Istana bisa mengatisipasi adanya kerumunan massa tersebut. Sehingga kejadian ini tidak terulang lagi ke depannya. "Kenapa pihak Istana tak bisa melakukan antisipasi dalam kunker ada potensi kerumunan," katanya. Lebih lanjut Mardani menambahkan, beberapa waktu lalu Jokowi kecewa dengan PPKM dan PSBB yang dinilai tidak efektif. Itu karena tidak adanya ketegasan dari pemerintah sehingga masyarakat kurang patuh terhadap protokol kesehatan. "Jadi karena daerah kurang tegas masyarakat kurang patuh protokol kesehatan. Tapi beberapa kali Presiden menyebabkan kerumunan, warga mencontoh pemimpinnya?," tanya Mardani. <a href="https://www.jawapos.com/nasional/14/02/2021/menag-beri-tanggapan-soal-pelaporan-terhadap-din-syamsuddin/">Baca Juga: Menag Beri Tanggapan Soal Pelaporan Terhadap Din Syamsuddin</a> Oleh sebab itu, Anggota Komisi II DPR ini meminta komitmen tegas dari Presiden Jokowi. Termasuk memberikan contoh terhadap penerapan protokol kesehatan yang baik. "Masyarakat membutuhkan keteladanan dan komitmen pemimpin nya. Ini masalah kita bersama, tiap pemimpin mesti menjadi contoh penerapan protokol kesehatan," ungkapnya. Sebelumnya, diketahui, beredar sebuah video berdurasi 30 detik yang memperlihatkan masyarakat berkerumun saat Presiden Jokowi tiba di Maumere, Sikka, Nusa Tenggara Timur, pada Selasa (23/2). Dalam video tersebut, tampak Presiden Jokowi ada di dalam mobil, sementara banyak masyarakat yang mengerubungi mobil yang ditumpangi kepala negara itu. Bahkan Jokowi juga tampak melemparkan sebuah bingkisan ke masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya masyarakat saat itu sudah menanti kedatangan kepala negara. Bey menambahkan Presiden Jokowi dalam menyapa masyarakat tersebut juga sudah mengingatkan kepada masyarakat yang berkumpul untuk mematuhi protokol kesehatan.  "Karena kalau diperhatikan, dalam video tampak saat menyapa pun Presiden mengingatkan warga untuk menggunakan masker dengan menunjukkan masker yang digunakannya," tambahnya. Bey menambahkan, mengenai bingkisan yang diberikan Presiden Jokowi kepada warga sekitar adalah bentuk spontanitas. Bey menjelaskan bingkisan yang diberikan Presiden Jokowi isinya adalah masker dan kaus.

PKS: Kenapa Pihak Istana Tak Bisa Melakukan Antisipasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/02/raffi-ahmad.jpg" alt="Instagram raffinagita1717" width="100%">
<figcaption>Instagram raffinagita1717</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Sidang dugaan pelanggaran protokol kesehatan dengan tergugat Raffi Ahmad memasuki tahap mediasi di Pengadilan Negeri Depok, Jawa Barat, Rabu (17/2). Sidang sebelumnya sempat ditunda lantaran penggugat maupun tergugat tidak hadir.  Dalam sidang dengan agenda mediasi dilanjutkan hari ini (17/2) kendati Raffi Ahmad tidak bisa hadir dan hanya diwakili kuasa hukumnya. Proses mediasi dipandu hakim mediator Raymond Wahyudi.  ”Minggu lalu mediator sudah menyarankan agar para principal yaitu Raffi dan saya hadir ke persidangan, karena peraturan Mahkamah Agung harus seperti itu. Walaupun ada sesuatu hal yang tidak memungkinkan, tetap bisa diwakili kuasa hukum,” ungkap David Tobing selaku penggugat kepada JawaPos.com, Rabu (17/2).  Sidang mediasi dilanjutkan meski Raffi Ahmad tidak hadir karena ada alasan yang masuk akal. Suami Nagita Slavina itu menyatakan tidak bisa hadir secara langsung lantaran terikat dengan pekerjaan yang tidak bisa ditinggal.  ”Tadi Raffi tidak hadir dengan alasan terikat kerja dengan pihak ketiga,  dia harus menjalankan pekerjaan. Alasan kuasa hukumnya seperti itu,” tutur David Tobing.  Dia menyatakan, proses mediasi belum menemui kesepakatan damai. Hakim mediator meminta proses perdamaian dilanjutkan di luar pengadilan dan diberi waktu selama dua minggu ke depan.  David Tobing bersikukuh agar proses perdamaian dapat menemui titik temu, harus ada permintaan maaf dari Raffi Ahmad karena telah melanggar prokes. Apalagi ayah satu anak itu teribat sebagai influencer vaksin yang seharusnya memberikan contoh yang baik bagi masyarakat.  ”Saya berharap walaupun tuntutan saya tidak bisa dipenuhi semua, paling tidak dia menyampaikan permohonan maaf. Memang itu tujuan saya. Nanti formulanya bisa dibicarakan lebih lanjut,” tutur David Tobing.  Seperti diketahui, David Tobing melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Depok terhadap Raffi Ahmad, gugatan teregistrasi dengan nomor PN DPK-012021GV1. Gugatan tersebut buntut dari Raffi menghadiri sebuah acara dan dinilai tidak memperhatikan protokol kesehatan usai menerima vaksin perdana bersama Presiden Jokowi pada Rabu, 13 Januari 2021.  Raffi diduga melakukan perbuatan melawan hukum melanggar beberapa aturan sekaligus terkait protokol kesehatan. Yaitu Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019. Selain itu, Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  David Tobing dalam gugatannya meminta Raffi Ahmad meminta maaf di 7 media televisi dan 7 surat kabar. David juga menuntut Raffi Ahmad minta maaf melalui akun media sosial pribadinya, Instagram dan Facebook.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://youtu.be/ilZvg9IxpC8

