<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/09/17/Kawasan-Tanpa-Rokok-5-1-2415652441.jpg" alt="Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kawasan tanpa rokok. Pansus DPRD DKI Jakarta targetkan Perda KTR rampung bulan ini. (dok. JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Panitia Khusus (Pansus) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif menggelar rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang KTR di Ruang Rapat Komisi A, DPRD DKI, Kamis (2/10). Padahal, sebelumnya Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin menyebut pembahasan Raperda KTR sudah rampung dan segera diserahkan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta. ''Jadi, prinsipnya sudah selesai sampai Pasal 26. Tapi, ada hal substansial khususnya redaksional, masih kami tampung,'' ujar Wakil Ketua Pansus KTR, Abdurrahman Suhaimi. Menurut Politisus PKS tersebut, pembahasan pasal per pasal sudah rampung pembahasannya beberapa waktu lalu. Namun, untuk menyelaraskan, mereka diberikan waktu tambahan. ''Pimpinan memberikan waktu sampai satu bulan. Tapi kalau sehari dua hari ini selesai, ya sudah selesai, nggak harus nunggu sebulan,'' imbuhnya. Terkait adanya penolakan, utamanya dari usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang menjual rokok di Jakarta, dia kembali menyebutkan bahwa pembahasan detail sebenarnya sudah rampung. ''Kami tidak bongkar secara substansi. Ini kami undang semua anggota dewan yang masuk menjadi pansus untuk mendengarkan hasil rekap yang sudah dibahas,'' tambahnya. Sementara itu, Ketua Sub Kelompok Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan Rakyat Biro Hukum DKI Jakarta Afifi menuturkan, aspirasi dari UMKM masih bisa diterima agar mereka tidak merasa dirugikan. ''Intinya, nanti kami, dari eksekutif setelah selesai pembahasan di Pansus akan kami sampaikan ke pak gubernur. Dan kalau memungkinkan akan dirapimkan agar masukkan semua SKPD terkait itu bisa kita serap. Jadi, prinsipnya draftnya masih terbuka, masih dinamis. Masukan dari masyarakat ini masih memungkinkan untuk masuk,'' jelasnya. Terkait larangan pada Pasal 17 Raperda KTR yang menyebutkan dilarang berjualan rokok di radius 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat pendidikan anak, dia menyebutkan akan dibahas kembali setelah rapat diskorsing. ''Pilihannya, mau dimuat di perda ini atau tidak, secara aturan itu berlaku. karena diatur di PP, Peraturan Pemerintah. Terkait larangan menjual rokok 200 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak,'' jelasnya. Dalam Raperda yang diseleraskan itu, disebutkan beberapa kawasan tanpa rokok (KTR) hingga denda bagi yang melanggar. Yakni, sebesar Rp 250 ribu bagi orang yang merokok di KTR. Pengelola KTR yang tidak menjalankan kewajibannya didenda Rp 10 juta. Juga denda Rp 100 juga bagi setiap orang yang memproduksi, mengiklankan, mempromosikan, memberikan sponsor, atau menjual dan membeli rokok di KTR. ''Jadi, ada sanksi administratif dan pidana. Untuk sanksi pidana sudah kami sesuaikan dengan KUHP yang baru, yang berlaku 2 Januari nanti. Pidana itu pendekatan ultimum remedium, jadi sanksi pidana itu dijatuhkan ketika sanksi administratif tidak efektif untuk penegakan KTR ini. Ada salah satu pasal yang mengatakan, untuk sanksi pidana itu diberikan jika melakukan pelanggaran pengulangan sebanyak tujuh kali,'' katanya.

DPRD DKI Jakarta melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok dengan melibatkan eksekutif dan UMKM.

DPRD DKI Jakarta Finalisasi Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Sanksi Denda untuk Pelangar Bervariasi Hingga Rp 100 Juta

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/11/Jalur-Sepeda-Jakarta-Dery-Ridwansah-2.jpg" alt="Pengendara kendaraan bermotor melintasi jalur sepeda di Jalan Melawai, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pembangunan jalur sepeda pada 2020 yang menelan biaya sebesar Rp73,7 miliar karena Komisi B DPRD masih membahas renc" width="100%">
<figcaption>Pengendara kendaraan bermotor melintasi jalur sepeda di Jalan Melawai, Jakarta, Jumat (1/11/2019). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunda pembangunan jalur sepeda pada 2020 yang menelan biaya sebesar Rp73,7 miliar karena Komisi B DPRD masih membahas renc</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Polda Metro Jaya masih terus melakukan penindakan terhadap pelanggar jalur sepeda di Jakarta. Pada hari kedua penindakan, Selasa (26/11) terjadi kenaikan jumlah pelanggar. Jika pada hari pertama hanya 66 pelanggar, pada Selasa (26/11) tercatat ada 149 pelanggar. Atau naik lebih dari dua kali lipat.  "Jumlah penindakan sebanyak 149 pelanggaran," kata Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Fahri Siregar saat dikonfirmasi, Rabu (27/11).  Pengendara roda dua masih mendominasi pelanggaran pada hari kedua. Sisanya adalah pengendara roda 4 dan bajaj. "Jumlah sepeda motor yang melanggar sebanyak 146, mobil sebanyak dua, dan bajaj sebanyak satu," jelasnya.  Sementara itu, terkait lokasi pelanggaran mengalami pergeseran. Jika pada hari pertama didominasi di Jalan Medan Merdeka Selatan, pada hari kedua berpindah di Jalan Pramuka. "Ruas jalur sepeda yang paling banyak terjadi pelanggaran ada di ruas Jalan Pramuka," tegas Fahri.  Para pelanggar kemudian dijerat dengan Pasal 287 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Mereka terancam pidana paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500 ribu.  Sebelumnya, pengendara sepeda dipastikan akan semakin nyaman berkendara di ruas jalan di DKI Jakarta. Mulai Jumat (22/11) pengendara sepeda motor maupun kendaraan roda 4 atau lebih akan diberi sanksi tilang bagi yang menyerobot. Sanksi juga akan diberikan kepada kendaraan bermotor yang memarkir kendaraannya di jalur sepeda.  "Mulai hari ini (penindakan) peraturannya Pergub Nomor 128 tahun 2019 tentang penetapan jalur sepeda. Sudah diundangkan," kata Kadishub DKI Jakarta Syafrin Liputo di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta.  "Bagi kendaraan bermotor roda dua dan roda 4 yang parkir di jalur sepeda, ini akan kita lakukan penderekan atau sepeda motor kita pindahkan, kemudian diancam membayar retribusi sesuai dengan perda DKI," tegas Syafrin.  Nilai retribusi itu yakni sepeda motor sebesar Rp 250 ribu per hari. Dan roda 4 atau lebih Rp 500 ribu per hari. Angka tersebut berlaku akumulatif, atau akan terus berkali lipat apabila denda tak kunjung dibayarkan.

Hari Kedua Penindakan di Jalur Sepeda, Jumlah Pelanggar Naik Drastis

pelanggar

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelanggar

Berita Terkini

DPRD DKI Jakarta Finalisasi Raperda Kawasan Tanpa Rokok, Sanksi Denda untuk Pelangar Bervariasi Hingga Rp 100 Juta

Hari Kedua Penindakan di Jalur Sepeda, Jumlah Pelanggar Naik Drastis

Download Aplikasi JawaPos.com