<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/22/t65Ca58RcIvbJyivdPu5HSPSn6oriepv7bdKzqBd-1-4273475081.jpg" alt="Komisioner Kompolnas Choirul Anam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komisioner Kompolnas Choirul Anam. (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Divisi Propam Polri telah melaksanakan gelar perkara atas dugaan pelanggaran etik dan pidana oleh 7 personel Brimob Polri pada Selasa (2/9). Dalam gelar perkara itu, terungkap rangkaian peristiwa yang menyebabkan driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan meninggal dunia. Sanksi pemecatan dan proses hukum pidana dipastikan berjalan.&nbsp; Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Choirul Anam menyampaikan hal itu usai mengikuti jalannya gelar perkara hari ini. Dia mengungkapkan, konstruksi peristiwa penabrakan dan pelindasan Affan sudah terungkap. Dia optimistis, sidang etik yang dijadwalkan besok dan lusa akan berjalan dengan baik. Seluruh polisi yang diduga melanggar etik akan mendapat sanksi sesuai kadar pelanggaran.&nbsp; &rdquo;Di forum tadi memang dibuka bagaimana konstruksi peristiwa, termasuk apa yang didapatkan dalam kerangka persiapan sidang etik dan memang tadi suasananya adalah mengarah potensial untuk dituntut pada PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat) atau bahasa paling gampang pemecatan,&rdquo; kata Anam.&nbsp; Selain itu, Kompolnas juga melihat adanya rekomendasi untuk memulai proses hukum pidana terhadap para polisi yang melindas Affan hingga meninggal dunia pada Kamis pekan lalu (28/8). Menurut Anam, Bareskrim Polri sudah menyiapkan manajemen pemidanaan dan penyidikan yang bakal dilaksanakan dalam kasus tersebut.&nbsp; &rdquo;Karena juga ada putusan ini semoga rekomendasi bisa segera dilakukan. Jadi, langkah-langkah pemidanaan itu berlangsung. Jadi, ada dua hal penting. Konteks rangka etik potensi besarnya adalah sampai level pemecatan dan sampai pemidanaan tadi memang disimpulkan ada potensi pidana,&rdquo; jelasnya. Menurut Anam, langkah yang diambil oleh Polri saat ini sudah sesuai dengan tuntutan dan permintaan keluarga Affan. Yakni melaksanakan proses hukum sesuai aturan dan ketentuan secara transparan. Selain itu, memastikan bahwa Affan mendapat keadilan atas insiden tragis yang dia alami dalam rangkaian pengamanan demo buruh.&nbsp; &rdquo;Menjawab tuntutan langsung keluarga yang disampaikan ke Kompolnas secara langsung dan juga kepada pak kapolri waktu beliau bertemu langsung dengan keluarga,&rdquo; tegasnya.&nbsp;

Divisi Propam Polri menggelar perkara dugaan pelanggaran etik oleh 7 personel Brimob terkait kematian driver ojol Affan Kurniawan.

Gelar Perkara 7 Brimob Penabrak Affan Kurniawan, Sanksi Pemecatan dan Proses Hukum Pelanggaran Pidana

