<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/06/08/downloadgramorg_484723882_18489529972022238_6290623476990024205_n-800736814.jpg" alt="Vidi Aldiano. (Instagram: Vidi Aldiano)" width="100%">
<figcaption>Vidi Aldiano. (Instagram: Vidi Aldiano)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebuah karya, termasuk lagu, sepenuhnya merupakan milik penciptanya. Hal itu tercantum pada Pasal 40 ayat (1) huruf d. &ldquo;Lagu dan atau musik, dengan atau tanpa teks, merupakan karya cipta yang dilindungi," papar Dr Yoan Nursari Simanjuntak SH MHum kepada Jawa Pos Sabtu (14/6).&nbsp; Pencipta punya dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Hak moral bersifat melekat, yaitu menyebut dan menjaga nama pencipta, sedangkan hak ekonomi memberikan kewenangan kepada pencipta untuk mendapatkan keuntungan dari karyanya.&nbsp; Penggunaan sebuah karya secara komersial, seperti pertunjukan dan distribusi, wajib mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hal ini sesuai Pasal 9 ayat (2) dan (3) UU Hak Cipta. &ldquo;Kalau penggunaan tanpa seizin dan demi kepentingan komersial, jelas merupakan pelanggaran," kata pengajar Hak Kekayaan Intelektual dan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum (FH) Universitas Surabaya (Ubaya) itu.&nbsp; Meski demikian, penggunaan sebuah karya dapat dikecualikan apabila digunakan demi kepentingan nonkomersial, kegiatan belajar, agama, keluarga, atau apabila sebuah karya memang tengah berada di domain publik, yaitu 70 tahun setelah pencipta meninggal.&nbsp; Dalam kasus Vidi, izin awal sempat diminta secara lisan oleh sang ayah, Harry Kiss. Yoan menyebut langkah ayah Vidi meminta izin sudah tepat dan merupakan bentuk iktikad baik. Namun, perizinan tersebut harus rinci dan lengkap. &ldquo;Izin bukan hanya kesepakatan lisan. Dalam penggunaan secara komersial, harus jelas aspek apa saja yang boleh, Royalti, distribusi, dan jangka waktu penggunaan. Kalau masih terjadi masalah, berarti perjanjian awal memang masih kurang rinci," jelasnya.&nbsp; Perjanjian lisan, lanjut Yoan, berisiko menjadi masalah apabila terjadi sengketa. &ldquo;Izin lisan memang boleh, tapi demi kepastian hukum, sebaiknya segera dituangkan secara tertulis," sambungnya. Yoan juga menyinggung terkait ukuran ganti rugi yang harus proporsional dan berdasarkan kerugian yang terjadi, bukan sembarang menyebut sebuah nominal. Diketahui, Vidi Aldiano sempat mengajukan ganti rugi sebesar Rp 50 juta dalam upaya meredam konflik dan menjaga hubungan baik. Namun, pihak Keenan menganggap jumlah tersebut tidak sebanding dengan pemanfaatan lagu secara komersial selama 16 tahun, yaitu lebih dari 300 kali tampil. &ldquo;Ganti rugi harus sesuai kerugian materiil dan immateriil yang diderita pencipta, bukan berdasarkan taksiran sepihak," tutur Yoan.&nbsp; Keenan Nasution dan Rudi Pekerti mengajukan gugatan ganti rugi materil sebesar Rp 24,5 miliar. Selain ganti rugi uang, Keenan juga menuntut penyitaan sebuah rumah milik Vidi. Langkah ini dimaksudkan sebagai jaminan apabila nantinya ganti rugi yang dimohon dikabulkan pengadilan. "Kalau terjadi pelanggaran, pencipta memang dapat meminta ganti rugi, menyita properti, dan melarang penggunaan karyanya lebih lanjut. Hal ini sesuai Pasal 96 dan Pasal 99 UU Hak Cipta," ungkap Yoan. Sidang telah digelar. Namun, Vidi tidak hadir di pengadilan. Sidang lanjutan pada 11 Juni 2025 kembali ditunda karena dokumen legalitas kuasa hukum Vidi belum lengkap. Sidang berikutnya diperkirakan Selasa (176), dengan fokus pada tahap pembuktian.&nbsp; Apabila Vidi kembali absen dalam persidangan, hal itu dapat merugikan posisinya. Meski ketidakhadirannya tidak langsung membuat gugatan dikabulkan oleh Hakim, tapi akan mengurangi kesempatan untuk melakukan pembelaan, bantahan, atau bukti untuk menguatkan posisinya. (lai/nor)

