<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2026/02/13/21898341-7590-4b8c-b96d-401015a86902-3241191264.jpeg" alt="Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Jumat (13/2). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto saat menyampaikan keterangan kepada awak media di Jakarta pada Jumat (13/2). (Sahrul Yunizar/JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Meski terjadi banyak kasus sepanjang tahun lalu, Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI mengklaim pelanggaran hukum melibatkan prajurit turun signifikan. Menurut Komandan Puspom TNI Mayjen TNI Yusri Nuryanto itu terjadi karena meningkatnya kesadaran hukum di antara para prajurit. &rdquo;Untuk operasi penegakan ketertiban terjadi penurunan sekitar lima persen. Dari 500 sekian (pelanggaran) menjadi 425,&rdquo; ungkap Yusri pada Jumat (13/2). Tidak hanya penegakan ketertiban, pelanggaran yang ditemukan oleh Puspom TNI melalui operasi yustisi juga turun signifikan. Persentase penurunannya bahkan mencapai angka 40 persen. Menurut dia, itu tidak lepas dari peran jajaran Puspom TNI AD, TNI AL, dan TNI AU. &rdquo;Ada dua faktor, yang pertama memang kondisi prajurit sendiri sudah mulai sadar (hukum). Kemudian dari kami juga selalu mengedepankan edukasi dan sosialisasi,&rdquo; kata dia. Jenderal bintang dua TNI AD itu pun menyampaikan bahwa evaluasi tersebut turut melibatkan komandan-komandan satuan di seluruh jajaran TNI. Diantaranya melalui pembinaan satuan. Para komandan satuan juga diminta untuk lebih aktif mengawasi dan mengontrol anak buah agar tidak melanggar aturan. Lebih lanjut, Yusri mengungkapkan bahwa tahun ini pihaknya kembali melaksanakan Operasi Penegakan Ketertiban dan Operasi Yustisi di jajaran TNI. Menurut dia, operasi tersebut dilaksanakan serentak di seluruh angkatan. Selain itu, operasi yang diselenggarakan oleh Puspom TNI berlangsung sepanjang tahun. Khusus di level pusat gelar pasukan berlangsung di Plaza Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur (Jaktim) pada Jumat siang. Yusri memimpin langsung gelar pasukan yang dihadiri oleh lebih dari seribu pasukan. Baik TNI AD, TNI AL, TNI AU, maupun personel dari instansi lain seperti Polri, Kejaksaan, maupun Dinas Perhubungan. &rdquo;Gelar pasukan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia yang dilaksanakan di kotama masing-masing,&rdquo; kata dia. Selain itu, Yusri menekankan beberapa poin dari Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto. Pertama, bekerja dengan niat ibadah, loyal, tulus, dan ikhlas. Kedua, memegang teguh Sumpah Prajurit, Sapta Marga, dan Delapan Wajib TNI. Ketiga, responsif terhadap perkembangan situasi melalui deteksi dini, cegah dini, dan reaksi cepat. Keempat, solid, kompak, integratif, dan sinergis bersama seluruh komponen bangsa. Kelima, kreatif dan inovatif mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung modernisasi kekuatan TNI. Keenam, adaptif dan fleksibel dalam pelaksanaan tugas dengan mengoptimalkan pembinaan teknis di tengah masyarakat. &nbsp;

Puspom TNI klaim pelanggaran hukum prajurit turun signifikan hingga 40%. Simak evaluasi dan operasi penegakan disiplin TNI 2025.

