<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/11/gugatabn-masker.jpg" alt="TAK PUAS: Teguh Digdayanto menunjukkan bukti pembayaran denda masker melalui bank. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TAK PUAS: Teguh Digdayanto menunjukkan bukti pembayaran denda masker melalui bank. (Lugas Wicaksono/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Camat Tegalsari memenangi gugatan sengketa denda masker di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Majelis hakim yang diketuai Arum Pratiwi Mayangsari menolak gugatan Teguh Digdayanto. Permintaan Teguh agar surat ketetapan denda administratif yang diterbitkan camat dibatalkan, denda yang sudah dibayarkannya dikembalikan, dan ganti rugi Rp 100 miliar tidak dikabulkan.  ”Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya,” kata majelis hakim dalam putusannya secara e-court.  Teguh sebelumnya berkeberatan dengan surat ketetapan denda administratif yang diterbitkan camat karena salah tanggal. Surat itu tertanggal 22 Januari 2021. Padahal, pelanggaran protokol kesehatan (prokes) dilakukannya pada 22 Februari 2021. Akibat kesalahan penulisan bulan pada surat tersebut, dia tidak bisa mengambil KTP yang disita petugas karena pembayaran denda ditolak bank.  Surat itu diterbitkan setelah dia dianggap tidak memakai masker dan melanggar prokes saat razia petugas gabungan satpol PP dan kawan-kawan. KTP Teguh pun disita. Sebagai gantinya, petugas memberikan surat ketetapan denda administratif bertanda tangan petugas dan stempel camat yang salah tanggal. Petugas mempersilakan Teguh membayar denda Rp 150 ribu ke bank pelat merah untuk mengambil KTP dan membuka blokir.  Majelis hakim dalam pertimbangannya tidak menganggap surat denda yang salah tanggal sebagai masalah. Menurut majelis hakim, razia masker oleh petugas sudah benar dan merupakan upaya menanggulangi pandemi. Sebaliknya, majelis menyalahkan Teguh. Menurut mereka, perbuatan Teguh yang tidak memakai masker saat berkendara sepeda motor membahayakan dirinya dan orang lain.  Teguh berkeberatan. Dia akan mengajukan banding. Pertimbangan majelis hakim juga tidak nyambung dengan objek sengketa yang dipermasalahkan.  Sementara itu, Camat Tegalsari Buyung Hidayat Rachman membenarkan bahwa pihaknya telah memenangi gugatan tersebut. Menurut dia, KTP Teguh yang disita kini bisa diambil di kantor Kecamatan Tegalsari. ”Bisa diambil di kecamatan,” tuturnya.

Camat Tegalsari Menangi Gugatan Pelanggar Masker

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/Bima-Arya-54.jpg" alt="Wali Kota Bogor Bima Arya. Pemkot Bogor/Antara" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Bogor Bima Arya. Pemkot Bogor/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melakukan inspeksi mendadak di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Dalam sidaknya, Anies merasa kecewa akan adanya pelanggaran, seperti pekerja sektor non esensial yang tetap beroperasi seperti biasa.  Dalam hal sidak ini, Wali Kota Bogor Bima Arya mengatakan bahwa pihaknya juga melakukan hal tersebut. Ia menginstruksikan agar Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polres untuk menyidak masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan.  "Bersama Forkopimda, Kapolres kami berputar untuk melakukan tindak pidana ringan, jadi sidak di tempat bagi pelanggar seperti tidak memakai masker dan yang lain, lalu juga kantor yang non esensial tapi buka, kita lakukan tindakan," ungkap dia dalam acara PPKM Darurat Lindungi Keluarga secara daring, Rabu (7/7).  Dirinya juga telah mensosialisasikan kepada aparat penegak hukum agar sektor non esensial yang tetap beroperasi untuk dikenakan tindak pidana. Sebab, dalam kebijakan PPKM Darurat, hanya sektor esensial seperti kebutuhan pangan dan kesehatan yang bisa buka.  "Kita sudah koordinasikan kepada aparat penegak hukum sehingga bisa tindak pidana," ujar dia.  Namun, dalam hal melakukan penindakan ini perlu tindakan yang adil. Sebab, perlu juga melihat kondisi masyarakat tersebut dan pelanggaran apa yang dilakukan.  "Kita harus akui harus lebih bijak mana yang harus ditindak tegas dan mana yg perlu di edukasi dan diawasi, karena kan tingkat kedaruratan berbeda, ada warga yang tidak bisa makan kalau di suruh tutup, lalu ada masyarakat yang dikerasi pun masih bisa makan dari tabungannya," tutur dia.  Selain itu, bagi masyarakat di luar Kota Bogor tidak boleh masuk ke wilayahnya. Apabila kedapatan hendak masuk ke Kota Bogor tanpa kepentingan apapun, masyarakat akan diminta untuk putar balik.  "Semua yg masuk ke kota bogor jika tidak ada tujuan, ini kami minta putar balik, bagi yang bukan bekerja di sektor esensial dan tidak jelas mau kemana, kita minta putar balik. Ini sudah berlaku penyekatan 24 jam di banyak titik, kami pastikan warga dari luar Kota Bogor tidak bisa masuk kalau didapati oleh petugas akan diminta putar balik," pungkasnya.

