<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/PUNCAK-ARUS-MUDIK-STASIUN-PASAR-SENEN-10.jpg" alt="Calon penumpang bersiap menaiki Kereta Api Bangunkarta jurusan Jakarta-Jombang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2022). Pada H-2 Lebaran ini Stasiun Pasar Senen terdapat 28 KA beroperasi, 2 KA di antaranya merupakan KA tambahan. Volume pe" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang bersiap menaiki Kereta Api Bangunkarta jurusan Jakarta-Jombang di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat, Sabtu (30/4/2022). Pada H-2 Lebaran ini Stasiun Pasar Senen terdapat 28 KA beroperasi, 2 KA di antaranya merupakan KA tambahan. Volume pe</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melakukan pemantauan protokol kesehatan (prokes) di wilayah DKI Jakarta. Hasilnya masih ditemukan kelalaian warga saat melaksanakan mudik Hari Raya Idul Fitri 2022.  Pelanggaran ditemui di Terminal Kampunga Rambutan, Jakarta Timur. “Terlihat dari beberapa pengunjung yang tidak menggunakan masker dan bahkan ada yang tidak memiliki masker,” ujar Direktur PRR BNPB, Johny Sumbung kepada wartawan, Minggu (1/5).  Sementara itu, pantauan di Stasiun terbilang lebih baik. Pelanggaran protokol kesehatan tidak terlalu banyak dijumpai.  “Penegakan protokol kesehatan di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen sangat terkontrol terlihat dari para pengunjung yang tertib menggunakan masker walaupun di beberapa titik tunggu kurang menjaga jarak,” imbuhnya.  Mengantisipasi penyebaran oleh para pemudik yang tak taat prokes, petugas pemantauan memberikan pengarahan kepada pengunjung. Petugas kemudian memberikan masker dan meminta mereka memakainya.  “Mohon selalu melakukan pemantauan setiap satu jam dengan berkeliling untuk mengingatkan pengunjung,” kata Johny.  Selain tertib penggunaan masker, Johny yang juga ditunjuk sebagai Koordinator Tim Pemantauan Arus Mudik Hari Raya Idul Fitri 1443 H meminta petugas untuk menginformasikan kepada warga menerapkan jaga jarak.

BNPB Temukan Pelanggaran Prokes di Terminal, Stasiun Lebih Tertib

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Suasana-Pengunjung-GIIAS-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Suasana Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 resmi digelar, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/11/2021). Hari pertama pada pembukaan berlangsung dengan protokol Kesehatan yang ketat." width="100%">
<figcaption>Suasana Ajang GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 resmi digelar, di ICE BSD, Tangerang Selatan, Banten, Kamis (12/11/2021). Hari pertama pada pembukaan berlangsung dengan protokol Kesehatan yang ketat.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan sekitar Rp 8,8 miliar yang merupakan hasil dari penerapan sanksi  denda pelanggaran protokol kesehatan (prokes) Covid-19 selama kurun waktu 2020-2021.  "Kami tidak merasa bangga dengan mengumpulkan uang denda sebesar itu. Kami bangga itu apabila masyarakat patuh, disiplin prokes," kata Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin saat membuka rencana revisi perda soal ketentraman dan ketertiban umum di Jakarta, Selasa.  Ia merinci pada 2020 ketika pertama kali dilakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) terkait Covid-19, pihaknya mengumpulkan denda dan disetor ke kas daerah sebesar Rp6,8 miliar.  Kemudian pada 2021 total denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah mencapai sekitar Rp2 miliar.  Sanksi berupa denda tersebut dijatuhkan kepada pelanggar protokol kesehatan yakni masyarakat perorangan dan badan/pelaku usaha sesuai peraturan penanganan Covid-19 yakni Perda Nomor 2 tahun 2020 dan Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2021.  Menurut dia, tingginya denda yang dikumpulkan dan disetor ke kas daerah pada 2020 karena petugas gencar melakukan pengawasan protokol kesehatan termasuk edukasi dan pengenaan sanksi baik di tingkat kelurahan, kecamatan, hingga provinsi. "Penurunan denda ada 2021 menunjukkan bahwa tren masyarakat makin sadar dan disiplin prokes," imbuhnya.  Pemberian sanksi pelanggaran prokes itu dijatuhkan kepada perorangan karena tidak menggunakan masker dengan denda Rp250 ribu dan jika tidak mampu membayar diberikan sanksi kerja sosial dengan membersihkan sampah.  Sedangkan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan prokes dijatuhkan denda mulai Rp20 juta hingga 50 juta. Pengenaan sanksi pelaku usaha dilakukan berjenjang di antaranya kegiatan akan dibubarkan apabila ada kerumunan, kemudian usaha bisa ditutup sementara tiga hari atau tujuh hari.  Kemudian jika melanggar kembali sanksi berikutnya penutupan atau pencabutan sementara izin usaha dan pencabutan izin permanen untuk sanksi terakhir bagi pelaku usaha melanggar aturan prokes. (*)

