<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/1661833532880.jpg" alt="Ilustrasi kedatangan penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda. Dok JawaPos" width="100%">
<figcaption>Ilustrasi kedatangan penumpang di Bandar Udara Internasional Juanda. Dok JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Kedatangan tamu internasional dari Benua Eropa dan Amerika bakal lebih diperketat di Jawa Timur. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi masuknya virus cacar monyet atau monkeypox.  Per hari ini, Selasa (30/8), Pemerintah Provinsi Jawa Timur meminta Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) di Bandar Udara Internasional Juanda untuk membuat catatan detail tentang kedatangan tamu internasional.  ”WNI (warga negara Indonesia) atau WNA (warga negara asing) yang datang dari luar negeri bakal dicek kesehatannya lebih detail,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Erwin Astha Triyono, Selasa (30/8).  Permintaan itu dilakukan karena kementerian kesehatan membuat peringatan antisipasi penyebaran monkeypox dari 87 negara. ”Memang ada 87 negara. Tapi paling banyak di Eropa dan Amerika,” ujar Erwin.  Meskipun endemi itu berasal dari wilayah Benua Afrika, namun dominasi penyebaran monkeypox berada di daerah Eropa dan Amerika. ”Munculnya gejala cacar hampir mirip dengan monkeypox. Tapi (monkeypox) ada ciri khas,” terang Erwin.  Gejala cacar monkeypox biasanya tampak di wajah. Kemudian di telapak tangan. Suspect biasanya juga memiliki anomali di kelenjar getah bening.  ”Tapi semua itu (gejala) tidak bisa dibuat gegabah. Jadi harus PCR,” tegas Erwin.  Sejauh ini, lanjut Erwin, hanya ada 1 orang suspect dari Jawa Timur. Namun dia sudah dinyatakan negatif.  ”Ada suspect dari Lamongan 1 orang. Tapi sudah negatif saat PCR,” ucap Erwin.

Pemprov Jatim Minta Bandara Juanda Perketat Kedatangan dari 87 Negara

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/08/Wagub-bandara-imigrasi.jpg" alt="Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawat (kiri) meminjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Badung, Minggu (31/7). Pemprov Bali/Antara" width="100%">
<figcaption>Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawat (kiri) meminjau Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai di Badung, Minggu (31/7). Pemprov Bali/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengecek situasi terkini Imigrasi di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Kabupaten Badung. Hal tersebut terkait dengan beredarnya kabar antrean pelaku perjalanan luar negeri hingga lima jam.  ”Konter Imigrasi yang sempat dikeluhkan kemarin, pada hari ini (1/8) telah dibuka sebanyak 16 konter, termasuk tiga konter yang akan disiapkan untuk delegasi G20,” kata Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati seperti dilansir dari Antara di Badung.  Wagub yang biasa disapa Cok Ace itu menambahkan, masih terdapat tiga konter yang dalam perbaikan.  Ketua PHRI Bali itu juga meminta proses perbaikan dipercepat penyelesaiannya, mengingat jumlah kunjungan wisman setiap hari menunjukkan tren peningkatan. ”Memang barang-barang penumpang kelihatannya masih cukup lama prosesnya, antara 30 menit sampai 1 jam. Tetapi saya sudah minta dan berharap agar proses menunggu barang penumpang bisa dipercepat. Ini bukan salah siapa-siapa, tapi mekanismenya seperti itu,” ujar Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati.  Meskipun demikian, Cok Ace minta pihak Imigrasi Bandara menambah kursi khusus untuk difabel dan orang tua pada area antre pengambilan bagasi. Hal itu penting dilakukan untuk memberikan pelayanan yang memadai kepada pengguna jasa bandara.  Wagub Cok Ace sempat berbincang dengan wisatawan yang baru tiba dari Prancis. Wisatawan tersebut menyampaikan tidak ada keluhan selama proses kedatangan sampai dengan pengambilan bagasi.  Wagub Bali dalam kesempatan tersebut didampingi Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Ngurah Rai Sugito, Airport Screening Security Angkasa Pura I Kiki Aprinia, bersama Airport Operation Center Head Nyoman Dharmajaya.  Selain itu hadir dari Otoritas Bandara Flight Operation Inspector Yohanes Aris Nalendro dan Pemroses Data Angkutan Udara, Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara Julian Sulistyo.