Wali Kota Bima Arya Ikuti Langkah Anies Lakukan Inspeksi Mendadak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/cuci-tangan-borobudur.jpg" alt="SESUAI PROTOKOL: Dirut Badan Otorita Borobudur (BOB) Indah Juanita mencoba fasilitas di Pantai Parangtiritis kemarin. Turut dalam pengecekan fasilitas itu, Dinas Pariwisata (DIJ), gabungan industri pariwisata, dan Dispar Bantul. (MEITIKA CANDRA LANTIVA/JA" width="100%">
<figcaption>SESUAI PROTOKOL: Dirut Badan Otorita Borobudur (BOB) Indah Juanita mencoba fasilitas di Pantai Parangtiritis kemarin. Turut dalam pengecekan fasilitas itu, Dinas Pariwisata (DIJ), gabungan industri pariwisata, dan Dispar Bantul. (MEITIKA CANDRA LANTIVA/JA</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin meminta pemerintah melalui Satgas Covid-19 melakukan langkah tegas terhadap masyarakat yang tidak menerapkan protokol kesehatan 3M, yakni memakai masker, wajib menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun.  Aziz Syamsuddin menilai, libur panjang akhir tahun akan mengalami peningkatan mobilitas masyarakat secara signifikan untuk mengunjungi destinasi wisata.  ”Pemerintah wajib mempersiapkan rencana strategis menjelang libur Natal dan tahun baru. Keamanan umum dan protokol kesehatan harus menjadi prioritas. Perlu ada langkah-langkah konkret mengantisipasi lonjakan wisatawan domestik. Jika ada aturan yang tegas, masyarakat pasti akan mematuhi,” ujar Aziz Syamsuddin, Kamis (17/12).  Sebelumnya, banyaknya pemberitaan atas meningkatnya penjualan tiket liburan akhir tahun ke berbagai tujuan kota di seluruh Indonesia, khususnya Bali. Beberapa provinsi pun membuat regulasi sendiri dalam memperketat protokol kesehatan seperti wajib swab atau PCR 1 sampai 2 hari menjelang keberangkatan.  ”Yang terpenting adalah bahwa pemda harus mampu menyosialisasikan, mengawasi, dan menindak tegas hal-hal terkait protokol kesehatan. Harus aktif, sehingga memberi kenyamanan bagi para wisatawan. Pemda bertanggung jawab baik secara moril maupun tugasnya sebagai aparatur negara sehingga tidak terjadi peningkatan Covid-19 di daerah masing-masing, khususnya pada libur akhir tahun ini,” ucap Aziz.  Aziz Syamsuddin mendorong peran Kementerian Pariwisata untuk bersinergi dan melakukan peningkatan komunikasi dan koordinasi dengan pemda dalam membangun pariwisata pada masa pandemi Covid-19. Kementerian Pariwisata perlu lebih kreatif dan aktif membuat regulasi bagi pemda sehingga penerapan di fasilitas umum agar dapat terimplimentasi dengan sempurna.  ”DPR mengharapkan peran aktif Kementerian Pariwisata dalam membuat SOP, regulasi, dan pengawasan yang menjadi acuan wajib bagi para pelaku usaha pariwisata di daerah. Ini adalah konsekuensi atas situasi yang ada saat ini, demi menjaga masyarakat tanpa terkecuali. Penerapan protokol ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali,” ucap Aziz.  Dia mengharapkan momentum libur akhir tahun dapat benar-benar di antisipasi pemerintah sehingga tidak terjadi lonjakan kasus Covid-19.  Sebab, dampak peningkatan Covid-19 akan berpengaruh langsung terhadap perlambatan pemulihan ekonomi, kesehatan masyarakat, dan ketertiban umum.  ”Harus ada strategi matang dalam mengantisipasi situasi ini. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama menjaga protokol kesehatan. Sehingga roda ekonomi dapat terus berputar, dan kita menjadi bangsa yang disiplin, sehat jasmani dan rohani,” kata Aziz.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=p5ZDs8Zi4hQ

