<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/07/28/eDrbFUAPqlQie7SzOyCF6iFXYYriUOWzgbOCAV2R-1307031595.jpg" alt="Wamendiktisaintek Fauzan. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Wamendiktisaintek Fauzan. (Zalzilatul Hikmia/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> JawaPos.com&nbsp;&ndash; Guru besar (gubes) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, lagi-lagi tersandung skandal dugaan pelanggaran integritas akademik. Sebanyak 16 gubes ULM telah diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Pemeriksaan dilaksanakan di Kantor LLDIKTI Wilayah XI Kalimantan, Banjarmasin Utara pada pekan lalu. Prosesnya dilakukan secara tertutup.&nbsp; Hal ini dibenarkan oleh Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan. Dia menyebut, tim inspektorat tengah melakukan pemeriksaan lebih lanjut atas dugaan pelanggaran integritas akademik yang terjadi.&nbsp; &ldquo;Yang diperiksa itu adalah yang memang menjadi modus persoalan. Tentu (pelanggaran akademik),&rdquo; ujarnya saat ditemui dalam salah satu acara yang digelar Universitas Indonesia (UI) di Kampus UI Depok, dikutip Senin (27/7).&nbsp; Fauzan secara tegas menyampaikan, dia belum bisa membeberkan hasil pemeriksaan tim Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek. Sebab, proses masih terus berjalan. Sehingga masih bersifat rahasia. Kendati demikian, ia memastikan, apabila benar terjadi pelanggaran akademik maka pihaknya tak akan ragu memberikan sanksi. Apalagi, jika mengingat kasus serupa pernah terjadi pada tahun lalu.&nbsp; &ldquo;Ya tentu itu sesuai dengan kesalahan. Kita akan mengambil tindakan itu bergradasi, sangat tergantung kepada tingkat kesalahannya, tingkat pelanggarannya,&rdquo; paparnya. Untuk diketahui, sebanyak 16 gubes di ULM diperiksa oleh Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek secara tertutup pada Senin (21/7) di Gedung LLDikti Wilayah XI Kalimantan, Banjarmasin. Dari informasi yang dihimpun, pemeriksaan terkait dugaan pelanggaran integritas akademik ini bersifat individual. Sehingga, tidak melibatkan pihak rektorat secara langsung.&nbsp; Ada dugaan cacat administrasi hingga mekanisme yang tidak sesuai, yang ditempuh dalam proses pengusulan gubes ini. Sebab, ada biaya yang dipatok dalam jumlah tertentu yang harus dibayar para calon gubes ini. Kemudian, kabarnya, tengah didalami pula aktor intelektual yang berperan dalam promosi ini. Diduga ada jaringan mafia gubes yang ikut terlibat. Pada tahun 2024, ULM juga pernah tersandung kasus serupa yang dilakukan oleh 11 gubes Fakultas Hukum. Saat itu, ketika terbukti, gelar gubes mereka langsung dicopot.&nbsp; Kasus ini juga berdampak pada kampus. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) bahkan mencabut status akreditasi A dari ULM. Meski kini, setelah pengajuan ulang kampus tersebut mendapatkan predikat unggul pada April 2025.&nbsp;

Sebanyak 16 guru besar Universitas Lambung Mangkurat diperiksa oleh Kemendiktisaintek atas dugaan pelanggaran akademik yang libatkan mafia.

