<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/04/12/JKT_Pemerintah-Pangkas-Bea-Keluar-CPO_SALMAN-TOYIBI-1-898169157.jpg" alt="Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)" width="100%">
<figcaption>Pekerja mengangkut kelapa sawit di Bogor, Jawa Barat, Kamis (10/4/2025). (SALMAN TOYIBI/DOK. JAWA POS)</figcaption>
</figure> JawaPos.com &ndash; Pelaku industri kelapa sawit terus berupaya untuk bisa menumbuhkan produksi dalam negeri. Namun, upaya tersebut butuh dukungan dari pemangku kepentingan. Salah satu kepastian hukum dan berusaha dari regulator. Bendahara Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Mona Surya mengatakan, pelaku industri kelapa sawit sudah beroperasi puluhan tahun di Indonesia. Termasuk perusahaannya yang kini sudah berusaha lebih dari 30 tahun lamanya. Dalam masa tersebut, pihaknya berupaya untuk bisa menjadi salah satu penyokong ekonomi. &rsquo;&rsquo;Di saat pandemi, kami merupakan salah satu industri yang masih mempertahankan pekerja. Hingga, saat ini pun kami belum ada yang melakukan PHK massal," jelas Mona Surya di sela Rakernas Gapki di Surabaya kemarin (15/5). Saat ini, pihaknya sudah melakukan berbagai hal untuk bisa mendorong produksi. Misalnya, upaya intensifikasi produksi dengan mengimpor serangga dari Afrika yang tak terpengaruh cuaca. Peran serangga sangat penting bagi produksi kelapa sawit sebagai penyebar serbuk. Atau, program sawit rakyat (PSR) yang bisa membuat mitra pertani yang bisa menggenjot produktivitas. Saat ini, PR terbesar adalah regenerasi tanaman. Menurutnya, masih banyak petani sawit yang masih mempertahankan pohon sawit mereka meskipun usianya sudah tua. Namun, dia menegaskan bahwa semua upaya tersebut butuh dukungan dari pemangku kepentingan. Khususnya regulator. Sama seperti industri lainnya, iklim investasi yang memicu ekspansi dan peningkatan produksi butuh produk hukum yang konsisten. &rsquo;&rsquo;Kami berharap pemerintah bisa memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Hal tersebutlah yang nantinya bisa mendorong kembali produksi kami,&rsquo;&rsquo; paparnya. (bil)

Pelaku industri kelapa sawit terus berupaya untuk bisa menumbuhkan produksi dalam negeri dengan dukungan pemangku kepentingan.

Tumbuhkan Produksi Dalam Negeri, Pengusaha Kelapa Sawit Butuh Kepastian Hukum

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2025/03/18/OK-PerindustrianJPG-2250415204.jpg" alt="Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi. (Dok. Kemenperin)" width="100%">
<figcaption>Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi. (Dok. Kemenperin)</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Kementerian Perindustrian melalui Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) kembali menyelenggarakan penghargaan Rintisan Teknologi Industri (Rintek) pada 2025. Penghargaan ini merupakan kegiatan tahunan yang telah berlangsung sejak 2006. Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi mengatakan, penghargaan Rintek hadir sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pelaku industri nasional yang telah berhasil menciptakan inovasi teknologi guna mendukung pengembangan proses bisnis serta meningkatkan kemandirian industri dalam negeri. &ldquo;Penghargaan Rintek diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada perusahaan yang telah menghasilkan rintisan teknologi industri dalam rangka mendorong kemandirian industri nasional dan peningkatan daya saing,&rdquo; kata Andi dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (16/3). Hingga saat ini, penghargaan Rintek telah diberikan kepada 83 perusahaan atas 121 rintisan teknologi yang dihasilkan. Dengan melibatkan juri yang kompeten di bidang teknologi industri, penghargaan Rintek terus melahirkan perusahaan-perusahaan industri yang menghasilkan inovasi terbaik di setiap periodenya. Penghargaan Rintek juga bertujuan untuk mendorong pelaku industri nasional agar terus melakukan penciptaan teknologi industri guna mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor barang modal maupun produk hilir. &ldquo;Dengan adanya penghargaan ini, diharapkan dapat memotivasi perusahaan industri dalam negeri untuk terus meningkatkan kemampuan penguasaan teknologi industri,&rdquo; ujar Andi. Bagi perusahaan industri yang ingin mengikuti proses seleksi penghargaan Rintek 2025, mereka dapat mendaftarkan diri secara online melalui tautan bit.ly/PenghargaanRINTEK2025 paling lambat tanggal 14 April 2025. Pendaftaran dilakukan dengan menyampaikan ringkasan rintisan teknologi beserta dokumen kelengkapan administrasi perusahaan. Setelah itu, akan dilakukan beberapa tahapan seleksi, baik administratif maupun substantif. &ldquo;Bagi kandidat perusahaan akan ditetapkan sebagai penerima penghargaan Rintek, selanjutnya akan diundang pada acara Penganugerahan Penghargaan Rintek yang akan diserahkan langsung oleh Menteri Perindustrian,&rdquo; imbuhnya. (ali)