Satpol DKI Kumpulkan Hampir Rp 9 M dari Denda Pelanggaran Prokes Covid

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/Rachel-Vennya-Dery-Ridwansah-4-1.jpg" alt="Selebgram Rachel Vennya tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/11/2021). Rachel Venya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan" width="100%">
<figcaption>Selebgram Rachel Vennya tiba untuk menjalani pemeriksaan di Gedung Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (8/11/2021). Rachel Venya menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka terkait kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang Kekarantinaan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah angkat bicara terkait dugaan aliran suap senilai Rp 40 juta ke salah seorang staf di DPR. Suap itu terkait kasus karantina kesehatan yang menjerat Rachel Venya.  "Kemarin seorang jurnalis hubungi saya, diskusi tentanf subjek hukum dugaan aliran dana Rachel Venya. Bukan untuk menyimpulkan apakah benar suap atau tidak ya, tapi bahas satu bagian penting. Tentang subjek hukum penerima yang katanya bukan ASN/PNS sehingga tidak bisa diproses dengan aturan suap di UU Tipikor," kata Febri dalam unggahan pada akun media sosial Twitter miliknya, Rabu (15/12).  "Dari pemberitaan saya membaca, pihak yang diduga menerima adalah seorang staf kontrak pegawai kontrak di sebuah lembaga negara," imbuhnya.  Febri lantas mempertanyakan apakah pihak swasta yang bukan kategori ASN tersebut bisa terjerat UU Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Febri lantas merinci apakah staf di DPR tersebut bisa terjerat tindak pidana.  "Jadi, karena posisinya bukan PNS artinya case ini tidak bisa diproses menggunakan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi? Benarkah? Tunggu dulu," cetus Febri.  Menurut Febri untuk memahami secara tepat, perlu memahami pasal-pasal tentang suap pada UU Tipikor. Dia menyebut, pihak pemveri diatur dalam Pasal 5 Ayat (1), 13, sedangkan pihak penerima Pasal 5 Ayat (2), 11, 12a, atau 12b.  "Apakah hanya PNS yang bisa diproses dengan sangkaan menerima suap? Tidak. Karena subjek hukumnya pegawai negeri/penyelenggara negara," ungkap Febri.  Aktivis antikorupsi ini lantas membeberkan dalam Pasal 1 angka 2 UU 31 Tahun 1999 menyatakan pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kepegawaian. Sehingga PNS maupun PPPK bisa termasuk golongan ASN.  "Ini dapat disamakan dengan ASN, yang meliputi dari PNS dan P3K," tegas Febri.  Febri memandang, jika seseorang menerima gaji maupun upah dari keuangan negara, sekalipun kontrak diduga termasuk ke dalam kategori ASN.  "Penyelenggara negara adalah orang yang menerima gaji/upah dari keuangan negara/keuangan daerah," ungkap Febri.  Sebagaimana diketahui, selebgram Rachel Vennya mengaku memberi suap kepada seseorang bernama Ovelina Pratiwi yang merupakan staf kontrak di DPR RI agar lolos dari karantina usai pulang dari Amerika Serikat. Namun, Rachel Vennya tidak ditahan dan hanya dijatuhi hukuman percobaan selama 8 bulan.