Diduga Lakukan Pelanggaran Akademik dan Libatkan Mafia, 16 Guru Besar ULM Banjarmasin Diperiksa Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/02/19/JKT_-Rapat-Paripurna-DPR-setujui-RUU-Minerba-menjadi-UU_SALMAN-TOYIBI_-04JPG-1558061695.jpg" alt="Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung DPR. (Salman Toyibi/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Gedung DPR. (Salman Toyibi/Jawa Pos)</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com-Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia oleh Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI). Dia berharap, kasus tersebut menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan tidak boleh terulang lagi. Pasalnya, Dewan Guru Besar UI menilai terdapat empat pelanggaran, sehingga Bahlil harus menulis ulang disertasinya dengan topik baru sesuai standar akademik UI. Pelanggaran itu di antaranya, ketidakjujuran dalam pengambilan data, karena data penelitian diperoleh tanpa izin narasumber dan penggunaannya tidak transparan. Terdapat pelanggaran standar akademik, karena Bahlil diterima dan lulus dalam waktu singkat tanpa memenuhi syarat akademik yang ditetapkan. Selain itu, Bahlil dinilai mendapat perlakuan khusus dalam proses akademik. Selanjutnya, terdapat konflik kepentingan karena promotor dan kopromotor memiliki keterkaitan profesional dengan kebijakan yang diatur Bahlil saat menjabat sebagai pejabat negara. Pria yang biasa disapa Ari itu mengatakan, pembatalan disertasi Bahlil itu masih bersifat rekomendasi. Putusan resminya berada di tangan Rektor UI. Sampai saat ini, rektor belum mengambil keputusan terkait kasus yang menyeret nama Bahlil. "Kita tunggu putusan resmi Rektor UI. Keputusan rektor sangat ditunggu-tunggu masyarakat, karena ini adalah masalah serius di dunia pendidikan tinggi," kata legislator dar Fraksi PKB tersebut kepada wartawan, Senin (3/3). Ketua DPW PKB NTB itu mengatakan, kasus yang menimpa Bahlil itu harus menjadi pelajaran bagi perguruan tinggi dan juga para mahasiswa. Kasus tersebut tidak boleh terulang lagi, karena akan mencoreng nama baik kampus dan juga insan akademik. Dia mengatakan, aturan akademik sudah sangat jelas terkait pendidikan doktoral. Baik waktu pendidikan, penelitian, bimbingan, dan penyelesaian tugas akhir mahasiswa doktoral. "Jika aturan itu dilanggar, maka rusaklah norma-norma pendidikan di perguruan tinggi," terang mantan anggota DPRD NTB itu. Lalu Ari menegaskan, pihak kampus harus memberikan perlakuan yang sama dan adil terhadap semua mahasiswa. Tidak boleh membeda-bedakan status sosial mahasiswa. Jangan ada pilih kasih dan perlakuan istimewa kepada mahasiswa. "Baik masyarakat biasa, pejabat, penguasa, pengusaha, aparat, semua harus diperlakukan sama di dunia akademik," ungkap Lalu Ari. Legislator asal Dapil NTB II itu berharap, Rektor UI memberikan keputusan yang adil terhadap kasus Bahlil. UI sedang menghadapi ujian berat yang harus disikapi secara bijak, karena nama baik UI sedang dipertaruhkan. "Saatnya melakukan reformasi pendidikan. Nama baik perguruan tinggi harus dibersihkan. Jangan ada lagi kecurangan,&rsquo;&rsquo; serunya. (*)

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyoroti rekomendasi pembatalan disertasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia

Pelanggaran Akademik Disertasi Bahlil, Wakil Komisi X DPR Ingatkan UI agar Kasus Serupa Tak Terulang Lagi   