Mediasi, Penggugat Ungkap Syarat Perdamaian dengan Raffi Ahmad

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/raffi-pesta.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Artis Raffi Ahmad dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Pelaporan ini merupakan buntut kehadiran Raffi Ahmad dalam sebuah pesta usai mendapat suntik vaksin Covid-19.  Pelaporan itu dilayangkan oleh Ormas Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB). Rencananya, pelaporan itu akan dilayangkan ke Polda Metro Jaya pada Jumat (15/1) sore ini.  Raffi Ahmad dan kawan-kawan dilaporkan karena dianggap melanggar protokol kesehatan. Hal itu sebagaimana pernyataan Ketua Infokom DPP Pekat IB, Lisman hasibuan melalui keterangannya kepada wartawan, Jumat (15/1).  “Sehubungan dengan adanya pelanggaran Prokes Covid-19 yang dilakukan oleh publik figur artis, Pekat IB akan melaporkan secara resmi Raffi Ahmad DKK ke Polda Metro Jaya sore ini,” ujarnya seperti dikutip PojokSatu (Jawa Pos Group), Jumat (15/1).  Lisman pun mendesak Kapolda Metro Jaya agar bersikap tegas dalam kasus kerumunan yang dilakukan Raffi dkk. Apalagi, kerumunan yang dilakukan Raffi dkk itu tak mematuhi prokes Covid-19.  Terlebih dilakukan di saat ini dimana angka positif Covid-19 makin tinggi. “Kami meminta Kapolda Metro Jaya harus bertindak tegas dan segera mengambil sikap yang Profesional mengingat situasi Covid-19 makin meningkat drastis,” ujarnya.  Sebelumnya, Raffi Ahmad mendapat sorotan lantaran kedapatan tidak menerapkan protokol kesehatan (prokes). Itu terjadi saat ia menghadiri sebuah pesta di Jakarta, Rabu (13/1) malam. Padahal, pada Rabu pagi, Raffi Ahmad disuntik vaksin Covid-19 buatan Sinovac di Istana Negara, Jakarta Pusat, bersama Presiden Jokowi.  Hal itu terungkap dalam video Instastory Anya Geraldine yang diviralkan warganet. Dalam pesta di kediaman Sean Gelael itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina hadir bersama rekan-rekannya yang lain. Selebritas lain yang ikut dalam pesta tersebut ada Gading Marten, Anya Geraldine, Uus, hingga Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Raffi Ahmad dan Ahok Akan Dilaporkan ke Polda Metro Jaya