Febri: Staf DPR yang Terima Rp 40 Juta dari Rachel Bisa Dipidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/12/InShot_20211214_110942582.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pegiat media sosial Adam Deni tidak mau dirinya disebut sebagai penyebar hoax atau berita bohong terkait kabar Ahmad Dhani-Mulan Jameela tengah berada di Pondok Indah Mall (PIM) pada tanggal 9 Desember 2021 di saat seharusnya mereka menjalani masa karantina. Adam Deni pun mengirimkam foto ke Instagramnya yang memperlihatkan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melanggar ketentuan karantina mandiri.  Dia pun memberikan highlith pada foto itu dengan lingkaran merah dua informasi penting. Yaitu pada 9 Desember yang dianggap mengacu pada pengambilan foto dilakukan dan lokasinya yaitu di Pondok Indah Mall 2. ㅤㅤ "Saya dibilang nyebarin hoax? Aduh mohon maaf saya ga ada track record jadi penyebar hoax," tulis Adam Deni memberi keterangan foto kirimannya tersebut di Instagram.  Dia menegaskan bahwa foto itu asli, bukan editan dan diambil saat Ahmad Dhani dan Mulan Jameela seharusnya menjalani masa karantina 10 hari pasca kepulangan mereka dari Turki. ㅤㅤㅤ "Nih bukti foto REAL tanggal 9 Desember 2021 keluarga Ahmad Dhani ada di Pondok Indah Mall. Secara tidak langsung total karantina mereka blm mencapai 10 hari loh kalo misalnya mereka landing di Indonesia pada tgl 3 Desember 2021," tulisnya.  Adam Deni menegaskan Ahmad Dhani dan Mulan Jameela telah melakukan pelanggaran karantina seperti yang sempat dilakukan Rachel Vennya. Pasalnya mereka keluar rumah sebelum masa karantina selesai.  "Ini jelas melanggar peraturan karantina 10 hari!! Sanggup gak ngambil tindakan tegas @satgasperubahanperilaku @kemenkes_ri ??? Jangan kebanyakan angkat bicara, BASI BOS!!!," katanya.  Sementara itu, pengacara Ahmad Dhani Ali Lubi mengatakan sebenarnya mudah sekali untuk mengecek benar tidaknya Dhani dan Mulan jalan-jalan ke PIM pada tanggal 9 Desember 2021. Yaitu dengan menggunakan pelacakan via aplikasi Peduli Lindungi.  "Kalau soal foto kan bisa foto kapan saja. Share sekarang fotonya kapan kan bisa saja," kata Ali Lubis.  Dia pun dengan tegas membantah Ahmad Dhani dan Mulan Jameela melakukan pelanggaran karantina. Ali Lubis mengatakan kliennya dan keluarga mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah.

Adam Deni Perlihatkan Foto Ahmad Dhani-Mulan Jameela di PIM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/masa_tahanan-rizieq.jpg" alt="PIKIR-PIKIR: Rizieq Shihab divonis bersalah dalam dua kasus kerumunan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>PIKIR-PIKIR: Rizieq Shihab divonis bersalah dalam dua kasus kerumunan. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mahkamah Agung (MA) memangkas hukuman mantan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab menjadi 2 tahun penjara. Pengurangan hukuman ini terkait kasus penyebaran informasi bohong tes swab virus korona alias Covid-19 di Rumah Sakit Ummi Bogor, Jawa Barat.  Putusan ini lebih ringan dari vonis Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang sebelumnya menguatkan vonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan hukuman empat tahun penjara terhadap Rizieq Shihab. "Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Timur nomor 210/Pid.Sus/2021/PT tanggal 30 Agustus 2021 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur nomor 225/Pid.Sus/2021/PN Jakarta Timur tanggal 24 Juni 2021 mengurangi pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 tahun," sebagaimana dikutip dari Direktori Putusan MA, Senin (15/11).  Perkara pada tingkat kasasi ini diputus oleh Ketua Majelis Hakim Kasasi, Suhadi dengan anggota Suharto dan Soesilo. Vonis juga dicatat oleh panitera pengganti, Agustina Dyah. Vonis tersebut diputus majelis pada Senin (15/11) hari ini.  Dalam pertimbangannya, lembaga kekuasaan kehakiman ini menilai, Rizieq Shihab memang telah membuat keonaran akibat perbuatannya. Namun keonaran yang dilakukan mantan Imam Besar FPI itu hanya terjadi di media massa.  "Tidak terjadi korban jiwa/fisik atau harta benda serta terhadap terdakwa selain dalam perkara a quo juga telah dijatuhi pidana dalam perkara lainnya yang merupakan rangkaian peristiwa menyangkut Covid-19," sebagaimana putusan kasasi.  Rizieq Shihab tetap dijerat menggunakan Pasal 14 Ayat (1) UU RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

