<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/KKP1206A.jpg" alt="Temu Teknis Pembudidaya Ikan Air Tawar yang diselenggarakan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan para pelaku usaha kelautan dan perikanan di Cilegon." width="100%">
<figcaption>Temu Teknis Pembudidaya Ikan Air Tawar yang diselenggarakan Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan para pelaku usaha kelautan dan perikanan di Cilegon.</figcaption>
</figure>JawaPos.com — Pelaku usaha kelautan dan perikanan di Cilegon mendapatkan kesempatan pinjaman modal usaha dari Badan Layanan Umum Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (BLU LPMUKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan dihadirkannya fasilitator kemitraan untuk wilayah tersebut.  “Terima kasih kepada LPMUKP atas dibukanya Lokasi Layanan Pendampingan di Kota Cilegon, harapannya bisa membantu para pelaku usaha kelautan dan perikanan dalam aspek permodalan,” ujar Adelina Andi Wiani Putri, Plt. Kepala UPTD Budidaya Ikan Air Tawar dan Air Payau, dalam sambutan di acara Temu Teknis Pembudidaya Ikan Air Tawar, Kamis (10/6).  Pada kesempatan tersebut, Andi Wijaya yang menjadi pendamping dari LPMUKP, memberikan paparan seputar latar belakang lembaga, sasaran pelayanan, proses bisnis, skema pembayaran, hingga informasi penyaluran.  Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Cilegon tersebut, Andi juga berbicara mengenai potensi usaha kelautan dan perikanan di Cilegon kepada perwakilan sembilan POKDAKAN yang hadir menjadi peserta.  “Potensi usaha kelautan dan perikanan di Cilegon sangat luas dan terbuka, dilihat dari Cilegon sendiri yang merupakan kota bisnis dan industri, tentunya untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi sangat besar. Maka dari itu perlu peningkatan produksi hasil perikanan dari para pelaku usaha kelautan dan perikanan, dimana untuk peningkatan tersebut tentunya terdapat kendala, yaitu modal. Di sini LPMUKP memberi jawaban atas persoalan permodalan tersebut,” terang lulusan S1 Ilmu Administrasi Negara itu.  Sebagai perpanjangan tangan LPMUKP, Andi juga jadi pendamping di Kota Serang dan Kabupaten Serang, bekerjasama dengan para penyuluh perikanan.  Harapan terhadap LPMUKP dilontarkan sejumlah peserta Temu Teknis. “LPMUKP rasanya bisa menjadi fasilitator pelaku usaha kelautan dan perikanan di Cilegon dalam mendapatkan akses informasi tentang skema pinjaman dengan bunga rendah sehingga pelaku usaha kelautan dan perikanan tumbuh kesadaran bahwa untuk pengembangan usaha perikanan bisa mengakses permodalan selama memenuhi persyaratan tanpa harus mengandalkan atau menunggu bantuan pemerintah untuk mengembangkan usahanya,” ucap Sumiyati, Koordinator Penyuluh Perikanan Cilegon.  Harapan senada datang dari Fadila Rachman Arief, juga penyuluh perikanan Cilegon. “Pembudidaya atau kelompok dapat mengakses permodalan melalui LPMUKP untuk perkembangan kegiatan usaha budidayanya dan membuka mindset pelaku usaha perikanan supaya berani untuk mengakses permodalan. Dengan adanya LPMUKP semoga menjadi jembatan atau jalan bagi para pelaku usaha perikanan menengah untuk mengakses permodalan selain bank atau tengkulak yang persentase bunganya sangat besar,” katanya.  Demikian pula Muslimin, Ketua POKDAKAN Mustika Sangkuriang Katileng, merasa sangat terbantu dengan hadirnya LPMUKP yang memberikan skema pembayaran per musim. “Dengan skema pembayaran per musim atau per siklus tentunya dirasa sangat membantu dan tidak memberatkan,” tuturnya.  Perluasan cakupan layanan dan penempatan tenaga pendamping LPMUKP ini diharapkan menjadi dukungan konkret terhadap program terobosan KKP 2021-2024 yang digaungkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