Wagub Bali Respons Keluhan Antrean Wisman di Bandara Ngurah Rai

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/04/Direktur-Jenderal-Perhubungan-Udara-Novie-Riyanto-Antara.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan bahwa pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dapat memasuki wilayah Indonesia di sepuluh bandara internasional.  "Ketentuan tersebut diatur dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 42 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Luar Negeri Dengan Transportasi Udara Pada Masa Pandemi COVID-19, berlaku mulai 6 April 2022," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Novie Riyanto di Jakarta, Rabu (6/4).  Novie menjelaskan, sepuluh bandara internasional tersebut adalah Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Juanda di Jawa Timur, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Kepulauan Riau, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Bintan Kepulauan Riau, Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara, Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat, Bandara Kualanamu di Sumatera Utara, Bandara Sultan Hasanuddin di Sulawesi Selatan, dan Bandara Internasional Jogjakarta di Daerah Istimewa Jogjakarta.  “Selain bertambahnya pintu masuk, Surat Edaran terbaru juga mengatur bahwa PPLN yang datang, harus memiliki suhu tubuh di bawah 37,5 derajat Celcius dan memenuhi persyaratan lainnya,” kata Novie.  Beberapa persyaratan lain yang harus dipenuhi oleh PPLN pada saat kedatangan di antaranya kewajiban menunjukkan kartu vaksin dosis kedua minimal 14 hari sebelum keberangkatan, hasil negatif RT-PCR dari negara asal maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, wajib menjalani RT-PCR pada saat kedatangan, mengunduh aplikasi PeduliLindungi, dan e-HAC Indonesia.  Untuk memastikan penerapan SE ini berjalan dengan baik, ia meminta para direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dan Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara untuk melakukan pengawasan.  "Juga berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, TNI, POLRI, Satgas Bandar Udara, Kantor Kesehatan Pelabuhan, Kementerian/Lembaga terkait serta stakeholders penerbangan,” sebut Novie.  Dengan diberlakukannya Surat Edaran Nomor 42 Tahun 2022, Surat Edaran Nomor 33 Tahun 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  Dalam SE Nomor 33 Tahun 2022 bandara internasional yang menjadi entry point memasuki wilayah Indonesia adalah Bandara Soekarno-Hatta di Banten, Bandara Juanda di Jawa Timur, Bandara I Gusti Ngurah Rai di Bali, Bandara Hang Nadim di Batam Kepulauan Riau, Bandara Raja Haji Fisabilillah di Bintan Kepulauan Riau, Bandara Sam Ratulangi di Sulawesi Utara dan Bandara Zainuddin Abdul Madjid di Nusa Tenggara Barat.