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/IMG-20210114-0060-1.jpg" alt="Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Hendra Gunawan menunjukkan bukti tiket promo Waterboom Lippo Cikarang di ruang lobi Polres Metro Bekasi, Kamis (14/1). Pradita Kurniawan Syah/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Hendra Gunawan menunjukkan bukti tiket promo Waterboom Lippo Cikarang di ruang lobi Polres Metro Bekasi, Kamis (14/1). Pradita Kurniawan Syah/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Metro Bekasi menetapkan dua tersangka kasus dugaan tindak pidana pelanggaran protokol kesehatan (prokes) di Waterboom Lippo Cikarang, Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada akhir pekan lalu.  Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Hendra Gunawan mengatakan, dua tersangka yang dimaksud masing-masing Ike Patricia yang menjabat General Manager Waterboom Lippo Cikarang dan Dewi Nawang Sari selaku Manager Marketing di tempat wisata air tersebut.  ”Berdasar hasil penyelidikan dan keterangan saksi-saksi, dua orang ini kami tetapkan sebagai tersangka,” kata Hendra Gunawan seperti dilansir dari Antara, Kamis (14/1).  Hendra mengatakan, peran kedua tersangka terbukti melanggar ketentuan perundangan yang mengakibatkan terjadinya kerumunan orang di saat pandemi Covid-19.  Pada kasus ini, kata dia, tersangka IP berperan sebagai inisiator pembuatan tiket promosi untuk menarik pengunjung sedangkan tersangka DNS membagikan informasi promo ke akun media Instagram @waterboomlippocikarang selain juga sebagai inisiator pembuatan tiket promo.  Kedua tersangka dikenakan pasal 9 jo pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.  ”Pelanggaran atas pasal ini diancam pidana penjara maksimal satu tahun atau denda paling banyak Rp 100 juta,” ujar Hendra Gunawan.  Kedua tersangka juga dikenakan pasal 216 dan 218 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda maksimal Rp 9.000.  Kasus itu berawal dari program promo khusus paket kejutan awal tahun (Ketan) yang diterapkan manajemen Waterboom Lippo Cikarang kepada pengunjung pada Minggu (10/1) dengan memberi diskon tiket harga masuk menjadi Rp 10.000 dari harga normal Rp 95.000 saat akhir pekan.  Promosi yang diumumkan di akun media sosial milik manajemen Waterboom Lippo Cikarang sejak Rabu (6/1) itu membuat antusias pengunjung tinggi dan mengakibatkan terjadinya kerumunan massa.  ”Efek dari promosi itu, pengunjung yang datang tercatat sebanyak 2.358 orang atau jauh lebih banyak dari pengunjung biasanya saat weekend dengan tiket normal sebanyak kurang lebih 500 orang,” kata Kapolres Hendra Gunawan.  Kepolisian kemudian melakukan penyelidikan atas dugaan pelanggaran tindak pidana yang dimaksud. Sebanyak 14 orang saksi yang terdiri atas sembilan karyawan Waterboom Lippo Cikarang, tiga anggota Polsek Cikarang Selatan, dan dua pejabat Pemerintah Kabupaten Bekasi dimintai keterangan sebelum akhirnya menetapkan dua tersangka kasus tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=uL_ZJ_ZgrjE

Polisi Tetapkan Dua Tersangka Kasus Prokes Waterboom Lippo Cikarang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/2912-kapolda1.jpg" alt="Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Willy Irawan/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolda Jatim Irjen Pol Nico Afinta. Willy Irawan/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Nico Afinta menegaskan, pihaknya akan mengusut tuntas dugaan pelanggaran protokol kesehatan saat pemakaman Habib Hasan bin Muhammad bin Hud Assegaf, di Kota Pasuruan, Minggu (27/12).  ”Kami dari jajaran Satgas Covid-19 provinsi telah turun bekerja bersama tim Satgas Covid-19 Pasuruan Kota untuk menelusuri dugaan pelanggaran protokol kesehatan,” kata Irjen Nico seperti dilansir dari Antara di Mapolda, Selasa (29/12).  Tak hanya melakukan pengusutan, Kapolda juga mengatakan, akan melakukan testing (pemeriksaan) dan tracing (pelacakan) terhadap masyarakat yang berkerumun saat pemakaman Habib Hasan.  Jenderal polisi bintang dua itu mengatakan, pengusutan tersebut dilakukan karena terjadi dugaan pelanggaran protokol kesehatan di tengah upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan pandemi Covid-19.  Apalagi, dalam sebulan terakhir terjadi peningkatan kasus yang signifikan di Indonesia, termasuk di Jatim.  Berdasar perkembangan terakhir per 28 Desember, terjadi penambahan sebesar 784 kasus dengan jumlah kasus aktif dalam perawatan mencapai 6.221 kasus. Sedangkan total kumulatif kasus sejak awal pandemi di Jatim sudah mencapai 81.532 kasus.  ”Kami memohon seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan protokol kesehatan, karena banyak yang jatuh korban terkait Covid-19. Kami mohon agar mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker, jauhi kerumunan, dan mencuci tangan. Jaga diri kita dan orang lain dengan protokol kesehatan,” tutur Nico.  Mantan Kapolda Kalimantan Selatan itu juga menyampaikan duka mendalam atas meninggalnya Habib Hasan. Dia mendoakan agar almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=Dv-Jo6Q4caE

Polda Jatim Usut Dugaan Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pasuruan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggaran protokol kesehatan

Berita Terkini