<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2024/08/22/Screenshot_20240822-110755-1018741996.jpg" alt="Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi CPNS. (Dok JawaPos.com)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian Agama (Kemenag) telah mengumumkan nama-nama pelamar yang lolos seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenag 2024. Sekjen Kemenag M Ali Ramdhani mengatakan, ada 319.255 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat administrasi. &ldquo;Total ada 411.194 pendaftar, namun yang melakukan submit sebanyak 386.540 orang. Dari jumlah itu, ada 319.255 pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat dari hasil seleksi administrasi. Mereka dapat melihat pengumumannya melalui laman resmi Kementerian Agama pada <a href="https://kemenag.go.id/">https://kemenag.go.id</a>&nbsp;atau pada akun masing-masing melalui laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id</a>,&rdquo; kata Ali di Jakarta, Rabu (18/9). Ada sebanyak 67.285 pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak lulus. Mereka dapat melihat pengumumannya pada akun masing-masing melalui laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id</a>. Pelamar yang dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, ujar Ali, dapat mengajukan sanggahan pada 18&ndash;20 September 2024. Sanggahan disampaikan melalui akun SSCASN masing-masing pada laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id</a>. Ketentuan pelamar dalam masa sanggah adalah tidak dimaksudkan untuk mengubah kembali dokumen, mengunggah dokumen yang salah, dan tidak untuk memperbaharui atau menambah dokumen apa pun. &ldquo;Panitia Seleksi dapat menerima atau menolak sanggah yang diajukan pelamar. Setelah dilakukan verifikasi kembali terhadap kesesuaian persyaratan dengan dokumen persyaratan yang diunggah pelamar, dan hasil sanggah diumumkan sesuai jadwal Panitia Seleksi Nasional,&rdquo; jelasnya. &ldquo;Pengumuman Pasca Sanggah Hasil Seleksi Administrasi rencananya akan disampaikan pada 21&ndash;27 September 2024,&rdquo; lanjutnya. Ali menegaskan bahwa seluruh proses seleksi CPNS Kemenag tidak dipungut biaya. Menurut dia, kelulusan pelamar adalah prestasi dan hasil kerja sendiri.&nbsp; &ldquo;Jika ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan motif apa pun, baik dari pegawai Kementerian Agama atau dari pihak lain, maka hal tersebut adalah tindak penipuan. Keputusan Panitia Seleksi CPNS Kementerian Agama Tahun Anggaran 2024 bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat,&rdquo; tegasnya. Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag Wawan Djunaedi menambahkan, pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca masa sanggah, berhak untuk mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD). &ldquo;Seluruh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi pasca-masa sanggah, wajib mengikuti tahapan seleksi selanjutnya. Yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dengan Computer Assisted Test (CAT) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB),&rdquo; sebut Wawan. Sesuai dengan kebijakan Panselnas, untuk tahun 2024 ini, pelamar dapat memilih untuk menggunakan nilai CAT-nya tahun 2023 yang lalu. "Jika pelamar telah mengikuti CAT tahun 2023 yang lalu dan ingin menggunakan nilainya tahun lalu, maka pelamar dapat mencentang pilihannya di akun SSCASN masing-masing. Pelamar yang tahun lalu belum ikut CAT atau ikut CAT tahun lalu tapi tidak mencentang, maka tahun ini wajib mengikuti CAT," tambanya.&nbsp;&nbsp; &ldquo;Kartu Tanda Peserta Ujian dapat dicetak oleh pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi melalui laman&nbsp;<a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id</a>&nbsp;setelah hasil sanggah diumumkan,&rdquo; tandasnya.

Kemenag telah mengumumkan nama-nama pelamar yang lolos seleksi administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kemenag 2024.

