<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/13/Gambar-Lolly-Suhenty-anggota-Bawaslu-RI-saat-memberikan-keterangan-di-Gedung-Bawaslu-antaranewscom-2293437053.jpeg" alt="Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Gedung Bawaslu." width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Gedung Bawaslu.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Penetapan pasangan calon Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2024 berlangsung serentak kemarin. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) langsung membuka pintu aduan terkait tahapan penetapan paslon tersebut. Aduan dapat dilaporkan jika dalam prosesnya terdapat indikasi pelanggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). &rdquo;Pengawas harus sigap untuk menerima jika ada dugaan pelanggaran atau bahkan temuan dari Bawaslu,&rdquo; ujar anggota Bawaslu Lolly Suhenty di sela kegiatan sosialisasi di Jakarta kemarin (22/9). Sesuai ketentuan UU Pilkada, pasca penetapan paslon, terbuka ruang sengketa bagi pihak-pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan KPU. Misalnya, calon yang memenuhi syarat (MS), namun dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS), ataupun sebaliknya. Mekanismenya akan ditempuh melalui proses sidang sengketa. Lolly menegaskan, dalam tahapan penetapan paslon, jajaran Bawaslu telah diperintahkan melakukan pengawasan secara melekat di kantor KPU masing-masing daerah. Hal itu juga bagian dari upaya pengawasan di luar aduan masyarakat ataupun partai politik dan tim sukses paslon. Di tempat yang sama, anggota Bawaslu Herwyn Malonda menambahkan, dalam tahap penetapan paslon, potensi pelanggaran terdapat pada kesalahan penelitian administrasi. Yakni, menyangkut keabsahan dokumen-dokumen yang menjadi syarat pencalonan seperti ijazah atau lainnya. &rdquo;Juga ada syarat-syarat lain yang secara administratif itu tidak terpenuhi, tetapi (dinyatakan) lolos,&rdquo; ungkapnya. Sementara itu, hingga tadi malam, KPU belum mendapatkan rekapitulasi data terkait berapa banyak paslon yang dinyatakan TMS. Komisioner KPU Idham Holik mengatakan, rapat pleno di sebagian daerah masih berlangsung. &rdquo;Nanti kami segera infokan,&rdquo; ujarnya. Namun, dari informasi yang dihimpun, sejumlah paslon dinyatakan TMS di beberapa daerah. Di antaranya, satu paslon di pemilihan gubernur (pilgub) Aceh dan satu paslon di pemilihan bupati (pilbup) Labuhanbatu Utara. (far/c19/bay)

Bawaslu langsung membuka pintu aduan terkait tahapan penetapan paslon kepala daerah di Pilkada 2024. Aduan dapat dilaporkan.