Pintu Masuk bagi PPLN Bertambah, Kini Melalui 10 Bandara Internasional

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/12/Dewa-Gde-Satrya.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure>UJI coba bebas karantina untuk pelaku perjalanan luar negeri (<a href="https://www.jawapos.com/tag/pelaku-perjalanan-luar-negeri/">PPLN</a>) dipercepat satu minggu, mulai Senin (7/3). Tentu, keputusan itu adalah momentum yang telah lama dinantikan pelaku usaha pariwisata dan seluruh masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut setelah <a href="https://www.jawapos.com/tag/bali/">Bali</a> dibuka untuk wisatawan mancanegara (wisman) pada 14 Oktober 2021.  Keputusan bebas karantina bagi wisman yang telah lengkap vaksin dan booster didasarkan pada tingkat positive rate yang rendah dan tingkat vaksinasi yang tinggi di Bali, juga disertai SOP yang detail serta penghapusan prasyarat sponsor. Hal itu merupakan harapan wisatawan dan pelaku usaha untuk menaikkan daya tarik dan minat berwisata ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/bali/">Bali</a> di tengah persebaran virus korona. Dalam konteks ini, theory of planned behavior (TPB) yang dikembangkan Icek Ajzen (1985) sebagai pengembangan theory of reasoned action (1967) dapat menjadi perspektif untuk merefleksikan keputusan wisman berwisata ke Bali pasca kebijakan bebas karantina.  Keputusan wisatawan menjadi masalah utama di sektor pariwisata, terutama ketika muncul risiko mengunjungi suatu destinasi oleh wisatawan selama masa pandemi <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a>. Conner (2020) menyatakan, TPB berfungsi sebagai kerangka kerja yang berguna untuk merancang intervensi perubahan perilaku yang efektif. Hal itu diperkuat Pahrudin, Chen, &amp; Liu (2021) yang menyatakan bahwa secara umum konstruk TPB – terdiri atas attitude towards behavior, subjective norms, perceived behavior control – berpengaruh signifikan terhadap niat berkunjung bagi seseorang ke suatu destinasi lokal di Indonesia.  Dalam konteks ini, dibutuhkan kolaborasi semua pihak untuk memberikan stimulasi kebijakan, promosi, dan program wisata ke Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya. Terutama yang memberikan nilai tambah pada aspek attitude towards behavior, subjective norms, dan perceived behavior control wisman untuk meningkatkan level keinginan berwisata menjadi keputusan berwisata ke Bali. Seperti diketahui bersama, attitude itu terkait pertimbangan baik positif ataupun negatif dan menguntungkan atau merugikan bagi wisman untuk berwisata. Sedangkan subjective norms terkait saran dan rekomendasi kepada wisman untuk berwisata. Kemudian, perceived behavior control itu terkait pengalaman masa lalu serta ketersediaan waktu dan sumber daya wisman untuk berwisata.  Ketiga konstruk tersebut memberikan pengaruh pada intention (niat) dan selanjutnya intention serta perceived behavior control berpengaruh pada behavior, dalam hal ini keputusan untuk berwisata ke Bali. Maka, bila ada sikap yang positif, dukungan dari orang sekitar, dan persepsi kemudahan untuk berperilaku, niat orang untuk berperilaku akan sangat tinggi. Niat itu sendiri merupakan kehendak individu untuk melakukan perbuatan tertentu.  Berkaca pada ilustrasi di atas, dapat direfleksikan perjalanan atau dinamika kebijakan membuka Bali untuk wisman. Sejak Bali dan Kepulauan Riau (Kepri) dibuka untuk wisman pada 14 Oktober lalu, minim penerbangan langsung ke dua destinasi tersebut. Setidaknya penerbangan langsung ke Bali dari beberapa negara selama dua bulan terakhir dengan jumlah 1.600 wisman (terbanyak dari Australia dan <a href="https://www.jawapos.com/tag/rusia/">Rusia</a>) dapat mengawali pemulihan perjalanan internasional ke Indonesia. Penyebabnya, ada beberapa kendala bagi wisman untuk datang ke Indonesia. Di antaranya, tempat karantina yang kurang menarik dan penerbangan langsung dari asal negara wisman sementara mereka tidak tinggal di negara asal, tetapi di negara tempat bekerja.  Kebijakan bebas karantina bagi wisman dapat dipandang memperkuat tiga konstruk TPB, terutama pada aspek perceived behavior control, serta memperkuat niat dan mendorong keputusan berwisata ke Bali (behavior). Kebijakan itu sekaligus memulihkan merek Bali yang dinyatakan Mark Hobart (2015) sebagai ’’Bali is a brand’’, yang memungkinkan untuk menjual apa saja.  Bali sebagai etalase Indonesia merupakan merek yang berkarisma untuk memantik perhatian, ketertarikan, hasrat, sekaligus mengambil keputusan pemimpin dunia untuk datang ke Bali, Indonesia. Undangan dari tuan rumah Presiden Indonesia pada KTT G20 di Roma, Italia, mengingatkan masyarakat dunia, melalui pemimpin negara-negara maju, bahwa Indonesia aman dan sanggup menyambut wisatawan mancanegara di tengah persebaran virus korona. Lebih-lebih, saat ini ketika kepemimpinan Presidensi G20 di tangan Presiden Jokowi, strategis bagi pemulihan pariwisata Indonesia umumnya, Bali khususnya, mempertegas, mempertajam, dan mengonkretkan berbagai upaya yang selama ini telah dilakukan untuk menggerakkan pariwisata Bali khususnya dan Indonesia umumnya.  Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengampanyekan kesiapan wisatawan dalam berwisata di masa next normal, baik pada saat pre-trip, trip, hingga post-trip. Wisatawan wajib memastikan kondisi kesehatan tubuh sebelum traveling dalam keadaan prima dan memastikan negatif Covid-19 melalui swab atau rapid test. Hal itu juga diberlakukan pada kebijakan bebas karantina bagi wisman, tiga hari setelah kedatangan diwajibkan untuk tes PCR. Pada saat perjalanan, protokol kesehatan harus diterapkan dengan self-discipline, memberikan apresiasi kepada penyedia jasa pariwisata yang tersertifikasi CHSE dan cashless dalam melakukan transaksi. Setelah melakukan perjalanan, kondisi kesehatan juga diharapkan prima dan tetap negatif <a href="https://www.jawapos.com/tag/covid-19/">Covid-19</a> melalui swab dan rapid test.  Momentum bebas karantina bagi wisman ke Bali dalam kaitannya dengan next normal itu menjadi bagian dari persiapan KTT G20 di Bali serta untuk mengimplementasikan dan mengevaluasi kedisiplinan penerapan protokol kesehatan di sektor pariwisata. Juga menjadi contoh bagi kesiapan penyedia jasa dalam mata rantai industri pariwisata di seluruh Indonesia. Terutama untuk memenuhi harapan dan kecemasan wisman terhadap berwisata yang aman, nyaman, dan mengesankan di Indonesia. Kiranya kebijakan bebas karantina bagi wisman ke <a href="https://www.jawapos.com/tag/bali/">Bali</a> tersebut benar-benar menjadi momentum pulihnya industri pariwisata dan lapangan kerja pariwisata di Indonesia. (*)  <hr />  *) DEWA GDE SATRYA, Dosen Prodi Pariwisata School of Tourism, Universitas Ciputra Surabaya