DPR: Harus Tegas pada Pelanggar Protokol Kesehatan Libur Akhir Tahun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/kapolda-di-polsek-gubeng.jpg" alt="TURUN KE BAWAH: Kapolda Jatim M. Fadil Imran ketika berada di Polsek Gubeng. Kapolda berinteraksi dengan para bhabinkamtibmas. (Deni Mahardika/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>TURUN KE BAWAH: Kapolda Jatim M. Fadil Imran ketika berada di Polsek Gubeng. Kapolda berinteraksi dengan para bhabinkamtibmas. (Deni Mahardika/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Irjen Pol Fadil Imran telah resmi menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya menggantikan Irjen Pol Nana Sudjana. Di awal masa jabatannya, Fadil langsung berkomitmen dalam upaya penanganan Covid-19 di DKI Jakarta.  Mantan Kapolda Jawa Timur itu mengatakan, Polri memegang prinsip keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Selain itu, Polri adalah pelindung dan pengayom masyarakat.  "Jadi siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat, saya akan melakukan penindakan hukum yang tegas. Saya ulangi, siapapun yang akan mengganggu keselamatan jiwa masyarakat saya akan melakukan penegakan hukum yang tegas," kata Fadil di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (20/11).  Selain melakukan tindakan tegas, Fadil juga akan melakukan pencegaha secara keras atau preventive strike. Upaya ini diambil karena Jakarta belum aman dari Covid-19. Data WHO juga menyebutkan hal yang sama.  "59 persen kasus Covid-19 terjadi di pulau Jawa. Dan yang terbesar angka yang terkonfirmasi positif adalah DKI Jakarta. Jadi ada dasarnya," jelas Fadil.  Di samping itu, angka penularan Covid-19 di Jakarta juga masih berkisar di angka 1. Artinya satu orang pasien Covid-19 bisa menularkan minimal kepada 1 orang lainnya.  "Oleh sebab itu berdasarkan dengan data ini, maka siapapun yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan akan kami tindak dengan tegas," pungkas Fadil.  Sebelumnya, tampuk kepemimpinan Kapolda Metro Jaya resmi berpindah. Kapolri Jenderal Pol Idham Azis resmi melantik Irjen Pol Fadil Imran menggantikan Irjen Pol Nana Sudjana. Selain itu, Idham juga melantik Irjen Pkl Ahmad Dofiri sebagai Kapolda Jawa Barat menggantikan Irjen Rudy Sufahriadi. Kedua pejabat lama diketahui dicopot imbas terjadinya kerumunan massa Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab.  Upacara serah terima jabatan (sertijab) digelar di gedung Rupatama, Mabes Polri, Jakarta pada Jumat (20/11) secara tertutup. "Telah dilakukan sertijab ada delapan jabatan Kapolda, ada tiga lagi Koorsahli Kapolri, Kadiv Propam dan Aslog Kapolri," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=WiWocmUQdXA

