<h3><strong>Susunan Redaksi&nbsp;</strong></h3><p><strong>Penerbit:</strong> PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;</p><p><strong>Direktur Utama:</strong> Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p><strong>Direktur Bidang Bisnis:</strong> Dyah Shianti Dewi&nbsp;</p><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659<br> <strong>Fax:</strong> 021-5349207&nbsp;</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com&nbsp;</p><p><strong>Redaksi JawaPos.com :</strong>&nbsp;</p><p><strong>Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: </strong>Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;</p><p>Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana<br>Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;</p><p><strong>Redaktur:</strong> Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;</p><p><strong>Editor Evergreen: </strong>Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;</p><p><strong>Asisten Redaktur:</strong> Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;</p><p><strong>Koordinator Daerah:</strong>&nbsp;</p><p><strong>JP Tangsel: </strong>Hendra Eka Syahputra&nbsp;</p><p><strong>JP Cirebon: </strong>Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;</p><p><strong>JP Bogor: </strong>Bayu Putra&nbsp;</p><p><strong>Reporter:</strong> Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;</p><p><strong>Fotografer:</strong> Dery Ridwansah<br> <br> <strong>Videografer:</strong> Satrio Maulana Maheswara&nbsp;</p><p><strong>Desain Grafis:</strong> Dimas Pradipta&nbsp;</p><p><strong>Media Sosial:</strong> Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;</p><p><strong>Data Analis: </strong>Rafi Achmad Fahreza&nbsp;</p><p><strong>HRD:</strong> Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;</p><p><strong>Keuangan: </strong>Bunga Margi&nbsp;</p><p><strong>Research &amp; Development:</strong> Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;</p><p><strong>Mobile Apps:</strong> Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;</p><p><strong>AdsOp &amp; Programmatic:</strong> Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Programmatic:</strong> Fitri Yuni Lestari.&nbsp;</p><p><strong>Asisten Manager Partnership :</strong> Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;</p><p><strong>Account Executive:</strong>&nbsp;</p><p><strong>Surabaya:</strong> Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;</p><p><strong>Jakarta:</strong> Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;</p>

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1><p>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.</p><p>Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:</p><p><strong>1. Ruang Lingkup</strong></p><p>a. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.</p><p><strong>2. Verifikasi dan Keberimbangan Berita</strong></p><p>a. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.</p><p>b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.</p><p>c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:</p><p>1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;</p><p>2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;</p><p>3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;</p><p>4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.</p><p>d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.</p><p><strong>3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)</strong></p><p>a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.</p><p>b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.</p><p>c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:</p><p>1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;</p><p>2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;</p><p>3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.</p><p>d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).</p><p>e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.</p><p>f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.</p><p>g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).</p><p>h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).</p><p><strong>4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab</strong></p><p>a. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.</p><p>c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.</p><p>d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:</p><p>1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;</p><p>2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;</p><p>3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.</p><p>e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).</p><p><strong>5. Pencabutan Berita</strong></p><p>a. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.</p><p>b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.</p><p>c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.</p><p><strong>6. Iklan</strong></p><p>a. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.</p><p>b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.</p><p><strong>7. Hak Cipta</strong></p><p>Media siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p><p><strong>8. Pencantuman Pedoman</strong></p><p>Media siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.</p><p><strong>9. Sengketa</strong></p><p>Penilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.</p><p>&nbsp;</p><p>Jakarta, 3 Februari 2012</p><p>(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).</p><p>Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a></p><p><br></p><p><br></p>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>Alamat:</strong> Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.</p><p><strong>Telepon:</strong> 021-53699659</p><p><strong>Fax:</strong> 021-5349207</p><p><strong>E-mail:</strong> info@jawapos.com</p><p><br></p>

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1><p><strong>Informasi iklan JawaPos.com</strong><br><br>Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 <br>WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital)<br>E-mail: info@jawapos.com <br><br><strong><em>Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara</em></strong></p><p><br></p>

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1><p><strong>JawaPos.com</strong> adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.</p><p>Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.</p><p>Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.</p><p>Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.</p><p>Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.</p><p>Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.</p><p><br></p>

