<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/13/WhatsApp-Image-2025-03-13-at-134339-300458985.jpeg" alt="Pengamat Politik Singgih Manggalou. (Istimewa)" width="100%">
<figcaption>Pengamat Politik Singgih Manggalou. (Istimewa)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong>&ndash;Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Magetan telah memunculkan kekhawatiran terkait pelanggaran pidana dalam proses pemilihan bupati. &nbsp;Pengamat Politik Singgih Manggalou menilai PSU di empat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan 2.117 pemilih dapat memicu konflik yang cukup signifikan dalam menentukan siapa yang berhak dilantik sebagai eksekutif.</p> <p>&rdquo;Jika ada pelanggaran yang terjadi selama PSU, pemilu tersebut dapat dipertanyakan legitimasi dan keabsahannya,&rdquo; ujar Dosen Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jatim Singgih Manggalou, Kamis (13/3).</p> <p>Singgih menjelaskan, praktik-praktik yang merusak proses demokrasi dapat menjadi ancaman pidana yang serius bagi pelaku. Termasuk pembagian sembako dengan gambar pasangan calon yang telah teridentifikasi menjelang PSU.</p> <p>&rdquo;Praktik politik uang melalui pembagian sembako yang melibatkan gambar pasangan calon jelas melanggar hukum dan dapat dihukum pidana,&rdquo; tandas Singgih Manggalou.</p> <p>Singgih menegaskan, tindakan tersebut harus menjadi perhatian serius dari Bawaslu Magetan. Ancaman hukuman bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran ini bisa berupa pidana penjara selama 36 hingga 72 bulan dan denda yang mencapai Rp 1 miliar.</p> <p>&rdquo;Pembagian sembako ini melanggar pasal 187A ayat 1 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, yang mengatur sanksi pidana bagi pelaku politik uang,&rdquo; ujar Singgih.</p> <p>Bahkan, menurut dia, dalam kasus ini, jika terbukti melakukan pembagian sembako, calon kepala daerah yang terlibat bisa didiskualifikasi dari kontestasi pemilu. Singgih juga mengingatkan pentingnya ketegasan dalam menangani praktik-praktik semacam ini untuk menjaga kredibilitas Pemilu.</p> <p>&rdquo;Pelanggaran seperti ini bisa merusak integritas pemilu, yang seharusnya dilaksanakan dengan adil dan tanpa intervensi,&rdquo; tambah Singgih.</p> <p>Dengan adanya banyak potensi pelanggaran yang bisa berujung pada pidana, Singgih mengingatkan agar pihak berwenang, terutama Bawaslu, berani bertindak tegas dalam menindaklanjuti laporan-laporan terkait pelanggaran pemilu ini.</p> <p>&rdquo;Undang-Undang sudah sangat jelas, bola kini ada di tangan Bawaslu. Tinggal menunggu apakah mereka berani bertindak atau tidak,&rdquo; tandas Singgih Manggalou, alumnus Ilmu Politik Universitas Airlangga ini.</p>

pembagian sembako dengan gambar pasangan calon menjelang PSU di Kabupaten Magetan memunculkan kekhawatiran terkait pelanggaran pidana

Terkait Pembagian Sembako, Pengamat Sebut Pelanggaran Pemilu PSU Pilkada Magetan Bisa Diancam Pidana