Puspom TNI Klaim Pelanggaran Hukum Libatkan Prajurit Turun Signifikan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/03/10/beras-premium-naik-3383806933.jpeg" alt="ILUSTRASI Beras premium. (Dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Beras premium. (Dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso angkat bicara soal skandal beras premium oplosan. Ia mengakui bahwa Pengoplosan kadang dilakukan oleh oknum pengusaha penggilingan. Karena itu, pelaku pengoplosan beras harus ditindak tegas. Karena memang melanggar aturan. Sementara untuk yang ketidaksesuaian timbangan, bisa jadi alat timbangannya sudah lama ditera. Pada prinsipnya ketika pengoplosan dilakukan secara sengaja, harus ditindak sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Kalau sengaja berarti pelanggaran," katanya. Sebagai pelaku usaha penggilingan beras, Sutarto menjelaskan kondisi yang mereka hadapi sekarang. Yaitu harus membeli beras dengan harga tinggi. Khususnya setelah pemerintah menetapkan harga pembelian gabah minimal Rp 6.500/kg dengan kondisi apapun. Di sisi lain, pemerintah tidak menaikkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beras premium. Ketika penggilingan membeli bahan baku dengan harga tinggi, lalu HET tidak dinaikkan, maka margin keuntungan mereka menipis. Bahkan dalam kondisi tertentu, mereka tidak mendapat untung. "Misalnya rebutan dengan penggilingan lain, terus tengkulak menaikkan harga gabah dengan alasan stok berkurang," tuturnya. Dia menjelaskan, sebagian penggilingan terpaksa harus tetap beroperasi supaya bisa terus membayar karyawan dan tanggungan utangnya. Untuk menyiasati kondisi tersebut, lanjut Sutarto, ada oknum penggilingan yang mengoplos beras yang dijual. Beras premium dioplos dengan beras medium. Sehingga mereka dapat melebarkan keuntungan di tengah harga bahan baku yang naik.&nbsp; "Kami berharap pemerintah mengkaji ulang HET," tuturnya. Sehingga pemerintah memberlakukan kebijakan secara utuh. Tidak hanya di sisi petani saja. Selain itu Sutarto berharap Bulog terus menggelontorkan cadangan berasnya ke pasaran. Supaya bisa mengontrol harga. "Saya setuju negara harus punya cadangan beras," katanya. Tapi cadangan itu tetap harus disalurkan. Dengan catatan penyaluran harus tepat waktu, jumlah, tempat, dan harga. Jangan sampai beras Bulog dikucurkan di daerah yang sedang panen raya. Sutarto menegaskan bahwa pemain dalam tata niaga beras sangat banyak. Pengawasan harus terus dilakukan. Supaya seluruh pihak tidak ada yang dirugikan. Mulai dari petani, penggilingan beras, sampai dengan konsumen.&nbsp; <h2>Polisi Periksa 25 Pemilik Merek Beras Premium Kemasan 5 Kilogram</h2> Satuan Tugas (Satgas) Pangan Polri saat ini tengah berupaya mendalami kasus beras oplosan yang sedang ramai diperbincangkan publik. Hingga saat ini pemeriksaan masih berlanjut, dan terdapat 25 pemilik merk beras kemasan yang direncanakan untuk diperiksa. Kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. Kepala Satgas Pangan Brigjen Helfi Assegaf menuturkan bahwa sejauh ini penyidik Satgas Pangan Polri telah memeriksa 6 perusahaan dan pemilik 8 merk beras kemasan 5 Kg. "Sehingga total saksi yang telah diperiksa saat ini ada 22 orang. Jumlah saksi dalam kasus dugaan beras oplosan akan terus bertambah," paparnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa (15/7). Rencananya, masih ada 25 pemilik merk beras kemasan 5 kilogram yang akan diperiksa. Pemeriksaan terhadap mereka dimulai kemarin (15/7). "Baru mulai pemeriksaan untuk 25 pemilik beras lainnya," lanjutnya. Menurut Helfi, pemeriksaan tersebut untuk melakukan pendalaman ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum atas dugaan penjualan beras dalam kemasan yang tidak sesuai komposisi yang tertera pada kemasannya. "Kami terus memeriksa saksi," tegasnya. Sementara Wadir Tipideksus Bareskrim Kombespol Zain Dwi Nugroho menuturkan bahwa pemeriksaan terhadap perusahaan yang diduga mengoplos beras dilakukan dengan prinsip kehati-hatian. Pasalnya, pemeriksaan tersebut bisa jadi mempengaruhi pasokan beras di masyarakat. "Jangan sampai perusahaan-perusahaan ini menahan distribusi beras, baik premium dan medium. Produksi perusahaan ini cukup besar, jangan sampai terjadi kelangkaan," terangnya. Saat ini petugas tengah mengecek kualitas beras di setiap perusahaan. Diambil sampel yang digunakan untuk pengujian di laboratorium. Hasilnya akan diketahui apakah terjadi pengoplosan beras atau tidak. "Kualitas beras juga akan diketahui," paparnya. &nbsp; &nbsp;