penghargaan Rintek hadir sebagai bentuk apresiasi pemerintah kepada pelaku industri nasional yang telah berhasil menciptakan inovasi.

Kementerian Perindustrian Dorong Pelaku Industri Terus Lakukan Penciptaan Teknologi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/09/20/mobil-listrik-giias-surabaya-4-1299212658.jpg" alt="KONTRIBUTOR TERBESAR: Xpander Cross merupakan salah satu kontributor terbesar penjualan Mitsubishi di Jawa Timur." width="100%">
<figcaption>KONTRIBUTOR TERBESAR: Xpander Cross merupakan salah satu kontributor terbesar penjualan Mitsubishi di Jawa Timur.</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) di Jakarta yang berlangsung pada 10&ndash;20 Agustus lalu berjalan sukses. Kini giliran Surabaya yang menghelat pameran otomotif GIIAS mulai hari ini (20/9) hingga Minggu (24/9). Event tersebut menjadi sarana penting menjaga gairah penjualan kendaraan bermotor hingga akhir tahun ini. Dari catatan Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualan wholesales kendaraan roda empat di Indonesia selama Januari&ndash;Agustus 2023 mencapai 675.287 unit. Angka tersebut terkerek 17.056 unit atau 2,6 persen dibandingkan periode yang sama di 2022. Kenaikan persentase penjualan dari sisi retail sales bahkan lebih tinggi lagi. Periode Januari&ndash;Agustus 2023 tercatat 665.251 unit, naik 28.311 unit atau 4,4 persen dibandingkan periode yang sama pada 2022. Sekretaris Umum Gaikindo Kukuh Kumara mengatakan, pihaknya optimistis penjualan kendaraan roda empat pada tahun ini dapat melampaui 2022. Asosiasi memproyeksikan sales nasional tembus 1 juta unit lebih. Belum lagi ditambah faktor tahun ini sudah memasuki persiapan tahun politik, yang tentunya roda ekonomi berpotensi berputar lebih pesat. &rdquo;Tidak ada revisi untuk target penjualan. Pertumbuhan penjualan juga kalau kami lihat masih on the track,&rdquo; ucap Kukuh. Gaikindo sendiri belum berani memberikan proyeksi gamblang mengenai penjualan pada 2024. Kukuh berharap hajatan demokrasi bisa memberikan imbas positif pada perekonomian, termasuk sektor otomotif. &rsquo;&rsquo;Kita berharap tahun depan juga tidak mengganggu fokus pelaku usaha otomotif yang ingin berekspansi pada produk atau investasinya,&rdquo; tuturnya. Penyelenggaraan GIIAS Surabaya, lanjut Kukuh, sebagai bagian dari rangkaian pameran GIIAS the Series akan menjadi dorongan bagi perkembangan dan pencapaian sektor otomotif di Provinsi Jawa Timur sekaligus berkontribusi untuk catatan industri otomotif Indonesia. &rdquo;Kita harus menjaga momentum penjualan ekspor dan domestik juga sudah bagus,&rdquo; ujarnya. Chief Operating Officer PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) Fransiscus Soerjopranoto mengatakan, penjualan Agustus 2023 mengalami peningkatan berkat adanya peluncuran produk baru seperti Stargazer X dan Ioniq 6. &rsquo;&rsquo;Terlebih lagi dua produk baru itu diluncurkan dalam acara besar, yakni pameran GIIAS 2023, yang turut membantu penjualan Hyundai pada Agustus 2023,&rdquo; ujar Frans. Event GIIAS Surabaya memang menjadi salah satu momen yang diharapkan oleh pabrikan otomotif untuk mengejar penjualan akhir tahun. Presiden Direktur Honda Surabaya Center (HSC) Ang Hoe Tiong mengatakan, pihaknya berharap pameran tahunan itu bisa menarik minat massa. (agf/bil/c6/dio)