MA Pangkas Hukuman Rizieq Shihab jadi 2 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20201021225123_IMG_2207-1.jpg" alt="Selebgram Rachel Vennya dengan didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terkait tindakannya kabur dari proses isolasi di RSDC Wisma Atlet setelah berlibur dari luar negeri, Kamis (21/10) malam (21/10). Fianda Sjofjan" width="100%">
<figcaption>Selebgram Rachel Vennya dengan didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terkait tindakannya kabur dari proses isolasi di RSDC Wisma Atlet setelah berlibur dari luar negeri, Kamis (21/10) malam (21/10). Fianda Sjofjan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Metro Jaya telah menaikan status perkara kaburnya selebgram Rachel Vennya dari lokasi karantina ke tahap penyidikan. Terkait itu, penyidik berencana memeriksa kembali Rachel.  "Betul Rachel Vennya akan diperiksa hari ini," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat, Senin (1/11).  Tubagus mengatakan, meskipun telah dibaikan perkaranya ke tahap penyidikan, Rachel masih berstatus sebagai saksi. Pemeriksaan lanjutan ini untuk melengkapi berkas perkara.  "Pemeriksaan sebagai saksi. Untuk jadwal sesuai panggilan jam 10," jelas Tubagus.  Sebelumnya, Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya resmi menaikan status hukum kasus kaburnya selebgram Rachel Vennya dari lokasi karantina ke tahap penyidikan dari penyelidikan. Penyidik mendapat cukup bukti adanya pelanggaran unsur pidana dalam kasus ini.  "Sudah dilakukan gelar perkara. Saya dapat infromasi, gelar perkara hasilnya adalah dari penyelidikan dinaikkan menjadi penyidikan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (27/10).  Yusri menuturkan, kasus ini diduga memenuhi unsur pelanggaran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan Wabah Penyakit. Aturan tersebut memiliki ancaman pidana 1 tahun penjara.

Hari ini, Rachel Vennya Kembali Diperiksa Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20201021225123_IMG_2207-1.jpg" alt="Selebgram Rachel Vennya dengan didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terkait tindakannya kabur dari proses isolasi di RSDC Wisma Atlet setelah berlibur dari luar negeri, Kamis (21/10) malam (21/10). Fianda Sjofjan" width="100%">
<figcaption>Selebgram Rachel Vennya dengan didampingi kuasa hukumnya usai menjalani pemeriksaan penyidik Polda Metro Jaya terkait tindakannya kabur dari proses isolasi di RSDC Wisma Atlet setelah berlibur dari luar negeri, Kamis (21/10) malam (21/10). Fianda Sjofjan</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selain kasus pelanggaran karantina yang menjeratnya, Rachel Vennya juga menjadi sorotan sejumlah pihak lantaran mobil Vellfire bernopol B 139 RFS yang digunakannya dikabarkan milik pejabat. Rachel Vennya menggunakan mobil tersebut saat menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Kamis (21/10).  Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Argo Wiyono mengatakan bahwa mobil dengan pelat nomor B 139 RFS yang digunakan Rachel Vennya dipastikan bukan mobil pejabat. Nopol itu diakuinya memang memiliki kemiripan namun bukan mobil pejabat.  "Untuk pejabat itu penggunaan RF kepala 1 dan 4 angka. Hanya kepala 1, 4 angka. Sementara itu pelatnya tiga angka. Kalau tiga angka itu sebetulnya yang belakang itu tidak terlalu berpengaruh," kata AKBP Argo Wiyono kepada wartawan Jumat (22/10).  Dia melanjutkan, kemungkinan Rachel Vennya membeli pelat nomor tersebut supaya mirip dengan kendaraan milik pejabat. Tapi, sebenarnya pelat nomor semacam itu bisa dipakai oleh masyarakat umum.  "Dia beli pelat biasa cuma ala-ala biar kelihatan kayak pejabat. Tapi, itu bisa dimiliki oleh umum," ucapnya lebih lanjut.  Uniknya, Rachel Vennya sama-sama menggunakan mobil Vellfire saat datang ataupun pulang dari menjalani pemeriksan penyidik Polda Metro Jaya, Kamis kemarin. Namun pelat nomor mobilnya berbeda. Tidak jelas apakah mobil itu sama atau tidak.  Saat kedatangan di Polda Metro Jaya, mobil Vellfire yang dikendarai Rachel Vennya bernopol B 777 RVN. Sementara saat akan pulang usai menjalani pemeriksaan penyidik, selebgram dengan jumlah followers 6,7 juta itu menggunakan mobil Vellfire dengan nopol B 139 RFS.  AKBP Argo Wiyono mengungkapkan bahwa pihaknya masih akan melakukan pengecekan apakah pelat nomor itu sudah sesuai dengan mobil Vellfire tersebut atau tidak. Jika tidak sesuai, maka Rachel Vennya bisa terkena masalah baru.  "Kalau pindah nomor ya pastinya enggak boleh. Harus sesuai dengan TNKB-nya. Saya mau cek dulu di komputer manajemen nopol. Kalau nomornya tidak sesuai, itu bisa kita tindak," tandas Argo.