319.255 Pelamar Dinyatakan Lolos Seleksi Administrasi CPNS Kemenag 2024, Cek Nama Kalian di Sini

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/08/31/AZWAR-31-2059142300.jpg" alt="Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas" width="100%">
<figcaption>Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Kementerian PAN-RB mendorong pelamar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) mengoptimalkan layanan help desk. Jika terdapat pertanyaan, keluhan, maupun kendala teknis, help desk bisa dimanfaatkan pelamar untuk mendapatkan jawaban atau informasi. &rdquo;Ini semata-mata karena kami ingin memastikan kelancaran seleksi CASN 2023,&rdquo; ujar Men PAN-RB Abdullah Azwar Anas kemarin (23/9). Dia menyampaikan, pihaknya juga menerbitkan kebijakan terkait dengan rangkaian pengadaan CASN 2023. Baik untuk calon pelamar PPPK maupun CPNS. Khusus formasi PPPK, Azwar Anas menyebutkan, pihaknya memberikan kuota minimal 2 persen untuk pelamar difabel. Komposisi formasi PPPK dibagi menjadi khusus dan umum. Formasi khusus yang disediakan bagi tenaga honorer kategori II (THK II) dan non-ASN diberi alokasi maksimal 80 persen. Alokasi untuk formasi umum sedikitnya 20 persen. &rdquo;Ini merupakan komitmen dan perhatian yang pemerintah berikan untuk tenaga non-ASN yang sudah mengabdi bagi negara,&rdquo; ungkap Azwar Anas. Plt Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto menuturkan, layanan help desk seleksi CASN dapat diakses melalui tiga kanal alternatif. Yakni, melalui help desk-sscasn.bkn.go.id, lapor.go.id, dan layanan telepon. BKN juga secara proaktif menyediakan informasi berkala terkait dengan seleksi di kanal media sosial dan website. Haryomo mengimbau masyarakat dan para pelamar bisa mencermati setiap syarat dan tahapan pendaftaran dari setiap instansi. Para pelamar juga diminta mengikuti proses seleksi hanya melalui jalur resmi pemerintah. &rdquo;Hati-hati terhadap oknum penipuan yang mencoba menyalahgunakan momen seleksi CASN 2023,&rdquo; tegasnya. (gih/c14/bay)

Kementerian PAN-RB mendorong pelamar seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) mengoptimalkan layanan help desk.

Menteri PAN-RB Minta Pelamar CPNS Optimalkan Layanan Help Desk

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/Pelamar-CPNS-RADAR-BANTEN.jpg" alt="Pelamar-CPNS-RADAR-BANTEN" width="100%">
<figcaption>Pelamar-CPNS-RADAR-BANTEN</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Layanan help desk Sistem Seleksi CPNS Nasional 2019 menerima banyak aduan seputar nomor induk kependudukan (NIK) dan kartu keluarga (KK). Lantaran problem tersebut, pelamar tidak dapat membuat akun.  Berdasar rekapitulasi, ada 64.320 aduan NIK dan KK yang tidak terdata dalam sistem. ”Kondisi tersebut menjadi pelajaran bagi masyarakat agar memastikan NIK dan nomor KK sesuai dengan database dukcapil (kependudukan dan pencatatan sipil) sebelum mendaftar,” tutur Kepala Subdirektorat Penyajian Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN) Yudhantoro Bayu Wiratmoko.  Selain itu, ada masalah data yang tampil tidak sesuai dengan data pelamar. ”Jadi, setelah pelamar meng-input NIK dan nomor KK, data yang tampil bukan data pelamar yang bersangkutan,” ungkapnya. Hal tersebut mungkin disebabkan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/12/11/2019/nilai-ambang-batas-seleksi-cpns-kini-lebih-rendah/">NIK pada KTP</a> yang dimiliki sudah dipakai orang lain. Jika demikian, lanjut Bayu, pihaknya meminta pelamar melapor kepada dinas dukcapil di wilayah masing-masing.  Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan BKN Gunawan mengatakan, BKN merupakan salah satu instansi yang menggunakan banyak data kependudukan. Meski begitu, tidak semua data bisa diakses. ”Keterangan tentang cacat fisik atau mental, sidik jari, iris mata, tanda tangan, serta elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang merupakan data-data kependudukan yang tidak dapat diakses BKN,” urai Gunawan.  Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyatakan, sudah 1.217.644 pelamar yang membuat akun hingga pukul 15.43 kemarin. ”Sebanyak 205.901 pelamar sudah mengisi formulir. Sebanyak 50.963 pelamar sudah memasukkan data formulir. Sisanya belum,” paparnya.  Sementara itu, <a href="https://www.jawapos.com/nasional/13/11/2019/seleksi-cpns-2019-formasi-penjaga-tahanan-paling-banyak-diminati/">tes CPNS</a> membuka peluang bagi lulusan SMA/SMK untuk menjadi abdi negara di beberapa kementerian. Yakni, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta Kejaksaan Agung.