Bawaslu Buka Ruang Sengketa Pencalonan Pasangan yang Tidak Memenuhi Syarat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/12/anak-dan-menantu-jokowi.jpg" alt="PEMENANG VERSI QUICK COUNT: Bobby Nasution-Aulia Rachman (kiri), Gibran Rakabuming Raka (Kanan). (TIMSES BOBBY-AULIA FOR JAWAPOS.COM - DAMIANUS BRAM/JAWA POS RADAR SOLO)" width="100%">
<figcaption>PEMENANG VERSI QUICK COUNT: Bobby Nasution-Aulia Rachman (kiri), Gibran Rakabuming Raka (Kanan). (TIMSES BOBBY-AULIA FOR JAWAPOS.COM - DAMIANUS BRAM/JAWA POS RADAR SOLO)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Meski hasil resmi pilkada serentak 2020 belum diumumkan KPU, sudah banyak pasangan calon (paslon) yang menyampaikan klaim kemenangan berdasar hasil hitung cepat.  Di berbagai daerah aksi tersebut mulai menimbulkan ketegangan.  Di Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, misalnya, terjadi aksi adu jotos antar pendukung saat salah satu paslon menggelar konvoi kemenangan. Kemudian, di Tasikmalaya, massa salah satu paslon menggeruduk kantor KPU setempat dan menolak hasil pilkada.  Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik Piliang meminta semua paslon bersikap dewasa dan dapat mengendalikan simpatisannya. Sebagai calon kepala daerah, sudah selayaknya mereka menggunakan cara-cara konstitusional. Sejak awal paslon sudah paham bahwa pilkada hanya akan menghasilkan satu pasangan terpilih. Namun, jika dalam prosesnya merasa ada hal-hal yang tidak sesuai, yang bersangkutan dapat mengajukan sengketa hukum. ”Kepada pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pilkada, bisa menyalurkan melalui jalur hukum,” kata Akmal di kantor Kemendagri, Jakarta, kemarin (11/12).  Sebagaimana ketentuan UU Pilkada, ada mekanisme sengketa perselisihan hasil pilkada (PHP) pasca pengumuman hasil rekapitulasi oleh KPU. ”Silakan nanti menyampaikan aspirasinya untuk diselesaikan melalui MK (Mahkamah Konstitusi, Red),” imbuhnya.  Hal senada disampaikan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan. Dia menegaskan, konstitusi memberikan hak bagi paslon untuk membuktikan melalui jalur hukum jika merasa ada kecurangan. ”Jangan kerahkan massa untuk menyatakan kekecewaan karena kalah bersaing dengan paslon lain,” tuturnya.  Alumnus Universitas Pekalongan itu menjelaskan, pengerahan massa memiliki banyak mudarat. Selain rentan benturan konflik, cara tersebut tidak relevan dengan situasi pandemi. Mengingat dapat menimbulkan kerumunan dan memperbesar peluang terpapar Covid-19. ”Paslon harus bisa meredam pendukungnya. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ucap dia. Sebaliknya, Abhan juga meminta paslon yang merasa menang tidak melakukan selebrasi berlebihan. Apalagi dengan mengumpulkan massa pendukung dan menggelar konvoi pesta arak-arakan.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/02/12/2020/tren-pelanggaran-pilkada-di-medsos-meningkat/">Tren Pelanggaran Pilkada di Medsos Meningkat</a>  Meski pemungutan suara sudah usai, Abhan mengingatkan bahwa tahapan masih berjalan dan wajib mematuhi protokol. ”Kita patuhi aturan protokol kesehatan yang sudah disepakati sebelumnya. Ini demi kebaikan bersama,” tuturnya.  Jubir Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito melarang pengerahan massa dalam bentuk apa pun di setiap tahapan pilkada. Dia mengatakan, sangat penting menjaga kondusivitas sampai pilkada selesai.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/11/12/2020/ketatnya-kejar-kejaran-angka-di-pemilihan-gubernur-kalsel/">Ketatnya Kejar-kejaran Angka di Pemilihan Gubernur Kalsel</a>  Apa pun bentuknya, Wiku menegaskan, pengerahan massa oleh paslon terpilih berdasar hasil hitung cepat tetap dilarang. Termasuk paslon yang kalah pun dilarang mengerahkan massa. Wiku mengingatkan, saat ini masih dalam masa pandemi Covid-19 yang berisiko tinggi terhadap penularan.  ”Saya ingatkan masyarakat dan pasangan calon, dilarang melakukan kegiatan pengerahan massa untuk merayakan kemenangan setelah hasil hitung cepat keluar. Karena <a href="https://www.jawapos.com/tag/pilkada-2020/">pilkada</a> tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya,” tegas dia.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/12/2020/calon-tunggal-dan-trah-politikus-berjaya-di-pilkada-2020/">Calon Tunggal dan Trah Politikus Berjaya di Pilkada 2020</a>  Hal yang perlu diingat, imbuh Wiku, masih terdapat tahapan lain pasca coblosan. Sejumlah tahapan yang dimaksud antara lain rekapitulasi suara, penetapan pemenang oleh KPU, dan pelantikan paslon terpilih. ”Karena itu, saya meminta kepada masyarakat, penyelenggara pilkada serentak, dan juga pimpinan daerah untuk terus menjaga kondusivitas sampai seluruh rangkaian pilkada tuntas,” tandasnya.  Hal serupa diserukan Ketua Umum PB NU KH Said Aqil Siroj. Dia meminta masyarakat tidak melakukan konvoi, arak-arakan, dan pesta kemenangan yang melibatkan banyak orang. ”Mari tetap menjaga situasi, tidak gaduh, dan menghormati <a href="https://www.jawapos.com/tag/pemenang-pilkada/">hasil pilkada</a> yang masih dalam proses penghitungan oleh KPU,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/11/12/2020/pilkada-2020-demokrat-klaim-menangi-4-pilgub-dan-143-kabupaten-kota/">Pilkada 2020, Demokrat Klaim Menangi 4 Pilgub dan 143 Kabupaten/Kota</a>  Terpisah, pilkada serentak tahun ini tidak terlepas dari beragam dugaan <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelanggaran-pemilu/">pelanggaran</a> yang melibatkan banyak pihak. Kejaksaan Agung (Kejagung) termasuk salah satu instansi penegak hukum yang aktif menindak <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelanggaran-pilkada/">pelanggaran pilkada</a>. Berdasar data yang dikumpulkan Kejagung, terdapat 94 perkara yang diproses Korps Adhyaksa itu. ”Kami memproses 94 perkara dari 26 kejaksaan tinggi,” ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Leonard Eben Ezer Simanjuntak kemarin.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=ncaboGUD3Zw