<div class="adn ads" data-message-id="#msg-f:1816412026754163190" data-legacy-message-id="1935311d546de1f6"> <div class="gs"> <div class=""> <div id=":19m" class="ii gt"> <div id=":19l" class="a3s aiL "> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/11/21/1732118192084-596355019.jpg" alt="DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menggelar konsolidasi dan doa bersama untuk kemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. (Tim Humas RIDO)" width="100%">
<figcaption>DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DKI Jakarta menggelar konsolidasi dan doa bersama untuk kemenangan pasangan Ridwan Kamil-Suswono. (Tim Humas RIDO)</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Beredar sebuah surat pernyataan sikap dukungan terhadap Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Nomor Urut 1, Ridwan Kamil-Suswono. Surat dukungan itu ditandatangani oleh sejumlah ketua RT, LMK, tokoh masyarakat dan relawan Baris (Bersama Ridwan Kamil dan Suswono), kelurahan Sukapura, Cilincing, Jakarta Utara.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Para pengurus RT yang terlibat di antaranya adalah RT 001, RT 002, RT 004, RT 005, RT 007, dan RW 010.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Surat bertanggal 13 November 2024 itu berisikan pernyataan sikap untuk mendukung dan memenangkan Ridwan Kamil -Suswono. Berikut isi surat tersebut :</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"DENGAN INI MENYATAKAN:&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">1. SIAP MENDUKUNG DAN MEMENANGKAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NO. URUT 1, BAPAK RIDWAN KAMIL DAN BAPAK SUSWONO SEBAGAI GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAERAH KHUSUS JAKARTA PERIODE TAHUN 2024-2029 DI PILKADA JAKARTA DENGAN TEKAD SATU PUTARAN.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">2. KAMI RELAWAN BARIS SIAP MENJAGA DAN MENSUKSESKAN PILKADA JAKARTA TAHUN 2024 DENGAN DAMAI, AMAN DAN TERTIB UNTUK JAKARTA BARU, JAKARTA MAJU</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta Benny Sabdo menyatakan, Bawaslu Jakarta Utara telah menelusuri perihal tersebut. Bawaslu Jakarta Utara pun telah memanggil sejumlah pihak terkait hal itu&nbsp;&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Perkara tersebut sudah dijadikan temuan dan diproses oleh Bawaslu Jakarta Utara," ujar Benny, Jumat (22/11/2024).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/015342271/ridwan-kamil-minta-maaf-hingga-3-kali-karena-pernyataannya-yang-dinilai-merendahkan-janda">Ridwan Kamil Minta Maaf hingga 3 kali karena Pernyataannya yang Dinilai Merendahkan Janda</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Hasilnya, kata Benny, seluruh pihak yang terlibat dinyatakan bersalah. Bawaslu Jakarta Utara pun tengah nenyiapkan rekomendasi kepada Wali Kota Jakarta Utara agar mereka diberikan sanksi sesuai aturan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Bawaslu Jakarta Utara sedang menyiapkan rekomendasi kepada Wali Kota Jakarta Utara, agar diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan," terang Benny.</div> </div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL">&nbsp;</div> </div> </div> </div> </div> <div class="ajx">&nbsp;</div> </div> <div class="gA gt acV"> <div class="gB xu"> <div class="ip iq"> <div id=":19n">&nbsp;</div> </div> </div> </div>

Para pengurus RT yang terlibat di antaranya adalah RT 001, RT 002, RT 004, RT 005, RT 007, dan RW 010.

Terlibat Dukung RK - Suswono, RT, RW dan LMK di Jakarta Utara Direkomendasikan Dijatuhi Sanksi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/WhatsApp-Image-2024-07-23-at-093440-1895057803.jpeg" alt="Anggota Bawaslu RI Puadi. (Dok. Bawaslu RI)" width="100%">
<figcaption>Anggota Bawaslu RI Puadi. (Dok. Bawaslu RI)</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Anggota Bawaslu RI Puadi mewanti-wanti Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Provinsi Lampung, agar cermat dalam menangani dugaan pelanggaran Pemilu 2024.</p> <p>Dia mengingatkan jajarannya untuk memiliki bukti kuat ketika menindaklanjuti laporan maupun temuan dugaan pelanggaran.</p> <p>&ldquo;Kalau buktinya tidak kuat, di tengah jalan, kita yang temukan, kita yang menghentikan. Maka buktinya harus kuat,&rdquo; tegas Puadi saat menutup Rapat Kerja Evaluasi Sistem Tata Laksana dan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, Lampung, pada Selasa (23/7).</p> <p>Dia berharap ke seluruh jajaran di Bawaslu Lampung di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota untuk memahami hukum acara dan pembuktian saat melakukam proses penelusuran dugaan pelanggaran.</p> <p>Tidak luput, Puadi mengingatkan agar jajarannya di daerah bekerja secara profesional dalam menjalankan tugas pengawasan.</p> <p>Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu itu mengingatkan para pengawas pemilu, khususnya koordinator divisi penanganan pelanggaran agar meningkatkan kualitas dalam hal kompetensi hukum beracara dan proses pembuktian.</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/23/WhatsApp-Image-2024-07-23-at-093441-1529072966.jpeg" alt="Rapat Kerja Evaluasi Sistem Tata Laksana dan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, pada Selasa (23/7). (DOK. BAWASLU RI)" width="100%">
<figcaption>Rapat Kerja Evaluasi Sistem Tata Laksana dan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024 di Kota Bandar Lampung, pada Selasa (23/7). (DOK. BAWASLU RI)</figcaption>
</figure> <p>Menurut Puadi, pengawas pemilu harus mempertajam pemahamannya terhadap regulasi penanganan pelanggaran dan menjadikannya sebagai acuan dalam melaksanakan tugas, terutama terkait dengan tepat waktu dan tepat prosedur. &ldquo;Kita memang harus berhati-hati dalam penanganan pelanggaran,&rdquo; tegasnya.</p> <p>Untuk Pemilihan 2024, dia berharap Bawaslu Provinsi Lampung dapat meningkatkan kompetensi kordiv PP dan staf Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten/Kota.</p> <p>Hal tersebut juga dilakukan Bawaslu terhadap seluruhpengawas pemilu di seluruh Indonesia. Ia menuturkan, pihaknya telah melakukan penguatan penanganan pelanggaran terhadap kordiv dan staf-staf divisi penanganan pelanggaran dari Bawaslu Kabupaten/Kota secara bertahap.</p> <p>&ldquo;Penguatan penanganan pelanggaran ada empat gelombang, pertama di Papua, kedua di Batam, ketiga di Yogyakarta, keempat di Kendari,&rdquo; tutur dia.</p> <p>Oleh karena itu, Puadi meminta Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai garda terdepan menerima Laporan masyarakat dapat memberikan pelayanan yang baik.</p>