Berkah Bali Bebas Karantina untuk Wisman

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pemeriksaan-Surat-Hasil-Tes-PCR-Penumpang-Pesawat-Dery-Ridwansah-3.jpg" alt="Calon penumpang pesawat saat menunjukan surat hasil tes PCR di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (11/6/2020). Bandara Soekarno-Hatta mengimbau penumpang yang hendak menuju Tanjung Pandan, Denpasar, Padang dan Balikpapan untuk men" width="100%">
<figcaption>Calon penumpang pesawat saat menunjukan surat hasil tes PCR di Terminal 2, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (11/6/2020). Bandara Soekarno-Hatta mengimbau penumpang yang hendak menuju Tanjung Pandan, Denpasar, Padang dan Balikpapan untuk men</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Pemerintah berupaya menghidupkan kembali sektor pariwisata di Bali yang selama ini terdampak karena pandemi Covid-19. Karena itu, aturan baru terkait turis asing di Bali mulai diuji coba, Senin (7/3).  Kementerian Kesehatan menegaskan meski bebas karantina, pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tetap wajib menjalani tes PCR.  Bali dipilih sebagai kota pertama yang melakukan uji coba karena menjadi tujuan utama para wisatawan. Penghapusan karantina bagi turis mancanegara dimaksud agar para pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) tak berlama-lama di hotel.  Pada Senin (7/3) kebijakan Bali tanpa karantina diberlakukan, sekaligus pemberlakuan visa on arrival (VOA) bagi wisatawan asing dan atau PPLN. Kebijakan tanpa karantina itu hanya berlaku bagi wisatawan asing yang masuk ke Bali melalui jalur udara maupun laut.  Kementerian kesehatan menegaskan kebijakan itu masih dalam tahap uji coba. Kali pertama baru memilih Bali sebagai provinsi yang memberlakukan bebas karantina.  ”Ini baru uji coba untuk di Bali ya,” ucap Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes Siti Nadia Tarmizi kepada JawaPos.com, Minggu (6/3).  Menurut Nadia, waisatawan atau PPLN tetap harus melakukan tes PCR saat masuk ke Indonesia. Nanti pada hari ke-3 melakukan tes PCR kembali.  Hal itu menanggapi kemungkinan adanya modus atau celah jika seseorang PPLN transit ke Bali dahulu. Menurut Nadia, negara lain juga banyak yang sudah memberlakukan bebas karantina bagi pelancong.  ”Kita lihat dulu uji cobanya di Bali,” tutur Nadia.  Apakah akan bergeser pula ke kota atau provinsi lainn? Nadia menyatakan hal itu akan ditentukan berdasar evaluasi.  ”Ini nanti dilihat dari hasil PCR 3 hari. Ini kan sama seperti karantina 3 hari dan kita juga lihat banyak negara yang sudah tidak memberlakukan karantina. Kita lihat dulu ya di Bali,” papar Nadia.