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/01/sP0XPpZBQo0RM3kuOV2sAlin0JlwHhJNEpRq9Wyv-4052380892.jpg" alt="Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan perkembangan proses etik terhadap 7 personel Brimob yang menabrak dan melindas driver ojol Affan Kurniawan. (Polri)" width="100%">
<figcaption>Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan perkembangan proses etik terhadap 7 personel Brimob yang menabrak dan melindas driver ojol Affan Kurniawan. (Polri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mabes Polri bersama pengawas eksternal akan melaksanakan gelar perkara pada Selasa (2/9). Langkah itu diambil setelah Divisi Propam Polri menemukan unsur pelanggaran pidana dalam insiden tragis yang menimpa driver ojek online (ojol) Affan Kurniawan pada Kamis (28/8).&nbsp; Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto memastikan hal itu saat ditanyai oleh awak media pada Senin (1/9). Dia menyampaikan bahwa pihaknya melibatkan Bareskrim Polri, Itwasum Polri, Divisi Hukum Polri, SSDM Polri, dan Propam Korps Brimob dalam gelar perkara besok.&nbsp; &rdquo;Kemudian berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan akan dilaksanakan gelar perkara yang melibatkan pengawas eksternal. Kami sudah mengundang Kompolnas dan Komnas HAM,&rdquo; kata Agus.&nbsp; Menurut jenderal bintang satu Polri tersebut, gelar perkara dilakukan lantaran hasil pemeriksaan terhadap 2 polisi yang melakukan pelanggaran kode etik kategori berat ditemukan unsur pelanggaran pidana. Agus memastikan, hasil gelar perkara itu akan disampaikan secara terbuka kepada publik.&nbsp; &rdquo;Atas perintah bapak Kadiv Propam Polri, kami transparan, objektif sesuai fakta yang ada,&rdquo;jelasnya.&nbsp; Kedua polisi yang akan melakukan pelanggaran etik kategori berat sebagaimana disampaikan oleh Agus adalah Kompol K yang sehari-hari menjabat danyon Resimen 4 Korbrimob Polri dan Bripka R yang bertugas sebagai sopir kendaraan taktis (rantis) Korbrimob Polri.&nbsp; Mereka berdua duduk di kursi depan rantis Brimob Polri yang menabrak dan melindas Affan Kurniawan pada Kamis pekan lalu. Saat itu, rantis tersebut menjadi salah satu unsur dalam pengamanan aksi demo buruh yang berlangsung di sekitar DPR. &nbsp; &nbsp;

Mabes Polri akan gelar perkara insiden tragis driver ojol Affan Kurniawan, melibatkan pengawas eksternal dan transparansi kepada publik.

Tak Hanya Melakukan Pelanggaran Etik Berat, Polri Temukan Unsur Pidana dalam Insiden Tragis Driver Ojol Affan Kurniawan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/24/i7rH560L7SgtIlHRdZZ7HmhciIPEUDh0NM3bUKAe-1-2388650149.jpg" alt="Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Kamis (24/7). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Kamis (24/7). (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri meningkatkan status penanganan kasus beras dari penyelidikan ke penyidikan. Langkah itu diambil setelah ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh produsen beras dari berbagai merek.&nbsp; Kepala Satgas Pangan Polri Brigjen Pol Helfi Assegaf menyampaikan hal itu dalam press conference di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan (Jaksel) pada Kamis (24/7). Dia menyatakan bahwa penyidik telah menemukan beberapa pelanggaran dalam kasus tersebut.&nbsp; &rdquo;Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana. Sehingga dari hasil gelar perkara, status penyelidikan kami tingkatkan menjadi penyidikan,&rdquo; terang Helfi.&nbsp; Beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh para produsen tersebut diantaranya memproduksi beras premium dengan merk yang tidak sesuai standar mutu pada label kemasan. Kemudian menggunakan mesin produksi modern maupun tradisional. &rdquo;Artinya dengan teknologi yang modern maupun manual. Itu yang kami temukan (pelanggarannya),&rdquo; terang dia.&nbsp; Helfi pun menyebutkan beberapa produsen yang sudah diperiksa oleh Satgas Pangan Polri. Yakni PT PIM selaku pemilik merk Sania, PT FS sebagai pemilik merk Setra Ramos Merah; Setra Ramos Biru; dan Beras Setra Pulen, serta SY sebagai pemilik merek Jelita dan Anak Kembar. &rdquo;Kami berharap upaya penindakan pelanggaran ini dapat memberikan efek jera bagi para pelaku dan dapat mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa mendatang,&rdquo; ujarnya.&nbsp; &nbsp;

Satgas Pangan Polri tingkatkan status penanganan kasus beras ke penyidikan setelah temukan pelanggaran dari produsen.

