<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/21/IMG_20240521_102252-2825681964.jpg" alt="Zoe Levana." width="100%">
<figcaption>Zoe Levana.</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">JawaPos.com - Selebgram Zoe Levana menjadi bulan-bulanan netizen di dunia maya. Hal itu terjadi setelah pemilik jumlah followers mencapai 705 ribu di Instagram itu dianggap melakukan tindakan yang sangat bodoh.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mobil Zoe Levana melakukan pelanggaran aturan lalu lintas dengan menerobos jalur busway. Tak tahunya sejumlah bus TransJakarta yang ada di hadapannya tidak berjalan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Yang membuat dia semakin panik, di belakang mobilnya juga masuk sejumlah bus lain. Alhasil, mobilnya pun tidak dapat bergerak sama sekali.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen menganggap tindakan Zoe Levana sangat bodoh karena dia sendiri yang membuat video sekaligus memviralkannya di media sosial. Netizen pun menduga sang selebgram berani melakukan segala cara demi konten dan viral.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Guys, aku nyangkut. Aku gak sengaja masuk ke jalur buyway. Busnya tidak jalan dari tadi dan di belakang juga ada bus. Jadi kita nggak bisa jalan nih guys. Di depan busnya banyak banget, nggak mungkin bisa jalan ini. Help me solusinya gimana. 4 jam ini katanya sampai jam 4," aku Zoe Levana.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Dia membuat video itu untuk meminta simpati dari netizen dan para pengguna sosial. Namun yang didapatkan Zoe Levana justru cibiran dan caci maki. Nyaris tidak ada netizen yang bersimpati pada tindakannya&nbsp;tersebut.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Jalur bus pasti isinya bus, gak mungkin kambing. Cakep cakep bego," komentar salah satu netizen pada kolom komentar unggahan Instagram Lambe Turah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Next time kalau mau bepergian otaknya jangan ditinggal mbak," timpal yang lainnya ikut emosi melihat Zoe Levana berulah.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Padahal kriteria jadi seorang manusia itu berakal. Kriteria minimal lho yah. Nggak harus good looking. Dia yang viralin, dia yang salah, dia yang minta keadilan."</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Netizen lainnya justru meminta petugas kepolisian untuk segera mengirimkan surat tilang kepada Zoe Levana yang telah melanggar lalu lintas.&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"@divisihumaspolri Tolong ini ada yang melanggar lalu lintas, tindak dong sudah viral nih," ujar salah satu netizen.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div>

Netizen lainnya justru meminta petugas kepolisian untuk segera mengirimkan surat tilang kepada Zoe Levana yang telah melanggar lalu lintas.

Selebgram Zoe Levana Masuk ke Jalur Buyway Malah Mengemis Simpati, Netizen: Kalau Bepergian Otaknya Jangan Ditinggal

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/antarafoto-peluncuran-etle-mobile-polda-metro-jaya-131222-app-14.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya mengungkapkan masing-masing kendaraan patroli yang dilengkapi kamera tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) mobile, rata-rata menindak hingga 250 pelanggaran per hari.  "Rata-rata per hari, ini kan tergantung jalannya berapa jam jalur mana, kalau sehari bisa mencapai 250 per kendaraan," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman di Jakarta, Kamis (15/12).  Latif mengatakan jumlah pelanggar lalu lintas baik kendaraan roda dua dan roda empat hampir seimbang.  Adapun jenis pelanggaran yang terdeteksi oleh ETLE mobile antara lain tidak menggunakan helm, melawan arus lalu lintas, melanggar rambu, sabuk pengaman, dan ganjil genap.  Dia juga mengatakan pelanggaran ganjil genap adalah pelanggaran yang paling banyak tertangkap kamera ETLE mobile.  Kemudian terkait ruas jalan dengan jumlah pelanggaran terbanyak, Latif belum bisa menyampaikan karena sistem ETLE mobile baru saja diluncurkan dan ruas jalan dengan pelanggaran masih dalam pemetaan oleh petugas.  Meski demikian, dia menambahkan bahwa ETLE mobile akan menyasar ruas jalan selain jalan protokol, karena hampir semua jalan protokol sudah diawasi oleh kamera ETLE statis.  "Mudah-mudahan satu minggu bisa dapat, kita evaluasi memang jalur-jalur mana yang selama ini yang rawan kecelakaan, rawan pelanggaran, akan kita sasar di situ," ujarnya.  Polda Metro Jaya pada 13 Desember 2022 secara resmi meluncurkan 11 kamera ETLE mobile yang terpasang di kendaraan patroli untuk mengawasi dan menindak pelanggar aturan lalu lintas di kawasan yang tidak terpasang kamera ETLE statis.  Polda Metro Jaya dengan dukungan dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta, rencananya akan menambah 60 unit kamera ETLE mobile pada 2023. Polda Metro Jaya saat ini telah mengoperasikan 57 titik kamera ETLE statis untuk menindak pengguna jalan pelanggar aturan lalu lintas.  Selanjutnya pada 2023, Ditlantas Polda Metro Jaya menargetkan akan menambah 70 kamera ETLE statis baru.  Pengembangan ETLE di Jakarta adalah sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo agar Korlantas Polri agar mengoptimalkan ETLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli).