Pakar hukum menyarankan bahwa penggunaan karya cipta harus mendapatkan izin tertulis untuk menghindari pelanggaran hak cipta.

Antisipasi Konflik di Belakang Waktu, Pakar Hukum Sarankan Izin Penggunaan Karya Dibuat Tertulis dan Rinci

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/02/Open-House-MPR-Dery-Ridwansah-7-2063893828.jpeg" alt="Musisi Ahmad Dhani Dan Mulan Jameela. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Musisi Ahmad Dhani Dan Mulan Jameela. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;- Vidi Aldiano digugat dengan angka bernilai fantastis oleh Keenan Nasution dan Rudi Pekerti. Vidi digugat dengan angka Rp 24,5 miliar setelah menggunakan lagu Nuansa Bening tanpa izin dalam berbagai acara panggung selama kurang lebih 16 tahun.&nbsp; Ahmad Dhani ikut memberikan tanggapan atas gugatan terhadap Vidi Aldiano tersebut. Dia mengaku tidak tahu pasti berapa kali suami Sheila Dara membawakan lagu karya Keenan Nasution tanpa izin. Namun,angka itu bisa masuk akal apabila Vidi banyak menggunakan lagu tanpa izin dalam rentang waktu sangat lama. Ahmad Dhani kemudian membandingkan kasus pelanggaran hak cipta yang dilakukan Agnez Mo. Dia digugat Rp 1,5 miliar gara-gara membawakan lagu tanpa izin milik pencipta lagu Ari Bias dalam 3 acara komersial. "Ada tiga pelanggaran yang digugat Ari Bias ke Agnez. Rp 500 juta dikali tiga jadinya Rp 1,5 miliar. Saya nggak tahu Vidi pelanggarannya berapa kali," kata Ahmad Dhani saat ditemui di bilangan Jakarta Pusat, Selasa (10/6). Angka Rp 500 juta untuk setiap pelanggaran, lanjut Ahmad Dhani, berdasarkan UU. Yaitu mengacu pada Pasal 113 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal tersebut, pelanggaran hak cipta bisa dikenakan denda maksimal Rp 500 juta. "Yang saya tahu, Undang-Undang Hak Cipta bunyinya, per satu pelanggaran dendanya Rp 500 juta. Nah, kalau pelanggarannya berapa kali, tinggal dikali saja," papar Ahmad Dhani. Menurut suami Mulan Jameela itu, hukum tidak mengenal orang. Siapapun yang melanggar aturan harus dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan jenis pelanggaran dilakukan yang bersangkutan. "Hukum nggak kenal sama sahabat, hukum nggak mengenal keluarga. Kalau bersalah ya tetap dihukum," tegas Ahmad Dhani.

Musisi Ahmad Dhani memberikan tanggapan mengenai gugatan pelanggaran hak cipta yang dihadapi Vidi Aldiano.