Anggota Bawaslu RI Puadi mewanti-wanti Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota di Lampung, agar cermat dalam menangani dugaan pelanggaran.

Puadi Wanti-wanti Jajaran di Bawaslu Lampung Punya Bukti Kuat saat Tangani Dugaan Pelanggaran

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/23/Screenshot_20231223-112118-1731999550.jpg" alt="Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pemberian bansos../Jawa Pos/tanpa nama pembuat</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Penyaluran bantuan sosial (bansos), khususnya yang berbentuk beras, menjelang Pemilu 2024 banyak menuai sorotan. Pemerintah pun memutuskan menghentikan sementara program tersebut. Penghentian itu dijalankan hingga selesai pelaksanaan coblosan pemilu pada 14 Februari nanti.</p> <p>Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi menjelaskan bahwa 8-9 Februari adalah hari libur. Kemudian, 10 Februari adalah hari terakhir kampanye dan 11-13 Februari masa tenang. Terakhir pada 14 Februari pelaksanaan coblosan.</p> <p>"Bantuan pangan pemerintah dihentikan sementara karena memang tidak ada politisasi (penyaluran) bantuan pangan," katanya kemarin (9/2).</p> <p>Arief mengatakan, penyaluran bantuan pangan beras itu dihentikan sementara untuk menghormati pelaksanaan Pemilu 2024. Selain itu juga untuk pemutakhiran data.</p> <p>Dia menyatakan, penyaluran bantuan pangan akan dimulai kembali pada 15 Februari. Dia menegaskan bahwa penyaluran bantuan pangan itu sudah terencana lama dan tidak terkait dengan pemilu.</p> <p>Penghentian sementara itu sudah disampaikan Badan Pangan Nasional ke Bulog melalui surat tertanggal 6 Februari 2024. Surat itu menyebutkan, alasan penghentian adalah mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu. Guna memaksimalkan penyaluran, Bulog diminta untuk optimalisasi penyaluran sebelum masa tenang dan setelah hari pemungutan suara.</p> <p>Dua calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, beberapa kali menyoroti bansos yang dianggap menguntungkan salah satu kandidat. Dalam debat terakhir (4/2), Anies menyebut penyaluran bansos harus disesuaikan kebutuhan. "Kepentingan penerima yang utama, bukan pemberi," katanya.</p> <p>Sementara itu, Ganjar menilai pembagian bansos yang dilakukan sendiri oleh Presiden Jokowi tak boleh hanya dinilai secara regulasi. "Apa yang diperbolehkan secara regulasi belum tentu patut secara etik dan moral," katanya dalam kampanye di Balikpapan, Kalimantan Timur (6/2). <strong>(wan/c18/ttg)</strong></p> <p>---</p> <p><strong>TEMUAN KASUS PELANGGARAN PEMILU 2024</strong></p> <ul> <li>Jawa Tengah: 16 kasus</li> <li>Jawa Barat: 15 kasus</li> <li>Jawa Timur: 11 kasus</li> <li class="class-paragraph">Gorontalo: 6 kasus</li> <li>NTB: 5 kasus</li> <li>Kalimantan Barat: 3 kasus</li> <li>Kalimantan Selatan: 3 kasus</li> <li>Lampung: 3 kasus</li> <li>Sulawesi Selatan: 3 kasus</li> <li>Bengkulu: 2 kasus</li> <li>Kalimantan Timur: 2 kasus</li> <li>Riau: 1 kasus</li> <li>Jambi: 1 kasus</li> <li>Banten: 1 kasus</li> <li>NTT: 1 kasus</li> <li>Maluku: 1 kasus</li> </ul> <p class="class-paragraph"><strong>Kategori Pelanggaran</strong></p> <ul> <li>Integritas penyelenggara pemilu dan netralitas aparatur negara: 58 kasus</li> <li>Merendahkan martabat: 34 kasus</li> <li class="class-paragraph">Intimidasi, kekerasan, dan konflik berbasis identitas: 9 kasus</li> <li>Hoaks dan sejenisnya: 4 kasus</li> </ul> <p><strong>Aktor Dugaan Pelanggaran</strong></p> <ul> <li>Peserta pemilu: 36 kasus</li> <li class="class-paragraph">Pendukung paslon 2: 34 kasus</li> <li>Pejabat publik: 26 kasus</li> <li>ASN: 22 kasus</li> <li>Pendukung paslon 1: 5 kasus</li> <li>Pendukung paslon 3: 3 kasus</li> <li>TNI/Polri: 3 kasus</li> <li>Orang tidak dikenal: 12 kasus</li> </ul> <p><strong>Sumber:</strong> <em>Gardu Pemilu Jaringan Gusdurian</em></p>