Polisi mendalami kasus beras oplosan dengan memeriksa 25 pemilik merk beras kemasan 5 kilogram. Pemeriksaan untuk menelusuri perbuatan melaw

Pelaku Usaha Akui Ada Oknum Penggilingan Mengoplos beras Premium dengan Medium, Polisi  Polisi Periksa 25 Pemilik Merek Beras

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/15/foto-jawapos-2025-07-15T194544762-616029096.jpg" alt="Perdana Menteri Shigeru Ishiba saat memberikan sambutan di Osaka Kansai Expo Japan Day (Dok. Instagram @ishibashigeru)" width="100%">
<figcaption>Perdana Menteri Shigeru Ishiba saat memberikan sambutan di Osaka Kansai Expo Japan Day (Dok. Instagram @ishibashigeru)</figcaption>
</figure> JawaPos.com -&nbsp;Meningkatnya jumlah warga asing di Jepang memicu kekhawatiran masyarakat setempat. Tak sedikit dari mereka yang terlibat dalam tindakan pelanggaran hukum, termasuk sejumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tersandung kasus kriminal. Merespons keresahan ini, pemerintah Jepang resmi membentuk badan lintas lembaga guna mengawasi dan mengatur keberadaan warga asing di negaranya. Menurut laporan Asahi Shimbun pada Selasa (15/7), pemerintah Jepang membentuk badan administratif baru yang berfungsi sebagai pusat kendali (control tower) lintas kementerian. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016301841/youtuber-jepang-ini-viral-karena-dagu-super-panjang-warganet-dia-manusia-baru">YouTuber Jepang Ini Viral karena Dagu Super Panjang, Warganet: Dia Manusia Baru!</a> Badan ini ditujukan untuk menangani berbagai isu yang timbul akibat meningkatnya jumlah warga asing, seperti kejahatan,&nbsp;overturisme, dan penyalahgunaan sistem administrasi. Jumlah warga asing di Jepang telah mencapai rekor 3,8 juta orang pada tahun lalu, atau sekitar 3% dari total populasi. Lonjakan ini sebagian besar dipicu oleh pelonggaran kebijakan imigrasi untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja akibat penuaan populasi. Namun, di balik angka itu, muncul kekhawatiran terhadap stabilitas sosial dan keamanan. Perdana Menteri Shigeru Ishiba menyebut bahwa tindak kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing telah membuat masyarakat merasa tertipu dan tidak nyaman. "Kejahatan dan perilaku tidak tertib oleh sebagian warga asing, serta penyalahgunaan berbagai sistem administrasi, telah menciptakan situasi yang membuat masyarakat merasa tidak nyaman dan dirugikan," ujar Ishiba. Dalam konteks ini, sejumlah WNI pun turut menjadi sorotan, mulai dari kasus pencurian, penggelapan barang di toko-toko, hingga insiden kekerasan yang terekam di media sosial. Tak hanya itu, usulan baru dari anggota parlemen Partai Demokrat Liberal (LDP) mencakup persyaratan yang lebih ketat bagi warga asing untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi Jepang serta kepemilikan properti. Langkah ini dianggap sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat tertib dan harmonis bersama warga asing. Langkah tegas Jepang membentuk badan pengawas ini mencerminkan kekhawatiran serius terhadap dinamika sosial yang berubah akibat migrasi. Bagi WNI yang tinggal di Jepang, hal ini menjadi pengingat penting untuk menjaga perilaku dan mematuhi hukum setempat. Jika tidak, nama negara dan WNI lain yang tidak melakukan tindak kejahatan juga ikut tercemar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/internasional/016281925/gubernur-miyagi-dukung-pekerja-asing-influencer-indonesia-ingatkan-wni-tak-buat-ulah-di-jepang">Gubernur Miyagi Dukung Pekerja Asing, Influencer Indonesia Ingatkan WNI Tak Buat Ulah di Jepang</a>

