<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2023/01/IMG_20230106_2042481.jpg" alt="Sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi verifikasi faktual yang mendudukkan KPU Sulsel sebagai terlapor dan Koalisi OMS sebagai pelapor dipimpin majelis sidang di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Juma" width="100%">
<figcaption>Sidang putusan dugaan pelanggaran administrasi verifikasi faktual yang mendudukkan KPU Sulsel sebagai terlapor dan Koalisi OMS sebagai pelapor dipimpin majelis sidang di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, Juma</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Majelis Sidang Badan Pengawas Pemilihan Umum memutuskan KPU Provinsi Sulawesi Selatan tidak bersalah atas dugaan pelanggaran administrasi hasil verifikasi faktual yang meloloskan partai politik nonparlemen sebagai peserta Pemilu 2024 seperti dilaporkan Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil.  ”Berdasar pertimbangan, dengan ini memutuskan, menyatakan terlapor (KPU Sulsel) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tata cara penyelenggaraan pemilu,” kata Ketua Majelis Sidang Bawaslu Sulawesi Selatan La Ode Arumahi seperti dilansir dari Antara di aula kantor Bawaslu Sulsel, Makassar, Jumat (6/1).  Dia menyatakan, putusan tersebut diambil dari hasil pemeriksaan serta kesimpulan terlapor KPU Sulsel pada rapat pleno rekapitulasi verifikasi faktual perbaikan oleh kepengurusan dan keanggotaan parpol calon peserta pemilu sudah sesuai prosedur. Tata cara prosedur atau mekanisme tersebut, sebagaimana telah diatur dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  Menurut dia, posisi Bawaslu dalam perkara itu netral antara pelapor dan terlapor karena telah diambil kesimpulan berdasar bukti-bukti beserta saksi-saksi yang dihadirkan dari masing-masing yang berperkara. ”Putusan ini dari laporan, jawaban, kesimpulan dari masing-masing pihak telah kita lakukan analisis dan ini menjadi dasar pertimbangan pengambilan keputusan,” papar La Ode Arumahi.  Arumahi menjelaskan, pelaporan paling dominan yang dipersoalkan pelapor adalah PKPU Nomor 8 Tahun 2022, namun dalam penerapannya ternyata ada PKPU Nomor 4 Tahun 2022 yang juga mengatur peserta parpol peserta pemilu, KPU dan Bawaslu.  Sementara itu, perwakilan penasihat hukum Koalisi OMS Kawal Pemilu Abdul Kadir Wokanubun menyesalkan putusan Bawaslu Sulsel yang menyatakan terlapor tidak melakukan pelanggaran administrasi. Pihaknya akan menempuh hak koreksi berdasar Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2019.  ”Tetapi, faktanya berdasar aturan PKPU Nomor 4 terkait verifikasi faktual disebutkan dihadiri masyarakat umum, namun itu diabaikan. Selain itu, dari bukti yang kami ajukan tidak ada satu pun dijadikan dasar pada perkara ini,” tutur Abdul Kadir Wokanubun.  Selain itu, Bawaslu Sulsel juga menolak menghadirkan pihak KPU kabupaten/kota, padahal itu bisa dilakukan sesuai amanah Perbawaslu berkaitan dengan sengketa dugaan pelanggaran pemilu.  ”Kami tentu akan menempuh langkah lain. Dalam jangka waktu tiga hari ke depan kami segera memasukkan hak koreksi berkaitan sejauh mana putusan itu dan apakah ada kekeliruan dalam putusan tersebut,” ujar Abdul Kadir Wokanubun Direktur ACC Sulawesi itu.  Sebelumnya, Koalisi OMS melaporkan KPU Sulsel atas dugaan pelanggaran meloloskan sembilan parpol nonparlemen pada rapat pleno verifikasi parpol tingkat provinsi beberapa waktu lalu tanpa melibatkan publik dan adanya dugaan perubahan data parpol tidak memenuhi syarat menjadi memenuhi syarat.