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/13/kortas-3962811024.jpg" alt="Potret Kepala Kortas Tipidkor Irjen Cahyono Wibowo. (Divhumas Polri)" width="100%">
<figcaption>Potret Kepala Kortas Tipidkor Irjen Cahyono Wibowo. (Divhumas Polri)</figcaption>
</figure> </p> <p dir="ltr">&nbsp;</p> <p dir="ltr"><strong>JawaPos.com</strong> - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri terus berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait dengan penanganan kasus dugaan pemerasan yang diduga melibatkan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri. Tidak menutup kemungkinan, penanganan kasus tersebut mereka ambil alih.</p> <p dir="ltr">Menurut Kepala Kortas Tipidkor Polri Irjen Cahyono Wibowo, koordinasi dengan Polda Metro Jaya terkait kasus tersebut terus berjalan. Mereka masih yakin dan percaya dengan komitmen Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto untuk menyelesaikan penanganan kasus tersebut. Karena itu, pihaknya mengikuti dan menunggu hasil kerja-kerja Polda Metro Jaya.</p> <p dir="ltr">&rdquo;Jadi, kami selalu koordinasi dengan Polda Metro Jaya. Sebagaimana telah disampaikan oleh pak kapolda, bahwa Polda Metro Jaya mempunyai komitmen untuk penyelesaian (kasus Firli) dan kami sudah berkoordinasi. Kami yakin bahwa kasus tersebut akan selesai. Kita tunggu hasilnya bagaimana,&rdquo; kata dia pada Rabu (13/2).&nbsp;</p> <p dir="ltr">Jenderal bintang dua Polri itu menilai, penanganan kasus tersebut masih terus berjalan. Penyidik Polda Metro Jaya sudah memanggil Firli, meski yang bersangkutan tidak hadir. Menurut Cahyono, penyidik bisa mengambil langkah lanjutan. Misalnya memanggil ulang atau mengeluarkan perintah untuk membawa Firli untuk kembali menjalani pemeriksaan dalam kasus tersebut.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Perintah membawa mungkin ada, ada dimungkinkan&rdquo; imbuhnya.&nbsp;</p> <p dir="ltr">Menurut Cahyono, sejauh ini tidak ada kendala atau persoalan yang menghambat proses hukum dalam kasus tersebut. Dia menyatakan, alat bukti dalam kasus itu cukup kuat. Tidak hanya itu, kualitas buktinya juga baik. Sehingga dengan yakin dia menyatakan bahwa kasus yang berkelindan dengan mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) itu bisa selesai.&nbsp;</p> <p dir="ltr">&rdquo;Secara kualitas saya melihat, didasarkan alat bukti, ini cukup kuat. Alat buktinya juga punya kualitas yang baik. Sehingga kami punya kesimpulan dan keyakinan bahwa ini bisa selesai,&rdquo; ujarnya.</p> <p dir="ltr">Lantas apakah Kortas Tipidkor Polri akan mengambil alih penanganan kasus tersebut jika tidak kunjung selesai? Cahyono menyatakan peluang itu ada. &rdquo;Dimungkinkan (penanganan kasusnya) bisa ditarik,&rdquo; kata dia. Meski Polda Metro Jaya telah menyatakan komitmen untuk menyelesaikan kasus tersebut, sejumlah pihak menilai bahwa penanganan kasus itu berjalan lambat. Sehingga mereka mendesak agar aparat penegakan hukum segera menyelesaikan penanganannya.</p>

Mereka masih yakin dan percaya dengan komitmen Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto untuk menyelesaikan penanganan kasus tersebut.

Koordinasi Penanganan Kasus Firli Bahuri dengan Polda Metro Jaya, Kortas Tipidkor Polri Buka Peluang Ambil Alih