Pemenang Pilkada Dilarang Adakan Konvoi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/images-90.jpeg" alt="Foto: Ilustrasi: Platform media sosial populer. (PatientPop). " width="100%">
<figcaption>Foto: Ilustrasi: Platform media sosial populer. (PatientPop). </figcaption>
</figure>JawaPos.com – Waktu pelaksanaan tahapan kampanye pilkada 2020 memasuki fase akhir. Hal itu membuat intensitas kampanye meningkat. Maklum, waktu yang tersisa untuk meyakinkan pemilih tidak banyak.  Namun, naiknya tren pelaksanaan kampanye tidak selalu positif. Buktinya, angka pelanggaran kampanye naik, khususnya kampanye melalui <a href="https://www.jawapos.com/tag/media-sosial/">media sosial</a> (medsos).  Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) <a href="https://www.jawapos.com/tag/fritz-edward-siregar/">Fritz Edward Siregar</a> menyatakan, jumlah kampanye yang diduga berisi pelanggaran dan diperiksa Bawaslu per 1 Desember mencapai 559 konten. Jumlah tersebut meningkat dari angka dua pekan lalu yang hanya 380 konten.  Jumlah itu juga selaras dengan kenaikan rekomendasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/bawaslu/">Bawaslu</a> untuk men-take down atau menurunkan konten dari platform. Dari 182 konten pada dua pekan lalu naik menjadi 225 konten. Takedown dilakukan melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) bersama platform media sosial.  "Kalau laporan dari Kominfo, kami kirim balik ke mereka (untuk diteruskan ke platform). Kalau itu temuan Bawaslu atau laporan masyarakat, kami langsung (ke platform),’’ ujarnya kemarin (1/12).  Mayoritas konten yang di-take down dinyatakan melanggar pasal 69 huruf c UU Pilkada. Yakni, larangan kampanye menghasut, memfitnah, dan mengadu domba. ’’Ada dua konten yang melanggar <a href="https://www.jawapos.com/tag/uu-ite/">UU ITE</a>,’’ imbuhnya. Karena pelaku bukan akun resmi pasangan calon, pengusutan diserahkan kepada aparat kepolisian.  Bawaslu bersama Kominfo juga menemukan konten yang berisi hoaks atau informasi menyesatkan. Misalnya, konten yang memuat calon wali kota Solo <a href="https://www.jawapos.com/tag/gibran-rakabuming-raka/">Gibran Rakabuming Raka</a> yang akan membebaskan Palestina dari Israel. Lalu, konten yang menyebut Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini mengajak pemilih tidak datang ke TPS karena pandemi Covid-19. Ada juga konten permintaan dana tambahan pilkada oleh sejumlah gubernur.  "Sudah di-take down Kominfo," kata mantan pengajar STHI Jentera, Jakarta, tersebut.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/30/11/2020/modal-suara-pileg-2019-golkar-janjikan-27-ribu-suara-untuk-gibran/">Modal Suara Pileg 2019, Golkar Janjikan 27 Ribu Suara untuk Gibran</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/minggu/halte/29/11/2020/dataisme-dan-tirani/">Dataisme dan Tirani</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/25/11/2020/bawaslu-temukan-2-126-kasus-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada/">Bawaslu Temukan 2.126 Kasus Pelanggaran Protokol Kesehatan di Pilkada</a></li> </ul> Fritz mengajak masyarakat yang menemukan konten yang memenuhi unsur pelanggaran untuk melaporkan ke Bawaslu. Sejauh ini, laporan dari masyarakat masih minim. Baru ada 38 di antara total 559 kasus yang diperiksa.  Sementara itu, Ketua MPR Bambang Soesatyo mengatakan, KPU dan Bawaslu perlu mengantisipasi meningkatnya intensitas kegiatan kampanye. Penyelenggara harus menindak tegas calon kepala daerah maupun pendukung dan simpatisan yang melakukan pelanggaran.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Bn5anT-Np00