Pemerintah pun memutuskan menghentikan sementara program Penyaluran bansos berbentuk beras menjelang PemilU 2024.

Hormati Pemilu, Pemerintah Hentikan Sementara Penyaluran Bansos

<div id="m#msg-f:1790430749958929575" class="mail-message expanded"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/04/18/alissa-wahid-4067999609.jpg" alt="Koordinator Jaringan Gusdirian Alissa Wahid" width="100%">
<figcaption>Koordinator Jaringan Gusdirian Alissa Wahid</figcaption>
</figure> <div class="mail-message-content collapsible zoom-normal mail-show-images "> <div class="clear"> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <strong>JawaPos.com</strong> - Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyatakan, pihaknya menemukan 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye, sampai 8 Februari 2024. Menurut Alissa, 58 di antara dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/sepak-bola-indonesia/014143494/arema-fc-rersmi-tunjuk-wododo-cahyono-putro-sebagai-pelatih-usai-berpisah-dengan-fernando-valente">Arema FC Rersmi Tunjuk Wododo Cahyono Putro sebagai Pelatih usai Berpisah dengan Fernando Valente</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kondisi ini adalah ancaman terhadap integritas dan martabat Pemilu. Jaringan&nbsp;</div> <div dir="auto">Gusdurian bertekad untuk turut mengoreksi hal ini, dan mengawal proses politik elektoral agar sejalan dengan nilai perjuangan Gus Dur yang meletakkan kemanusiaan di atas kepentingan politik," kata Alissa dalam keterangannya, Jumat (9/2).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Alissa menyayangkan terjadinya sejumlah dugaan pelanggaran yang terjadi sebelum&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">dan selama masa kampanye terbuka Pemilu 2024, seperti pelanggaran netralitas&nbsp;</div> <div dir="auto">pejabat dan aparat negara, penyalahgunaan sumber daya negara, kekerasan berbasis&nbsp;</div> <div dir="auto">politik, penyebaran hoaks, misinformasi, serta disinformasi, serta perbuatan yang&nbsp;</div> <div dir="auto">merendahkan martabat. Ia menekankan, penting untuk memastikan dugaan pelanggaran tidak lagi&nbsp;</div> <div dir="auto">terjadi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menuntut para penyelenggara negara dari pusat hingga daerah, khususnya&nbsp;</div> <div dir="auto">Presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum, TNI-POLRI, dan kejaksaan,&nbsp;</div> <div dir="auto">untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, dan sikap netral agar proses politik pemilu&nbsp;</div> <div dir="auto">dapat berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan bermartabat," tegas Alissa.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menyebut, penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu merupakan penanda akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan&nbsp;</div> <div dir="auto">setelah pemilu. Ia pun mengajak masyarakat untuk menggunakan hak politiknya dengan memilih sesuai dengan hati nurani atas pertimbangan rekam jejak, bukan karena intimidasi, paksaan, maupun iming-iming berupa materi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/politik/014143516/nasrullah-gowes-sepeda-dari-purwakarta-demi-hadiri-kampanye-akbar-amin-di-jis">Nasrullah Gowes Sepeda dari Purwakarta demi Hadiri Kampanye Akbar AMIN di JIS &nbsp;</a></strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"> <div dir="auto">"Kami meminta para penyelenggara Pemilu untuk menjaga integritas, keadilan, dan&nbsp;</div> <div dir="auto">profesionalisme selama penyelenggaraan pemilu. Pelanggaran etika sebagaimana&nbsp;</div> <div dir="auto">telah diputuskan DKPP telah dilakukan oleh KPU tidak boleh terulang karena&nbsp;</div> <div dir="auto">penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran etika hanya akan merusak integritas," tegas dia. (*)</div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class="mail-message-footer spacer collapsible">&nbsp;</div> </div>