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/07/09/Wakil-Ketua-KPK-Alexander-Marwata-Dery-Ridwansah-3JPG-291564049.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> - Polda Metro Jaya menunda pemeriksaan kepada dua pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Keduanya sejatinya akan dimintai keterangan mengenai kasus pertemuan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dengan pihak berperkara eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto.&nbsp;</p> <div dir="auto">"Telah menerima surat dari Plt Kepala Biro hukumkum kpk yang ditandatangi bapak Iskandar Marwanto tentang permohonan penundaan dua pegawai yang sedianya akan dilakukan permintaan keterangan dalam rangka klarifikasi pada hari kamis tgl 24 oktober itu dimohon untuk dijadwalkan ulang menjadi hari kamis tanggal 31 Oktober 2024," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi kepada wartawan, Sabtu (26/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Penyidik pun memaklumi permintaan penundaan tersebut. Sehingga pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 31 Oktober 2024.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Atas adanya surat permohonan yang masuk ini tim penyelidik telah mengirimkan kembali surat undangan klarifikaisi untuk hari yang diminta kepada dua orang pegawai KPK tersebut," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi menerima aduan masyarakat (dumas) terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;Alexander&nbsp;Marwata. Aduan ini terkait pertemuan&nbsp;Alex&nbsp;dengam eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berupa hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK (Alexander&nbsp;Marwata) dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Sabtu (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade mengatakan, aduan ini sudah didalami oleh penyelidik. Sejauh ini sudah 17 saksi yang dimintai keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini telah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap 17 orang saksi dalam penanganan perkara aquo," jelasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

Penyidik pun memaklumi permintaan penundaan tersebut. Sehingga pemeriksaan baru akan dilaksanakan pada 31 Oktober 2024.

Terkait Pertemuan Alexander Marwata dan Eko Darmanto, Polisi Tunda Periksa Dua Pegawai KPK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/08/eko-321312953.jpg" alt="Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Jogjakarta Eko Darmanto mengenakan rompi tahanan KPK di&nbsp;pelataran gedung merah putih KPK, Jakarta, Jumat (8/12)." width="100%">
<figcaption>Mantan Kepala Kantor Bea dan Cukai Jogjakarta Eko Darmanto mengenakan rompi tahanan KPK di&nbsp;pelataran gedung merah putih KPK, Jakarta, Jumat (8/12).</figcaption>
</figure> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata telah selesai menjalani pemeriksaan terkait pertemuannya dengan eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto. Dalam pemeriksaan ini, Alex dicecar 24 pertanyaan selama 10 jam.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Penyelidik mengajukan 24 pertanyaan kepada Saudara Alexander Marwata dalam permintaan keterangan atau klarifikasi pada hari ini," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, Selasa (15/10).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Selain Alex, ada satu saksi lainnya yang diperiksa. Saksi tersebut dicecar 18 pertanyaan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Agenda tindak lanjut penyelidikan selanjutnya akan kami update berikutnya," jelas Ade.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sementara itu, Alex mengaku pertanyaan penyelidik seputar pertemuannya dengan Eko. Penyelidik berusaha mendalami tentang kronologi pertemuan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Lebih kurangnya terkait kronologi pertemuan saya," kata Alex.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Sebelumnya, Polda Metro Jaya mengkonfirmasi menerima aduan masyarakat (dumas) terhadap Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)&nbsp;Alexander&nbsp;Marwata. Aduan ini terkait pertemuan&nbsp;Alex&nbsp;dengam eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta, Eko Darmanto.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Berupa hubungan langsung atau tidak langsung yang dilakukan oleh oknum Pimpinan KPK (Alexander&nbsp;Marwata) dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi," kata Dirreskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak, Sabtu (28/9).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ade mengatakan, aduan ini sudah didalami oleh penyelidik. Sejauh ini sudah 17 saksi yang dimintai keterangan.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Sampai dengan saat ini telah dilakukan klarifikasi atau permintaan keterangan terhadap 17 orang saksi dalam penanganan perkara aquo," jelasnya.</div> <div class="yj6qo">&nbsp;</div> <div class="adL" dir="auto">&nbsp;</div>

"Penyelidik mengajukan 24 pertanyaan kepada Saudara Alexander Marwata dalam permintaan keterangan atau klarifikasi pada hari ini," katanya.

Alexander Marwata Dicecar 24 Pertanyaan Oleh Polisi, Didalami Terkait Pertemuan dengan Eks Kepala Bea Cukai Jogjakarta Eko Darmanto