ETLE Mobile Polda Metro Jaya Tindak 250 Pelanggaran Lalin per Hari

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/04/dua-ribu-kendaraan-ditilang-sejak-awal-tahun_m_.jpg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktorat Lalulintas Polda Sumsel mencatat telah menilang sebanyak dua ribu kendaraan sejak awal 2019. Pelanggaran yang dilakukan pengendara, kebanyakan tidak memiliki surat menyurat. Termasuk merokok saat mengendarai motor. Dirlantas Polda Sumsel, Kombes Pol Dwi Asmoro mengatakan, jumlah tersebut tergolong sedikit karena masih awal tahun. Apalagi bertepatan Pilpres sehingga penindakan yang dilakukan tidak terlalu banyak. Menurutnya, penindakan baru meningkat saat dilakukan operasi. Seperti operasi zebra, ketupat, dan lain sebagainya. "Biasanya pertengahan tahun serta akhir tahun meningkatnya," katanya saat dihubungi, Kamis (4/4). Jumlah penindakan itu bukan hanya pelanggaran surat menyurat kendaraan. Tapi, pelanggaran yang mengganggu konsentrasi pengemudi. Hal ini mengacu pada pasal 283 Undang-Undang (UU) 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Dalam UU tersebut, dijelaskan bahwa semua orang yang melakukan kegiatan lainnya saat mengemudikan kendaraan yang mengganggu konsentrasi dapat dikenakan sanksi sampai Rp 750 ribu. "Contohnya jika pengemudi menggunakan headset, menggunakan telpon genggam bahkan merokok dan lain sebagainya yang dapat mengganggu konsentrasi itu dapat ditindak," ujarnya. Saat ini, fenomena adanya transportasi online seperti ojek online dan lain sebagainya, dikeluarkanlah Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Permenhub tersebut gunanya mengatur dan sebagai panduan sepeda motor untuk kepentingan orang banyak yakni ojek online. Salah satu pasalnya berbunyi pengemudi sepeda motor yang digunakan untuk mayarakat banyak dilarang merokok. "Jadi permenhub ini bukan merupakan larangan merokok di atas motor bagi semua pengendara melainkan hanya untuk pengemudi transportasi online yang memberikan pelayanan kepada masyarakat," terangnya. Meskipun begitu, tanpa Permenhub tersebut pihaknya tetap melakukan penindakan jika memang mengganggu konsentrasi pengemudi. Sedangkan, permenhub itu hanya ditujukan untuk transportasi online "Sejauh ini kami belum melakukan pemantauan, tapi jika memang ditemukan pengemudi tranportasi online yang melanggar maka akan ditindak," tutupnya. Sementara itu, Kasat Lantas Polresta Palembang, Kompol Arif Harsono menambahkan, saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi kepada pengemudi transportasi online untuk mentaati permenhub tersebut. Ia mengaku saat ini masih banyak tranportasi online yang belum mengetahui Permenhub tersebut termasuk larangan melihat GPS saat sedang mengemudi. "Sosialisasi ini akan dilakukan secukupnya agar mereka tahu pelanggaran tersebut," singkatnya.

Dua Ribu Kendaraan Ditilang Sejak Awal Tahun