Pemerintah Jepang membentuk badan baru untuk mengawasi warga asing akibat lonjakan jumlah pendatang dan maraknya pelanggaran hukum.

Jepang Bentuk Badan Baru untuk Atasi Masalah Warga Asing, Ulah WNI Jadi Sorotan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/06/IMG_20240606_191942-1108053808.jpg" alt="Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam. (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)" width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam. (Bagus Ahmad Rizaldi/Antara)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI mengatakan, verifikasi awal tidak menemukan adanya pelanggaran hukum yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Yakni terkait dengan pelaksanaan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI 2024. &rdquo;Setelah melakukan serangkaian verifikasi administratif dan hukum, MKD menyampaikan bahwa verifikasi awal tidak menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Muhaimin Iskandar,&rdquo; kata Wakil Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam seperti dilansir dari Antara di Jakarta, Selasa (6/8). Pernyataan resmi itu dikeluarkan merespons laporan terhadap Cak Imin yang diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan dalam keikutsertaan istrinya, Rustini Murtadho, dalam Timwas Haji DPR RI 2024. Nazaruddin menjelaskan, pihaknya melakukan langkah verifikasi dengan menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI guna memastikan ada tidaknya pelanggaran atau tindakan melanggar hukum yang dilakukan Cak Imin dalam konteks keikutsertaan istrinya dalam Timwas Haji DPR. Verifikasi tersebut, mencakup pemeriksaan dokumen perjalanan, izin yang dikeluarkan, serta regulasi yang mengatur perjalanan dinas luar negeri. &rdquo;Setelah melakukan verifikasi administratif dengan Sekjen DPR RI, kami tidak menemukan adanya pelanggaran yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI,&rdquo; tutur Nazaruddin Dek Gam. MKD DPR RI juga merujuk pada Pasal 7 ayat (7) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor No.164/PMK.05/2015 yang menyatakan bahwa dalam hal pelaksana surat perjalanan dinas (SPD) dalam lingkup kementerian negara/lembaga mengikuti kegiatan atau menghadiri acara yang mensyaratkan mengikutsertakan istri atau suami dapat didampingi istri atau suami sebagai pihak lain. &rdquo;Berdasar peraturan tersebut, tindakan Cak Imin yang mengajak istrinya dalam Timwas Haji DPR adalah sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,&rdquo; ucap Nazaruddin Dek Gam. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri terbukti bahwa Cak Imin tidak melanggar ketentuan tersebut. Nazaruddin Dek Gam menegaskan bahwa komitmen MKD DPR RI untuk terus menjaga integritas dan transparansi dalam menjalankan tugas dan fungsi pengawasan. Pihaknya memastikan bahwa semua tindakan pejabat publik sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. &rdquo;Jadi, meskipun DPR RI saat ini sedang dalam masa reses, seharusnya aktivitas anggota difokuskan pada&nbsp;dapil. Kasus ini menyangkut pimpinan DPR RI dan perlu untuk diluruskan. Maka dari itu,&nbsp;MKD turun tangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,&rdquo; kata Nazaruddin Dek Gam. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin diadukan ke MKD&nbsp;DPR RI terkait dengan pelaksanaan Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI. Ketua Umum PKB itu dilaporkan Musyanto selaku Ketua Padepokan Hukum Indonesia. Dia mendaftarkan pengaduan tersebut ke Kantor MKD di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (5/8). &rdquo;Ada dugaan penyalahgunaan kewenangan atau kekuasaan, mengajak seorang istri untuk dilibatkan dalam Timwas Haji,&rdquo; kata Musyanto setelah selesai mendaftarkan pengaduannya tersebut.