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/05/14/Nurul-Ghufron-Dery-Ridwansah-2JPG-317390329.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron usai menjalani sidang dugaan pelanggaran etik oleh Dewas KPK di gedung ACLC KPK, Jakarta, Selasa (14/5/2024).</figcaption>
</figure> <p><strong>JawaPos.com</strong> &ndash; Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memutus dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK Nurul Ghufron. Tepatnya Jumat (6/9) besok. Langkah itu dilakukan seusai gugatan Ghufron di PTUN Jakarta ditolak Selasa (3/9) lalu.</p> <p>Setelah sempat menggantung selama lebih dari tiga bulan, kasus dugaan pelanggaran etik Ghufron akan kembali digelar. Dewas KPK telah menyiapkan tanggal pembacaan putusan itu. &rdquo;Ya, rencana Jumat akan diputus,&rdquo; kata anggota Dewas KPK Albertina Ho kemarin (4/9).</p> <p>Anggota Dewas KPK Syamsuddin Haris menegaskan, sidang bakal dibacakan pukul 14.00 WIB. Terkait ada atau tanpa kehadiran terperiksa, putusan akan tetap dibacakan.</p> <p>Disinggung soal apakah Ghufron telah mengonfirmasi, Syamsuddin menyebut, hingga kemarin, Ghufron belum menyatakan kehadirannya. Jawa Pos juga sempat mengonfirmasi kepada Ghufron. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada respons.</p> <p>Selasa lalu hakim majelis PTUN Jakarta telah memutus perkara nomor: 142/G/TF/2024/PTUN.JKT yang diajukan Ghufron. Ketua Majelis Hakim Irvan Mawardi dengan anggota Yuliant Prajaghupta dan Ganda Kurniawan telah menyatakan gugatan tidak dapat diterima.</p> <p>Sidang dugaan pelanggaran etik telah digelar seusai Dewas KPK menerima aduan. Wakil ketua KPK itu diduga melakukan intervensi terhadap proses mutasi ASN di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan). Ghufron pernah membantah telah melakukan intervensi dalam proses mutasi itu.</p> <p>Ghufron saat itu menyebut membantu ASN itu untuk mutasi lantaran ada kejanggalan dalam administrasi di Kementan. ASN tersebut sudah mengajukan mutasi sejak 2021, tapi ditolak. <strong>(elo/c19/bay)</strong></p>

Dewan Pengawas (Dewas) KPK segera memutus dugaan pelanggaran etik pimpinan KPK Nurul Ghufron. Tepatnya Jumat (6/9) besok.

Dewas KPK Jadwalkan Pembacaan Putusan Etik Ghufron Besok

<div dir="auto"><strong>&nbsp;</strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/12/20/IMG_4924JPG-4043325568.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Alexander Marwata." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.</figcaption>
</figure> </strong></div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong>JawaPos.com</strong> - Usai memutus bersalah mantan Ketua KPK Firli Bahuri, kini Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) kembali mengusut dugaan pelanggaran etik dua pimpinan KPK lain. Pengusutan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku dilakukan, menyusul pihaknya menerima pelaporan terkait dua pimpinan KPK, Alexander Marwata dan Nurul Ghufron.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Ada dua. NG sama AM. Tapi ini baru pengaduan, baru diklarifikasi, belum tentu juga benar," kata Anggota Dewas KPK Albertina di Gedung ACLC KPK, Jakarta, Jumat (12/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Ia menjelaskan, pengaduan itu terkait dugaan penggunaan pengaruh pada jabatan. Pelaporan itu juga terkait di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan), tetapi berbeda dengan kasus yang menjerat Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Masih di lingkup Kementan, tapi berbeda (dengan kasus SYL)," ucap Albertina.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dan eks Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementan Kasdi Subagyono juga telah diperiksa Dewas KPK, pada Rabu (10/1). Namun, usai jalani pemeriksaan Syahrul Yasin Limpo tak menjelaskan secara rinci terkait pemeriksaan dirinya itu.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto"><strong class="read__others">Baca Juga: <a href="https://www.jawapos.com/kasuistika/013722816/biadab-ayah-di-salatiga-ini-tega-cabuli-anak-sendiri-yang-masih-berusia-6-tahun-hingga-alami-kerusakan-alat-kelamin">Biadab! Ayah di Salatiga Ini Tega Cabuli Anak Sendiri yang Masih Berusia 6 Tahun hingga Alami Kerusakan Alat Kelamin</a></strong></div> <div dir="auto"> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Saya tentu nggak kompeten (untuk memberikan pernyataan)," ucap Yasin Limpo usai jalani pemeriksaan di Gedung ACLC KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Rabu (10/1).</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/10/28/Nurul-Ghufron-Di-Periksa-Dewas-KPK-Dery-Ridwansah-3JPG-4044350697.jpg" alt="Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tiba saat hendak diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jakarta, Jumat (27/10/2023)." width="100%">
<figcaption>Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron tiba saat hendak diperiksa sebagai saksi terkait dugaan pelanggaran kode etik pertemuan Ketua KPK Firli Bahuri tersangka korupsi eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Jakarta, Jumat (27/10/2023).</figcaption>
</figure> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">Seperti halnya Yasin Limpo, Kasdi juga tak banyak bicara soal pemeriksaan dirinya oleh Dewas KPK. Kasdi tak menampik bahwa pemeriksaan terhadapnya berkaitan laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Pimpinan KPK Alexander Marwata.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> <div dir="auto">"Termasuk itu di antaranya. Dewas aja (yang menjelaskan)," pungkas Kasdi.</div> <div dir="auto">&nbsp;</div> </div>

