<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/08/29/WhatsApp-Image-2025-08-29-at-160034-1-2892873536.jpeg" alt="Begini tampang pelaku yang menabrakkan mobil taktis Brimob ke pengemudi ojek online (Ojol) Bernama Affan Kurniawan. (Instagram @divisipropampolri)" width="100%">
<figcaption>Begini tampang pelaku yang menabrakkan mobil taktis Brimob ke pengemudi ojek online (Ojol) Bernama Affan Kurniawan. (Instagram @divisipropampolri)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Divisi Propam Polri telah memeriksa 7 personel Korps Brimob Pol yang menabrak dan melindas driver ojek online (ojol) bernama Affan Kurniawan pada Kamis pekan lalu (28/8). Hasilnya 2 melakukan pelanggaran kode etik kategori berat dan 5 orang kategori sedang.&nbsp; Karowabprof Divisi Propam Polri Brigjen Pol Agus Wijayanto menyampaikan hal itu kepada awak media di Jakarta pada Senin (1/9). Dia menyatakan bahwa pemeriksaan 7 personel Brimob tersebut berlangsung secara intensif sejak insiden tragis yang menimpa Affan terjadi.&nbsp; Rangkaian pemeriksaan terduga pelanggar kode etik dan saksi-saksi sudah dilaksanakan. Termasuk pemeriksaan keluarga korban. Selain itu, Divisi Propam telah melakukan analisa terhadap foto dan video insiden tragis tersebut dan telah melakukan analisa dokumen visum atas nama korban.&nbsp; &rdquo;Dari pendalaman pemeriksaan tersebut, kemudian analisa, kami dapat dikategorikan ada dua kategori (pelanggaran kode etik). &nbsp;Yang pertama adalah kategori pelanggaran berat dilakukan oleh: Kompol K (sebelumnya disebut Kompol C), jabatannya danyon Resimen 4 Korbrimob Polri,&rdquo; terang Agus.&nbsp; Kompol K adalah perwira Polri yang duduk tepat di sebelah kiri sopir kendaraan taktis (rantis). Kemudian orang kedua yang melakukan pelanggaran kode etik kategori berat &nbsp;adalah Bripka R. Sehari-hari dia bertugas di Brimob Polda Metro Jaya sebagai sopir rantis dengan nomor dinas kepolisian 17713-VII.&nbsp; Sementara itu, para pelanggar kode etik kategori sedang terdiri atas Aipda MR, yang bertugas sebagai personel &nbsp;Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Briptu D personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Bripda M personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya, Bharaka J personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya, dan Bharaka YD &nbsp;personel Satuan Brimob Polda Metro Jaya. &nbsp; &rdquo;Kelima anggota tersebut melakukan pelanggaran kode etik kategori sedang. Posisinya adalah duduk di posisi belakang sebagai penumpang,&rdquo; terang Agus.&nbsp; Rantis yang dikemudikan dan ditumpangi oleh 7 personel Korps Brimob Polri tersebut viral di media sosial. Rekaman insiden tragis yang dialami oleh Affan pun terekam jelas dari berbagai posisi. Akibat insiden itu, Affan kehilangan nyawa dan kini sudah dimakamkan oleh pihak keluarga.&nbsp; &nbsp; &nbsp;

Propam Polri memeriksa 7 personel Brimob terkait insiden tragis yang menimpa driver ojol, Affan Kurniawan, dengan hasil 2 pelanggaran berat.

Update Proses Hukum 7 Brimob Yang Lindas Driver Ojol Affan Kurniawan, Polri Temukan Pelanggaran Berat Dilakukan Perwira Polisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/minta-setoran-untuk-seleksi-bintara-oknum-polwan-ditangkap-propam_m_.jpg" alt="Ilustrasi pungli" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi pungli</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Bidpropam Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas kepada Aipda P setelah diduga melakukan pungutan liar (pungli) senilai Rp 500 ribu di Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku kini menjalani masa penempatan khusus (Patsus). "Yang bersangkutan sudah dilakukan penempatan pada tempat khusus karena melakukan pelanggaran. Sudah dipatsus," ujar Kabidpropam Polda Metro Jaya Kombespol Bambang Satriawan kepada wartawan, Sabtu (14/9). Bambang mengatakan, Aipda P dipatsus karena melakukan pelanggaran berat. Namun, terkait sanksi lainnya akan didalami oleh Propam. "Pelanggaran tersebut memang pelanggaran pelayanan, dan itu juga termasuk pelanggaran berat. Nanti akan diputuskan dalam persidangan ya," jelasnya. Sebelumnya, viral dugaan pungutan liar (pungli) terjadi di Samsat Kota Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini diungkap oleh seorang pria bernama Tian, 27, di media sosial. Kasus bermula saat Tian mengurus balik nama kendaraan sekaligus pajak pada 3 September 2024. Bukannya langsung dilayani, seorang petugas malah meminta sejumlah uang sebagai jasa membantu Tian. Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Latif Usman membenarkan adanya peristiwa pungli ini. Pelakunya berinisial Aipda P. Kini pelaku sudah ditangani Bidang Propam Polda Metro Jaya. "Untuk anggota ini sudah dilakukan penindakan oleh Bidpropam," kata Latif kepada wartawan, Sabtu (14/8).