MKD DPR RI menyatakan, tak menemukan pelanggaran hukum yang dilakukan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar terkait pelaksanaan Timwas Haji

MKD Tak Temukan Cak Imin Langgar Aturan Pelaksanaan Timwas Haji DPR

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/05/201-Mantan-Bupati-Gianyar-3446616417.jpg" alt="Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Gianyar Pande Mangku Rata / sumber: Bali Express" width="100%">
<figcaption>Ketua Garda Tipikor Indonesia (GTI) Kabupaten Gianyar Pande Mangku Rata / sumber: Bali Express</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash;&nbsp;Mantan Bupati Gianyar, Bali, Made Mahayastra, telah dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan pelanggaran hukum yang diduga merugikan negara. Meski begitu, Made Mahayastra merespons enteng terhadap laporan tersebut. Baginya, setiap orang memiliki hak untuk melaporkan siapapun, bahkan, ia merasa sudah kebal karena telah sering mengalami situasi serupa. &ldquo;Laporan adalah hak setiap orang dan saya telah mengalami hal seperti ini berkali-kali, baik saat menjabat sebagai Ketua DPRD maupun sebagai bupati,&rdquo; jelasnya dikutip dari Bali Express pada Selasa (5/12). Sebagaimana diketahui, laporan tersebut diajukan oleh LSM Garda Tipikor Indonesia Cabang Gianyar. Ketua Garda Tipikor Indonesia Kabupaten Gianyar, Pande Mangku Rata, menjelaskan bahwa pelaporan terhadap Mahayastra merupakan wujud perhatian masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. &ldquo;Laporan ini kami buat sebagai bentuk antusiasme masyarakat dalam memberantas korupsi,&rdquo; ucapnya. Mangku Rata menuturkan bahwa dalam laporan tersebut terdapat beberapa poin yang mencurigakan. Ia menunjukkan adanya tindakan yang melanggar hukum dan merugikan negara yang dilakukan oleh Mahayastra selama menjabat sebagai bupati Gianyar. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/berita-sekitar-anda/01231766/mantan-bupati-gianyar-terima-satya-lancana-karya-bhakti-praja-nugraha">Mantan Bupati Gianyar Terima Satya Lancana Karya Bhakti Praja Nugraha</a> &ldquo;Saya mendorong aparat penegak hukum untuk menyelidiki informasi ini. Jika terdapat penyalahgunaan keuangan negara dan sejenisnya, harapannya ditindaklanjuti secara serius,&rdquo; pesannya. Ia berharap agar tidak ada kesalahpahaman atau keterkaitan laporan ini dengan politik. &ldquo;Garda Tipikor telah eksis sejak lama. Ini tidak berhubungan dengan politik. Tolong jangan ada kesalahpahaman karena ini tahun politik,&rdquo; tegasnya. &ldquo;Tidak ada maksud politik di sini. Kami tidak terlibat dalam urusan politik, fokus kami adalah pada pencegahan dan pemberantasan korupsi,&rdquo; lanjutnya. Mangku Rata berharap agar penegak hukum serius dalam menanggapi laporan tersebut untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. &ldquo;Kami hanya menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum, kami tidak ikut campur dalam proses penyelidikan, kami tidak ingin ikut campur,&rdquo; tambahnya. &nbsp;***

Mantan Bupati Gianyar, Made Mahayastra, telah dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan pelanggaran hukum oleh LSM Garda Tipikor Indonesia.