"Ada dua. NG sama AM. Tapi ini baru pengaduan, baru diklarifikasi, belum tentu juga benar," kata Anggota Dewas KPK Albertina di Gedung ACLC

Usai Firli, Dewas KPK Usut Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dan Nurul Ghufron

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/LILI-SIREGAR-KPK-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> - Indonesia Corruption Watch mengatakan, dengan kondisi carut marut di internal KPK saat ini, isu pelanggaran etik yang diduga dilakukan oleh Lili Pintauli Siregar menerima gratifikasi menonton MotoGP dan fasilitas penginapan, bukan hal mengejutkan lagi.<br /> <br /> Musababnya, rekam jejak Lili memang bermasalah, terutama pasca komunikasinya dengan pihak berperkara terbongkar ke tengah masyarakat.<br /> <br /> “Jika kemudian dugaan ini terbukti, maka Lili telah berhasil mengikuti rekan kerjanya, yakni Firli Bahuri, karena secara bersamaan mereka dua kali melanggar kode etik ketika bekerja di KPK,” kata peneliti ICW Kurnia Ramadhana kepada JawaPos.com, Rabu (13/4).<br /> <br /> Kurnia menambahkan, jika penerimaan tiket MotoGP dan fasilitas penginapan itu benar, maka ada sejumlah pelanggaran yang penting untuk ditelisik lebih lanjut, antara lain:<br /> <br /> Ranah Pidana<br /> <br /> Pertama, penerimaan itu bisa dianggap sebagai gratifikasi jika Lili bersikap pasif begitu saja dan tidak melaporkan penerimaan tersebut ke KPK. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 12 B UU Tipikor dan Wakil Ketua KPK itu dapat diancam dengan pidana penjara 20 tahun bahkan seumur hidup.<br /> <br /> Kedua, penerimaan itu bisa dianggap sebagai praktik suap jika pihak pemberi telah berkomunikasi dengan Lili dan terbangun kesepakatan untuk permasalahan tertentu, misalnya, pengurusan suatu perkara di KPK. Tindakan ini jelas melanggar Pasal 12 huruf a UU Tipikor dengan hukuman 20 tahun penjara bahkan seumur hidup.<br /> <br /> Ketiga, penerimaan itu bisa dianggap sebagai pemerasan jika Lili melontarkan ancaman terhadap pihak pemberi dengan iming-iming pengurusan suatu perkara. Tindakan ini memenuhi unsur Pasal 12 huruf e UU Tipikor dengan ancaman 20 tahun penjara bahkan seumur hidup.<br /> <br /> Ranah Etika<br /> <br /> Pasal 4 ayat (2) huruf a PerDewas 02/20: Setiap Insan Komisi dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi, kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung;<br /> <br /> Pasal 4 ayat (2) huruf b PerDewas 02/20: Setiap Insan Komisi dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi;<br /> <br /> Menurut Kurnia, ada sejumlah langkah yang bisa diambil menindaklanjuti dugaan pelanggaran kode etik ini.<br /> <br /> Pertama, Dewan Pengawas harus bertindak pro aktif untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang relevan, misalnya komunikasi antara Lili dengan pihak pemberi, manifest penerbangan, atau mungkin rekaman CCTV di sirkuit Mandalika dan tempat penginapan. Selain itu, Dewan Pengawas harus segera membawa dugaan pelanggaran kode etik ini ke dalam persidangan etik.<br /> <br /> Terakhir, jika Lili terbukti melanggar kode etik, maka ICW mendesak agar Dewan Pengawas segera meminta yang bersangkutan untuk mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK (Pasal 10 ayat (4) huruf b PerDewas 02/20). Bahkan, tatkala permintaan itu diabaikan, Dewan Pengawas mesti menyurati Presiden agar segera memberhentikan Lili dengan alasan telah melakukan perbuatan tercela (Pasal 32 ayat (1) huruf c UU 19/19).<br /> <br /> Lebih lanjut, Kurnia juga meminta Kedeputian Penindakan KPK segera menyelidiki dugaan pelanggaran ini dengan mengusut tindak pidananya, baik gratifikasi/suap/pemerasan. Sebab, ranah penindakan bukan berada di Dewan Pengawas. Sehingga, dibutuhkan koordinasi antara pihak Dewan Pengawas dengan Kedeputian Penindakan.<br /> <br /> “Di luar itu, dengan massifnya kritik masyarakat kepada Lili selama ini, sebaiknya ia mengundurkan diri sebagai Pimpinan KPK. Hal tersebut sejalan dengan mandat TAP MPR Nomor VI Tahun 2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa,” pinta Kurnia.<br /> <br /> ICW kata Kurnia, yakin, misalnya kemudian dugaan pelanggaran kode etik ini terbukti, maka masyarakat semakin enggan untuk percaya kepada KPK. Tidak hanya itu, dengan Lili tetap menjabat sebagai pimpinan kata Kurnia, bukan tidak mungkin semakin menyulitkan para pegawai KPK yang selalu mengkampanyekan nilai integritas kepada masyarakat.<br /> <br /> “Pertanyaan sederhananya, bagaimana masyarakat akan percaya kepada KPK, jika pada level pimpinannya saja dipenuhi dengan berbagai persoalan,” tukas Kurnia.

