<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/05/Kabid-Humas-Polda-Metro-Jaya-Kombes-Trunoyudo-Wisnu-Andiko-2-3887278131.jpg" alt="Kabidhunas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko" width="100%">
<figcaption>Kabidhunas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Polri masih berupaya memulangkan dua tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus magang kerja di Jerman. Polri bekerja sama dengan pihak-pihak terkait di Jerman untuk bisa memproses langkah tersebut. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, untuk dua tersangka itu, penyidik berkoordinasi dengan atase kepolisian Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Jerman. &rdquo;Bahkan, petugas juga berkolaborasi dengan Kemendikbud,&rdquo; ujarnya di kantor Divhumas Polri kemarin (22/3). Untuk pendalaman kasusnya, lanjut Trunoyudo, penyidik masih melakukan langkah penyidikan dengan memeriksa saksi-saksi. Setiap saksi yang dibutuhkan akan dipanggil dan diperiksa untuk membuat terang peristiwa pidana. &rdquo;Siapa pun ya, tidak hanya dari universitas,&rdquo; jelasnya. Salah satu yang didalami terkait kerja sama antara agen tenaga kerja dan universitas. Kerja sama itu yang membuat program magang kerja atau ferienjob ke Jerman. &rdquo;Secara simultan dilakukan proses pendalaman,&rdquo; katanya. Trunoyudo menambahkan, 1.407 mahasiswa yang menjadi korban TPPO dipastikan telah pulang ke Indonesia. Program tersebut selesai pada Desember 2023. Setelah memeriksa para korban, penyidik pun memastikan terjadi TPPO atau dipekerjakan secara tidak prosedural di Jerman. Diketahui, kasus TPPO modus magang kerja ini bermula dari laporan empat mahasiswa ke KBRI Jerman. Mereka mengikuti program ferienjob melalui universitas masing-masing. Saat telah berada di Jerman, ternyata mereka disodori kontrak kerja berbahasa Jerman. Gaji mereka pun dipotong untuk dana talangan yang diduga guna membiayai pemberangkatan para korban. (idr/c9/bay)

Polri masih berupaya memulangkan dua tersangka kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) modus magang kerja di Jerman.

Polri Upaya Pulangkan Dua Pelaku TPPO di Jerman

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/17/Mensos-TPPO-2247033287.jpg" alt="Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/7)." width="100%">
<figcaption>Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat, Senin (17/7).</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Korban kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) seolah tak ada habisnya. Jumlahnya terus bertambah tiap harinya. Upaya pencegahan oleh pemerintah pun dipertanyakan. Korban yang ditangani oleh Kementerian Sosial (Kemensos) misalnya. Sebelumnya, jumlah korban TPPO yang ditangani mencapai sekitar 160 orang. Lalu, kini bertambah lagi sebanyak 51 orang. &rdquo;Ada (penambahan, red). Terakhir 51 orang, itu tersebar,&rdquo; ujar Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ditemui usai sidak bersama anggota KSP di Sentra Pangudi Luhur Bekasi, Jawa Barat,&nbsp;Senin (17/7).&nbsp; Risma mengatakan, para korban dalam keadaan sehat. Mereka tengah diasesmen oleh pihak Kemensos sebelum dipulangkan. Asesmen ini bukan hanya terkait kondisi kesehatan fisik dan mental dari para korban. Tapi, juga soal latar belakang dan permasalahan yang tengah dihadapi masing-masing korban. Sehingga, nantinya bisa diberikan bantuan pemberdayaan. &rdquo;(Harapannya, red) mereka tidak tergoda lagi, tidak tertarik (tawaran-tawaran dari calo, red),&rdquo; tegasnya. Risma meyakini, dengan bantuan dan pendampingan yang diberikan Kemensos maka para korban juga bisa sukses. Bahkan, berpenghasilan lebih tinggi ketimbang harus ke luar negeri. &rdquo;Saya percaya dan kita sudah buktikan. Kita asesmen, lalu pendapatannya jauh lebih besar dari pada jadi TKW. Kita bisa kok hidup di Indonesia ini asal kita mau belajar mau berusaha,&rdquo; sambungnya. Ketegasan penanganan TPPO ini pun dipertanyakan oleh Anggota Komisi I DPR Christina Aryani. Ia mengaku prihatin terhadap banyaknya jumlah korban TPPO, bahkan beberapa di antara korban kembali ke Tanah Air dalam kondisi meninggal. &rdquo;Merujuk data Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tidak kurang 1.200 jenazah PMI dipulangkan ke Tanah Air selama 3 tahun terakhir. Soal TPPO, ini memang amat serius yang butuh perhatian dan komitmen kuat semua pihak,&rdquo; ungkapnya.&nbsp; Karenanya, ia menunggu keseriusan pemerintah terutama setelah adanya restrukturisasi Satuan Tugas Pemberantasan dan Pencegahan TPPO dengan menugaskan Kapolri sebagai ketua harian satgas TPPO. &rdquo;Kita tunggu sejauh mana langkah penegakan hukum benar-benar dilakukan, termasuk memastikan tidak ada lagi aktor-aktor negara yang ikut terlibat. Jika tetap ada, langkah tegas perlu untuk diambil,&rdquo; tegas Politisi Partai Golkar tersebut.&nbsp; Kendati begitu, ia juga meminta agar pemberantasan TPPO tetap memperhatikan aspek pencegahan. Salah satunya, melalui edukasi kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam kerja sindikat perdagangan orang tersebut.