Mantan Bupati Gianyar Dilaporkan LSM Garda Tipikor Indonesia atas Dugaan Penyalahgunaan Keuangan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/IMG-20200909-WA0100-1.jpg" alt="Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut Sugeng Hariadi. Feri Purnama/Antara" width="100%">
<figcaption>Ketua Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut Sugeng Hariadi. Feri Purnama/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) Garut, Jawa Barat, menyelidiki bentuk pelanggaran hukum organisasi Masyarakat Paguyuban Tunggal Rahayu. Mereka mengubah arah kepala burung Garuda Pancasila sebagai simbol negara.  ”Sudah kami bahas, intel dari Kejari juga sudah merapat dengan Kesbang (Badan Kesatuan dan Bangsa) bersama dengan Polres dan Kodim untuk menyelidiki,” kata Ketua Bakorpakem Garut yang juga Kepala Kejaksaan Negeri Garut Sugeng Hariadi seperti dilansir dari Antara di Garut.  Dia menuturkan, jajarannya sudah mendapatkan informasi tentang organisasi yang melakukan tindakan mengubah lambang negara dengan mengganti arah kepala burung Garuda Pancasila dari arah ke kanan menjadi ke depan. Masalah itu, menjadi perhatian Bakorpakem Garut untuk selanjutnya dilakukan pendalaman. Jika ada unsur pidana akan diserahkan penanganannya ke kepolisian.  ”Hasil pembahasan dari Bakorpakem akan disampaikan ke pemerintah daerah untuk tindak lanjutnya, kalau melanggar ada proses hukum yang bisa dilakukan jajaran kepolisian,” ucap Sugeng Hariadi.  Dia menjelaskan, hasil penyelidikan sementara tentang tindakan mengubah lambang negara itu telah melanggar hukum. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara. Salah satunya ketentuan tidak boleh mengubah lambang negara. ”Itu sudah ada aturannya soal lambang negara,” papar Sugeng Hariadi.  Dia menambahkan, dugaan pelanggaran hukum lain, yaitu membuat uang sendiri untuk digunakan sebagai alat transaksi dalam organisasi. Namun dugaan membuat uang palsu itu, harus didalami lebih lanjut terkait penggunaan dan peredarannya. Jika beredar di masyarakat umum akan ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku.  ”Kalau beredar dan dipakai transaksi jelas sudah melanggar. Yang jelas Bakorpakem sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan,” ujar Sugeng Hariadi.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=M0JPHvr27i8