Sejumlah Pelanggaran Pimpinan KPK Lili Jika Benar Terima Tiket MotoGP

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/05/syamsudin-Haris-Ridwan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure><strong>JawaPos.com</strong> – Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) mengaku tengah mempelajari laporaan dugaan gratifikasi nonton MotoGP, yang diterima pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar. Ihwal adanya hal ini dikatakan Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris.<br /> <br /> “Ya benar ada pengaduan terhadap Ibu LPS (Lili Pintauli Siregar). Saat ini Dewas sedang mempelajari pengaduan tersebut sesuai prosedur operasional baku yang berlaku,” kata Haris kepada JawaPos.com. Selasa (12/4).<br /> <br /> Haris melanjutkan, kendati pihaknya tengah mengusut laporan dugaan pelanggaran etik Lili, dia enggan mengungkapkan apakah Lili sudah diperiksa pihaknya.<br /> <br /> “Semuanya dalam proses,” ucapnya diplomatis.<br /> <br /> Sebelumnya diberitakan, Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lily Pintauli Siregar, kembali dilaporkan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK, setelah sebelumnya dilaporkan dan terbukti berkomunikasi dengan pihak berperkara. Kali ini, Lily dilaporkan melanggar Kode Etik dan Kode Perilaku KPK, karena diduga menerima gratifikasi menonton MotoGP, di Mandalika pada 18-20 Maret lalu, lengkap dengan akomodasi.<br /> <br /> Sebagai tindak lanjut laporan tersebut, pada Jumat (1/4), Dewas KPK mengirim surat ke pihak Pertamina. Dalam Surat dengan Nomor: R/787/PI.02.03/03-04/04/2022, Dewas meminta pihak Pertamina, memberi data perihal pemesanan atau pembelian tiket MotoGP 2002 18-20 Maret 2002, untuk stake holder Pertamina pada Grandstand Premium Zona A-Red.<br /> <br /> Selain itu Dewas juga meminta data sumber pembayar atau pemesanan dan/ atau pembelian tiket MotoGP 2022 tanggal 18-20 Maret 2022, untuk stake holder Pertamina pada Grandstand Premiun Zona A-Red.<br /> <br /> Selanjutnya, Dewas juga meminta Pertamina untuk memberikan data pemesanan atau pembelian penginapan di Amber Lombok Beach Resort tanggal 16-22 Maret 2022.<br /> <br /> Usai meminta data, Dewas juga meminta pihak Pertamina menghadiri surat panggilan klarifikasi pada Rabu (6/4) lalu, atas laporan tersebut.<br /> <br /> Terkait hal ini, Anggota Dewas KPK Harjono membenarkan, jika pihaknya tengah mengusut laporan tersebut.<br /> <br /> “Ya benar dalam proses,” kata Harjono dikonfirmasi JawaPos.com.<br /> <br /> Sementara Lily Pintauli Siregar, belum menjawab pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.<br /> <br /> Di lain pihak, VP Corporate Communication PT Pertamina , Fajriyah Usman belum membalas pesan konfirmasi yang dilayangkan JawaPos.com.