Baru Jadi Kapolda, Irjen Fadil Langsung Ultimatum Pelanggar Prokes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/58_liburan.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Pemkot Surabaya tidak ingin kecolongan dalam momen cuti bersama. Langkah penindakan diambil untuk meredam persebaran Covid-19. Tim Swab Hunter menggelar razia di sejumlah wilayah. Hasilnya, masih saja ditemukan warga yang melanggar aturan.  Rabu malam lalu (28/10), Swab Hunter melakukan penindakan. Razia itu digelar di lima wilayah. Mulai jantung kota hingga kawasan pinggiran.  Total 34 pelanggar protokol kesehatan (prokes) diamankan. Paling banyak di kawasan Surabaya Pusat. Sebanyak 14 orang ditindak. Perinciannya, 11 orang terjaring di wilayah Tambaksari dan 3 orang di Tegalsari.  Camat Tambaksari Ridwan Mubarun menuturkan, Swab Hunter tetap bekerja meski saat ini libur cuti bersama. ’’Sejak pukul 19.00 kami menggelar razia,’’ terangnya.  Ridwan membagi petugas. Tiga tim dibentuk. Mereka disebar ke sejumlah lokasi. Targetnya, memelototi kerumunan dan masuk ke warkop, warung makan, serta sejumlah fasilitas umum. Ada juga petugas yang turun ke jalan untuk memantau warga yang tidak mengenakan masker.  Sebanyak 11 orang diamankan. Mereka melanggar aturan karena berkerumun di warung kopi. ’’Langsung kami bawa ke Gelanggang Remaja untuk uji usap,’’ tuturnya.  Urutan kedua diduduki wilayah selatan. Total ada sebelas pelanggar prokes yang ditindak. Selanjutnya, di wilayah utara ada enam pelanggar. Di barat tiga warga ditindak. Di timur, petugas tidak menemukan warga yang berkerumun dan tidak mengenakan masker.  Wakil Sekretaris Satgas Penanganan Covid-19 Irvan Widyanto menuturkan, pemkot meminta seluruh kecamatan bergerak. Menangkal persebaran virus korona. Penindakan oleh Swab Hunter menjadi ujung tombak membendung virus yang kali pertama merebak di Wuhan, Tiongkok, itu.  Berdasar catatan pemkot, sembilan kecamatan sudah melaksanakan penindakan. Petugas mengamati warkop dan tempat keramaian lain. ’’Yang terjaring banyak dari warkop,’’ jelasnya.  Ada juga yang sekadar mengenakan masker. Namun, penutup mulut dan hidung itu tidak dipasang sesuai peruntukan. ’’Cuma dikalungkan,’’ ucapnya.  Mantan Kasatpol PP Surabaya itu menjelaskan, warkop, warung makan, serta kafe tetap diperbolehkan buka. Pemkot tidak ingin ekonomi limbung. Namun, dia meminta warga ikut membantu pemkot melawan virus korona.  Kesadaran pengunjung menjadi kunci. Warga wajib memakai masker dan menjaga jarak. Pelaku usaha juga diminta turut serta. Caranya, membatasi jumlah pengunjung. Maksimal 50 persen dari kapasitas tempat itu.  Pelanggar prokes yang terjaring saat tengah hari langsung dibawa ke puskesmas untuk menjalani uji usap. Warga yang diamankan saat malam diangkut menuju lima titik tes swab.  Lebih lanjut, Irvan mengatakan, penindakan oleh Swab Hunter terus berjalan. Dilakukan setiap hari. Khusus libur cuti bersama, intensitasnya ditingkatkan. Penindakan dilakukan siang dan malam.  Sementara itu, uji usap untuk guru terus berlangsung. Sampai saat ini, total ada 19.636 tenaga pendidik yang sudah menjalani tes swab. Perinciannya, 14.525 guru SD dan 5.111 guru SMP.  Kepala Bagian Humas Pemkot Febriadhitya Prajatara mengatakan, seluruh guru SD sudah menjalani uji usap. Semua tenaga pendidik dipastikan sehat. ’’Yang terkonfirmasi telah menjalani perawatan. Saat ini sudah sembuh,’’ paparnya.  Untuk guru SMP, di antara 5.111 orang, sebanyak 127 dinyatakan positif. Saat ini mereka menjalani rawat jalan. ’’Banyak yang sudah sembuh,’’ terangnya.  Total jumlah guru SMP mencapai 7.577 orang. Sisa guru yang belum menjalani uji usap sebanyak 2.466 orang. Febri mengatakan, pemkot berupaya mempercepat tes swab guru. Setelah itu, dilanjutkan uji usap siswa. ’’Agar pembelajaran tatap muka segera berjalan,’’ paparnya.  PENINDAKAN TIM SWAB HUNTER  Wilayah Pusat (Dipusatkan di Gelanggang Remaja) Total: 14 orang - Kecamatan Tambaksari: 11 orang - Kecamatan Tegalsari: 3 orang  Wilayah Timur (Park and Ride Jalan Arif Rahman Hakim) - Nihil  Wilayah Barat (Halaman Kantor Kecamatan Tandes) Total: 3 orang - Kecamatan Tandes: 3 orang  Wilayah Selatan (Park and Ride Dukuh Pakis) Total: 11 orang - Kecamatan Jambangan: 2 orang - Kecamatan Dukuh Pakis: 6 orang - Kecamatan Gayungan: 3 orang  Wilayah Utara Total: 6 orang - Kecamatan Bubutan: 2 orang - Kecamatan Kenjeran: 3 orang - Kecamatan Pabean Cantian: 1 orang  Keterangan: -Ada 9 kecamatan yang sudah menggelar giat Swab Hunter -Ada 22 kecamatan yang belum menggelar giat Swab Hunter -Pemkot meningkatkan intensitas penindakan -Razia digelar siang dan malam hari