Mobil Dipakai Rachel Vennya Dikabarkan Milik Pejabat, ini Kata Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/rachel-vennya.jpg" alt="Rachel Vennya minta netizen yang suka membully artis berpikir panjang sebelum melakukannya./Instagram Rachel Vennya" width="100%">
<figcaption>Rachel Vennya minta netizen yang suka membully artis berpikir panjang sebelum melakukannya./Instagram Rachel Vennya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Usai keluar dari ruang penyidik, dia menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas ramainya kasus menghindari karantina usai pulang dari Amerika Serikat.  "Saya Maulida dan Salim ingin menyampaikan minta maaf sebesar-besarnya pada semua masyarakat atas kesalahan dan khilaf kami dan sudah resahkan masyarakat," kata Rachel di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10).  Rachel memastikan akan menjalani proses hukum secara kooperatif.  "Kami juga sekarang akan jalanin proses hukum yang berlaku terima kasih mohon doanya," jelasnya.  Sebelumnya, selebgram Rachel Vennya dikabarkan kabur dari lokasi karantina di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta Utara usai berlibur dari Amerika Serikat. Kabar ini pun langsung diselidiki oleh Kodam Jaya selaku Kogasgabpad Covid-19.  "Saat ini pihak Kodam Jaya sedang dalam proses penyelidikan terkait berita kaburnya selebgram Rachel Vennya dari Karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan," kata Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin Budi Saputra dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10).  Pemeriksaan dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir yakni dari Bandara Internasional Soekarno Hatta sampai dengan RSDC Wisma Atlet Pademangan. Sampai saat ini diduga ada oknum anggota TNI berinisial FS yang membantu kaburnya Rachel. Hasil penyelidikan lanjutan menduga ada 1 oknum TNI lagi yang bermain, berinisial IG.  "Hasil penyelidikan sementara, terdapat temuan bahwa adanya oknum anggota TNI bagian Pengamanan Satgas di Bandara yang melakukan tindakan non prosedural," imbuh Herwin.  Tindakan ini melanggar Keputusan Kepala Satgas Covid-19 No.12/2021 tanggal 15 September 2021. Aturan itu menyatakan bahwa yang berhak mendapat fasilitas Repatriasi karantina di RSDC Wisma Pademangan adalah Para pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia.  Pelajar/Mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar dari luar negeri. dan pegawai Pemerintah RI yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri.

Usai Diperiksa Polisi, Rachel Vennya Minta Maaf

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/02/141738325_253517022824439_3123269249105477404_n.jpg" alt="Instagram rachel Vennya" width="100%">
<figcaption>Instagram rachel Vennya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya dibayangi sanksi pidana setelah diduga kabur dari Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Pademangan, Jakarta Utara. Perbuatannya tersebut diduga telah melanggar 2 Undang-undang.  "Dugaan persangkaan di Pasal Undang-undang (UU) Wabah Penyakit dan UU Karantina Kesehatan. Ancaman 1 tahun penjara," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya, Jakarta, Kamis (21/10).  Pasal 9 Ayat (1) UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan menyebutkan, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Sedangkan, Ayat (2) menyatakan setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan.  Sementara itu, Pasal 14 UU Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular menyatakan, barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp1 juta.  Kendati demikian, Rachel sejauh ini masih berstatus sebagai saksi. Proses penyelidikan masih berjalan.  "Setelah itu kita akan gelarkan (gelar perkara, Red). Jadi, teman-teman sabar," jelas Yusri.  Sebelumnya, selebgram Rachel Vennya dikabarkan kabur dari lokasi karantina di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet, Pademangan, Jakarta Utara usai berlibur dari Amerika Serikat. Kabar ini pun langsung diselidiki oleh Kodam Jaya selaku Kogasgabpad Covid-19.  "Saat ini pihak Kodam Jaya sedang dalam proses penyelidikan terkait berita kaburnya selebgram Rachel Vennya dari Karantina di RSDC Wisma Atlet Pademangan," kata Kapendam Jaya Kolonel Arh Herwin Budi Saputra dalam keterangan tertulis, Kamis (14/10).  Pemeriksaan dilakukan mulai dari hulu sampai ke hilir yakni dari Bandara Internasional Soekarno Hatta sampai dengan RSDC Wisma Atlet Pademangan. Sampai saat ini diduga ada oknum anggota TNI berinisial FS yang membantu kaburnya Rachel. Hasil penyelidikan lanjutan menduga ada 1 oknum TNI lagi yang bermain, berinisial IG.  "Hasil penyelidikan sementara, terdapat temuan bahwa adanya oknum anggota TNI bagian Pengamanan Satgas di Bandara yang melakukan tindakan non prosedural," imbuh Herwin.  Tindakan ini melanggar Keputusan Kepala Satgas Covid-19 No.12/2021 tanggal 15 September 2021. Aturan itu menyatakan bahwa yang berhak mendapat fasilitas Repatriasi karantina di RSDC Wisma Pademangan adalah Para pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kembali ke Indonesia dan menetap minimal 14 hari di Indonesia. Pelajar/Mahasiswa Indonesia setelah mengikuti pendidikan atau melaksanakan tugas belajar dari luar negeri. dan pegawai Pemerintah RI yang kembali ke Indonesia setelah melaksanakan perjalanan dinas dari luar negeri.

