<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/02/06/KPAI-Sylvana-Apituley-ANTARA-1590577520.jpg" alt="Anggota KPAI Sylvana Apituley saat memberikan keterangan di Jakarta pada hari Selasa (6/2). (Anita Permata Dewi/ANTARA)" width="100%">
<figcaption>Anggota KPAI Sylvana Apituley saat memberikan keterangan di Jakarta pada hari Selasa (6/2). (Anita Permata Dewi/ANTARA)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran hak anak dalam masa Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024.&nbsp; Sejumlah pelanggaran hak anak itu di antaranya menjadikan anak sebagai sosok pengajak untuk memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota KPAI Sylvana Apituley di Jakarta pada hari Selasa (6/2) bahwa upaya pelanggaran hak anak itu dilakukan melalui rekaman-rekaman video yang dibagikan dengan luas di media sosial. Anak-anak dalam video itu dijadikan sebagai pengajak agar masyarakat memilih paslon tertentu. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014032946/tingkatkan-perlindungan-anak-kpai-imbau-masyarakat-segera-lapor-jika-mengetahui-adanya-pelanggaran-hak-anak">Tingkatkan Perlindungan Anak, KPAI Imbau Masyarakat Segera Lapor Jika Mengetahui Adanya Pelanggaran Hak Anak</a> &ldquo;Rekaman-rekaman video pelanggaran hak anak itu disebarkan melalui media sosial,&rdquo; ujarnya seperti dilansir dari Antara. Bentuk pelanggaran hak anak berikutnya menurut KPAI adalah anak-anak yang dijadikan sebagai operator praktik politik uang oleh oknum calon legislatif (caleg). Ia mengatakan untuk kasus pelanggaran yang ini terjadi di Palembang. &ldquo;Ini kasusnya di Palembang,&rdquo; kata dia. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/nasional/014016092/cegah-eksploitasi-kampanye-pada-anak-kpai-tekankan-hal-ini-kepada-penyelenggara-dan-kontestan-pemilu-2024">Cegah Eksploitasi Kampanye Pada Anak, KPAI Tekankan Hal Ini Kepada Penyelenggara dan Kontestan Pemilu 2024</a> Ia melanjutkan bentuk pelanggaran lainnya yaitu terdapat para tokoh politik yang mengarahkan anak-anak untuk mengingat dan mempromosikan capres tertentu di tempat pendidikan termasuk itu pondok pesantren. Tempat pendidikan itu ternyata menjadi target kampanye oleh tim kampanye paslon tertentu. &ldquo;Bukan oleh paslonnya, tetapi oleh timnya. Baik itu petinggi partai politik maupun tim pemenangannya,&rdquo; imbuhnya. Padahal ia menegaskan dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kampanye sudah dengan tegas melarang aktivitas kampanye di tempat pendidikan. Menurutnya, hal ini merupakan wujud pengawasan KPAI selama rangkaian Pemilu 2024 berlangsung. Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/jabodetabek/013451367/kpai-sebut-akar-permasalahan-pembunuhan-4-anak-di-jagakarsa-diduga-karena-kdrt">KPAI Sebut Akar Permasalahan Pembunuhan 4 Anak di Jagakarsa Diduga karena KDRT</a> Pihak KPAI juga telah berkoordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait dan tim kampanye peserta pemilu sejak bulan Maret tahun 2023. Sampai saat ini juga pihak KPAI masih melakukan koordinasi dengan semua pihak yang bersangkutan. &ldquo;Kami telah melakukan konsolidasi untuk memastikan pelanggaran hak anak selama pemilu baik itu sebelum kampanye hingga pengumuman hasil pemilu nanti,&rdquo; kata dia. Ia menambahkan KPAI terus melakukan upaya meminimalisasi pelanggaran hak anak dalam pemilu salah satunya dengan menerbitkan surat edaran bersama dengan Menteri PPPA, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Mendagri. Menurutnya ada 11 bentuk pelanggaran terhadap hak anak dalam pemilu 2024 yang harus dijadikan perhatian oleh publik. Terutama oleh peserta pemilu agar kejadian pelanggaran hak anak tidak terulang lagi ke depannya.

Terdapat 11 bentuk pelanggaran hak anak dalam pemilu yang telah ditemukan oleh KPAI. Di antaranya adalah menggunakan tempat pendidikan.

KPAI Ungkap Temuan Pelanggaran Hak Anak Dalam Pemilu 2024, Mulai dari Operator Praktik Politik Uang hingga Promosi Calon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelanggaran-hak-anak-sepanjang-2018-naik-drastis-didominasi-kasus-abh_m_.jpg" alt="Ketua KPAI Susanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Selasa (8/1)." width="100%">
<figcaption>Ketua KPAI Susanto, saat menggelar konferensi pers di kantornya, Selasa (8/1).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat adanya kenaikan drastis terkait jumlah kasus anak sepanjang 2018. Total pengaduan yang masuk dan dilaporkan ke KPAI, yakni sebanyak 4.885 kasus. Ketua KPAI Susanto mengatakan, kejadian itu cukup mencengangkan. Pasalnya, pada 2017 lalu, data pelanggaran hak anak tercatat 4.579 kasus. "Yang cukup mencengangkan adalah di tahun 2018, data pelanggaran hak anak saat ini memang cukup naik secara drastis. Ada 300 lebih (kenaikan) data pelanggaran hak anak. Awalnya di tahun 2017 ada 4.579 menjadi 4.885 (kasus)," ujarnya saat menggelar konferensi pers di kantor KPAI, Jakarta Pusat, Selasa (8/1). Dia menyatakan, sejak 2014 kasus pelanggaran di KPAI terjadi secara fluktuatif. Namun, kenaikan signifikan baru terjadi dari 2017 hingga 2018. Bahkan tren pengaduan kasus anak ke KPAI meningkat sejak tahun 2015. Jumlah pengaduan kasus anak pada 2015 tercatat 4.309 kasus. Kemudian pada 2016 naik menjadi 4.622 kasus. Menurutnya, kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) masih menduduki urutan pertama, yaitu mencapai 1.434 kasus. Kemudian, kasus pelanggaran terbanyak kedua adalah kasus terkait keluarga dan pengasuhan alternatif mencapai 857 kasus. Selain itu, ada penggolongan kasus berdasarkan bidang yaitu seperti pornografi dan siber, kasus pendidikan, kesehatan dan napza, trafiking dan eksploitasi, sosial dan anak dalam situasi darurat, agama dan budaya, hak sipil dan partisipasi, dan kasus perlindungan anak lainnya.&nbsp; Meski demikian, KPAI mengklaim, pada sepanjang 2018, telah banyak memberikan usulan dalam perumusan kebijakan dan rekomendasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah terkait banyak isu yang telah ditelaah sesuai tren kasus pelanggaran di tahun tersebut.

Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2018 Naik Drastis, Didominasi Kasus ABH

pelanggaran hak anak

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggaran hak anak

Berita Terkini

KPAI Ungkap Temuan Pelanggaran Hak Anak Dalam Pemilu 2024, Mulai dari Operator Praktik Politik Uang hingga Promosi Calon

Pelanggaran Hak Anak Sepanjang 2018 Naik Drastis, Didominasi Kasus ABH

Download Aplikasi JawaPos.com