Liburan, Tim Swab Hunter Tetap Tindak Pelanggar Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/swab-test-surabaya-2.jpg" alt="DEMI KESEHATAN: Pendatang yang meng- inap di kos, apartemen, dan hotel lebih dari tiga hari bakal di- wajibkan menjalani tes swab. (Frizal/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>DEMI KESEHATAN: Pendatang yang meng- inap di kos, apartemen, dan hotel lebih dari tiga hari bakal di- wajibkan menjalani tes swab. (Frizal/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Penanganan pelanggar Covid-19 terus diberlakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Terlebih setelah meresmikan tim swab hunter, operasi pelanggar protokol kesehatan terus digencarkan. Jumat (2/10), tim swab hunter dari Kecamatan Sawahan menangkap belasan pelanggar saat melakukan operasi protokol kesehatan.  Operasi yang dilakukan di Pasar Blauran dan Putat Jaya tersebut menjaring 12 orang yang melanggar protokol kesehatan. "Dua-duanya ada dua belas. Blauran ada 6 dan Putat 6," kata Camat Sawahan, M Yunus.  Dua belas orang tersebut terdiri atas pedagang dan pembeli. Saat ditangkap, mereka tidak mengenakan masker. Atas pelanggaran tersebut, mereka didatangi petugas dan dibawa ke puskesmas setempat untuk dilakukan tes swab. Yunus menegaskan bahwa yang dilakukan oleh tim swab hunter bertujuan untuk melindungi dan mendisplinkan masyarakat, pada penegakan protokol kesehatan.  "Kami bekerjasama dengan tiga pilar. Kami melakukan pemantauan seperti biasa. Yaitu keliling wilayah untuk memantau kepatuhan masyarakat tentang protokol kesehatan. Kalau ada yang melanggar tidak pakai masker kita swab," paparnya.  Di sisi lain, Yunus mengapresiasi kedisiplinan masyarakat di Pasar Blauran dan Pasar Putat yang terus meningkat. "Sudah gak terlalu banyak ya, di Blauran itu ada 6, di Putat 6. Mayoritas mereka sudah tertib sih," imbuhnya.  Guna mempercepat pemutusan mata rantai Covid-19, Yunus mengajak kepada seluruh masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan ini. "Maka dari itu butuh kerjasama semua pihak. Ya kampung dari wani jogo suroboyo bersama-sama mengajak masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan," ucapnya.  Sementara itu, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Surabaya, Irvan Widyanto mengatakan, pelanggar yang terjaring operasi pagi hingga siang hari akan langsung di swab di puskesmas. Sedangkan pada malam harinya, pelanggar akan dibawa ke titik-titik yang sudah ditentukan untuk di swab oleh pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya.  "Ini akan terus dilakukan oleh teman-teman kecamatan, demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ayo kita selalu disiplin menjaga protokol kesehatan dengan biasakan yang tidak biasa," pungkas Kepala BPB Linmas Kota Surabaya itu