Bawaslu Putuskan KPU Sulsel Tak Bersalah Soal Verifikasi Parpol

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/IMG_20221223_1849531.jpg" alt="Sidang dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur KPU Sulsel di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Jumat (23/12). Antara" width="100%">
<figcaption>Sidang dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur KPU Sulsel di kantor Bawaslu Sulsel, Jalan Andi Pangeran Pettarani, Makassar, Jumat (23/12). Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Selatan menggelar sidang perdana atas dugaan pelanggaran administrasi dan prosedur pengesahan partai politik non parlemen calon peserta Pemilu 2024 oleh Komisioner KPU Sulsel. Kasus tersebut dilaporkan koalisi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) Sulsel.  ”Untuk sidang hari ini (23/12), kita berpatokan pada pelapor seperti apa dalilnya. Yang disampaikan tadi ada beberapa dalil dan bukti-buktinya. Terlapor juga telah memberi jawaban. Jadi kami fokus di situ. Nanti kita lihat pada sidang pembuktian berikutnya,” ujar anggota majelis hakim Azry Yusuf seperti dilansir dari Antara di kantor Bawaslu Sulsel, Kota Makassar, Jumat (23/12).  Untuk materi sidang kali ini, lanjut Asry, terkait penyampaian pelaporan dari terlapor yakni OMS dan jawaban dari terlapor yaitu KPU Sulsel. Mengenai dengan pembacaan pettitum kedua belah pihak, Bawaslu berpandangan sebagai standar laporan dan jawaban. ”Kami tentu mendengarkan apa harapan dari kedua belah pihak seperti disampaikan dalam pettitum untuk memudahkan kami apa keinginan dari kedua belah pihak yang bersidang ini,” papar Azry Yusuf.  Untuk sidang lanjutan, kata Azry, agenda pembuktian dan memeriksa bukti-bukti tertulis dari pelapor dan saksi-saksi. Demikian pula dengan terlapor akan diminta menghadirkan saksinya jika ada dan bukti-bukti tertulis maupun elektronik serta surat lain akan diperiksa.  Sedangkan proses sidang sesuai aturan 14 hari kerja sejak diregistrasi per 21 Desember. Untuk putusan diperkirakan pada awal Januari 2023.  ”Kami upayakan putus paling lambat 9 Januari 2023. Tadi sempat pelapor meminta kepada majelis menghadirkan lembaga pemberi keterangan dan nanti disidang pembuktian dipertegas lagi, dan itu menjadi pertimbangan majelis,” ujar Azry Yusuf, anggota Bawaslu Sulsel itu.  Menurut dia, majelis hakim akan mempertimbangkan segala dalil dugaan pelanggaran terkait aturan yang dimaksud dan tentu sepengetahuan majelis atas rapat pleno yang sebelumnya diduga tidak kuorum saat penetapan parpol non parlemen tersebut. Selain itu, seluruh laporan yang diterima berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi oleh pelapor tetap disidangkan majelis, dan tidak ada laporan yang tidak disidangkan, sepanjang itu pelanggaran administrasi.  Penasihat hukum Koalisi OMS Haswandy Andy menjelaskan, sidang itu atas tindak lanjut laporan dugaan perubahan datapParpol non parlemen di KPU daerah sehingga semua dinyatakan memenuhi syarat (MS) di tingkat KPU Susel. Padahal, ada beberapa parpol tidak memenuhi syarat (TMS) termasuk penetapan berita acara rapat pleno dinilai cacat administrasi.  ”Sidang lanjutan nanti kami minta dihadirkan anggota KPU Sulsel Misnah Atas, lima KPU kabupaten kota yakni, Makassar, Gowa, Bantaeng, Pangkep, dan Barru. Kami ingin melihat kebenaran materiil untuk menghadirkan mereka,” kata Haswandy Andy, mantan Direktur LBH Makassar itu.  Ketua KPU Sulsel Faisal Amir mengatakan, proses rekapitulasi pleno sudah sesuai aturan perundang-undangan. Pihaknya menghargai proses hukum. Nanti pada sidang kedua ada pembuktian.  ”Jadi, apa yang didalilkan pelapor itu kami bantah dengan dalil. Saya kira sesuai peraturan perundang undang dan kita akan lihat nanti di pembuktian. Untuk saksi, kami diskusikan, yang pasti kita akan mengajukan saksi. Soal itu (intimidasi), kami sudah bantah, karena ada proses koordinasi. KPU itu lembaga hirarki. Proses komunikasi juga sesuai hirarki KPU,” kata Faisal.