Kabur dari Karantina, Rachel Vennya Terancam Penjara 1 Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/05/rachel-vennya.jpg" alt="Rachel Vennya minta netizen yang suka membully artis berpikir panjang sebelum melakukannya./Instagram Rachel Vennya" width="100%">
<figcaption>Rachel Vennya minta netizen yang suka membully artis berpikir panjang sebelum melakukannya./Instagram Rachel Vennya</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selebgram Rachel Vennya mengakui bahwa dirinya kabur dari menjalani masa karantina. Dia pun menyesal dan meminta maaf atas perbuatan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh seorang pemengaruh, yang seharusnya memberikan contoh positif kepada masyarakat.  "Betul, aku pulang dari Amerika dan enggak menjalani karantina seperti yang seharusnya pemerintah anjurkan. Kelakuan aku salah, alasan aku memang tidak bisa dibenarkan, tidak bisa diterima," kata Rachel Vennya dalam channel YouTube Boy William Senin (18/10).  Mantan istri Okin itu mengakui berpikiran pendek memilih meloloskan diri dari kewajiban menjalani masa karantina karena terlanjur kangen kepada anak-anaknya. Sayangnya dalam kesempatan tersebut, Rachel Vennya enggan membeberkan kronologi kejadian yang membuat dirinya bisa keluar tanpa menjalani masa karantina selama 8 hari.  "Aku enggak bisa sebutin kronologinya seperti apa. Aku harus memberitahukan kronologinya di Polda. Tapi, aku enggak karantina sama sekali di Wisma Atlet karena aku tidak karantina sama sekali," paparnya.  Diketahui, kasus ini sedang ditangani pihak berwajib. Kasusnya bergulir di Polda Metro Jaya. Rencananya Kamis ini penyidik akan meminta keterangan dari Rachel Vennya.  Selain memeriksa mantan istri Okin tersebut, polisi juga akan memeriksa manajer dan kekasih Rachel Vennya yaitu Maulida Khairunnia dan Salim Nauderer. Usai mengakui kesalahannya, Rachel Vennya tegas menyatakan bahwa dirinya akan memikul sepenuhnya konsekuensi yang lahir dari kesalahan yang telah diperbuatnya tersebut.  "Aku siap menerima sanksi dan konsekuensi yang akan terjadi ke depan. Aku akan jalani itu semua," tutur Rachel Vennya.  Melalui channel YouTube Boy William, Rachel Vennya beberapa kali meminta maaf atas kesalahan yang telah diakukannya sehingga menimbulkan polemik di masyarakat. Ia juga meminta maaf kepada orang yang telah dibuat repot atas kejadian ini.  Rachel Vennya juga meminta maaf kepada orang-orang karena terkesan kurang menghargai perjuangan banyak orang dalam melakukan perlawanan akan virus korona.  "Aku mau minta maaf lagi dan akan selalu minta maaf terus. Terutama kepada orang orang yang berjuang melawan Covid. Aku minta maaf buat kegaduhan," papar Rachel Vennya.

Akui Kabur dari Karantina, Rachel Vennya Siap Terima Sanksi

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggaran prokes

Berita Terkini