GIIAS di Jakarta yang berlangsung pada 10–20 Agustus lalu berjalan sukses. Kini giliran Surabaya yang menghelat pameran otomotif GIIAS.

GIIAS Surabaya 2023 Tunjukkan Optimisme Pelaku Industri Otomotif

&nbsp; <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/2023/07/12/WhatsApp-Image-2023-07-12-at-204105-220700829.jpg" alt="Manufacturing Surabaya 2023 mengedepankan pameran sektor manufaktur yang komprehensif." width="100%">
<figcaption>Manufacturing Surabaya 2023 mengedepankan pameran sektor manufaktur yang komprehensif.</figcaption>
</figure> JawaPos.com&ndash;The 17th International Manufacturing Machinery, Equipment, Materials and Services Exhibition - Manufacturing Surabaya 2023 hadir mulai 12 hingga 15 Juli 2023. Sebagai penyelenggara, PT Pamerindo Indonesia mengedepankan pameran sektor manufaktur yang komprehensif disertai dengan platform yang praktis dalam mengakomodir berbagai informasi bagi para pelaku industri utama sektor manufaktur di kawasan Jawa Timur. Pameran melibatkan 253 perusahaan terkemuka di industri manufaktur yang siap menghadirkan berbagai produk dan solusi dengan teknologi terkini di Grand City Convention &amp; Exhibition Center Surabaya. Dilansir dari situs kemenperin.go.id, di tengah menurunnya impor bahan baku, industri manufaktur telah menjadi kontributor terbesar dalam capaian nilai ekspor nasional periode Januari &ndash; April senilai USD60,63 Miliar. Sektor manufaktur terus berupaya menjalankan langkah-langkah strategis untuk menjaga pasar serta upaya untuk mendorong peningkatan ekspor dan penguasaan pasar dalam negeri. Event Director PT Pamerindo Indonesia Meysia Stephannie menyatakan, seri ke-17 dari pameran manufaktur itu merupakan salah satu upaya Pamerindo mendukung pemerintah dalam menjaga pasar di sektor tersebut terutama dalam membangun iklim investasi. &rdquo;Untuk itu, mayoritas eksibitor kali ini mengedepankan teknologi yang mampu mendukung produksi manufaktur sekaligus turut serta membangun Society 5.0 melalui lean manufacturing,&rdquo; kata Meysia Stephannie. Sejalan dengan era Society 5.0 menekankan integrasi, lanjut dia, yang erat antara manusia dan teknologi membuat lanskap bisnis dan sosial berubah secara signifikan. Sebagai eksibitor yang mendukung pengembangan industri nasional, Kawan Lama Solution, penyedia peralatan industri teknik dan komersial di Indonesia hadirkan produk-produk dengan teknologi terdepan. &rdquo;Kami ingin mengoptimalkan performance bisnis para pelaku industri manufaktur Indonesia, dengan peralatan berteknologi yang sudah otomasi agar lebih efektif dan efisien. Selain itu, kami juga berkomitmen memfasilitasi SDM lewat Learning Center yang sudah hadir berbagai kota di Pulau Jawa, agar memiliki kompetensi yang dibutuhkan di era Society 5.0,&rdquo; ujar National Sales Director Kawan Lama Solution Hendrian Susanto. Tahun ini, Pemprov Jawa Timur akan melakukan langkah-langkah untuk mendorong ekonomi tetap tumbuh di tengah prediksi terdampak ekonomi global. Utamanya dukungan tersebut mengarah kepada sektor manufaktur sebagai penyumbang pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Iwan menyatakan, Jawa Timur mendorong peningkatan investasi termasuk juga upaya menciptakan hilirisasi produk dari sumber daya alam. &rdquo;Saya harapkan, acara ini mampu mendukung dan turut memacu produk nasional bertemu pasar yang lebih luas dan bersaing serta unggul di ranah global,&rdquo; jelas Iwan.