Reaksi Ahmad Dhani Soal Pelanggaran Hak Cipta Vidi Aldiano Berbuntut Gugatan Rp 24,5 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/09/28/LESTI-KEJORA-AKAN-KONSER-TUNGGAL_IMAM-HUSEIN-4-193283790.jpg" alt="Penyanyi Dangdut Lesti Kejora saat mengikuti sesi latihan bersama timnya di Studio, Jakarta, Kamis (26/09/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Penyanyi Dangdut Lesti Kejora saat mengikuti sesi latihan bersama timnya di Studio, Jakarta, Kamis (26/09/2024). (Imam Husein/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pencipta lagu senior Yonny Dores menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor terkait laporannya terhadap Lesti Kejora atas kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Yonny Dores diperiksa kurang lebih 4 jam lamanya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Saudara kandung mendiang Deddy Dores itu diperiksa mulai pukul 13.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.&nbsp; Ilham Suardi selaku kuasa Yonny Dores mengatakan, kliennya diperiksa sekitar 33 pertanyaan oleh penyidik Polda Metro Jaya.&nbsp; "Ada sekitar 33 pertanyaan. Pertanyaannya seputar kondisi, kronologi, kapasitas, tujuan, dan motifnya apa. Juga ditanya lagu apa aja ciptaan YD yang dibawain," kata Ilham Suardi. Menurut dia, Yonny Dores mampu menjawab semua pertanyaan penyidik dengan cukup baik. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya. Kendati demikian, dia membenarkan bahwa kondisi Yonny Dores cukup lemah saat menjalani pemeriksaan. "Beliau sedang puasa pada hari ini. Jadi agak lemas, tapi sempat ada istirahat juga di dalam tadi," ungkapnya. Sebelumnya, Lesti Kejora dilaporkan pencipta lagu Yonny Dores ke Polda Metro Jaya pada 18 Mei 2025 terkait kasus dugaan pelanggaran hak cipta. Lesti Kejora dilaporkan karena melakukan cover atas sejumlah lagu ciptaannya tanpa izin.&nbsp; Beberapa lagu yang dipersoalkan oleh Yonny Dores ke Lesti Kejora berjudul Cinta Bukanlah Kapal, Bagai Ranting yang Kering, Buaya Buntung, Arjunanya Buaya, dan lain-lain. Dalam kasus ini, Lesti Kejora dilaporkan dengan Pasal 113 Juncto Pasal 9 Nomor 28 Tahun 2014 terkait Undang-Undang Hak Cipta.

Yonny Dores menjalani pemeriksaan oleh Polda Metro Jaya terkait dugaan pelanggaran hak cipta oleh Lesti Kejora.

Diperiksa Terkait Laporannya ke Lesti Kejora, Yonny Dores Dicecar dengan 33 Pertanyaan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/tri-suaka.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Andhika Kangen Band memaafkan apa yang telah dilakukan Tri Suaka dan Zinidin Zidan yang dianggap mengejek atau merendahkan dirinya dengan menyanyikan lagu parodi. Meski demikian, permasalahan yang menjerat keduanya tidak lantas selesai.  Tri Suaka dan Zinidin Zidan justru mendapatkan somasi dari pencipta lagu karena dianggap menggunakan lagu ciptaannya tanpa izin untuk kepentingan komersil. Arianto selaku kuasa hukum dari pencipta lagu Erwin Agam mengatakan, keduanya sama sekali tidak meminta izin kepada kliennya ketika menggunakan lagu.  Dia juga menuturkan, somasi yang dilayangkan ini adalah yang kedua setelah yang pertama ditanggapi dengan baik dan adanya permohonan maaf dari Tri Suaka dan Zinidin Zidan. Somasi kedua ini dilayangkan untuk tujuan menghitung royalti dan potensi kerugian yang timbul akibat penggunaan lagu tanpa izin.  "Ini untuk menghitung royalti yang lagunya dipakai tanpa izin. Karena di dalam UU Hak Cipta, orang yang memakai lagu tanpa izin disebut sebagai pelaku pembajakan. Ancaman pidananya 8 tahun dan denda sebesar Rp 1 miliar lebih," kata Arianto dalam jumpa pers di bilangan Palmerah Jakarta Barat Rabu (27/4).  Dalam surat somasinya, Erwin Agam melalui kuasa hukumnya memberikan waktu 7 hari ke depan untuk Tri Suaka dan Zinidin Zidan menanggapi somasi. Jika dalam waktu yang telah ditentukan tidak kunjung mendapatkan tanggapan, maka akan dibuat langkah tegas dengan membuat laporan pidana di kepolisian dan juga akan digugat secara perdata ke pengadilan.  Selain Erwin Agam, dia juga dihubungi oleh sejumlah pencipta lagu lainnya untuk dibantu advokasi lagu-lagu mereka yang digunakan untuk kepentingan komersil tanpa minta izin. Arianto mengungkapkan pihaknya sangat terbuka untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.  "Kami minta ganti kerugian materi Rp 10 miliar untuk 10 lagu yang telah diupload dengan jumlah viewers antara 1 juta sampai 12 juta," jelasnya.