Jumlah korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO yang ditangani mencapai sekitar 160 orang. Lalu, kini bertambah lagi sebanyak 51 orang.

Jumlah Korban TPPO yang Ditangani Kemensos Bertambah 

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/WhatsApp-Image-2022-03-25-at-14.08.18.jpg" alt="Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga." width="100%">
<figcaption>Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Perempuan masih menjadi sasaran empuk pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bukan hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak. Itulah yang terungkap dari data sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak (simfoni PPA) 2018&ndash;2022. Dari 2.082 korban TPPO, 90 persen merupakan perempuan dewasa dan anak perempuan. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Men PPPA) Bintang Puspayoga menegaskan, TPPO merupakan kejahatan luar biasa. Kejahatan ini adalah praktik pelanggaran terburuk terhadap hak asasi manusia. Karena itu, kata dia, diperlukan penegakan hukum yang tegas sesuai dengan undang-undang. Termasuk menghukum pelaku seberat-beratnya. &rdquo;Penegakan hukum ini merupakan upaya nyata untuk memerangi segala bentuk kejahatan TPPO di seluruh Indonesia, yang mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak,&rdquo; ujarnya kemarin (6/7). Seiring dengan penegakan hukum yang tegas, lanjut dia, upaya penanganan secara komprehensif dari hulu perlu dilakukan. Karena itu, dibutuhkan kolaborasi, sinergi, dan kerja sama semua pihak. Mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, hingga masyarakat umum. Tujuannya, meningkatkan peran masing-masing dalam mengurai penyebab terjadinya TPPO. Masyarakat juga perlu meningkatkan kewaspadaan dengan melakukan deteksi dini, meningkatkan komunikasi, dan memberikan informasi kepada kelompok rentan dan daerah yang rawan TPPO. &rdquo;Pencegahan dan penanganan korban tetap menjadi prioritas,&rdquo; tegasnya. Dia menjelaskan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) gencar mengampanyekan pencegahan TPPO. Termasuk menginisiasi program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) untuk memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Setidaknya ada 10 indikator DRPPA. Salah satunya adalah tidak ada kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban tindak pidana perdagangan orang. &rdquo;Melalui DRPPA, kami ingin meningkatkan kesadaran dan kompetensi masyarakat untuk tidak mudah tergiur iming-iming yang berujung pada praktik TPPO,&rdquo; jelasnya. Apalagi, saat ini modus perdagangan orang semakin beragam. Mulai memanfaatkan teknologi untuk menjerat korban lewat media sosial hingga tawaran adopsi ilegal untuk korban anak-anak. Pelaku TPPO biasanya memilih kelompok rentan sebagai calon korbannya, khususnya perempuan dan anak yang berekonomi lemah dan minim ilmu pengetahuan. (mia/c14/oni)

Perempuan masih menjadi sasaran empuk pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Bukan hanya perempuan dewasa, tetapi juga anak-anak.