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/04/22/somba-4179757557.jpg" alt="Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseso. Foto : Humas Unas" width="100%">
<figcaption>Guru Besar Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseso. Foto : Humas Unas</figcaption>
</figure> &nbsp; JawaPos.com &ndash; Polemik pelanggaran akademik yang melibatkan dosen Universitas Nasional (Unas) Prof Kumba Digdowiseiso sudah mencapai garis finis. Setelah bekerja beberapa hari, Tim Pencari Fakta (TPF) sudah mengeluarkan rekomendasi. Diantara rekomendasinya, Kumba diberhentikan sebagai dosen Unas dalam waktu maksimal tiga tahun ke depan. Hasil atau rekomendasi TPF tersebut disampaikan langsung oleh Staf Khusus bidang Komunikasi dan Media Massa Rektor Unas Selamat Ginting. Dia mengatakan ada dua rekomendasi yang dikeluarkan oleh TPF. Pertama adalah memberhentikan Kumba dari jabatannya sebagai Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unas. Lalu rekomendasi yang kedua adalah memberhentikan sementara Kumba dalam jabatan akademiknya sebagai dosen. Pemberhentian sementara ini berlaku maksimal untuk tiga tahun ke depan. &rsquo;&rsquo;Keputusan tersebut berdasarkan kesimpulan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan,&rsquo;&rsquo; kata Ginting di kampus Unas pada Senin (27/5). Selain itu merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian juga mengacu pada peraturan Rektor Unas dan aturan yang mengikat lainnya. Dia mengatakan apabila selama periode sanksi tersebut Kumba menunjukkan perilaku yang baik, maka rektorat akan mempertimbangkan untuk peninjauan kembali. Ginting lantas menjelaskan dari analisa dan temuan di lapangan, TPF berkesimpulan bahwa Kumba telah melakukan tindakan pelanggaran (misconduct) atas etika dan kepatutan ilmiah. Serta pelanggaran integritas sebagai dosen. &nbsp;Dia mengatakan ada dua alasan yang memberatkan. Yaitu jabatan Kumba sebagai dekan sekaligus guru besar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sementara faktor yang meringankan adalah yang bersangkutan tidak pernah melakukan pelanggaran sebelumnya. Kemudian faktor usia Kumba yang masih muda, juga menjadi pertimbangan keringanan. TPF juga menemukan fakta bahwa artikel-artikel Kumba yang dibuat secara tidak etis dalam kurun 2023-2024 tidak ada kaitannya dengan upaya dia meraih gelar guru besar. Diketahui bahwa Kumba mengajukan gelar guru besar dengan artikel-artikel atau karya ilmiah pada periode 2021-2022. Atas pelanggaran tersebut, Kumba diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada semua dosen di Universiti Malaysia Terengganu. Kemudian Kumba juga diminta untuk mencabut (remove) nama-nama dosen dari Univeristi Malaysia Terengganu yang sudah dia catut di dalam publikasi ilmiahnya. Jawa Pos sudah berupaya menghubungi Kumba lewat humas Unas, tetapi sampai saat ini belum ada respon balik. Sebelumnya, Kumba sempat menyampaikan statement ke publik setelah kampus Unas membentuk TPF pada 22 April lalu. Pada intinya Kumba berharap publik bersikap objektif dalam merespon kasus yang sedang dia hadapi. Ahmad Sobari, selaku kuasa hukum dari Kumba mengatakan, kliennya itu siap menjalani seluruh proses yang diambil oleh TPF bentukan kampus Unas. Sehingga Kumba bisa menyampaikan klarifikasi atau pembuktian terhadap tuduhan-tuduhan yang dilayangkan padanya.&nbsp; &nbsp;

Atas pelanggaran tersebut, Kumba diminta untuk menyampaikan permintaan maaf kepada semua dosen di Universiti Malaysia Terengganu.

Buntut Catut Nama Orang Lain dalam Publikasi Ilmiah, Prof Kumba Digdowiseiso Diberhentikan Sementara Sebagai Dosen

Pelanggaran Akademik

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#Pelanggaran Akademik

Berita Terkini

Diduga Lakukan Pelanggaran Akademik dan Libatkan Mafia, 16 Guru Besar ULM Banjarmasin Diperiksa Inspektorat Jenderal Kemendiktisaintek

Pelanggaran Akademik Disertasi Bahlil, Wakil Komisi X DPR Ingatkan UI agar Kasus Serupa Tak Terulang Lagi

Buntut Catut Nama Orang Lain dalam Publikasi Ilmiah, Prof Kumba Digdowiseiso Diberhentikan Sementara Sebagai Dosen

Download Aplikasi JawaPos.com