Temukan Sejumlah Pelanggaran, Satgas Pangan Tingkatkan Kasus Beras Oplosan ke Penyidikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/05/22/YzC0sb7uI1h20cEJCbgE1wUOzYOOmwOqqk5muSJB-1-1539053188.jpg" alt="Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi dari UGM asli. Mereka menghentikan penyelidikan dan penanganan kasus yang dilaporkan oleh TPUA. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi dari UGM asli. Mereka menghentikan penyelidikan dan penanganan kasus yang dilaporkan oleh TPUA. (Syahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Hasil penyelidikan Bareskrim Polri tidak menemukan pelanggaran pidana dalam kasus yang dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), yakni tuduhan ijazah palsu&nbsp; Presiden ke-7 Ri Joko Widodo (Jokowi). Atas temuan tersebut, Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) Bareskrim Polri resmi menghentikan penyelidikan kasus tersebut. &rdquo;Terhadap hasil penyelidikan itu telah dilaksanakan gelar perkara untuk memberikan kepastian hukum, dengan hasil tidak ditemukan adanya tindak pidana,&rdquo; ungkap Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Djuhandhani Rahardjo Puro pada Kamis (22/5).&nbsp; Temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa kasus itu tidak bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya atau tahap penyidikan. Bareskrim Polri akan menghentikan penyelidikan kasus itu dan menyampaikan hasil kerja mereka kepada pelapor. Dalam hal ini TPUA.&nbsp; &rdquo;Kalau kemarin kami selama hampir kurang lebih 2 bulan ini konsentrasi pada proses penyelidikan, tentu saja kami melakukan upaya penyelidikan dan hasilnya adalah kami menghentikan penyelidikan ini,&rdquo; tegas Djuhandhani.&nbsp; &rdquo;Dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya,&rdquo; tambah Djuhandani menegaskan.&nbsp; Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menuntaskan penyelidikan atas laporan TPUA terkait ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi). Mereka menyatakan ijazah Jokowi asli. Ijazah Jokowi sudah diuji oleh laboratorium forensik (labfor). Hasilnya, ijazah tersebut identik dengan ijazah beberapa lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) lainnya.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Bareskrim Polri hentikan penyelidikan kasus Ijazah Jokowi yang dilaporkan Tim Pembela Ulama dan Aktivis, tidak ditemukan pelanggaran pidana.

Bareskrim Resmi Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi, Tidak Temukan Pelanggaran Pidana, Ijazah Dipastikan Asli

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/16/PECEHAN-SEKSUAL-JAWA-POS-3798624195.jpg" alt="Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pelecehan seksual (Dok.JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Dhahana Putra angkat bicara terkait isu pemberitaan viral seorang pekerja kontrak perempuan yang mesti bersedia tidur bersama bos. Hal itu dilakukan, jika ingin melakukan perpanjangan kontrak di suatu perusahaan di Cikarang, Jawa Barat. "Jika benar isu viral di Cikarang tersebut terjadi, maka ini bukan semata pelanggaran hukum, tetapi juga permasalahan HAM," kata Dhahana kepada wartawan, Minggu (7/5). Dhahana mengungkapkan, modus keji pelecehan seksual yang dilakukan oknum di perusahaan semacam itu dinilai benar-benar mencederai hak asasi para pekerja perempuan. Padahal, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk terus mendorong penghormatan, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM (P5HAM) bagi perempuan di tanah air. Selain UUD RI 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, komitmen perlindungan HAM bagi perempuan yang dilakukan pemerintah adalah dengan meratifikasi Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984. Di dalam CEDAW, lanjut Dhahana, negara mendorong untuk memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi perempuan termasuk di dunia kerja. Semangat P5HAM bagi perempuan di tanah air, juga kini semakin dikuatkan dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Menurut Dhahana, pada Pasal 12 dan 13 UU TPKS sangat jelas memberikan ancaman serius bagi pihak yang melakukan penyalahgunaan wewenang untuk mendapatkan keuntungan berupa eksploitasi seksual. Berikut bunyi dari Pasal 12 UU TPKS : &ldquo;Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar," sebagaimana bunyi Pasal 12 UU TPKS. Sementara itu, Pasal 13 UU TPKS menyatakan, 'Setiap orang secara melawan hukum menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain dan menjadikannya tidak berdaya dengan maksud mengeksploitasinya secara seksual, dipidana karena perbudakan seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan/atau pidana denda paling banyak 1 miliar'. Oleh karena itu, Dhahana menegaskan pihaknya mengecam modus pelecehan seksual tersebut. Sebab, selain melanggar hukum juga bertentangan dengan HAM. "Karena itu, Kami mengecam modus pelecehan seksual semacam ini karena jelas bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang telah diadopsi dengan baik di dalam peraturan perundangan-undangan," tegas Dhahana. Guna menindaklanjuti isu ini, Direktorat Jenderal HAM akan membangun koordinasi bersama Kemenaker, KemenPPPA, pemerintah provinsi Jawa Barat, dan pemerintah Kabupaten Bekasi. "Kami sudah minta Pak Direktur Yankomas agar segera berkoordinasi baik dengan KemenPPPA, Kemenaker maupun Disnaker provinsi Jabar dan kabupaten bekasi untuk menelusuri kabar viral dugaan adanya modus pelecehan seksual yang merendahkan harkat dan martabat para pekerja perempuan," pungkasnya. &nbsp;