Pelaku TPPO Incar Perempuan dan Anak

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/05/03/BA6103BE-9D88-4CE0-8C2B-6140A10B82EB-2845044586.jpeg" alt="Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan seluruh jajarannya." width="100%">
<figcaption>Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat video conference dengan seluruh jajarannya.</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Penanganan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) diperkuat dengan kerja sama lintas negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya mengejar tersangka hingga ke luar negeri sekaligus menyelamatkan para korban. Sigit menuturkan, saat ini digelar kegiatan ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime (SOMTC) Leaders di Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ). Penegak hukum dari sepuluh negara ASEAN hadir. &rdquo;Ada kejahatan transnasional yang menjadi perhatian, khususnya TPPO,&rdquo; ujarnya kemarin. Pertemuan tersebut diharapkan menghasilkan keputusan yang bersifat operasional. Yakni, pengejaran pelaku tindak pidana di luar negeri, termasuk kasus TPPO. Bukan hanya itu, penyelamatan saksi dan korban di luar negeri juga bisa dilakukan. &rdquo;Agar bisa kembali ke Indonesia,&rdquo; terangnya. Sementara itu, Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Nurul Azizah menjelaskan, sesuai data Satgas TPPO, jumlah laporan kasus per 19 Juni bertambah menjadi 429 laporan dari sebelumnya 385 laporan. &rdquo;Lalu, korban yang diselamatkan mencapai 1.582 orang,&rdquo; jelasnya. Jumlah tersangkanya bertambah menjadi 511 orang. Di sisi lain, penanganan kasus TPPO menjadi perhatian perwakilan pemerintah di luar negeri. Pekan lalu Wakil Kepala Perwakilan RI di KBRI Bangkok Sukmo Yuwono bersama Atase Polri Kombespol Endon Nurcahyo serta Pelaksana Fungsi Protokol dan Konsuler II I Gusti Ngurah Ray Wibisana bertemu dengan pihak kepolisian Thailand. Pertemuan itu berkaitan dengan kasus TPPO 26 WNI yang sempat bekerja sebagai online scammer di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand. Sebagaimana diketahui, 26 WNI terjebak TPPO untuk dipekerjakan sebagai online scammer di wilayah perbatasan Myanmar-Thailand. Tim Gabungan Satgas Anti-TPPO Thailand bersama KBRI Bangkok, IOM, dan IJM akhirnya berhasil menyelamatkan mereka yang berada di wilayah konflik Myawaddy, Myanmar. Seluruh WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam dua gelombang, yakni empat orang pada 5 Mei 2023 dan sisanya pada 6 Mei 2023. Sementara itu, TNI-AL juga memberikan atensi terhadap TPPO. Kepala Dinas Penerangan TNI-AL (Kadispenal) Laksamana Pertama TNI I Made Wira Hady menyampaikan, tiga bulan terakhir, instansinya menggagalkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal yang dilakukan melalui jalur laut. (idr/mia/syn/c19/fal)

Penanganan kasus TPPO diperkuat dengan kerja sama lintas negara. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan bahwa pihaknya mengejar.

Laporan Bertambah Jadi 429, Polri Kejar Pelaku TPPO di Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/waspadai-human-trafficking-berkedok-penyaluran-tki_m_188057.jpeg" alt="Ilustrasi perdagangan orang" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi perdagangan orang</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Migrant Care meminta pemerintah mengambil langkah tegas dalam menangani kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) seperti yang terjadi di Kamboja. Sebab, dalam beberapa tahun terakhir, kejahatan ini semakin mengkhawatirkan.  Kepala Pusat Studi Migrasi Migrant Care, Anis Hidayah mengatakan, para pelaku TPPO ini biasa mencari korban lewat media sosial dan komunitas. Seperti di Facebook, iklan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan gaji besar banyak berseliweran.  "Selain dari Facebook mereka juga secara intensif para calo bekerja mendekati korban ke komunitas langsung. Online dan offline, mereka intensif komunikasi melalui messenger, proses keberangkatan juga melalui messenger," kata Anis kepada wartawan, Selasa (2/8).  Tak sedikit dari banyaknya iklan tersebut, korban berjatuhan. Sayangnya, Migrant Care menilai pemerintah lemah dalam melakukan upaya pencegahan.  "Counter narasinya (iklan di media sosial) nyaris tidak ada," jelasnya.  Sebelumnya diberitakan, sebanyak 60 orang Warga Negara Indonesia (WNI) disekap di Kamboja. Terkait kasus ini, KBRI Phnom Penh telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja guna membantu membebaskan 60 warga negara Indonesia (WNI) yang disekap di negara itu.  Menurut Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha, puluhan WNI tersebut dilaporkan menjadi korban penipuan perusahaan investasi palsu di Sihanoukville, Kamboja.  “KBRI telah menghubungi pihak Kepolisian Kamboja untuk permohonan bantuan pembebasan sambil terus menjalin komunikasi dengan para WNI. Saat ini, Kepolisian Kamboja sedang melakukan langkah-langkah penanganan,” kata Judha melalui pesan singkat, Kamis (28/7).

Migrant Care Sebut Pelaku TPPO Cari Korban di Medsos dan Komunitas

pelaku tppo

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelaku tppo

Berita Terkini

Polri Upaya Pulangkan Dua Pelaku TPPO di Jerman

Jumlah Korban TPPO yang Ditangani Kemensos Bertambah

Pelaku TPPO Incar Perempuan dan Anak

Laporan Bertambah Jadi 429, Polri Kejar Pelaku TPPO di Luar Negeri

Migrant Care Sebut Pelaku TPPO Cari Korban di Medsos dan Komunitas

Download Aplikasi JawaPos.com