NIK Tak Sesuai, Pelamar CPNS Gagal Buat Akun

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelamar-cpns-tidak-ada-pemberitahuan-file-saya-corrupt_m_.jpg" alt="Ilustrasi: pengumuman seleksi administrasi CPNS menuai protes," width="100%">
<figcaption>Ilustrasi: pengumuman seleksi administrasi CPNS menuai protes,</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pengumuman kelulusan seleksi administrasi perekrutan CPNS Minggu (21/10) diwarnai komplain sejumlah peserta. Mereka merasa sudah mengirim dokumen sesuai persyaratan, tetapi tetap dinyatakan tidak lulus. Salah satu instansi yang banyak mendapat komplain adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Salah seorang yang protes adalah pelamar asal Sidoarjo, Jawa Timur. Dia dianggap <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/16/10/2018/bkn-klaim-sistem-cat-di-seleksi-cpns-2018-cegah-kkn-101-persen" target="_blank">tidak lolos seleksi administrasi</a> karena semua dokumen yang diunggah tidak memenuhi syarat. "Padahal, tidak ada pemberitahuan bahwa file saya corrupt dan sebagainya," tutur perempuan yang tidak mau disebutkan namanya itu. Dari seluruh dokumen yang disetorkan, ada delapan item yang dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mulai KTP, transkrip nilai, IPK, pas foto, hingga ijazah. Dia merasa sudah memenuhi semua persyaratan yang diminta. Mulai mengisi NIK, nama lengkap, sampai mengunggah swafoto sebelum memilih instansi. Sebelum finalisasi, dia juga telah mengecek berkali-kali. "Di situ jelas terbaca, file-nya juga tidak corrupt," katanya. Ketika pengumuman seleksi administrasi, dia baru mengetahui bahwa semua dokumen dianggap tidak memenuhi syarat. Pelamar lain dari Bekasi mengeluhkan hal serupa. Dia mengatakan, ijazahnya dianggap bermasalah. Alasannya, program studi (prodi) di ijazahnya dinyatakan tidak sesuai dengan <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/22/10/2018/bkn-ungkap-pemicu-ketidaklulusan-peserta-cpns-di-seleksi-administrasi" target="_blank">formasi yang dilamar</a>. Padahal, dia sudah mengecek ke panitia dan mendapatkan jawaban bahwa prodi tidak jadi soal. "Saya tidak tahu apakah dia staf bagian verifikasi atau staf biasa, tapi sebelumnya dijawab tidak masalah. Sekarang malah dikatakan ada masalah." Sementara itu, Kepala Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai Kemenkeu Zuraida Retno mengatakan, Kemenkeu memiliki catatan tentang penyebab peserta tidak lolos seleksi administrasi. Misalnya, peserta tidak mengunggah file ijazah asli, tapi fotokopi yang dilegalisasi. Ada juga yang meng-upload ijazah kampus luar negeri yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia. "Ada yang mengunggah file KTP di kolom di mana dia seharusnya mengunggah pas foto. Memang sih, di KTP ada fotonya juga, tapi kan itu tidak sesuai dengan yang diminta," terang Retno. Catatan-catatan itu juga telah di-input tim verifikasi Kemenkeu ke sistem SSCN milik BKN. Namun, catatan-catatan manual tersebut justru tidak muncul di akun SSCN peserta. Yang muncul malah template otomatis dari sistem website SSCN. "Yang paling banyak terjadi memang itu. Ijazah dalam negeri, tapi di akun SSCN peserta tercantum tidak mengunggah ijazah yang disetarakan," urai Retno. Kemenkeu telah berkoordinasi dengan BKN. Menurut Retno, kemarin sore (22/10) BKN bersedia mencantumkan catatan-catatan manual dari Kemenkeu untuk ditampilkan di akun SSCN peserta. "Semoga catatan itu sudah bisa dilihat peserta sehingga mereka bisa lebih legawa."&nbsp;