Koordinator Jaringan Gusdurian Alissa Wahid menyatakan, pihaknya menemukan 105 dugaan pelanggaran pemilu selama masa kampanye

Jaringan Gusdurian Temukan 105 Pelanggaran Selama Masa Kampanye Pemilu 2024

<p>&nbsp;</p> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/WhatsApp-Image-2022-08-28-at-22.16.34.jpeg" alt="Ray Rangkuti (ISTIMEWA)" width="100%">
<figcaption>Ray Rangkuti (ISTIMEWA)</figcaption>
</figure> <p>&nbsp;</p> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Pengamat Politik yang juga Direktur Eksekutif LIMA, Ray Rangkuti menilai, semua bentuk pelanggaran harus diadukan ke Bawaslu, meski belum tentu akan ditindak lanjuti.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Diadukan saja ke Bawaslu, meski saya ragu Bawaslu mau menyelesaikan. Tetapi paling tidak tercatat di Bawaslu. Kita punya memori bahwa peristiwa ini dicatatkan di Bawaslu. Meski saya pesimis Bawaslu punya keinginan untuk mengusut berbagai temuan yang disebut,&rdquo; kata Ray, Jumat (19/1).</p> <p>Ragam bentuk pelanggarannya begitu banyak, dan hal ini sangat menyedihkan. Mulai dari perilaku tidak netral ASN, bansos yang dipolitisasi, termasuk laporan soal hambatan yang dialami kandidat lain.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Begitu pun dengan keberadaan PP N0.52/2023, salah satunya tentang aturan menteri, anggota legislatif hingga kepala daerah yang tidak wajib mundur dari jabatan jika maju sebagai calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) dalam pemilihan presiden (pilpres) yang diteken November lalu. Hal ini semakin mengancam demokrasi, membuka ruang-ruang pelanggaran.</p> <p>Tanda-tanda demokrasi sakit sangat terlihat jelang Pemilu yang akan diselenggarakan kurang dari satu bulan lagi. Indikator pemberantasan korupsi, kebebasan berpendapat, dan partisipasi publik menurun,sementara aksi nepotisme meroket.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>&ldquo;Nah, kita mau mempertahankan (demokrasi) atau set back?" tandas Ray.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Calon Presiden (Capres) Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo menilai aturan PP No.53/2023<span class="Apple-converted-space">&nbsp; </span>berisiko terkait kemungkinan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan kemunduran demokrasi.</p> <p>&ldquo;(Dengan) ketentuannya tidak mundur, maka kita akan memasuki situasi yang penuh risiko. Rasanya ketentuan tidak harus mundur itu sedang diambil sebuah risiko,&rdquo; kata Ganjar kemarin.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>Menurut dia, pemberlakuan aturan tersebut dianggap dapat membuat makna pemilu yang luber-jurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil) berpotensi tidak terealisasi karena adanya kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Begitu pula dengan kualitas demokrasi yang dipastikan akan mundur.</p> <p>Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow menilai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2023 membuka potensi untuk penyalahgunaan kekuasaan. Aturan itu menyatakan menteri, DPR, hingga kepala daerah tidak wajib mundur dari jabatan jika maju sebagai capres dan cawapres.</p> <p>"Kalau saya kira memang itu berpotensi untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Demokrasi kita ini kan sedang berkembang dan kelihatannya mekanisme-mekanisme demokrasi itu sekarang digunakan oleh para elite untuk kepentingan dirinya. Kan situasi kita sekarang begitu," ungkapnya.</p> <p class="class-paragraph">Menurutnya, peraturan itu membuka ruang untuk terjadi pelanggaran pemilu yang dilandasi penyalahgunaan kekuasaan. "Sehingga kalau ada peraturan seperti itu dia membuka ruang bagi elite politik menggunakan kekuasaan untuk kepentingannya. Menurut saya di situ problem regulasi itu," katanya.</p> <p>Jeirry menilai, proses pemilu saat ini sudah diwarnai dengan penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Hal itu diperparah dengan ketidakmampuan untuk memberikan sanksi pada elite ataupun pejabat yang melanggar.</p> <p>"Lalu sekarang kita lihat, bagaimana penindakan terhadap mereka? Tidak bisa. Inikan mobilisasi ASN, sudah jelas tidak bisa (boleh), TNI/Polri mendukung paslon, kejaksaan, kehakiman, itu main semua, dengan kewenangan yang mereka punya sekarang, dengan jabatan," sebutnya.</p> <p>Oleh sebab itu, Jeirry berharap agar aturan tersebut bisa disikapi, entah dengan revisi ataupun uji materi di Mahkamah Agung.<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></p> <p>"Ya mestinya kalau bisa direvisi ya direvisi, tapi kan hampir tidak mungkin. Apalagi kalau ada unsur kekuasaan pusat sengaja membuatnya untuk kepentingan pemilu ini," tandasnya.</p> <p>Jika cara tersebut dirasa mustahil, maka diperlukan suara publik untuk mengingatkan agar demokrasi kembali pada rel yang benar.</p>