Bakorpakem Garut Selidiki Pelanggaran Hukum Ormas Ubah Garuda

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/harus-pintar-pintar-menahan-diri_m_.jpg" alt="Pemilu 2019" width="100%">
<figcaption>Pemilu 2019</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Mengurai&nbsp; netralitas aparatur sipil negara (ASN) di pemilihan umum (pemilu) memang tidak mudah. Di satu sisi, mereka terikat oleh sejumlah aturan yang menegaskan bahwa ASN harus netral dalam pemilu. Selain Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, ada UU 5/2004 tentang ASN. Belum lagi aturan-aturan lain di bawahnya seperti Peraturan Pemerintah 53/2010. Regulasi itu dibuat untuk ASN agar mereka tidak melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan pemilu. Apa pun tingkatannya. Apa pun levelnya. Dalam UU 7/2017, di pasal 280 ayat 3 ada ancaman sanksi pidana apabila ASN ikut terlibat sebagai tim kampanye atau pelaksana. Bahkan, meskipun diikutkan secara pasif pada penyelenggara atau tim kampanye, mereka tetap akan diberi sanksi. Dalam hal netralitas, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/pemilihan/28/03/2019/sanksi-pelanggaran-netralitas-asn-tidak-beri-efek-jera" target="_blank">ASN memiliki karakteristik berbeda dengan anggota TNI dan Polri</a>. ASN dituntut untuk netral, tapi di satu sisi mereka masih punya hak pilih. Tidak seperti anggota TNI dan Polri yang memang sejak awal tidak diberi hak pilih. Karena itu, dapat dipahami, pada setiap orang yang punya hak pilih, tentu pilihannya akan memengaruhi dia secara personal. Termasuk dalam sikap dan tindakan. Baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Sengaja atau tidak sengaja, bisa saja ekspresi tersebut muncul di permukaan. Kondisi itulah yang tidak mudah bagi ASN. Di satu sisi, ASN mempunyai pilihan yang mungkin ingin diekspresikan. Tapi, di sisi lain, karena statusnya itu dia tidak boleh mengekspresikannya secara terbuka. Suka tidak suka, bila menunjukkan keberpihakan politik dalam pemilu, perbuatannya akan ditindaklanjuti atau diproses karena melanggar ketentuan UU. Karena itu, sering kami sampaikan kepada ASN agar menahan diri. Ekspresi dukungan sebaiknya ditunjukkan di TPS dalam bentuk memberikan suara atau mencoblos pilihan yang dikehendaki. Menurut saya, persoalan netralitas ASN bukan dari apakah signifikan kalau dilihat jumlahnya. Tapi, ini soal kepatuhan terhadap UU. Problem ASN juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh atasan. Dalam hal ini kepala daerah. Prinsipnya, netralitas ASN tidak boleh diintervensi siapa pun, termasuk oleh atasannya. Tapi, kita menghadapi kondisi di mana atasan ASN ini pasti punya kepentingan besar terhadap pemilu. Sebab, kepala daerah menyandang jabatan politik. Dalam hubungan atasan dengan bawahan, yang paling memungkinkan untuk menggerakkan ASN memang kepala daerah. Sebab, kepala daerah punya kekuasaan untuk itu. Pada saat bersamaan, ASN dengan kepala daerah memiliki hubungan pekerjaan. Maka bisa dipastikan ada rasa takut untuk tidak mematuhi perintah atasan. Bawaslu dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sampai saat ini masih menghadapi problem dalam penindakan pelanggaran atas netralitas ASN. Bila sebuah pelanggaran terbukti dalam proses pemeriksaan di Bawaslu, eksekutor pelanggaran ASN ini kan tetap pejabat pembina kepegawaian melalui rekomendasi dari KASN. Saya mengapresiasi beberapa pejabat daerah yang telah menindaklanjuti rekomendasi KA SN. Ada yang diberi sanksi penurunan pangkat. Tapi, kami juga mendapati adanya beberapa kasus di mana rekomendasi ASN tidak ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian. Bergantung pada kepentingan siapa yang dibela ASN ini. Contoh kasusnya ada di beberapa pilkada. Ketika kandidat yang didukung menang dalam pilkada, ASN yang melanggar asas netralitas itu justru mendapat promosi jabatan. Ada kepentingan ASN dalam hal jabatan sehingga berpengaruh terhadap netralitas mereka. ASN menunjukkan keberpihakannya kepada seorang kandidat sehingga terlihat oleh kontestan itu. Ketika menang, ASN tersebut berharap mendapatkan promosi. Bila mekanisme pemberian sanksi masih penuh kepentingan seperti itu, kemungkinan tindakan pelanggaran masih akan muncul di masa yang akan datang. Ke depan kami berharap ada perubahan regulasi berkaitan dengan netralitas ASN. Khususnya dalam hal wewenang memberikan sanksi. Dalam pemberian sanksi, hubungan kepala daerah yang sekarang menjadi pejabat pembina kepegawaian dengan ASN harus diputus. Setidaknya dalam hal sanksi terkait netralitas ASN. Pejabat pembina kepegawaian dalam hal netralitas itu tidak boleh diberi wewenang eksekusi karena dia punya kepentingan dengan ASN. Menurut saya, kewenangan KASN harus ditingkatkan. Sebaiknya KASN diberi wewenang untuk memutus dan memberikan sanksi secara langsung. Tidak lagi dalam bentuk rekomendasi.&nbsp;