Dugaan Pelanggaran Administrasi KPU Sulsel Disidangkan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/panwas-temukan-lebih-dari-800-pelanggaran-di-pilgub-jatim_m_225674.jpg" alt="RAPAT PLENO: Suasana di rapat pleno penghitungan suara Pilgub Jatim tingkat Kabupaten Malang. Selama pemilihan, Panwas temukan lebih dari 800 pelanggaran. " width="100%">
<figcaption>RAPAT PLENO: Suasana di rapat pleno penghitungan suara Pilgub Jatim tingkat Kabupaten Malang. Selama pemilihan, Panwas temukan lebih dari 800 pelanggaran. </figcaption>
</figure>JawaPos.com - Selama pelaksanaan Pemilihan Gubernur Jatim 2018, Panwas Kabupaten Malang menerima ratusan temuan. Ketua Panwas Kabupaten Malang, Abdul Fathah menjelaskan, setidaknya mereka mendapatkan temuan lebih dari 800 pelanggaran.&nbsp; "Ya sekitar itu (800) yang kami terima. Bahasanya bukan laporan ya, tapi temuan," kata Fathah, kepada JawaPos.com, Jumat (6/7).&nbsp; Fathah menjelaskan, kebanyakan, pelanggaran yang ditemukan adalah administrasi. Selain itu, juga pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU.&nbsp; Lanjut alumnus Universitas Merdeka (Unmer) Malang itu, pelanggaran administrasi yang banyak ditemukan adalah pemasangan alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai dengan aturan KPU.&nbsp; "Misalnya saja, warnanya dan desain yang tidak sama. Itu kan sudah melanggar," kata dia.&nbsp; Sementara itu, untuk pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Malang, Fathah menjelaskan, adalah saat rekruitmen PPS Gondanglegi. Saat rekruitmen, ada dugaan dilakukan dengan cara yang tidak transparan. Akibatnya, menimbulkan protes dari peserta. Untuk masalah ini, sudah dikroscek ke KPU dan menurut Fathah, sudah diselesaikan. KPU melakukan rekrutmen ulang.&nbsp; "Kawan dari KPU sudah melakukan rekruitmen ulang," imbuh alumni Fakultas Hukum tersebut.&nbsp; Kesalahan administrasi selanjutnya yang kerap ditemukan adalah, perbedaan jumlah daftar pemilih tetap (DPT). Dia menjelaskan, ketika dilakukan proses pencocokan dan penelitian, kemudian diinput ke sistem IT, ternyata terjadi perbedaan jumlah.&nbsp; Menurut dia, perbedaan angka ini antara data coklit dengan sistem IT, terjadi di empat kecamatan. Namun sayang, Fathah enggan membeberkan kecamatan yang dimaksudkan.&nbsp; "Setelah mendapatkan temuan itu, kami melakukan koordinasi. Akhirnya diputuskan, yang dipakai adalah bukti otentik, bukti fisik, bukan dari IT," tegas dia.&nbsp; Berbagai pelanggaran yang ditemukan itu, lanjut Fathah, sudah diselesaikan saat itu juga. Pihaknya segera memberikan rekomendasi ke PPK, untuk diteruskan ke pihak berwenang.

Panwas Temukan Lebih dari 800 Pelanggaran di Pilgub Jatim

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/bawaslu-riau-agendakan-persidangan-pelanggaran-administrasi_m_182621.jpeg" alt="ilustrasi pilkada" width="100%">
<figcaption>ilustrasi pilkada</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau, mengagendakan sidang pemeriksaan untuk dugaan pelanggaran administrasi berupa verifikasi faktual terhadap partai politik peserta pemilu tahun 2019, pada Senin (22/1) mendatang. "Senin ada dugaan pelanggaran administrasi," ungkap Ketua Bawaslu Riau Rusidin Rusdan pada Jumat (19/1) sore. Rusidin mengungkapkan bahwa, KPU Rokan Hulu dan KPU Pekanbaru merupakan sebagai pelaku pelanggaran dalam hal ini. Kedua komisi tersebut telah dilaporkan oleh masing-masing Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di daerah tersebut. Sebelumnya, Bawaslu telah melakukan sidang pendahuluan dan masing-masing pihak sudah dipanggil secara resmi baik itu penemu pelanggaran maupun pelaku pelanggaran. "Sudah diagendakan untuk sidang pendahuluan. Kita sudah memanggil secara resmi Panwaslu Kabupaten Rokan Hulu dimana dalam sidang ini bertindak sebagai pihak penemu dan KPU Kabupaten Rokan Hulu sebagai pihak pelaku. Begitu juga dengan Panwaslu Kota Pekanbaru sebagai penemu juga beserta KPU Pekanbaru sebagai pelaku," tuturnya. Sidang ini katanya, digelar setelah Bawaslu Riau mendapatkan laporan dari kedua Panwaslu tersebut, mengenai temuan mereka atas dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh KPU Pekanbaru dan KPU Rokan Hulu pada saat dilakukan verifikasi faktual terhadap kepengurusan Partai Politik peserta Pemilu 2019. "Kita melakukan penelitian hingga terpenuhinya syarat formil dan materil, maka temuan tersebut kita plenokan layak untuk naik kepersidangan," lanjut Rusidin. Dijelaskannya, pelaksanaan sidang dugaan pelanggaran adminsitrasi ini merujuk pada aturan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017, yang termuat pada Pasal 460 dan 461 tentang pemilihan umum dan berpedoman pada Surat Edaran Bawaslu nomor 1093/K.Bawaslu/PM 06.00/X/2017tanggal 23 Oktober 2017. "Kita akan proses jajaran KPU yang tidak taat akan aturan sehinga kedepannya jajaran KPU sebagai penyelenggara teknis harus taat dan patuh akan aturan yang telah dibuat," tegasnya.

Bawaslu Riau Agendakan Persidangan Pelanggaran Administrasi