Bali Hapus Karantina Mulai Besok, Kemenkes Sebut Tetap Wajib Tes PCR

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/03/Koster-udeng-2022.jpg" alt="Gubernur Bali Wayan Koster. Antara" width="100%">
<figcaption>Gubernur Bali Wayan Koster. Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Gubernur Bali Wayan Koster mengusulkan pemberlakuan uji coba kebijakan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) yang datang ke Pulau Dewata tanpa karantina agar dimajukan dari 14 menjadi 7 Maret.  ”Kemudian pemberlakuan kebijakan Visa on Arrival (VoA) untuk mencegah terjadinya kesulitan memperoleh visa dan tingginya biaya pengurusan visa bagi para PPLN,” kata Koster seperti dilansir dari Antara di Denpasar.  Koster menyampaikan usul tersebut saat mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Pembukaan Provinsi Bali sebagai Uji Coba Tanpa Karantina bagi PPLN secara virtual yang dipimpin Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves.  Menurut dia, dua poin usul tersebut waktunya diterapkan untuk pemulihan pariwisata Bali karena sudah sangat terpuruk selama dua tahun. ”Kami juga mengusulkan crew air line tidak melakukan entry test karena sudah memiliki hasil negatif swab PCR dari negara keberangkatan,” ujar Koster.  Mantan anggota DPR tiga periode itu pun mengusulkan agar Pelabuhan Benoa di Kota Denpasar mulai dibuka untuk kapal pesiar dan yacht. Gubernur Bali juga menyampaikan komitmennya melakukan percepatan vaksinasi booster (penguat) minimal mencapai 30 persen.  ”Kepada wali kota/bupati se-Bali agar segera melakukan percepatan vaksinasi booster mulai 5 Maret, berbasis banjar dan komunitas,” ucap Koster.  Selanjutnya mengkoordinasikan pelaksanaan SOP bagi PPLN mulai dari Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sampai ke hotel, peningkatan kapasitas tes swab PCR, dan penerapan CHSE secara ketat bagi hotel dan destinasi wisata. Gubernur Bali juga berkomitmen meningkatkan meningkatkan penggunaan aplikasi PeduliLindungi dan kesiapan hotel isolasi.  Rapat koordinasi yang juga didukung Koordinator dan anggota Tim Pakar Satgas Covid-19 menyetujui pemberlakuan kebijakan tanpa karantina bagi PPLN ke Bali mulai 7 Maret 2022 sesuai usul Gubernur Bali. Kemudian menyetujui pemberlakuan kebijakan VoA untuk PPLN ke Bali dari beberapa negara yang akan ditentukan sesuai usul Gubernur Bali.  Keputusan rapat tersebut selanjutnya akan dijadikan materi pembahasan dalam rapat final yang akan dipimpin Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan pada Jumat (4/3).