Kena Somasi, Tri Suaka-Zinidin Zidan Diminta Ganti Rugi Rp 10 Miliar

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/ulang-tahun-ke-7-lazada-tampilkan-dua-lipa-dan-agnez-mo_m_.jpg" alt="Dua Lipa akan bawakan 8 lagu dalam" width="100%">
<figcaption>Dua Lipa akan bawakan 8 lagu dalam</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penyanyi Dua Lipa menghadapi gugatan hak cipta kedua atas lagunya yang berjudul Levitating.  Dikutip Antara dari The Guardian, Kamis (10/3), itu merupakan gugatan kedua yang diterima Dua Lipa setelah kurang dari seminggu setelah band reggae, Artikal Sound System, menggugat penyanyi itu atas tuduhan plagiarisme.  Penulis lagu L Russell Brown dan Sandy Linzer menyatakan bahwa melodi pembuka lagu itu serupa dengan lagu Top 10 lawas di Billboard Hot 100 AS pada tahun 1979, Wiggle and Giggle All Night, dan lagu hit lawas di 1980, Don Diablo. ’’Terdakwa telah merampas kekayaan intelektual penggugat," tulis pengacara Brown dan Linzer. "Penggugat mengajukan gugatan sehingga tergugat tidak dapat melepaskan diri dari pelanggaran yang disengaja,” tambahnya.  Penulis lagu itu juga menyoroti wawancara dengan Lipa, di mana mereka mengatakan dia "mengakui bahwa dia sengaja meniru era sebelumnya" dan "mengambil inspirasi" dari musik bersejarah untuk suara "retro" dari album 2020-nya, Future Nostalgia.  Pekan lalu, Lipa juga digugat oleh band Artikal Sound System, yang mengklaim bahwa Levitating sangat mirip dengan lagu 2017 mereka Live Your Life sehingga sangat tidak mungkin bahwa Levitating dibuat secara independen. Terkait dua tudingan ini, Lipa belum menanggapi kedua klaim tersebut. (*)  &nbsp;