Manufacturing Surabaya 2023 hadir mulai 12 hingga 15 Juli 2023, pameran sektor manufaktur yang komprehensif bagi para pelaku industri utama

Manufacturing Surabaya 2023, Jawa Timur Jadi Lead Ekspor Industri Manufaktur

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2021/08/mal-surabaya.jpg" alt="MULAI BEROPERASI: Suasana sejumlah gerai dan butik di Grand City Mall Surabaya yang sudah beroperasi saat perpanjangan PPKM. Pengelola menerapkan prokes ketat untuk mencegah penularan Covid-19. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)" width="100%">
<figcaption>MULAI BEROPERASI: Suasana sejumlah gerai dan butik di Grand City Mall Surabaya yang sudah beroperasi saat perpanjangan PPKM. Pengelola menerapkan prokes ketat untuk mencegah penularan Covid-19. (Dipta Wahyu/Jawa Pos)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - PT PLN (Persero) melanjutkan stimulus tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 ini perseroan masih memberikan stimulus kepada pelanggan bisnis dan industri. Stimulus atau relaksasi tersebut dalam bentuk penghapusan pemakaian minimum 40 jam nyala bagi pelanggan bisnis dan industri mulai daya 1300 Volt Ampere (VA) ke atas.  Berdasarkan data Bulan Desember 2020, dari total 293.527 pelanggan bisnis di wilayah PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, sebanyak 36.295 pelanggan mendapat relaksasi. Sedangkan untuk pelanggan industri, relaksasi jam minimum dinikmati oleh 1.367 pelanggan dari total 5.916 pelanggan.  General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Doddy B. Pangaribuan mengatakan bahwa PLN menjalankan amanat pemerintah untuk memberikan kelonggaran kepada kalangan bisnis dan industri yang sangat terdampak karena adanya pandemi Covid-19.  "Dari pelanggan bisnis yang dapat relaksasi, ada 24 pusat perbelanjaan di Jakarta dan sekitarnya yang mendapatkannya seperti Grand Indonesia, Plaza Indonesia, Central Park, AEON Mall, dan Pasaraya Blok M," ujarnya dalam keterangannya, Rabu (3/3).  Stimulus penghapusan rekening minimum ini juga dinikmati oleh pelanggan Sosial dengan daya 1300 VA ke atas dan pelanggan layanan khusus menyesuaikan Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL). Adapun yang dimaksud pelanggan sosial PLN diantaranya yaitu rumah ibadah, panti sosial, rumah sakit pemerintah, dan pusat rehabilitasi sosial.  Selain stimulus penghapusan minimum jam nyala, PLN juga memberikan stimulus lain yaitu diskon 100 persen rekening listrik untuk rumah tangga kecil, industri dan bisnis kecil dengan daya 450 VA. Stimulus diskon 50 persen juga diberikan kepada rumah tangga dengan daya 900 VA bersubsidi.  Pemerintah melalui PLN juga memberikan stimulis pembebasan biaya beban atau abonemen untuk golongan sosial daya 220 VA, 450 VA, dan 900 VA serta golongan bisnis dan industri daya 900 VA. "Pelanggan yang ingin tahu informasi rekening listrik dan info kelistrikan lainnya bisa melihatnya di aplikasi PLN Mobile yang dapat diunduh melalui Play Store maupun App Store," pungkasnya.