Tim Swab Hunter Jaring 12 Pelanggar Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/10/1601634605707_copy_800x450-1.jpg" alt="Ekspose kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pihak Hairos Waterpark, di Mapolrestabes Medan, Jumat (2/10) sore. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara" width="100%">
<figcaption>Ekspose kasus pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan pihak Hairos Waterpark, di Mapolrestabes Medan, Jumat (2/10) sore. Nur Aprilliana Br Sitorus/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kepolisian Resor Kota Besar Medan, Sumatera Utara, menetapkan Manajer Umum (General Manager) Hairos Waterpark berinisial ES sebagai tersangka pelanggar protokol kesehatan. Penetapan tersangka itu merupakan buntut penyelenggaraan pesta di lokasi wahana bermain air tersebut dengan tidak menerapkan protokol kesehatan yang digelar beberapa waktu lalu.  ”Yang bersangkutan kami kenakan pasal 93 Jo pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan Jo Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 107 Menkes/382 Tahun 2020 dengan ancaman hukuman satu tahun penjara atau dendam Rp 100 juta,” kata Wakapolrestabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji seperti dilansir dari Antara di Mapolrestabes Medan, Jumat (2/10) sore.  Menurut dia, pihak Hairos Waterpark menyelenggarakan live DJ dengan tidak mematuhi protokol kesehatan. Dari hasil penyelidikan, kata Irsan, pihak manajeman Hairos Waterpark juga tidak mengajukan surat rekomendasi kepada gugus tugas Covid-19 setempat sebelum pesta tersebut digelar. Selain itu, pihak manajemen juga tidak memberlakukan pembatasan terhadap para pengunjung. ”Pada saat itu jumlah pengunjung mencapai 2.800 orang,” kata Irsan Sinuhaji.  Sebelumnya, sebuah video pesta kolam di objek wisata Hairos Waterpark di Kecamatan Pancurbatu, Kabupaten Deli Serdang viral di media sosial. Dalam video itu terlihat ribuan orang berpesta dan berjoget di area kolam renang tanpa menerapkan protokol kesehatan.  Sementara itu, Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sumatera Utara menutup sementara objek wisata Hairos Waterpark. ”Secara resmi Waterpark Hairos ini kami tutup sejak Jumat, 2 Agustus,” kata Wakil Ketua Satuan Tugas Pengendalian Protokol Kesehatan Covid-19 Medan-Binjai-Deli Serdang (Mebidang) Kolonel Azhar Mulyadi di Medan, Jumat (2/10).  Penutupan dilakukan karena pengelola wahana bermain air tersebut dinilai mengabaikan protokol kesehatan. Dari hasil penyelidikan, kata Azhar, pihaknya memperkirakan orang dalam video viral tersebut mencapai 750 orang. Temuan itu menjadi bukti kuat gugus tugas untuk memberikan tindakan tegas berupa penutupan lokasi usaha tersebut.  ”Ini sudah melanggar aturan yang tercantum dalam perda maupun pergub terkait penerapan protokol kesehatan. Yang bersangkutan (pengelola) juga sedang diperiksa di Polrestabes Medan,” ucap Azhar.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=PIhZjJktmVE&ab_channel=jawapostvofficial