Ragam bentuk pelanggarannya begitu banyak, dan hal ini sangat menyedihkan. Mulai dari perilaku tidak netral ASN, bansos yang dipolitisasi,

Dianggap Membuka Potensi Pelanggaran Pemilu, Pemerhati Pemilu Soroti PP No.53/2023  

<p dir="ltr"><strong>&nbsp;</strong></p> <p dir="ltr"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/01/15/Ganjar-di-Purbalingga-3269369889.jpg" alt="Ganjar bertemu para pendukungnya di Kabupaten Purbalinggga, Senin (15/1)" width="100%">
<figcaption>Ganjar bertemu para pendukungnya di Kabupaten Purbalinggga, Senin (15/1)</figcaption>
</figure> </strong></p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>Jawapos.com</strong> - Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti banyaknya pelanggaran pemilu yang dilakukan aparat pemerintah. Ganjar pun meminta Panwaslu berani menindak pejabat yang melanggar.</p> <p>Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat menghadiri acara pertemuan dengan kelompok tani, UMKM, dan tokoh masyarakat di Hotel Owabong, Kabupaten Purbalingga, Senin (15/1/2024).&nbsp;</p> <p>Awalnya Ganjar mengatakan bahwa dirinya ingin memberikan hadiah handphone kepada yang bertanya. Ganjar juga mengaku membawa uang. "Ini uang dikasih istri saya," sembari mengeluarkan uang dari sakunya dan menunjukkan kepada masyarakat yang hadir.</p> <p>Namun, terlebih dahulu dia bertanya kepada anggota Panwas yang ikut hadir dan mengawasi acara tersebut. "Lapor ndan. umpama saya kasih hadiah handphone pada mereka yang mau bertanya, boleh nggak,"? ucap Ganjar.</p> <p>Agar masyarakat yang bisa melihat dan mendengar penjelasan anggota Panwas, Ganjar pun memintanya untuk maju di depan panggung.&nbsp;</p> <p>"Sini sini sini, ini harus penjelasan dulu.&nbsp; Jenengan kasih edukasi saja, ngak usah takut, ini pertanyaan umum saja ko ya. Ngak usah takut. Jaadi Panwas ko takut," terang Ganjar.</p> <p>"Kalau seumpama saya kasih handphone, uang Rp 100 ribu di acara kayak gini, melanggar ngak,?" Ganjar kembali bertanya.</p> <p>"Selama itu nanti tidak mengarahkan untuk mencoblos bapak," jawab anggota Panwas itu.</p> <p>"Ya ini kan kumpulan saya, pasti mencoblos saya, ini gimana? Kalau saya kasih di acara seperti ini, dilarang atau tidak?," Ganjar berusaha menegaskan pertanyaanya.</p> <p>"Dilarang tidak, cuma pas lagi kasih 'jangan lupa coblos'," ucap anggota Panwas ragu-ragu.</p> <p>Ganjar kembali menegaskan. "Loh ini memang saya suruh coblos saya. Saya kalau kasih begitu melanggar atau tidak?" paparnya.</p> <p class="class-paragraph">Anggota Panwaslu itu terlihat ragu-ragu menjawab. "Itu melanggar selama money politic," ungkapnya.</p> <p>Ganjar menegaskan, praktik membagi yang itu merupakan pelanggaran. Jadi, Panwaslu tidak perlu takut untuk menyatakan bahwa tindakan seperti itu melanggar aturan pemilu.</p> <p>Itulah pentingnya ada Panwaslu dalam pemilu. Mereka memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Panwaslu jangan hanya mengawasi atau mengikuti seseorang, kemudian menangkapnya ketika melakukan money politic.</p> <p>"Jadi begitu ngasih langsung ditangkap. Pas terjadi itu ngak ada yang melarang. Makanya ini saya minta dilarang, oke bos (ke Panwaslu). Jangan takut," tegas Ganjar.</p> <p>Pelanggaran pemilu semakin marah. Salah satunya terbongkarnya rekaman percakapan antara Pj bupati dan para pejabat di Kabupaten Batu Bara yang menyatakan dukungannya kepada pasangan salah satu paslon.</p> <p>"Panwas harus bicara. Berani nggak? Kalau yang ngomong pj bupati berani ngak?" tanya Ganjar lagi kepada anggota Panwaslu.</p> <p>"Berani" tegas anggota Panwaslu.</p> <p>"Temenan? Catat ini lo. Kalau berani, hebat," tandas Ganjar.</p> <div class="yj6qo">&nbsp;</div>