Gubernur Usulkan PPLN Tanpa Karantina ke Bali Dimajukan Jadi 7 Maret

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/bandara-ngurah-rai.jpg" alt="SAMBUT KEDATANGAN: Para penumpang Singapore Airlines yang baru tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, kemarin. (NI KADEK RIKA RIYANTI/BALI EXPRESS)" width="100%">
<figcaption>SAMBUT KEDATANGAN: Para penumpang Singapore Airlines yang baru tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, kemarin. (NI KADEK RIKA RIYANTI/BALI EXPRESS)</figcaption>
</figure>JawaPos.com -  Tak perlu karantina. Yang penting bisa menunjukkan hasil tes PCR negatif saat keberangkatan dan kembali negatif saat dites PCR lagi setiba di Bali.  Itulah rencana yang diupayakan Gubernur Bali I Wayan Koster di wilayah yang dia pimpin untuk pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). ’’Rencana saya, pada awal Maret itu (wisatawan mancanegara) sudah tanpa karantina,” katanya dalam jumpa pers di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali, kemarin (16/2) seperti dilansir Bali Express.  Koster berada di bandara kemarin dalam rangka turut menyambut kedatangan dan keberangkatan perdana maskapai Singapore Airlines. Yang mendarat di Bali Singapore Airlines dengan nomor penerbangan SQ 938 pada pukul 11.50. Pesawat itu tiba dengan membawa 156 penumpang. Dari jumlah tersebut, 47 penumpang merupakan warga negara Indonesia (WNI) dan 109 warga negara asing (WNA).  Koster menambahkan, per hari ini masa karantina selama tiga hari sudah bisa diterapkan untuk wisatawan yang baru datang tersebut. Dengan catatan, masa karantina selama 3 x 24 jam berlaku bagi PPLN yang telah menjalani vaksinasi tahap ketiga. Sementara itu, PPLN dengan vaksinasi tahap kedua masih menjalani masa karantina 5 x 24 jam dan PPLN vaksinasi tahap pertama menjalani karantina selama 7 x 24 jam di hotel bubble.  Karantina itu, kata Koster, masih memberlakukan sistem bubble yang diterapkan di 27 hotel yang ada di Bali. ’’Untuk penumpang yang datang hari ini (kemarin) dengan pesawat SQ itu, penyebarannya (sistem bubble) lumayan. Ada yang di Kuta, Ubud, ada juga yang di Sanur,” sebutnya.  Kendati demikian, Koster menyebut rencana peniadaan karantina itu masih melihat perkembangan Covid-19 varian Omicron. Dia berharap kasus Omicron segera menurun.  Di samping itu, menurut dia, Bali memiliki dasar yang kuat. Sebab, pencapaian vaksinasi di Bali sudah sangat tinggi.  Dia membeberkan, vaksinasi reguler usia 12 tahun ke atas dosis pertama mencapai 105 persen, sedangkan dosis kedua sudah 94 persen lebih. Kemudian vaksinasi usia lanjut dosis pertama mencapai 84 persen dan dosis kedua sudah 74 persen lebih. Adapun vaksinasi usia 6‒11 tahun dosis pertama sudah mencapai 105 persen, sedangkan dosis kedua lebih dari 90 persen.  Singapore Airlines juga menjadi maskapai perdana yang terbang secara reguler dari Bali ke luar negeri atau Singapura. Pesawat dengan nomor penerbangan SQ 939 itu mengangkut 81 penumpang dari Bali dan take off pada pukul 13.00 Wita.  Koster menyampaikan, pihaknya telah mendapat surat dari manajemen Jetstar Asia Airways yang juga akan melakukan penerbangan berpenumpang dengan pesawat Airbus A320 dari Singapura langsung ke Denpasar. ’’Rencananya antara 4 sampai 25 Maret 2022, tetapi saya mendapatkan konfirmasi tadi itu rencananya tanggal 16 Maret 2022. Saya berharap bisa lebih cepat lagi dari tanggal 16,” tuturnya.  Pihaknya juga terus berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Garuda Indonesia. ’’Kebetulan Dirut Garuda ini adalah sahabat baik saya sesama alumni Institut Teknologi Bandung satu angkatan. Jadi, saya meminta tolong kepada beliau agar Garuda segera membuka penerbangan dari Australia dimulai dari Sydney ke Denpasar. Beliau sudah oke berkomitmen untuk melaksanakan, rencana tanggal 4 Maret 2022,” bebernya.  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/02/gurbernur-koster.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SAMBUT KEDATANGAN: I Wayan Koster (tengah) turut menyambut kedatangan penerbangan tersebut. (NI KADEK RIKA RIYANTI/BALI EXPRESS)