Tren Pelanggaran Pilkada di Medsos Meningkat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Halal-Bihalal-PNS-Pemprov-DKI-Jakarta-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Memanasnya tensi politik dalam kampanye Pilkada 2020 membuat temuan pelanggaran pilkada ikut meningkat. Tak hanya terkait pasangan calon, Badan Pengawas Pemilu juga mencatat penambahan angka pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).  <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-bawaslu-abhan/">Ketua Bawaslu Abhan</a> mengatakan, pelanggaran netralitas yang masuk ke jajaran Bawaslu telah mencapai ribuan. Persisnya, 1.038 kasus. Sebanyak 104 kasus berasal dari aduan masyarakat dan 934 kasus yang berhasil ditemukan jajaran pengawas. ”Jadi, hasil temuan pengawasan masih lebih banyak,” ujarnya dalam seminar secara virtual kemarin (18/11).  Jumlah itu naik cukup signifikan dalam kurun sekitar sebulan. Sebagai perbandingan, sejak tahapan pilkada dimulai pertengahan 2019 hingga awal Oktober lalu, <a href="https://www.jawapos.com/tag/pelanggaran-netralitas-asn/">kasus pelanggaran netralitas</a> yang masuk hanya 700.  Abhan mengatakan, menjelang coblosan, pihaknya meningkatkan pengawasan terhadap seluruh tahapan pilkada. Tak terkecuali, mengawasi <a href="https://www.jawapos.com/tag/netralitas-asn/">netralitas ASN</a>, khususnya di daerah yang memiliki pasangan calon petahana. Dari 1.038 kasus yang masuk, 938 terbukti melanggar, 5 masih diproses, dan 95 kasus tidak terbukti.  Kasus yang terbukti melanggar telah dilanjutkan ke Komisi ASN. ”Tinggal rekomendasi sanksi dari <a href="https://www.jawapos.com/tag/kasn/">KASN</a> ke PPK (pejabat pembina kepegawaian),” imbuhnya. Kepala daerah selaku PPK diharap bisa menjatuhkan sanksi yang menimbulkan efek jera.  Dari jenis pelanggaran yang dibuat, Abhan menyebut pelanggaran di media sosial paling masif. Tak sedikit oknum ASN yang terang-terangan menyampaikan maupun menggalang dukungan. Selain itu, ada ASN yang ketahuan menghadiri kegiatan-kegiatan paslon.  <a href="https://www.jawapos.com/tag/ketua-kasn/">Ketua KASN</a> Agus Pramusinto menambahkan, semua kasus dari temuan Bawaslu selesai diproses. Dia juga sudah menyampaikan rekomendasi ke PPK. Diakuinya, belum semua rekomendasi dijalankan. Karena itu, pihaknya bersama Badan Kepegawaian Negara (BKN) sudah mengambil kebijakan tegas.  ”Kami blokir sistem kepegawaiannya,” kata Agus. Selama sanksi belum dijatuhkan, pemblokiran tidak akan dicabut. Kepala daerah yang terlambat menindaklanjuti sanksi juga mendapat teguran dari Kemendagri.  Baca juga: <ul> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/17/06/2020/bawaslu-kasn-tekan-angka-pelanggaran-pada-pilkada-serentak-2020/">Bawaslu-KASN Tekan Angka Pelanggaran pada Pilkada Serentak 2020</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/11/2020/bkd-jatim-sebut-gubernur-telah-tindak-lanjuti-rekomendasi-kasn/">BKD Jatim Sebut Gubernur Telah Tindak Lanjuti Rekomendasi KASN</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/07/09/2020/bawaslu-bakal-cakada-pelanggar-protokol-kesehatan-bisa-dipidana/">Bawaslu: Bakal Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan Bisa Dipidana</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/surabaya/05/11/2020/pemkot-surabaya-beri-sanksi-kepala-dispora-terkait-pilkada-2020/">Pemkot Surabaya Beri Sanksi Kepala Dispora Terkait Pilkada 2020</a></li> 	<li><a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/02/08/2018/bela-ketua-kasn-gembong-tetap-salahkan-anies-soal-pencopotan-pejabat/">Bela Ketua KASN, Gembong Tetap Salahkan Anies Soal Pencopotan Pejabat</a></li> </ul> Secara terpisah, TNI-AD tidak hanya menekankan netralitas seluruh prajurit yang bertugas di berbagai daerah. Mereka turut memperhatikan potensi masalah lainnya. Di antaranya adalah kerawanan pilkada.  Komandan Pusat Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) Letjen TNI Wisnoe Prasetja Boedi menyampaikan, kerawanan pilkada serentak masuk ancaman potensial bagi negara. Karena itu, TNI-AD turut mengantisipasi ancaman yang muncul dari kerawanan pilkada serentak yang digelar 9 Desember nanti.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=uGE9hQc60uI