Pelamar CPNS: Tidak Ada Pemberitahuan File Saya Corrupt

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/website-sscn-sulit-diakses-jumlah-pelamar-cpns-baru-10-ribu_m_.jpg" alt="Website sscn.bkngo.id untuk akses melamar CPNS bagi pencari kerja" width="100%">
<figcaption>Website sscn.bkngo.id untuk akses melamar CPNS bagi pencari kerja</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Dua hari pertama sejak dibukanya website sscn.bkn.go.id, calon pelamar CPNS 2018 menghadapi banyak kendala. Rata-rata mengeluhkan kesulitan meng-input data websita yang sulit diakses. Alhasil, hingga Kamis (27/6), jumlah pelamar yang sudah selesai dalam tahap pemilihan formasi baru 10.113 orang. Akses pendaftaran <a href="https://www.jawapos.com/nasional/25/09/2018/pendaftaran-cpns-dimulai-pelamar-harus-siasati-waktu-akses-sscn" target="_blank">CPNS</a> melalui website milik Badan Kepegawaian Negara (BKN) itu tidak hanya sulit pada jam-jam sibuk atau jam kerja. Pagi sekitar pukul 05.00 pun, akses masih tidak bisa. Demikian pula ketika pukul 20.19 tadi malam. Akses ke halaman utama (home page) <a href="https://www.jawapos.com/nasional/humaniora/26/09/2018/kesulitan-daftar-cpns-2018-coba-langkah-ini" target="_blank">website sscn.bkn.go.id</a> memang cukup mudah. Namun, ketika menu registrasi diklik, akses ke tahap berikutnya tidak bisa berjalan. Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyatakan, lalu lintas alias traffic ke website sscn.bkn.go.id memang sangat padat. Dia berpesan agar masyarakat yang mengalami hambatan saat mendaftar <a href="https://www.jawapos.com/nasional/26/09/2018/hari-pertama-pendaftaran-cpns-situs-sscn-sulit-diakses" target="_blank">CPNS tidak putus asa</a>. Mereka bisa mencoba kembali pada jam-jam berikutnya. Ridwan menegaskan, BKN sudah berupaya meningkatkan performa server sehingga bisa menampung sampai 6 juta pengakses. Selain itu, Ridwan kemarin memaparkan perkembangan terbaru proses pendaftaran. Dia menjelaskan, total pelamar yang menyelesaikan alur keempat proses pendaftaran mencapai 10.113 orang. "Mereka ini pelamar yang sudah menetapkan formasi yang dipilih," katanya kemarin (27/9). Kemudian, di antara jumlah tersebut, baru ada 1.261 pelamar yang sudah diverifikasi instansi masing-masing atau alur kelima. Ridwan menuturkan, sampai kemarin pukul 17.07, sudah ada 372 instansi pusat maupun daerah (62 persen) yang bisa dilamar. Dia menyatakan, di antara seluruh instansi yang bisa dilamar, formasi di Kementerian Hukum dan HAM paling banyak dilamar. Jumlah pelamar di kementerian yang dipimpin Yasonna Laoly itu mencapai 5.312 orang. Disusul Kejagung (926 pelamar) dan Pemprov Jawa Tengah (854 pelamar). Penerimaan CPNS tahun ini diiringi protes para tenaga honorer. Salah satunya terjadi di Blitar, Jawa Timur. Hingga besok, ada 4.000 guru dan tenaga kependidikan honorer yang melakukan mogok kerja. ''Kami mendesak pemerintah untuk segera menerbitkan payung hukum bagi honorer berusia lebih dari 35 tahun,'' ujar Heru Wibowo, honorer K2 tenaga administrasi UPT SMP Selopuro, kemarin. Menurut dia, tenaga honorer diberi upah tak layak. Dia mencontohkan, salah satu temannya yang menjadi penjaga sekolah hanya diberi upah Rp 250 ribu per bulan. Akibat mogok kerja tersebut, kegiatan belajar-mengajar (KBM) sempat digantikan polisi. Aksi mogok guru itu mendapat sorotan dari Mendikbud Muhadjir Effendy. Dia menyesalkan aksi tersebut.&nbsp;

Website SSCN Sulit Diakses, Jumlah Pelamar CPNS Baru 10 Ribu

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2017/09/kemendikbud-instansi-paling-diincar-pelamar-cpns-2017_m_157072.jpeg" alt="Ilustrasi" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pendaftaran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) gelombang kedua di 60 kementerian dan lembaga telah dibuka sejak Senin, 11 September 2017. Ternyata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi kementerian yang paling banyak menyedot antusiasme para pelamar CPNS di tahun ini. Hal itu berdasar data pelamar CPNS 2017 yang dirilis Badan Kepegawaian Negara (BKN), Selasa (13/9). Berdasar laman sscn.bkn.go.id, Kemendikbud menjadi instansi yang paling banyak diminati pelamar yaitu sebanyak 32.003. "Total pelamar keseluruhan instansi sebanyak 211.160," kata Kabiro Humas BKN Mohammad Ridwan. Selain Kemendikbud, ada empat instansi lain yang paling banyak diminati pelamar CPNS. Yakni, Kementerian Kesehatan dengan 28.095 pelamar, Kementerian Keuangan sebanyak 25.802 pelamar, dan Kementerian Perhubungan dengan 14.101 pelamar. Serta, Kejaksaan Agung sebanyak 13.721 pelamar. Sementara itu, BKN juga mencatat ada lima instansi dengan pelamar CPNS paling sedikit. Antara lain Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial sebanyak 129 pelamar, Badan Pengawas Tenaga Nuklir dengan 101 pelamar, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebanyak 35 pelamar. Dan di urutan paling buncit ditempati Lembaga Sandi Negara sebanyak delapan pelamar, dan Kementerian Pertahanan yang tidak diminati satupun pelamar. Diketahui, Seleksi Kompetensi dasar (SKD) gelombang pertama (Kemenkumham dan MA) dilaksanakan pada 11 September hingga 16 September 2017. Sementara pendaftaran CPNS gelombang kedua di 60 Kementerian dan Lembaga serta Pemprov Kaltara baru dibuka pada 11 September lalu. (Put/putri)

Kemendikbud Instansi Paling Diincar Pelamar CPNS 2017

pelamar cpns

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelamar cpns