Gubernur Koster Upayakan Maret Bali tanpa Karantina

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/06/19.jpg" alt="Petugas menyemprotkan disinfektan ke pengemudi kendaraan pengangkut pasien Covid-19 yang hendak memasuki kompleks Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (7/6). Aloysius Jarot Nugroho/Antara" width="100%">
<figcaption>Petugas menyemprotkan disinfektan ke pengemudi kendaraan pengangkut pasien Covid-19 yang hendak memasuki kompleks Asrama Haji Donohudan, Ngemplak, Boyolali, Jawa Tengah, Senin (7/6). Aloysius Jarot Nugroho/Antara</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kementerian Kesehatan mengizinkan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) yang menjalani karantina melakukan tes pembanding RT-PCR di laboratorium berbeda. Kebijakan ini menyusul adanya pelaku karantina yang merasa tidak puas terhadap hasil pemeriksaan Covid-19, pada hari pertama karantina dan saat berakhirnya masa karantina.  Aturan ini tertuang dalam Surat Edaran Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2022 tentang Protokol Kesehatan Perjalanan Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19.  “Sudah ada Surat Edaran Satgasnya. Untuk lokasinya, kami telah menunjuk beberapa RS dan lab pemeriksa,” kata Juru Bicara Covid-19 Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi dalam keterangannya, Senin (14/2).  dr. Nadia menjelaskan adanya perbedaan hasil antara entry test yang positif, namun menjadi negatif menjelang berakhirnya masa karantina, adalah sesuatu yang mungkin saja terjadi. Hal ini mengingat hingga saat ini belum diketahui secara pasti berapa lama masa inkubasi varian Omicron.  “Temuan ini menunjukkan pentingnya karantina untuk mencegah penyebaran Covis-19, jadi kita bisa tangkal sebelumnya. Sebab, kita belum tahu pasti berapa lama masa inkubasi Omicron, bisa saja hari pertama negatif, tapi 3 atau 5 hari kemudian hasilnya jadi positif,” ujar Nadia.  Dalam aturan ini disebutkan bahwa tes pembanding hanya bisa dilakukan di Balitbangkes Kemenkes, RSUPN Cipto Mangunkusumo, RSPAD Gatot Subroto, RS Bhayangkara atau laboratorium pemerintah lainnya seperti Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Kesehatan Daerah, atau Laboratorium rujukan pemerintah.  Adapun biaya tes pembanding ditanggung sendiri oleh Pelaku Perjalanan Luar Negeri. dr. Nadia menekankan kebijakan ini hanya berlaku bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia.  Sementara bagi non PPLN yang hasil pemeriksaan RT-PCR positif, tidak perlu melakukan tes pembanding, sebaiknya segera lakukan isolasi mandiri bagi yang tidak bergejala atau gejala ringan atau isolasi di tempat isolasi terpusat jika tidak memungkinkan.  “Ini diberlakukan untuk PPLN saja, bagi peserta karantina non PPLN dengan hasil positif tidak perlu melakukan tes pembanding berulang kali untuk memastikan dirinya negatif. Cukup lakukan isolasi mandiri di rumah atau isolasi terpusat bagi yang tanpa gejala-ringan, atau di rumah sakit bagi yang bergejala sedang-kritis,” tegas Nadia.