Jelang Coblosan, Pelanggaran Netralitas ASN Capai 1.038 Kasus

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/11/IMG-20201107-WA0116.jpg" alt="Asrori bersama Gebrak di Posko MA Center. Rafika Yahya/JP.com" width="100%">
<figcaption>Asrori bersama Gebrak di Posko MA Center. Rafika Yahya/JP.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Satgas Gerakan Bersama Anti Kecurangan (Gebrak) diluncurkan pada Sabtu (7/11) untuk mencegah pelanggaran dalam Pilwali Surabaya. Gerakan tersebut didasari atas masifnya pelanggaran hingga ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Surabaya.  Sejatinya, gerakan itu diusung delapan partai pengusung pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Nomor Urut Dua Machfud Arifin dan Mujiaman. Mereka mengaku geram dengan berbagai pelanggaran yang dikhawatirkan memicu ketidakadilan dalam proses pemilihan wali kota.  Menurut Koordinator Gebrak Asrori Muslich, seluruh parpol pengusung berkomitmen memenangkan Machfud-Mujiaman di Pilwali Surabaya pada 9 Desember. Terkait hal itu, delapan partai kompak merapatkan barisan.  ”Kami membentuk satgas Gebrak. Ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pelaksanaan Pilwali Surabaya agar berjalan jujur dan berintegritas,” ujar Asrori.  Menurut dia, masyarakat sudah memahami bahwa banyak pihak mengetahui pelanggaran aturan tersebut. Namun tetap dibiarkan untuk memenangkan salah satu pihak.  ”Salah satunya memasang gambar di pohon dengan menggunakan paku, tapi justru MAJU yang selalu menjadi sasaran tembak kecurangan yang dilakukan,” tutur Asrori.  Dia juga menyayangkan hoax mengenai pasangan MAJU. Namun, menurut dia, yang terparah adalah indikasi pelibatan dan ketidaknetralan aparatur sipil negara (ASN). ”Termasuk wali kota yang melakukan kampanye di luar jadwal cuti,” ujar Asrori.  Dia menambahkan, Gebrak ada untuk melawan kecurangan dan memperjuangkan keadilan. Karena itu, dia mendorong masyarakat untuk peduli terhadap kemajuan Surabaya dengan saling mengawasi agar Pilwali dapat berjalan lancar, jujur, dan berintegritas.  ”Kami akan kawal di semua TPS di Surabaya agar tidak terjadi kecurangan,” kata Asrori.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=DoiZzzmVNIs&ab_channel=jawapostvofficial

Cegah Ketidaknetralan ASN, Partai Pengusung MA Luncurkan Gebrak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/02/perludem-rilis14-caleg-eks-koruptor-kpu-bilang-masih-ada-lagi_m_.jpg" alt="Komisioner KPU Ilham Saputra akan mengumumkan caleg eks koruptor." width="100%">
<figcaption>Komisioner KPU Ilham Saputra akan mengumumkan caleg eks koruptor.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Tantangan pilkada 2020 tidak hanya berasal dari pasangan calon sebagai peserta. Tapi juga dari internal penyelenggara, khususnya para petugas ad hoc di level panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS). Komisioner KPU RI Ilham Saputra menyatakan, KPU memiliki sistem pengawasan internal selain mekanisme sidang etik di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sistem tersebut salah satunya bertujuan untuk memantau kinerja jajaran penyelenggara, termasuk di level ad hoc. ”Kami menerima pengaduan,” ujarnya dalam sosialisasi pencegahan pelanggaran etik kemarin (30/10).  Semua pengaduan yang masuk, lanjut Ilham, akan diproses tim khusus yang dimiliki KPU daerah. Mulai pemeriksaan, proses klarifikasi, hingga pengambilan keputusan. ”Ketika ditemukan indikasi pelanggaran, kami tindak lanjuti dengan memberhentikan sementara, kemudian kami membentuk tim pemeriksa,” imbuhnya.  Jika pelanggaran bersifat ringan, sanksi bisa sebatas peringatan. Namun, jika berat, KPU akan melaporkannya ke DKPP untuk dilakukan pemberhentian tetap. Ada juga sebagian kasus yang dapat diselesaikan tanpa ke DKPP dengan cara pelaku harus mengundurkan diri. ”Misalnya di Kabupaten Mukomuko (Bengkulu), diberhentikan sebagai ketua PPS, yang bersangkutan mengundurkan diri,” kata Ilham.  Pria asal Aceh itu menjelaskan, saat ini sudah ada 188 penyelenggara ad hoc yang dilaporkan. Dua daerah yang paling banyak menyumbang kasus adalah Sumatera Utara dan Papua. Pelaporan terkait dengan dugaan pelanggaran netralitas dan profesionalisme penyelenggara.  Dari jumlah tersebut, perkara 179 orang sudah selesai ditangani. Sementara 9 lainnya masih dalam proses pemeriksaan. Hasil pemeriksaannya beragam. Ada yang mendapat sanksi ringan hingga pencopotan. ”Di Kabupaten Fakfak Barat ada yang pemberhentian tetap,” ungkapnya.  Ilham menerangkan, pihaknya membuka pintu pengaduan bagi masyarakat jika ada penyelenggara yang dianggap melakukan pelanggaran. Dia menilai penindakan kepada penyelenggara yang nakal sangat penting untuk memastikan pilkada berjalan baik. ”Sehingga (KPU) dipercaya masyarakat. Ini modal besar bagi kita menyelenggarakan pemilu,” tuturnya.  Anggota DKPP Alfitra Salamm menambahkan, penyelenggara juga dapat memaksimalkan upaya pencegahan pelanggaran etik. Di KPU, keberadaan divisi hukum dapat dimaksimalkan untuk membantu pencegahan pelanggaran etik penyelenggara. ”Keberadaan (divisi hukum, Red) tidak hanya memberikan analisis hukum, tapi juga mencegah pelanggaran,” ujarnya.  Selain itu, Alfitra menyebutkan, KPU dan Bawaslu di berbagai level dapat saling mengawasi kinerja masing-masing. Mulai di TPS, kelurahan, kecamatan, hingga pusat, KPU dan Bawaslu bersifat head-to-head dengan posisi yang setara. Jika proses saling mengawasi berjalan sesuai, dia yakin pelanggaran dapat diminimalkan.  Terakhir, kepada semua penyelenggara, Alfitra meminta menjaga netralitas dan profesionalisme. Sebab, tugas mereka dipertanggungjawabkan bukan hanya kepada atasan ataupun masyarakat, tapi juga kepada Tuhan. ”Sumpah jabatan jangan sekadar formalitas dan tidak dihayati setiap saat,” pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=QX_OAvRrl8s