Gara-Gara Levitating, Dua Lipa Digugat karena Dugaan Melanggar Hak Cip

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/IMG_20211119_212130.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Mola TV ternyata juga menjadi korban pembajakan secara ilegal. Kontennya dibajak dan ditayangkan secara komersil oleh pengelola TV kabel lokal di daerah Kalimantan Timur.  Kasus ini sudah dibawa ke ranah hukum dan mendapatkan vonis dari pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan menjatuhkan putusan bersalah kepada La Boba, pengelola TV kabel lokal di Kalimantan Timur (PT Bukadri Vision atau BKV) dan menjatuhkan hukuman pidana tiga tahun penjara. Bukan cuma itu, La Boba juga diharuskan membayar denda Rp 500 juta.  Pengelola TV kabel tersebut terbukti bersalah melanggar tindak pidana tentang pelanggaran hak cipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 113 Ayat (3) juncto Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Hak Cipta. Vonis majelis hakim ini sama seperti tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta terdakwa diganjar hukuman pidana tiga tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsider enam bulan hukuman penjara.  Uba Rialin selaku kuasa hukum Mola TV menyatakan, keputusan hakim ini adalah momentum penting untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak cipta atas konten tayangan. Dia pun memberikan apresiasi kepada aparat penegak hukum yang telah bekerja secara profesional.  "Putusan hakim sudah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi pemegang hak terdaftar, menjadi preseden yang sangat baik bagi pencipta dan pemegang hak cipta. Kami sangat menghargai kerja keras para penegak hukum dan majelis hakim yang telah secara maksimal berupaya menegakkan keadilan dan kepastian hukum," kata Uba Rialin dalam keterangannya Jumat (19/11).  Uba Rialin berharap kejadian ini menjadi pembelajaran berharga bagi siapa pun yang berupaya mengambil keuntungan komersil dengan cara melawan hukum. Dengan adanya vonis ini, ke depannya diharapkan orang-orang tidak sembarangan lagi dalam melakukan pembajakan konten.  "Hal ini juga dapat menjadi pelajaran bagi oknum yang berupaya mengambil keuntungan secara melawan hukum dan melanggar hak-hak intelektual yang dilindungi oleh hukum dan perundang-undangan serta mengakibatkan kerugian bagi pencipta dan pemegang hak terkait yang sudah terdaftar. Setiap perbuatan pelanggaran memiliki konsekuensi hukum," paparnya.  Dia menegaskan seluruh konten Mola tidak dapat digunakan tanpa ada izin kerja sama atau persetujuan tertulis. Jika ada yang menayangkan, mempublikasikan, atau melakukan kegiatan apapun terkait hal itu di luar ketentuan, akan memiliki sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan.