Pelaku Bisnis Mall Hingga Industri Dapat Relaksasi Rekening Listrik

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/10/ekspor-impor.jpg" alt="suasana bongkar muat peti kemas di dermaga nilam tanjung perak surabaya. frizal/jawapos" width="100%">
<figcaption>suasana bongkar muat peti kemas di dermaga nilam tanjung perak surabaya. frizal/jawapos</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Imbas Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 84 Tahun 2018 tentang Ketentuan Impor Limbah Nonbahan Berbahaya dan Beracun sebagai Bahan Baku Industri mulai dirasakan oleh pelaku industri. Terutama industri berbahan baku daur ulang seperti kertas, plastik, hingga baja.  Direktur Eksekutif Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia (APKI) Liana Bratasida menjelaskan, ada beberapa pasal yang menjadi persoalan.  Meliputi istilah homogen, bersih, ketentuan eksporter teregistrasi yang diterbitkan oleh otoritas berwenang di negara asal, direct shipment, dan penunjukan surveyor. ”Hal tersebut sangat menyulitkan pelaku usaha,” ujar Liana kemarin (16/12).  Menurut APKI, persyaratan yang diminta permendag tersebut cenderung berlebihan, melebihi standar internasional dan sulit dipenuhi. Selain itu, mengatur cara pengangkutan bahan baku yang harus melalui pengapalan langsung (direct shipment) dalam dunia pelayaran tergolong sulit dan tidak lazim. ”Mengapa kita tidak menggunakan standar internasional? Kesulitan memenuhi ketentuan teknis dari Indonesia itu mengakibatkan eksporter enggan menjual barangnya ke Indonesia karena lebih mudah mengekspor ke negara lainnya. Kesempatan ini menguntungkan pesaing kita seperti industri di Malaysia, Vietnam, dan India,” tegasnya.  Liana menjelaskan, keluhan asosiasi industri berbahan baku daur ulang sebetulnya pernah disampaikan kepada pemerintah. Rapat lintas kementerian dan lembaga juga sudah dilaksanakan. Namun sayang, belum ada solusi memuaskan. ”Hari-hari terakhir ini keluhan dari lebih 45 anggota APKI bermunculan. Mereka menanyakan solusinya. Mereka menyebut ancaman PHK (pemutusan hubungan kerja, Red) dan berhenti berproduksi sudah di depan mata,” kata dia.  Menurut Liana, peraturan tersebut patut dikaji ulang. Juga, pelaku usaha sangat berharap pemerintah memberikan masa transisi dan persiapan infrastruktur yang memadai dengan memperhatikan berbagai faktor sehingga tidak menimbulkan kekacauan di lapangan. ”Permendag tersebut baru disosialisasikan pada 11 November 2019 dan terbatas hanya kepada sektor industri tertentu,” beber Liana.  Dikhawatirkan, lanjut Liana, kurangnya penjelasan dan pemahaman yang sama di lapangan antara pemerintah dan pelaku usaha dapat merugikan industri kertas dan lainnya yang menggunakan bahan dasar kertas industri kemasan seperti industri makanan dan minuman, elektronik, sepatu, dan furnitur.  Terbitnya permendag itu, menurut Liana, sudah bermasalah dari awal. Aturan tersebut ditandatangani pada 18 Oktober sebagai pengganti Permendag Nomor 31 Tahun 2016. Industri tidak siap karena masa transisi dua permendag itu hanya satu bulan, sementara banyak proses importasi yang sedang berjalan. Sejak 22 November lalu, inspeksi atas verification order (VO) tidak dapat dilaksanakan oleh surveyor. Dalam hal ini KSO Sucofindo-Surveyor Indonesia dan mitranya di luar negeri sebagai kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan verifikasi atas barang-barang impor.  ”Jika tidak ada inspeksi oleh mitra KSO di luar negeri, tidak ada laporan surveyor (LS) dan tidak ada pengapalan barang. Itu yang terjadi saat ini karena KSO tidak dapat melakukan kegiatan, karena surat penunjukannya dari menteri perdagangan belum diperbarui sesuai dengan Permendag 84 yang baru,” urai Liana.  Liana menambahkan, minggu-minggu ini sudah akan memasuki liburan Natal dan tahun baru. Dikhawatirkan, inspeksi juga akan terkendala sehingga ancaman ketersediaan bahan baku pun menjadi kenyataan. ”Banyak industri yang ketersediaan bahan bakunya hanya sampai Januari 2020. Setelah itu, jika tak ada barang masuk, maka kami akan berhenti berproduksi. Kontrak-kontrak akan dibatalkan, kemudian banjirlah produk-produk jadi impor mengisi pasar kami,” tutur Liana.  Sementara itu, pihak Kemendag belum memberikan jawaban terkait dengan komplain pelaku usaha tersebut. Saat dimintai konfirmasi, Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Oke Nurwan tidak memberikan jawaban. Namun, pada kesempatan sebelumnya, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indrasari Wisnu menjelaskan bahwa pemerintah memang sedang merumuskan beberapa revisi izin impor, termasuk Permendag 84/2018. ”Langkah tersebut digulirkan setelah memastikan bahan baku dari dalam negeri terserap maksimal,” ujarnya. Indra belum memberikan tanggapan saat dimintai konfirmasi mengenai pembahasan lanjutan setelah permendag tersebut menuai keberatan pelaku usaha.