Lakukan Pelanggaran, 188 Penyelenggara Ad Hoc Diperiksa Internal KPU

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/siti-nur-azizah.jpg" alt="SIAP BERSAING: Bacawali Tangsel Siti Nur Azizah Ma" width="100%">
<figcaption>SIAP BERSAING: Bacawali Tangsel Siti Nur Azizah Ma</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Sanksi peringatan dijatuhkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kepada bupati Karawang yang juga berstatus calon petahana pilkada 2020, Cellica Nurrachadiana. Penyebabnya, dia melakukan pendaftaran sebagai bakal pasangan calon (bapaslon) ke KPU Jumat (4/9) dengan membawa arak-arakan.  Sanksi teguran tersebut ditandatangani Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Akmal Malik atas nama Mendagri. Akmal mengatakan, aksi bupati Karawang selaku bapaslon dinilai telah menimbulkan kerumunan massa. ”Hal tersebut bertentangan dengan upaya pemerintah dalam menanggulangi serta memutus mata rantai penularan wabah corona virus disease 2019 (Covid-19),” ujarnya kemarin (5/9).  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/features/05/09/2020/di-pilkada-kabupaten-bandung-bintang-sinetron-vs-bintang-bola/">Di Pilkada Kabupaten Bandung, Bintang Sinetron vs Bintang Bola</a>  Akmal mengingatkan, sesuai ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah wajib menaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan aksi pengumpulan massa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah 21/2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19, Instruksi Presiden 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan, hingga Peraturan KPU 6/2020 tentang Pilkada di masa Covid-19.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/airin-tangsel-750x552.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SIAP BERSAING: Bacawali Tangsel Benyamin Davnie (kanan), bersama pasangannya, Pilar Saga, juga mendaftar di hari yang sama. (SALMAN TOYIBI/JAWA POS)  Tito menambahkan, sebagai Mendagri, dirinya hanya bisa memberikan sanksi kepada bapaslon yang berasal dari petahana. Sebab, yang bersangkutan berstatus kepala daerah sehingga Kemendagri punya kewenangan. Namun, untuk bapaslon yang nonpetahana, Tito mengaku tidak punya kewenangan. ”Kalau bukan incumbent, Kemendagri nggak punya dasar hukum,” kata mantan Kapolri tersebut.  Sementara itu, anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar mengatakan, di hari pertama proses pendaftaran, yang melanggar cukup banyak. Dari 315 bapaslon yang datang ke KPU, 141 membawa massa. ”Yang melebihi apa yang ditentukan PKPU,” ujarnya.  Baca juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/politik/05/09/2020/paslon-pilkada-dari-pdip-mendaftar-serentak-pada-hari-pertama/">Paslon Pilkada dari PDIP Mendaftar Serentak pada Hari Pertama</a>  Dalam PKPU, yang diperbolehkan mengantarkan bapaslon hanyalah pimpinan partai pengusung. Sementara pendukungnya cukup melihat melalui siaran streaming yang telah disediakan penyelenggara.  Terhadap kejadian tersebut, pihaknya berkoordinasi dengan kepolisian untuk memberikan saran perbaikan. Termasuk mengkaji adakah pelanggaran pidana. ”Kalau muncul dugaan tersebut, kita akan serahkan ke kepolisian atas dugaan pelanggaran itu,” imbuhnya. Sementara untuk bapaslon yang berstatus petahana, Fritz meminta Mendagri untuk tegas.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=1luGErNAVHE