Membajak Konten, Pengelola TV Kabel Dihukum 3 Tahun Penjara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/10/20211014_173121.jpg" alt="Direktur Utama PT Bagava Alam Semesta, Enggelyna Septivienni membuat laporan polisi atas dugaan penyalahgunaan atau penjiplakan logo dan merek. (istimewa)" width="100%">
<figcaption>Direktur Utama PT Bagava Alam Semesta, Enggelyna Septivienni membuat laporan polisi atas dugaan penyalahgunaan atau penjiplakan logo dan merek. (istimewa)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Direktur Utama PT Bagava Alam Semesta, Enggelyna Septivienni membuat laporan polisi atas dugaan penyalahgunaan atau penjiplakan logo dan merek produk skincare PT Bagava, yakni "C". Laporan ini teregistrasi dengan nomor : LP/B/4535/IX/2021/SPKT/Polda Metro Jaya.  Kuasa Hukum Enggelyna, Suratman mengatakan, penjiplakan logo dan merek ini diduga dilakukan oleh beberapa perusahaan dan beberapa individu. Mereka membuat produk dengan memakai logo dan merek PT Bagava.  "Kami ingin menyampaikan bahwa telah terjadi dugaan penyalahgunaan merek milik klien kami yang dilakukan oleh tidak satu orang perorang, tapi ada perusahaan yang juga menyalahgunakan merek yang kami punya untuk kepentingan ekonomi," kata Syuratman di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (15/10).  Syuratman menjelaskan, PT Bagava telah mendaftarkan logo dan merek "C" Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Sertifikat Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI) pun telah dirilis sejak 15 Juni 2017.  "Merek dan logo "C" ini produk tenar, skincare asli Indonesia disalahgunakan hingga ke luar negeri. Kerugian yang dialami PT Bagava Alam Semesta mencapai puluhan miliar," imbuhnya.  Sementara itu, Enggelyna mengaku dirugikan atas penjiplakan logo dan merek tersebut. Selaim kerugian dari segi ekonomi, namun juga citra perusahaannya.  Sebab, banyak produk serupa yang menggunakan logo dan merek seperti perusahaannya. "Cream itu ada C Collagen sudah dilarang keras peredarannya, karena mengandung merkuri, itu diimpor dari China.  "Kami dirugikan karena orang yang makai tidak tahu, pada saat digunakan akan efek tidak baik bisa kanker kulit dan kita yang akan kena suspend karena itu merek kami yang dipakai," jelas Enggelyna.  Enggelyna mengaku telah melayangkan somasi umum kepada sejumlah perusahaan yang diduga menyalahgunakan logo dan merek miliknya. Namun, hasilnya nihil. Sehingga dia memutuskan menempuh jalur hukum.  Dalam laporan ini, para terlapor dipersangkakan Pasal 100 dan atau Pasal 102 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Tekor Puluhan Miliar karena Mereknya Dijiplak, Bagava Lapor Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/engkan.jpg" alt="Engkan Herikan (Rahman)" width="100%">
<figcaption>Engkan Herikan (Rahman)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Musisi sekaligus pencipta lagu Engkan Herikan buka suara lagu Bintang ciptaannya diakui oleh pihak lain, yaitu Basia Roullete dan Baros Roulette. Dia tidak habis pikir mengapa lagu yang dibawakan bandnya Anima malah bisa dinyanyikan Tina Toon dan dirilis lewat label Universal Music Indonesia.  Engkan Herikan ataupun Anima tidak pernah ada hubungan dengan label Universal Music Indonesia. Ini yang membuat Engkan bingung. Menurutnya, butuh waktu sekitar tahun ia mempelajari situasi ini sebelum akhirnya melayangkan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, beberapa bulan lalu.  "Lagu Bintang ini, saya kaget tiba-tiba penciptanya diubah. Saya mau minta klarifikasi kenapa bisa diganti makanya saya ajukan gugatan," kata Engkan Herikan dalam jumpa pers di bilangan Epicentrum Rasuna Said Jakarta Selatan Senin (30/8).  Pria yang dikenal dengan sapaan Engkan Musta itu mengaku lagu tersebut ditulisnya pada 2003 silam. Beberapa tahun kemudian lagu tersebut dirilis bersama bandnya.  "Kita pernah indie tahun 2005 sampai 2007. Dari 2007 kita di Sony Music," paparnya.  Sebelum mengajukan gugatan, Engkan sempat meminta tanggapan ke pihak terkait kenapa lagu ciptaannya bisa berpindah tangan atas nama pencipta lain dan dirilis oleh label musik yang tidak ada kerja sama dengannya. Sayangnya usahanya meminta klarifikasi tidak membuahkan hasil.  "Di Anima kita ada grup whatsApp, kok ini sejarah kita diubah? Lagu Bintang dibawakan Tina Toon, penciptanya Basia dan Baros, diproduksi sama Universal. Sedangkan di sini kita berjuang dari zaman indie tahun 2003, sampai 2007 kita masuk ke Sony Music,"tuturnya.  Dia memutuskan untuk melayangkan gugatan terhadap Basia Roullete, Baros Roulette, Ian Juanda, Tina Toon, Andri Anima, Universal Music Indonesia, Sony Music Indonesia dan WAMI demi mempertahankan hak cipta atas lagu itu. Gugatan dilayangkan beberapa bulan lalu. Terdaftar dengan nomor perkara 23 Pdt.Sus-HKI/Cipta/2021/PN Niaga Jkt.Pst.  "Makanya ya sudah, kita beresinnya di persidangan saja biar pada kumpul semua. Saya cuma minta keterangan dari mereka, 'kok bisa diganti sih lagu ini'," paparnya.  Dalam gugatan, Engkan Herikan memasukkan nominal kerugian materiel sebesar Rp 750 juta. Sementara kerugian immateriel sekitar Rp 10 miliar.

Engkan Herikan Buka Suara Lagu Bintang Diakui Pencipta Lain