Bidpropam Polda Metro Jaya mengambil langkah tegas kepada Aipda P setelah diduga melakukan pungli senilai Rp 500 ribu di Samsat Kota Bekasi.

Polisi yang Lakukan Pungli di Samsat Kota Bekasi Dipatsuskan, Propam Sebut Lakukan Pelanggaran Berat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/11/09/Mantan-Hakim-Mahkamah-Konstitusi-Anwar-Usman-Dery-Ridwansah-1JPG-2830943050.jpg" alt="Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023)." width="100%">
<figcaption>Hakim Mahkamah Konstitusi Anwar Usman saat konferensi pers setelah terbukti melakukan pelanggaran berat di Gedung MK, Jakarta, Rabu (8/11/2023).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Desakan agar Anwar Usman mundur dari hakim konstitusi menguat. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) yang memvonis Anwar melakukan pelanggaran berat kode etik sudah sepantasnya menjadi alasan yang kuat untuk mundur. Pakar hukum Universitas Padjadjaran Prof Susi Dwi Harijanti mengatakan, dengan putusan MKMK, dapat dipastikan bahwa Anwar Usman tidak lagi bisa menangani kasus sengketa pemilu, baik pilpres maupun pileg. &rdquo;Karena itu, saya mengimbau agar Bapak Anwar Usman mundur dari posisi hakim konstitusi,&rdquo; terangnya. Desakan serupa disampaikan Ketua Badan Pengurus SETARA Institute Ismail Hasani. Dia mengatakan, sesuai putusan MKMK, Anwar Usman melakukan pelanggaran berat secara etik dan moral dalam putusan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023. Perkara tersebut tidak diputus berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan untuk memupuk kekuasaan. &rdquo;Anwar Usman kini menjadi beban bagi MK,&rdquo; paparnya. Karena itu, SETARA Institute mendesak Anwar Usman mundur. Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Indonesia Jeirry Sumampow menjelaskan, putusan MKMK sulit menyelamatkan marwah dan kehormatan MK. Sebab, pelanggar berat bernama Anwar Usman masih berada di MK. &rdquo;Agak sulit kembali percaya ke MK,&rdquo; jelasnya. Dia menyebutkan, masih ada potensi Anwar Usman mencoba memengaruhi putusan MK lainnya ke depan. Karena itu, sebaiknya Anwar Usman segera mengundurkan dari hakim MK. &rdquo;Demi menyelamatkan kehormatan, kewibawaan, dan kepercayaan publik terhadap MK,&rdquo; urainya. Sementara itu, YLBHI dan 18 LBH kantor menilai putusan MKMK terhadap Anwar Usman dan hakim konstitusi lainnya adalah putusan yang bermasalah. Putusan MKMK itu dinilai berkompromi dengan perbuatan tercela Anwar Usman. &rdquo;MKMK mestinya memberikan putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH),&rdquo; kata Arif Maulana, wakil ketua YLBHI bidang advokasi. Arif menjelaskan, putusan MKMK itu membiarkan berlakunya putusan 90/PUU-XXI/2023 yang seharusnya dinyatakan tidak sah. Sebagaimana diketahui, putusan MK tersebut membuka pintu bagi Gibran Rakabuming Raka untuk maju sebagai cawapres Prabowo Subianto. &rdquo;Peradilan sesat MKMK ini kembali mengulang kesalahan yang sama,&rdquo; tuturnya. (far/syn/idr/tyo/lyn/lum/c19/oni)

”Anwar Usman kini menjadi beban bagi MK,” papar Ismail Hasani. Karena itu, SETARA Institute mendesak Anwar Usman mundur.