Dari 315 Bapaslon Pilkada, 141 Bawa Massa Berlebih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/06/Abhan-Miftahulhayat.jpg" alt="Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu Abhan. (Miftahulhayat/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Keputusan untuk menghelat pilkada pada 9 Desember 2020 membawa banyak konsekuensi. Selain berat secara teknis, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memprediksi sejumlah potensi kenaikan pelanggaran.  Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, salah satu potensi pelanggaran yang diperkirakan naik adalah praktik money politics atau jual beli suara. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat mungkin masih tertekan hingga tahun depan.  Secara teori, lanjut dia, salah satu aspek yang berpengaruh terhadap perilaku money politics adalah kesejahteraan. Suara orang dengan kesejahteraan rendah sangat rentan dibeli. ”Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini, ekonomi agak terpuruk. Kemungkinan potensi terjadinya vote buying akan banyak,” ujarnya saat diskusi virtual di Jakarta kemarin (23/4).  Itulah tantangan tersendiri bagi jajaran pengawas di lapangan. Salah satu upaya Bawaslu untuk memerangi politik uang tersebut adalah membentuk satuan tugas (satgas) anti-money politics.  Abhan menyebutkan, fenomena lain yang banyak terjadi saat ini adalah dugaan abuse of power oleh bakal calon petahana. Di sejumlah daerah, pengawas menemukan adanya upaya bernuansa kampanye dalam penanganan Covid-19.  ”Contohnya, membagikan sembako serta alat kesehatan. Lambangnya tidak menggunakan lambang pemda, tapi ada gambar bupati, wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota,” ungkapnya. Biasanya, tindakan tersebut dilakukan petahana yang sudah memegang rekomendasi partai politik untuk kembali maju dalam pilkada.  Bagi Bawaslu, fenomena itu menjadi tantangan tersendiri. Sebab, sangat sulit membedakan kegiatan tersebut murni kemanusiaan atau mengandung unsur menaikkan citra diri. Dengan fakta adanya 224 petahana yang berpotensi kembali maju, kemungkinan terjadinya peristiwa serupa sangat terbuka.  Perppu Sudah di Meja Presiden  Sementara itu, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada sudah selesai di tingkat menteri. Abhan menuturkan bahwa pihaknya sudah mendapat informasi bahwa perppu telah diajukan ke istana. ”Kami baru rapat dengan KPU dan Mendagri. Perppu sudah disampaikan Mendagri ke presiden,” kata dia.  Menanggapi kabar tersebut, Ketua KPU Arief Budiman berjanji melaksanakan apa pun yang diputuskan dalam Perppu Pilkada. Termasuk jika pilkada tetap diadakan pada 9 Desember 2020.  ”Kalaupun bunyinya seperti itu, ya kami akan melakukan.”  Yang terpenting, lanjut dia, harus dipastikan bahwa situasi pandemi sudah selesai sesuai dengan perkiraan. Sebab, sejak awal, pihaknya mensyaratkan tahapan pilkada kembali dimulai setelah status tanggap darurat dicabut.  Sebelumnya, Plt Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar menyatakan bahwa Perppu Pilkada bakal menetapkan penundaan pilkada menjadi 9 Desember 2020. Jika situasi belum normal, pilkada dapat dimundurkan ke 2021.  &nbsp;  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=iZmIM4-i0HU  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=3VXvgmdTJqA  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=Ey8PWYDHJr4

Ekonomi Sulit, Praktik Money Politics di Pilkada Diprediksi Naik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/08/Anies-Baswedan-Pimpin-Upacara-HUT-ke-74-RI-di-Pulau-Reklamasi-Dery-Ridwansah-4.jpg" alt="Suasana upacara peringatan hari kemerdekaan di Pantai Maju, Jakarta Utara, Sabtu (17/8/2019).Upacara HUT ke-74 kemerdekaan RI itu diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopomda), Organisasi Masyarakat dan siswa sekolah." width="100%">
<figcaption>Suasana upacara peringatan hari kemerdekaan di Pantai Maju, Jakarta Utara, Sabtu (17/8/2019).Upacara HUT ke-74 kemerdekaan RI itu diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN), Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopomda), Organisasi Masyarakat dan siswa sekolah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penggerakan aparatur sipil negara (ASN) untuk kepentingan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 perlu mendapatkan perhatian. Hasil analisis Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menunjukkan bahwa sebagian besar kasus pelanggaran netralitas ASN selama ini berasal dari mobilisasi untuk dukungan politik.  Anggota Bawaslu Fritz Edward Siregar mengatakan, Bawaslu telah menganalisis motif pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada 2017–2018 lalu. Hasilnya, hanya 10 persen ASN yang mengaku mencoba-coba tidak netral dan 20 persen sengaja tidak netral. Sementara itu, 70 persen lainnya terpaksa tidak netral karena ada mobilisasi dari pihak lain.  Salah satu modus yang biasa dilakukan untuk memobilisasi adalah melakukan pergantian jabatan dengan menempatkan orang-orang milik petahana jelang pilkada. ”Ada yang diturunkan dari jabatan sekretaris daerah. Ada kepala dinas yang diganti,” katanya kemarin (20/2).  Dia mengingatkan bahwa ketentuan netralitas ASN sudah diatur dalam pasal 4 ayat (15) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Dalam aturan tersebut, ASN dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah. ”Bentuknya, ikut kampanye, menggunakan fasilitas pemerintah untuk kampanye, membuat keputusan yang menguntungkan/merugikan salah satu paslon, dan mengadakan kegiatan yang memihak salah satu paslon,’’ jelasnya.  Selain itu, ada tujuh jenis larangan ASN yang termuat pada PP 42/2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS. Antara lain, melakukan pendekatan politik agar dirinya dicalonkan, memasang baliho dukungan, mendeklarasikan diri sebagai bakal calon, dan menghadiri deklarasi calon kepala daerah.  Bahkan, PNS juga dilarang membubuhkan tanda suka, mengomentari, atau membagikan posting-an calon kepala daerah di media sosial. ”ASN juga dilarang menjadi narasumber/pembicara pada kegiatan pertemuan parpol,” tuturnya.  Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Bahtiar mengungkapkan bahwa sikap pemerintah tegas. Yaitu, tidak memberikan ruang bagi petahana untuk memobilisasi ASN. Salah satunya, dengan mengeluarkan surat edaran Nomor 273/487/SJ tertanggal 21 Januari 2020 yang ditujukan untuk gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia.  ”Ini upaya preventif. Jangan sampai di kemudian hari ada kepala daerah, terutama petahana, yang menyalahgunakan wewenang dengan melakukan pergantian jabatan, mutasi, dan lain sebagainya,” ujarnya.