Bikin Pesta Langgar Protokol Kesehatan, GM Hairos Waterpark Tersangka

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/09/PSX_20200914_005250.jpg" alt="c" width="100%">
<figcaption>c</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pelanggaran protokol kesehatan masih terjadi pada masa kampanye di Pilka‎da serentak 2020 ini. Hal ini pun mendapatkan perhatian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).  Pelaksana harian (Plh) Ketua KPU, Ilham Saputra mengatakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pihak kepolisian dapat melakukan penindakan kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan tersebut.  "Bawaslu sudah buat Satgas untuk pastikan menindaklanjuti PKPU 13 dapat hentikan atau rekomendasi terhadap tindakan-tindakan yang dianggap melanggar ketentuan di PKPU nomor 13," ujar Ilham dalam diskusi secara virtual di Jakarta, Jumat (2/10).  Ilham mengatakan, pihak kepolisian juga bisa menindak tegas dengan melakukan pemidanaan kepada para calon kepala daerah yang melanggar protoko‎l kesehatan.  "Dalam salah satu pasal di PKPU Nomor 13 polisi dapat menindak terhadap tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan atau PKPU dengan tindak pidana," katanya.  Ilham berharap jangan lagi ada pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan para calon kepala daerah di Pilkada serentak 2020.  Ilham juga menuturkan KPU akan terus melakukan sosialiasi protokol kesehatan kepada para pasangan calon kepala daerah. Jangan sampai adanya pelanggaran lagi.  "KPU akan terus menerus melakukan sosialiasi menekkan bahwa menerapkan protokol dalam setiap kegiatan tentu ini dalam rangka mencegah penyebaran virus," ungkapnya.  Ilham berujar, penyelenggaran Pilkada serentak ini haruslah sukses diselenggarakannya. Salah satu Pilkada sukses adalah para calon kepala daerah dan masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan.  "Kita harus buktikan kita mampu lakukan pilkada dengan higienis. Pilkada sukses, masyarakat aman, penyelenggara paslon juga sehat," pungkasnya.

Polisi Bisa Berikan Sanksi Pidana Cakada Pelanggar Protokol Kesehatan

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Pol-Yusri-Yunus-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Jajaran Polda Metro Jaya membuka layanan hotline pengaduan masyarakat dengan nomor 082216666911. Fungsinya, masyarakat yang menemukan pelanggaran protokol kesehatan bisa melaporkannya kepada hotline tersebut.  "Apabila masyarakat melihat langsung ada pelanggaran protokol kesehatan silakan dilaporkan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan, Sabtu (26/9).  Selain melalui nomor di atas, warga juga bisa melaporkan melalui akun media sosial Instagram Humas Polda Metro Jaya, Twitter TMC Polda Metro Jaya, akun media sosial 13 polres dan 99 polsek di wilayah hukum Polda Metro Jaya.  Ketika ada aduan pelanggaran protokol kesehatan, petugas akan langsung mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. "Ada masyarakat mengadu akan kita respons," jelas Yusri.  "Ini memang timsus mobile penindakan protokol kesehatan covid-19 akan merespon langsung kesana, dan ini sudah kita lakukan," imbuhnya.  Adapun jenis pelanggaran yang bisa dilaporkan melalui hotline di antaranya, restoran yang melayani makan di tempat, berkumpul lebih dari 5 orang dan lain sebagainya. Namun, dalam memberikan tindakan, polisi tetap mengedepankan sikap persuasif dan humanis.  Para pelanggar akan ditindak sesuai Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 79 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya dan Pengendalian Covid-19. Sanksinya berupa kerja sosial, denda administratif hingga penutupan restoran.  Sedangkan bagi yang melawan petugas, bisa diberikan sanksi lebih tegas berupa pidana. Sesuai Pasal 212, 214, 216, 218 KUHP, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.

Jika Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan, Bisa Lapor ke Hotline PMJ