Sini sini sini, ini harus penjelasan dulu.  Jenengan kasih edukasi saja, ngak usah takut, ini pertanyaan umum saja ko ya. Ngak usah takut.

Pelanggaran Pemilu Marak, Ganjar: Panwaslu Harus Berani Menindak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/kampanye-2580124334.jpg" alt="Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Ahmad Zainul Hamdi (kiri) di Jakarta (19/12)." width="100%">
<figcaption>Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Ahmad Zainul Hamdi (kiri) di Jakarta (19/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Di tengah kian memanasnya aktivitas Pemilu 2024, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki gawe akbar. Yaitu peringatan Hari Amal Bhakti (HAB) ke-78 pada Januari 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Kemenag memutuskan membatalkan kegiatan jalan sehat. Antisipasi potensi disusupi kegiatan kampanye politik, Pileg maupun Pilpres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Persiapan penyelenggaraan HAB ke-78 itu disampaikan Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kemenag Ahmad Zainul Hamdi. "HAB (sekarang) kita sadari di tengah-tengah nuansa Pemilu," katanya di Jakarta pada Selasa (19/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pejabat yang akrab disapa Inung itu, bertindak sebagai ketua HAB ke-78 Kemenag.&nbsp;Inung menegaskan salah satu kegiatan dalam rangkaian HAB setiap tahunnya, selalu ada jalan bersama.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Tahun ini kita <em>take-down,"</em> tandasnya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Keputusan itu diambil untuk menjaga ketertiban umum. Jangan sampai kegiatan jalan santai merayakan HUT Kemenag itu, justru disusupi oleh kegiatan kampanye politik. Baik itu Pileg maupun Pilpres.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti diketahui, saat ini setiap ada aktivitas massa, kerap dimanfaatkan untuk kampanye politik. Misalnya pada gelaran <em>car free day</em>. Meskipun sudah ada aturan larangan kampanye politik di acara <em>car free day</em>, masih saja bisa dimodifikasi dengan acara-acara lainnya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia mengatakan menyambut tahun politik, Kemenag tegak lurus sesuai dengan amanah konstitusi. Yaitu bersikap netral dan menghindari politik praktis.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Tidak hanya untuk Kemenag di level pusat saja. Tetapi sampai di jaringan Kemenag di tingkat provinsi, kabupaten, kota, dan kecamatan sekalipun.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Inung menekankan Kemenag berupaya terus menjaga kerukunan umat beragama. "Dalam kondisi apapun, umat beragam hatus tetap rukun," katanya.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Termasuk pada masa Pemilu seperti sekarang ini. Perbedaan pilihan politik, jangan sampai merusak kerukunan umat beragama yang sudah baik saat ini.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Pada kesempatan yang sama Staf Khusus Menag Wibowo Prasetyo menuturkan Pemilu adalah pesta demokrasi. Maka dijalani dengan riang serta gembira.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kerukunan umat beragama nomor satu," katanya.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Wibowo mengatakan Kemenag ingin ambil bagian dalam pusaran tahun politik itu. Tetapi sebatas untuk menjaga umat beragama tetap rukun. Menurut dia visi Indonesia emas pada 2045 nanti, bisa terwujud salah satunya dengan kerukunan umat beragama.</div>

Jangan sampai kegiatan jalan santai merayakan HUT Kemenag itu, justru disusupi oleh kegiatan kampanye politik.