70 Persen Pelanggaran ASN di Pilkada karena Dimobilisasi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pilkada-serentak-2018-usai-bawaslu-beberkan-total-pelanggaran_m_227592.jpg" alt="Bawaslu RI beberkan total pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018" width="100%">
<figcaption>Bawaslu RI beberkan total pelanggaran selama Pilkada Serentak 2018</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Berbagai pelanggaran yang terjadi selama gelaran pilkada serentak 2018 menjadi catatan. Begitu pula masih tingginya angka golput dan suara tidak sah, menunjukkan bahwa edukasi pemilih masih perlu menjadi perhatian. Bawaslu meminta KPU memberikan perhatian khusus terhadap bidang-bidang tersebut untuk persiapan Pemilu 2019. Dalam paparan di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, kemarin (12/7), Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo menguraikan, pelanggaran pilkada cukup banyak. "Total, ada 3.133 pelanggaran. Mayoritas terjadi saat masa kampanye," terangnya. Dari jumlah tersebut, 291 pelanggaran masuk kategori pidana pemilu. Bahkan, 52 pelanggaran telah diproses hingga pengadilan dan divonis bersalah. Di luar itu, Bawaslu juga menyoroti partisipasi pemilih pilkada yang berada di angka 73,24 persen. "Kalau target KPU kemarin 77 persen, hanya Provinsi Papua yang melampaui target bila dihitung per provinsi," urai Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin. Di Papua, tingkat partisipasi pemilih mencapai 84 persen, meskipun tetap ada sejumlah catatan. Partisipasi terendah tercatat di Provinsi Riau dan Kaltim, yakni 58 persen. Selain partisipasi, hal yang juga menjadi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/11/07/2018/hindari-pelanggaran-pemilu-panwas-diminta-tingkatkan-integritas" target="_blank">sorotan Bawaslu</a> adalah tingginya jumlah suara tidak sah. Total, ada 3.098.239 lembar surat suara yang tidak sah atau 3 persen dari total surat suara yang terpakai. Dari sisi persentase, suara tidak sah paling banyak di Jatim (782.072), Jateng (778.805), dan Kaltim (50.110). Tiga provinsi itu mencatat suara tidak sah 4 persen. Afif menuturkan, kondisi itu menjadi pertanyaan tersendiri bagi <a href="https://www.jawapos.com/jpg-today/06/07/2018/panwas-temukan-lebih-dari-800-pelanggaran-di-pilgub-jatim" target="_blank">Bawaslu</a>. "Mengapa di daerah seperti Jawa Timur dan Jawa Tengah masih banyak jumlah suara tidak sah," lanjutnya. Apakah memang para pemilih kurang mendapatkan edukasi memilih atau ada faktor lain yang memengaruhi? Menurut dia, kondisi tersebut harus menjadi perhatian KPU untuk menghadapi Pemilu 2019. Terbukti, di daerah dengan akses informasi yang sudah tergolong baik pun masih terdapat suara tidak sah dalam jumlah besar. Semakin banyak suara tidak sah, semakin banyak pula suara yang terbuang percuma.

Pilkada Serentak 2018 Usai, Bawaslu Beberkan Total Pelanggaran

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggaran pilkada

Berita Terkini