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/07/Razia-Masker-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng" width="100%">
<figcaption>Petugas gabungan melakukan razia warga yang berkendara tidak menggunakan masker di kawasan Jalan Karang Tengah, Jakarta, Senin (27/7/2020). Warga kini diimbau untuk menggunakan masker, terutama ketika beraktivitas di luar rumah. Bagi warga yang tidak meng</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan instruksi presiden (inpres) terkait sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Inpres Nomor 6 Tahun 2020 itu diteken Selasa (4/8). Diberi judul Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Penanganan Covid-19.  Inpres tersebut menginstruksikan beberapa hal. Khususnya bagi para gubernur, bupati, dan wali kota selaku pelaksana teknis di daerah. Mereka tidak hanya diminta meningkatkan sosialisasi penerapan protokol kesehatan secara masif. Kepala daerah juga diperintah membuat peraturan gubernur, bupati, atau wali kota yang memuat ketentuan pendisiplinan itu.  Ketentuannya, antara lain, kewajiban mengenakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Kewajiban itu berlaku bila seseorang keluar dari rumah atau berinteraksi dengan siapa pun yang tidak diketahui status kesehatannya. Kemudian kewajiban mencuci tangan, jaga jarak, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.  Kewajiban mematuhi protokol kesehatan tersebut berlaku bagi seluruh masyarakat. Baik perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, maupun penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Fasilitas umum yang dimaksud adalah perkantoran atau tempat usaha, industri, institusi pendidikan, tempat ibadah, infrastruktur transportasi umum, hingga kendaraan pribadi.  Juga harus diterapkan di pasar modern dan tradisional, apotek, warung makan, hingga restoran, termasuk pedagang kaki lima. Berlaku pula di hotel, tempat wisata, faskes, dan ruang publik lainnya.  Ada empat jenis sanksi yang diatur dalam inpres tersebut, yakni teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, serta denda administratif. Juga sanksi khusus bagi tempat usaha berupa penghentian atau penutupan sementara kegiatan usaha. Nanti penerapan sanksi itu dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait serta TNI dan Polri.  Sementara itu, Direktur Standardisasi Obat Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif Togi Junuce Hutadjulu menjelaskan bahwa pengembangan vaksin Covid-19 sedang berjalan. ”BPOM mengawal untuk memastikan bahwa obat ini nantinya aman digunakan dalam rangka pencegahan ataupun treatment,” ucapnya.  Togi menerangkan, uji klinis akan dilakukan pada kurang lebih 1.620 subjek di pertengahan bulan Agustus ini. ”Yang melakukan adalah Universitas Padjadjaran, fakultas kedokteran. Ini merupakan kerja sama dengan Bio Farma,” katanya.  Bio Farma diperkirakan mengajukan izin edar vaksin pada Januari 2021 dan diharapkan persetujuan tersebut dapat dikeluarkan pada Februari 2021. Merespons banyaknya klaim soal obat Covid-19, Togi meminta masyarakat tetap waspada.  Untuk menjadi sebuah obat, terang Togi, ada berbagai prosedur yang harus dilewati. Pertama, proses penelitian guna mencari molekul yang potensial digunakan. Setelah molekul didapatkan, dilakukan uji laboratorium untuk menetapkan karakterisasi serta spesifikasinya.  Kalau sudah kelihatan ada potensi untuk manfaat dan keamanannya, akan pindah ke uji praklinis. Uji praklinis dilakukan pada hewan untuk membuktikan keamanan obat tersebut sehingga dapat dilanjutkan ke uji klinis.  Togi menjelaskan, terdapat tiga fase dalam uji klinis. Fase kesatu untuk memastikan keamanan. Fase kedua untuk memastikan efektivitas. Fase ketiga untuk mengonfirmasi keamanan dan khasiat obat tersebut.  Penghapusan Rapid Test  Satgas Penanganan Covid-19 masih membicarakan penghapusan rapid test sebagai syarat orang bepergian. Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyatakan, pembahasan masih berlangsung. Dia menolak menjelaskan latar belakang adanya wacana penghapusan rapid test. ”Nanti akan disampaikan kalau sudah jelas semuanya,” ungkap dia.  Pakar epidemiologi Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono mengatakan, jika pemerintah menghapus syarat penggunaan rapid test, harus ada penggantinya. Sebab, pengukuran suhu tubuh tak mencerminkan kondisi penumpang. ”Diganti PCR lebih baik,” tuturnya.  Yunis menyatakan bahwa wacana penghapusan persyaratan rapid test makin menunjukkan bahwa pemerintah menginginkan pertumbuhan ekonomi. Namun, penanggulangan Covid-19 diabaikan. Dia menyadari, karena Covid-19 ini semua ambruk. Tak terkecuali maskapai. ”Kalau syarat PCR, mahal. Selain itu, belum semua daerah laboratoriumnya mampu,” ungkapnya.  Yunis mengingatkan bahwa pemerintah tak boleh mengejar perekonomian saja. Sebab, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menurunkan wabah.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0IA1qs2goSk  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=hGhuBLAd4us  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=0PJXgNapSTE

Jokowi Minta Pemda Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggar protokol kesehatan

Berita Terkini