SETARA: Anwar Usman Jadi Beban bagi MK

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/11/IMG_20221108_150458-1.jpg" alt="Kapolres Purworejo AKBP M. Purbaya memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat salah satu polisi yang terlibat tindak asusila di Purworejo. Polres Purworejo/Antara" width="100%">
<figcaption>Kapolres Purworejo AKBP M. Purbaya memimpin upacara pemberhentian tidak dengan hormat salah satu polisi yang terlibat tindak asusila di Purworejo. Polres Purworejo/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Anggota Kepolisian Resor Purworejo, Jawa Tengah, Ajun Inspektur Polisi Dua AL diberhentikan tidak dengan hormat atau dipecat dari anggota Polri. Sebab, dia terbukti melakukan pelanggaran berat berupa tindak asusila.  Pemberhentian AL dilakukan Kepala Polres Purworejo Ajun Komisaris Besar Polisi Muhammad Purbaya dalam upacara di halaman Mapolres Purworejo, Selasa (8/11). Menurut Purbaya, pemecatan Aipda AL dilakukan berdasar Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah Nomor 1193/XI/2022 tanggal 7 November 2022.  ”Ini bentuk ketegasan dan komitmen Polri terhadap anggota yang melakukan pelanggaran berat dan mencoreng kewibawaan Polri,” kata Kapolres Muhammad Purbaya seperti dilansir dari Antara.  Kapolres berharap tidak ada lagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin tersebut.  Aipda AL menjalani sidang disiplin dan kode etik Polri karena tindak asusila yang dilakukannya pada Februari 2022. AL diamankan warga di sebuah rumah seorang perempuan berinisial AFA yang diketahui merupakan istri seorang anggota TNI.  Atas pelanggaran kesusilaan itu, AL menjalani sidang disiplin dan etik kepolisian dengan rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat pada April 2022. AL yang tidak puas dengan putusan tersebut kemudian mengajukan banding.  Kapolda Jawa Tengah menolak permohonan banding AL dan memutuskan agar oknum polisi tersebut menjalani pemberhentian tidak dengan hormat.

Anggota Polres Purworejo Lakukan Tindak Asusila Dipecat

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/11/sadis-balita-di-tempat-penitipan-diberi-suntikan-dan-obat-penenang_m_170447.jpeg" alt="TEGA: Tempat penitipan anak RYB Education saat ini sedang diselidiki kepolisian." width="100%">
<figcaption>TEGA: Tempat penitipan anak RYB Education saat ini sedang diselidiki kepolisian.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebuah penitipan anak ternama di Beijing, Tiongkok, mendapat tuduhan serius. Mereka diduga memberikan suntikan dan obat-obatan penenang kepada balita yang dititipkan di sana. Kasus ini pun memicu kemarahan di Tiongkok. Saat ini pihak berwenang sedang menyelidiki penitipan anak yang merupakan cabang dari jaringan Pendidikan RYB Education New World. RYB Education New World merupakan salah satu penyedia pendidikan anak usia dini paling terkenal di Tiongkok. Bahkan, perusahaan tersebut mulai melakukan perdagangan di bursa New York pada September lalu. Dengan insiden tersebut, RYB Education memohon maaf sebesar-besarnya atas masalah yang menyebabkan keresahan parah. Selain RYB Education, pejabat Beijing juga melakukan pemeriksaan keamanan di semua tempat penitipan anak di kota-kota besar Tiongkok. Sedikitnya, delapan anak yang terdaftar di pre-school Pendidikan RYB di distrik Chaoyang telah disuntik dengan zat yang tidak diketahui. Orang tua mengatakan kepada media lokal bahwa mereka telah menemukan lubang jarum di tubuh anak-anak mereka dalam beberapa hari ini. Foto-foto kondisi anak-anak malang itu pun sudah jadi viral. Tak hanya suntikan, para orang tua mengatakan bahwa anak-anak mereka diberi pil atau sirup sebelum tidur siang. Media lokal melaporkan bahwa beberapa orang tua juga menuduh pelecehan seksual yang mungkin terjadi, mengingat bahwa anak-anak mereka juga ditelanjangi. Pada Kamis (23/11), beberapa orang tua berkumpul di luar taman kanak-kanak untuk demonstrasi. Beberapa orang mengatakan kepada majalah Caixin Global bahwa mereka menduga para guru telah menggunakan jarum untuk mendisiplinkan anak-anak. "Saya bertanya kepada anak saya setelah saya mendengar apa yang dikatakan orang tua lain dan anak saya mengatakan bahwa mereka telah minum dua pil putih setelah makan siang dan tidur setelah makan pil,&rdquo; kata seorang ayah. Polisi telah menyita rekaman CCTV di penitipan anak dan tiga guru juga diskors. Komisi Pendidikan Kota Beijing mengatakan bahwa pemeriksaan keamanan secara komprehensif sedang dilakukan di semua tempat penitipan anak di Beijing. &rdquo;Kami sangat meminta maaf atas masalah ini yang telah membuat keresahan yang parah pada orang tua dan masyarakat,&rdquo; kata RYB Education dalam pernyataan resminya. &rdquo;Jika ada kesalahan ditemukan, kami tidak akan melepaskan tanggung jawab. Kami juga telah melaporkan kepada polisi beberapa tuduhan palsu terhadap kami,&rdquo; tambah mereka. Kasus ini telah memicu kecaman keras dan menyalakan kembali mengenai standar penitipan anak di Tiongkok. Itu ditambah kasus penganiayaan lain di tempat penitipan anak dalam beberapa tahun terakhir. Tahun lalu empat guru di penitipan anak RYB Education di provinsi Jilin dipenjara karena penganiayaan dan pemberian suntikan kepada anak-anak. Kantor resmi negara, Xinhua, melaporkan seorang anak ditemukan memiliki lebih dari 50 tanda jarum suntik.(*)