Harus Pintar-Pintar Menahan Diri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/08/miris-7-bulan-8-asn-kota-ini-berususan-dengan-hukum_m_149836.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Perilaku aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lingkungan Pemerintahan Kota (Pemko) Pekanbaru sangat disorot. Apalagi ini kini terdapat delapan oknum yang berurusan dengan hukum. Terjeratnya para oknum tersebut akibat ulahnya sendiri yang mencoba melakukan perbuatan terlarang hingga merugikan orang banyak. Akibat mereka berususan dengan kepolisian, kejaksaan maupun Badan Narkotika Nasional (BNN). Berikut delapan oknum ASN di Pemko Pekanbaru yang terjerat hukum: 1. Fahmi, oknum ASN yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil). Dia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Tim Sekretiat Bersama (Sekber) Satgas Saber Pungli Kota Pekanbaru, Rabu (25/1) lalu. OTT itu terkait pungli pengurusan administrasi kependudukan. Dalam kasus ini Fahmi diringkus bersama istrinya. Kini mereka berdua telah menerima hukuman kurungan penjara selama satu tahun dua bulan. 2. Eka Prasetia Yuli, oknum pegawai Dinas Komunikasi Informatika (Kominfo) dan Persandian Kota Pekanbaru. Dia ditangkap pada Rabu (12/4) lalu karena membawa narkoba jenis sabu-sabu. Tersangka ini diserahkan ke BNN Kota Pekanbaru untuk dilakukan assessment. 3. Tiga orang oknum lurah terkait pemalusan surat tanah. Mereka adalah Fadliansyah (Lurah Air Hitam Kecamatan Payung Sekaki), Budi Marjohan (Lurah Kulim), dan Gusril (Lurah Sungai Ambang). Pemalsuan surat tanah yang dilakukan tiga lurah ini terjadi pada 2012 yang berlokasi di Jalan Pramuka. Ketiga lurah itu sudah diserahkan ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Jumat (14/7) lalu. Selanjutnhya, aparatur yang berususan dengan pihak kepolisian bernama, Mohd Dian alias Atan (52). Dia melakukan penipuan dengan iming-imingi masuk polisi pada tahun 2016 lalu. 4. Mohd Dian. Dia terlibat penipuan untuk masuk calon personel polisi. Dari mengelabui warga Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang bernama Aryani Lestari (39). Uang Aryani Rp 325 juta dibawa kabur. Awalnya diminta sebagai uang pelicin agar bisa masuk menjadi polisi. Kini Mohd Dian telah diamankan di Polsek Tampan sejak Rabu (12/7) lalu guna menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut. 5. Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Zulkifli Harun. Ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pungli dalam pengurusan Izin Usaha Jasa Kontruski (IUJK). Mesti telah berstatus tersangka Zulkifli belum dicopot dari jabatannya. 6. Yualty Barus, Kasubag Program Badan Kesbangpol Kota Pekanbaru. Dia dilaporkan rekannya Rainaldy Nasution, pegawi di Dishub atas kasus penipuan iming-imingi bisa memasukan bekerja menjadi PNS tahun 2012 lalu. Akibat kasus penipuan itu Rainaldy Nasution mengalami kerugian sebesar Rp 100 juta. Uang itu disebut digunakan sebagai pelicin. Kabid Displin Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKSDM) Kota Pekanbaru Fajri menuturkan, pemberhentian sementara terhadap ASN dapat dilakukan apabila sudah ada surat keterangan dari pihak kepolisian mengenai penahanan. "Sedangkan sanksi bisa diberikan apabila sudah ada mengenai hukum yang akan dijalani. Setelah itu barulah inspektorat melakukan pemerikasaan. Apakah sanksi berat, sedang atau ringan yang diberikan," jelas Fajri. Pemberhentian sementara dasarnya surat dari pihak kepolisian. Saat ini pihak BKSDM baru mendapatkan mengenai status tersangka terhadap kasus OTT di Disdukcapil. "Yang kami dapatkan dari kasus Disdukcapil. Kalau tidak ada surat, maka tidak bisa kami memprosesnya. Kalau ASN berstatus tersangka tapi tidak ditahan tidak bisa diproses surat pemberhentian sementara," tandasnya.

Miris, 7 Bulan, 8 ASN Kota Ini Berususan Dengan Hukum