Kemenkes: Pelaku Perjalanan Luar Negeri Boleh Tes Pembanding Covid-19

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG20220113111001.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi meminta jajarannya di pemerintah kota setempat memperkuat pengawasan terhadap kedatangan Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) dan memastikan telah melakukan karantina sesuai aturan yang berlaku. "Tentunya dengan melibatkan Satgas Kampung Wani Jogo Suroboyo di masing-masing wilayah RT/RW atau kelurahan di Surabaya," kata Wali Kota Eri Cahyadi di Surabaya, Senin. Menurut dia, kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 001.1/1616/436.7.2/2022 mengenai kewaspadaan dini terhadap penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. Selain itu, lanjut dia, pihaknya meminta dioptimalkan penerapan aplikasi PeduliLindungi di setiap tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan, seperti di mal, pasar, pusat restoran, fasilitas hiburan dan tempat wisata. "Mari bersama-sama menjaga kota ini agar bisa segera keluar dari pandemi. Tetap jaga prokes, 5M harus dilakukan, jangan lengah dan tetap waspada," katanya. Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah meminta hotline semua puskesmas di Kota Pahlawan, Jatim, diaktifkan kembali untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi terjadi pada awal Februari 2022. "Ini juga agar setiap ada kejadian kegawatdaruratan, puskesmas bisa siap 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat," katanya. Khusnul mengatakan, diaktifkannya kembali hotline puskemas ini, tidak hanya soal antisipasi kegawatdaruratan saja, tapi juga dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat. "Nomor hotline puskesmas yang sudah ada harus disosialisasikan oleh camat, lurah, RW, RT atau kader kesehatan. Sehingga masyarakat tahu nomor hotline tersebut. Namun tentunya nomor tersebut tidak hanya untuk diketahui, tapi juga bisa dihubungi. Harus ada petugas yang menjaga 24 jam," katanya.  (*)

Eri Cahyadi Minta Perketat Pengawasan Pelaku Perjalanan Luar Negeri

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/01/IMG-20220128-WA0005.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Rafika Yahya/JawaPos.com</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi minta jajarannya memperkuat pengawasan terhadap kedatangan pelaku perjalanan luar negeri (PPLN). Wali kota minta PPLN melakukan karantina sesuai aturan yang berlaku.  ”Tentunya dengan melibatkan Satgas Kampung Wani Jogo Suroboyo di masing-masing wilayah RT/RW atau kelurahan di Surabaya,” kata Wali Kota Eri Cahyadi seperti dilansir dari Antara di Surabaya, Senin (31/1).  Menurut dia, kebijakan tersebut telah dituangkan dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Surabaya Nomor 001.1/1616/436.7.2/2022 mengenai kewaspadaan dini terhadap penyebaran virus Covid-19 varian Omicron. Selain itu, pihaknya meminta dioptimalkan penerapan aplikasi PeduliLindungi di setiap tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan.  ”Di mal, pasar, pusat restoran, fasilitas hiburan, dan tempat wisata, mari bersama-sama menjaga kota ini agar bisa segera keluar dari pandemi. Tetap jaga prokes, 5M harus dilakukan, jangan lengah dan tetap waspada,” ujar Eri.  Sementara itu, Ketua Komisi D Bidang Kesra DPRD Surabaya Khusnul Khotimah meminta hotline semua puskesmas di Kota Pahlawan, Jatim, diaktifkan kembali. Hal itu untuk antisipasi lonjakan kasus Covid-19 yang diprediksi terjadi pada Februari.  ”Ini juga agar setiap ada kejadian kegawatdaruratan, puskesmas bisa siap 24 jam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” papar Khusnul Khotimah.  Khusnul mengatakan, diaktifkannya kembali hotline puskemas itu, tidak hanya soal antisipasi kegawatdaruratan. Tapi juga dalam rangka mendekatkan layanan kepada masyarakat.  ”Nomor hotline puskesmas harus disosialisasikan camat, lurah, RW, RT, atau kader kesehatan. Sehingga masyarakat tahu nomor hotline tersebut. Namun tentunya nomor tersebut tidak hanya untuk diketahui, tapi juga bisa dihubungi. Harus ada petugas yang menjaga 24 jam,” tutur Khusnul Khotimah.

Wali Kota Surabaya Minta Perkuat Pengawasan Pelaku Perjalanan LN

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelaku perjalanan luar negeri

Berita Terkini