Dewas KPK Pelajari Dugaan Penerimaan Gratifikasi Nonton MotoGP Lili

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/01/LILI-SIREGAR-KPK-Ali.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar dinilai tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan lembaga antirasuah. Ini karena dia telah terbukti melanggar kode etik dan pedoman prilaku.<br /> <br /> Perbuatan Lili yang berhubungan dengan pihak berperkara dengan KPK merupakan pelanggaran berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf b dan a Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020, tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.<br /> <br /> "Lili tidak pantas lagi menjabat sebagai pimpinan KPK. Karena telah menyalahgunakan kewenangan yakni berhubungan dengan pihak berperkara," kata Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Zaenur Rohman dalam keterangannya, Rabu (1/9).<br /> <br /> Dia berpendapat, hukuman berat berupa pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama satu tahun dinilai sangat ringan. Karena gaji pokok Wakil Ketua KPK hanya bagian kecil dari total penghasilan yang diterima setiap bulan.<br /> <br /> "Gaji pokok hanya sekitar Rp 4,6 juta sedangkan THP perbulan sekitar 89 juta. Jadi potongan gaji pokok tidak banyak berpengaruh terhadap pengahasilan bulanan," ungkap Zaenur.<br /> <br /> Pegiat antikorupsi ini memandang, perbuatan Lili tidak hanya melanggar kode etik, tetapi merupakan perbuatan pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU 30/2002 jo UU 19/2019 tentang KPK. Pasal ini melarang pimpinan KPK berhubungan dengan pihak berperkara dengan alasan apapun.<br /> <br /> Menurut Pasal 65 UU KPK, lanjut Zaenur, pelanggaran atas ketentuan tersebut diancam pidana maksimal 5 tahun penjara. Mengapa berhubungan dengan pihak berperkara menjadi perbuatan terlarang di KPK, karena dapat menjadi pintu masuk jual beli perkara atau pemerasan oleh insan KPK.<br /> <br /> "Misalnya yang pernah dilakukan eks penyidik KPK Suparman atau eks penyidik KPK Setpanus Robin Pattuju, perkara juga menjadi rawan bocor kepada pihak luar jika ada hubungan antara insan KPK dengan pihak berperkara. Sehingga KPK akan sulit menangani perkara tersebut, bahkan perkara bisa berujung gagal ditangani," cetus Zaenur.<br /> <br /> Dia menilai, putusan ringan oleh Dewas KPK bisa berakibat buruk bagi kinerja KPK. Karena akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap KPK.<br /> <br /> Dia memandang, nama-nama besar yang duduk di Dewas tidak menjamin akan menerapkan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran di internal KPK. Putusan lembek oleh Dewas ini menunjukkan sikap permisif dan toleran di internal KPK.<br /> <br /> Ke depan insan KPK tidak akan terlalu takut lagi melakukan pelanggaran, karena Dewas tidak keras terhadap pelanggaran. Terakhir, harapannya ada pihak masyarakat yang bersedia melaporkan dugaan pelanggaran pasal 36 UU KPK kepada aparat penegak huku. untuk diproses secara pidana," pungkasnya.<br /> <br /> Sebagaimana diketahui, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar diyakini Majelis Etik Dewas KPK menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota Tanjungbalai, Muhammad Syahrial ke orang nomor satu di Kota Tanjungbalai tersebut. Sebab setiap insan KPK sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK yang berbuny, dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh KPK.<br /> <br /> Lili terbukti melanggar Pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Lili Siregar Dinilai Tidak Pantas Lagi Menjabat Wakil Ketua KPK