Jika benar isu yang viral soal perpanjangan kontrak kerja di Cikarang, maka itu bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga permasalahan HAM

Tak Hanya Langgar Hukum, Modus Perpanjangan Kontrak Kerja Tidur dengan Bos Juga Melanggar HAM

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/Mobil-dinas-tni.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kasus kendaraan dinas TNI AD dipakai oleh warga sipil berbuntut panjang. Bahkan diduga telah terjadi pelanggaran pidana, sehingga kasusnya bisa dibawa ke pengadilan. Danpuspomad Letjen TNI Dodik Widjanarko mengatakan, Kolonel (Purn) CPM Bagus Heru Sucahyo selaku pemilik mobil dan Suherman Winata alias Ahon keduanya berstatus sebagai warga sipil. Oleh karena itu, kasusnya akan diserahkan ke Polda Metro Jaya selaku yang berwenang melakukan penegakan hukum kepada warga sipil. "Karena status keduanya adalah warga sipil yang tunduk pada peradilan umum, maka  penyidikan perkaranya akan dilimpahkan kepada Polda Metro Jaya untuk diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," kata Dodik di Mapuspomad, Jakarta Pusat, Rabu (7/10). Kepada penyidik Kolonel Bagus mengaku meminjamkan mobilnya karena sudah berteman lama dengan Ahon. "Kolonel CPM (Pur) BHS menyadari atas  kesalahannya telah memberikan izin kepada saudara Ahon untuk menggunakan pelat dinas noreg 3688-34 di kendaraan miliknya," jelas Dodik. Atas perbuatannya, Ahon diduga melanggar Pasal 280 dan Pasal 288 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana kurungan paling lama dua bulan. Sementara, Kolonel Bagus diduga melanggar tindak pidana pemalsuan kelengkapan administrasi dan fisik kendaraan sesuai Pasal 263 ayat 1 KUHP JO pasal 55 KUHP, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Sebelumnya, viral sebuah video di media sosial yang memperlihatkan seorang pria yang diduga warga sipil menggunakan mobil dinas milik TNI AD dengan plat nomor 3688-34. Dalam video terlihat pria yang diperkirakan berusia paruh baya itu tengah membeli makanan disebuah rumah makan dan memarkirkan mobil dinas TNI tersebut di pinggir jalan. Seorang pria yang melihat kejanggalan itu pun menghampiri pelaku dan melakukan perekaman. Perekam sempat menanyakan apakah yang pelaku benar Anggota TNI aktif atau bukan. Pelaku pun mengaku sebagai anggota TNI. Namun saat ditanya identitas keanggotannya pelaku langsung keluar dari rumah makan dan berdalih perekam tidak berhak menanyakan itu padanya. Setelah terus dicecar oleh perekam, pelaku mengaku jika bukan anggota TNI. Dia hanya bercanda dengan ucapannya. (*)  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=aCvbwI3399Q&amp;ab_channel=JawaPos

Kasus Mobil TNI AD Dipakai Warga Sipil Diduga Langgar Pidana