Cegah Disusupi Kampanye Pilpres, Kemenag Hapus Agenda Jalan Sehat HAB

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/25/Bawaslu-234-102894396.jpg" alt="Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja" width="100%">
<figcaption>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya. Sebelumnya, Mayor Teddy yang berstatus TNI aktif terlibat dalam berbagai kegiatan politik Prabowo di Tim Kampanye Nasional hingga Komisi Pemilihan Umum.</p> <p>Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan, proses penelusuran di internal tengah berjalan. "Iya makanya harus dikaji dulu, ini sebagai ajudan apakah boleh demikian atau bagaimana akan kita kaji dulu," ujarnya di Jakarta Senin (18/12).</p> <p>Kajian dilakukan terhadap sejumlah barang bukti. Seperti video yang beredar di media sosial hingga dari aspek regulasi.</p> <p>Bagja menuturkan, secara aturan TNI aktif dilarang terlibat dalam kegiatan politik. Sebab, ada kewajiban untuk menjaga netralitas.</p> <p>Jika hasil kajian menunjukkan ada indikasi pelanggaran, Bagja menegaskan pihaknya akan melaporkan kepada Panglima TNI. "Kita sampaikan ke panglima TNI untuk tindak lanjut jika terdapat dugaan pelanggaran terhadap netralitas TNI karena itu berkaitan dengan netralitas TNI," imbuhnya.</p> <p>Sesuai ketentuan, kewenangan Bawaslu RI sebatas menentukan apakah sebuah tindakan melanggar atau tidak. Dari situ, Bawaslu RI akan memberikan rekomendasi sanksi kepada Panglima TNI.</p> <p>"Kalau diberikan sanksi atau tidak diberikan sanksi, itu oleh Panglima TNI. Kami meneruskan dugaan pelanggaran jika terjadi dugaan pelanggaran," pungkasnya.</p>

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI bakal mengkaji dugaan pelanggaran yang dilakukan ajudan Prabowo Subianto, Mayor Teddy Indra Wijaya.

Bawaslu Dalami Dugaan Pelanggaran Ajudan Prabowo Mayor Teddy

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/11/Prabowo-dan-Gibran-TPN-Ganjar-Mahfud-5-3973826265.jpeg" alt="Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden no urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka hadir saat Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran." width="100%">
<figcaption>Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden no urut 2 Prabowo Subianto bersama Gibran Rakabuming Raka hadir saat Konsolidasi Pemenangan Prabowo-Gibran.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Bawaslu DKI Jakarta menetapkan telah terjadi pelanggaran di acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri oleh Cawapres Nomor Urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada 19 November 2023. Bawaslu pun menjatuhkan sanksi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Bawaslu menilai kegiatan itu melanggar Pasal 29B dan 51B Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada intinya pasal tersebut mengatur perangkat desa tidak boleh membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, keluarga, atau golongan tertentu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Kami menilai dan menetapkan telah terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut," kata Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu DKI Reki Putera Jaya, Sabtu (16/12).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelum memutus ini, Bawaslu DKI Jakarta telah memeriksa delapan saksi. Yakni Ketua Panitia Pelaksana, Sunan Bukhari; Ketuas ABPEDNAS, Indra Utama; Ketua Dewan Pengurus Nasional Persatuan Perangkat Desa Indonesia, Widhi Hartono; Ketua Asosiasi Kepala Desa Indonesia, Irawadi; dan Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia, Arifin Abdul Mujid; Penanggungjawab Unit Indonesia Arena, Iis Haerudin; EO Pelaksana, Indra Maulana; dan Kasubdit Bina Pemerintah Desa, Zikri.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara Sekretaris TKN Prabowo-Gibran, Nuron Wahid mengatakan, pihaknya datang ke acara tersebut hanya sebagai undangan. TKN maupun Gibran tidak terlibat dalam penyelenggaraan acara.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Intinya kita diundang dalan acara silaturrahmi. Kalau ada yang melanggar UU ya silakan tanya kepada yang mengundang. Kita hanya sebagai tamu," kata Nusron kepada <em>JawaPos.com.</em>&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Nusron pun merasa tidak dirugikan meskipun acara tersebut dianggap melanggar. TKN berpandangan silaturahmi tidak ada yang salah. "Selektif pasti iya," pungkas Nusron.</div>

Bawaslu DKI Jakarta menetapkan telah terjadi pelanggaran di acara Silatnas Desa Bersatu yang dihadiri oleh Cawapres Nomor Urut 2 Gibran.

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggaran pemilu

Berita Terkini