LPMUKP Perluas Layanan Gaet Pelaku Usaha KP Cilegon

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/04/KKP-29C.jpg" alt="Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan bantuan modal usaha senilai Rp 1,65 miliar kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah." width="100%">
<figcaption>Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan bantuan modal usaha senilai Rp 1,65 miliar kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah.</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyerahkan bantuan modal usaha kepada pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Bantuan yang diberikan sebesar Rp 1,65 miliar.  Adapun bantuan ini diberikan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP). Sekitar 13 pelaku usaha dalam tujuh kelompok usaha ini terdiri dari para pembudidaya perikanan, pengolah dan pemasar perikanan, serta penangkap ikan. Mereka sekaligus mendapat bantuan 1.000 buah sembako.  "Semoga bantuan yang saya salurkan membawa manfaat, terlebih dalam kondisi pandemi dan ramadan ini. Semoga modal usaha ini bisa meningkatkan produktivitas usaha Bapak dan Ibu sekalian," kata Menteri Trenggono, Kamis (29/4/2021).  Menteri Trenggono juga didampingi oleh Kepala Divisi Perencanaan dan Umum LPMUKP Endraji Tunjung Seto. Endraji berharap modal kerja yang telah disalurkan bisa menjadi solusi bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan di Jepara.  “Tujuh kelompok usaha yang hari ini mendapatkan bantuan permodalan mewakili sektor usaha kelautan dan perikanan. Selanjutnya, bantuan modal menjadi solusi untuk keluar dari krisis pandemi," katanya.  Sementara itu, Kholifah pendiri CV Kembar Abadi yang mengusahakan pengolahan hasil perikanan mengaku sangat terbantu dengan permodalan yang disalurkan oleh LPMUKP. Apalagi di kondisi pandemi seperti sekarang ini.  "Saya bukan hanya harus memikirkan omzet, lebih dari itu, saya juga harus memikirkan pegawai saya, bagaimana agar mereka pun bisa tetap bekerja. Alhamdulillah, bantuan modal usaha ini sangat membantu untuk mempertahankan usaha saya," jelasnya.  Selain itu, Trenggono juga meninjau dan memanen langsung udang dari Tambak Udang Milenial (Millenial Shrimp Farm) yang dikelola oleh anak-anak generasi milenial dengan latar belakang pendidikan perikanan. Mereka dilatih dan dibina langsung oleh KKP melalui Balai Besar Perikanan Budidaya Air Payau (BBPBAP) Jepara.  "Laut dan sektor perikanan kita kaya, kalau bukan kita yang mengelola nanti, siapa lagi? Siapa yang mau jadi enterpreneur, terus belajar sungguh-sungguh di sini. Kalian orang-orang hebat yang akan menjaga laut dan sektor perikanan kita nanti," ucapnya.  Salah satu alumni Universitas Brawijaya, Aruma pun kepada Menteri KP yang turut mengelola Tambak Udang Milenial memperlihatkan secara langsung apa yang telah mereka lakukan. "Senang sekali bisa memperlihatkan produksi kami. Kami pakai automatic feeder, kincirnya otomatis, kita juga pakai blower, semuanya bisa kita perlihatkan kepada pemangku kebijakan," ungkapnya. Ia juga berharap semakin banyak milenial yang terjun ke sektor perikanan.

Menteri KKP Beri Modal Rp 1,65 M ke Pelaku Usaha Perikanan di Jepara

pelaku usaha perikanan

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelaku usaha perikanan

Berita Terkini

LPMUKP Perluas Layanan Gaet Pelaku Usaha KP Cilegon

Menteri KKP Beri Modal Rp 1,65 M ke Pelaku Usaha Perikanan di Jepara

Download Aplikasi JawaPos.com