Sadis, Balita di Tempat Penitipan Diberi Suntikan dan Obat Penenang

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kena-operasi-tangkap-tangan-merokok-pekerja-langsung-di-phk_m_154620.jpeg" alt="DILARANG SEMBARANGAN: Perokok harus masuk ruang khusus di kawasan PT Pelindo Gresik." width="100%">
<figcaption>DILARANG SEMBARANGAN: Perokok harus masuk ruang khusus di kawasan PT Pelindo Gresik.</figcaption>
</figure>JawaPos.com &ndash; Merokok tidaklah terpuji. Banyak perusahaan yang menindak tegas pekerjanya jika tertangkap basah merokok di dalam perusahaan. Mulai teguran lisan hingga hukuman lebih berat. Bahkan pemecatan. Salah satu perusahaan yang menerapkan disiplin supertinggi tentang larangan merokok itu adalah PT Wilmar Nabati Indonesia (WNI). Perusahaan yang berlokasi di Jalan Kapten Darmo Sugondo itu sudah banyak mengeluarkan pekerja. Gara-garanya, mereka melakukan pelanggaran berat. Yaitu, ketahuan merokok di area perusahaan. &rdquo;Istilah kami, tertangkap OTT,&rdquo; kata Manajer Humas PT WNI Hartono, Selasa (29/8). Dia menyebutkan, lebih dari sepuluh pekerja dikeluarkan sejak 2016. Mereka dianggap tidak taat aturan karena merokok di dalam perusahaan. Hartono menjelaskan, larangan merokok sudah masuk perjanjian kerja tertulis. Setiap masuk, ada catatan pekerja bebas asap. Pengusaha secara terang-terangan mengutamakan karyawan non perokok dalam setiap rekrutmen. &rdquo;Tak ada smoking area di perusahaan. Kalaupun ada, di kantin yang agak jauh,&rsquo;&rsquo; ungkap Hartono. Perokok pun semakin tidak bebas. Sebab, bakal ada petugas sekuriti yang selalu mengawasi. Jika ketahuan merokok, jati diri karyawan akan dicatat dan dilaporkan ke perusahaan. Mengapa begitu tegas? Sebenarnya, lanjut Hartono, awalnya aturan memang tidak begitu ketat. Dulu, perokok hanya dikenai sanksi lisan jika melanggar. Namun, ternyata masih banyak ditemukan pelanggaran. Hukuman diubah dalam bentuk tertulis. Nah, praktiknya, pelanggaran masih sering terjadi. Perusahaan lantas merumuskan aturan baru pada 2016. Sanksinya lebih keras. Merokok di perusahaan langsung kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Tanpa teguran. Peraturan tegas itu diberlakukan sama kepada semua pekerja. Tak peduli berapa lama jadi karyawan. &rsquo;&rsquo;Landasannya, karena semua area pabrik masuk zona bahaya. Jadi, tingkat kehati-hatiannya tinggi,&rdquo; jelas Hartono. Perusahaan memang lebih proaktif menerapkan aturan mengenai pembatasan rokok. Setelah smoking area disediakan, pekerja yang nekat merokok sembarangan bakal dijatuhi sanksi. Dari peringatan lisan, tertulis, hingga pemecatan. PT Solvay Manyar menerapkan aturan tegas. Perusahaan itu sudah membangun smoking area di kawasan perusahaan. Nah, pekerja yang merokok di luar area pasti kena sanksi. &rsquo;&rsquo;Tegurannya secara lisan dan tertulis,&rsquo;&rsquo; ujar General Affair PT Solvay Manyar Hendro Pitono. Menurut lelaki yang juga wakil ketua Apindo Gresik tersebut, aturan merokok masuk perjanjian kerja. Jadi, karyawan tak bisa mengelak jika aturan diterapkan. PT Pelindo (Persero) III Cabang Gresik berbeda. BUMN itu tidak secara tegas melarang aktivitas merokok di kantor. Mereka menyiapkan smoking area. Tidak boleh sembarangan merokok. &rsquo;&rsquo;Aturan perusahaan ditegaskan pada 2016. Salah satunya, membangun smoking area,&rsquo;&rsquo; papar PT Pelindo Gresik Gita Ayu Maharani. Meski demikian, ada saja perokok yang belum patuh. Buktinya, masih ditemukan puntung rokok di tempat sampah. &rsquo;&rsquo;Itu masalah kebiasaan,&rsquo;&rsquo; ungkapnya.

Kena Operasi Tangkap Tangan Merokok, Pekerja Langsung Di-PHK