Pelaku Industri Keluhkan Sejumlah Pasal Permendag 84

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/Lexus-1-Rian.jpg" alt="Lexus E 250 mejeng di GIIAS 2019 (Rian Alfianto/JawaPos.com)" width="100%">
<figcaption>Lexus E 250 mejeng di GIIAS 2019 (Rian Alfianto/JawaPos.com)</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Pemerintah mengakui bahwa penerbitan regulasi mobil listrik masih terganjal aspek perpajakan. Formulasi pajak disebut perlu dirumuskan dengan matang supaya menguntungkan semua pihak. Baik dari sisi penerimaan pajak, insentif yang dinikmati industri, maupun harga final yang diserap konsumen.  Pelaku industri otomotif menyatakan mendukung regulasi yang akan diterbitkan pemerintah. Dalam draf harmonisasi pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) yang akan diberlakukan, dua poin penting bakal dijadikan parameter. Keduanya adalah konsumsi bahan bakar dan kadar emisi gas buang. Secara tak langsung, formulasi tersebut menguntungkan konsumen. Sebab, semakin rendah emisi kendaraan, PPnBMnya semakin murah. Bahkan, pemerintah menawarkan nol PPnBM bagi kendaraan yang nol emisi seperti jenis kendaraan full elektrik.  "Yang disampaikan pemerintah sudah betul. Bahwa pajak itu harus balans. Pajak kan juga salah satu faktor untuk membangun Indonesia. Di sisi lain juga berdampak pada harga produk untuk konsumen," terang Kepala Grup Penjualan dan Pemasaran PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) Imam Choeru kepada Jawa Pos kemarin (19/7).  <figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/07/SPG-GIIAS-2019-Dery-Ridwansah-2-750x500.jpg" alt="Photo" width="100%">
<figcaption>Photo</figcaption>
</figure> SPG di arena GIIAS 2019 ICE BSD. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)  Dua poin tersebut menjadi acuan yang sekaligus menggantikan dasar pengenaan PPnBM pada aturan lama, yakni berdasar kapasitas mesin, sistem gerak 4x4 atau 4x2, dan bentuk bodi sedan atau nonsedan. Pengategorian kendaraan khusus mobil penumpang menjadi jauh lebih sederhana. Hanya ada dua: kendaraan di bawah 10 penumpang dan kendaraan di atas 10 penumpang.  Hampir semua jenis mobil penumpang, di antaranya sedan, station wagon, city car, MPV, SUV, dan mobil 4x4, masuk dalam kelompok kendaraan di bawah 10 penumpang. Pada kategori itu, ada tujuh opsi pengenaan PPnBM. Yakni 15 persen, 20 persen, 25 persen, 40 persen, 50 persen, 60 persen, dan 70 persen.  "Bila ingin mendapatkan PPnBM paling murah, 15 persen, mobil di bawah 10 penumpang jenis apa pun wajib memiliki kemampuan konsumsi bahan bakar mesin 15,5 km per liter atau 17,5 km per liter serta emisi CO2 dari gas buangnya tidak lebih dari 150 gram per km," papar Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Harjanto.  Kemudian, khusus untuk kendaraan hybrid yang mengombinasikan mesin konvensional dengan teknologi listrik, pemerintah mengatur minimal konsumsi BBM 15,5 km per liter. Semakin baik angka konsumsi BBM, PPnBM semakin rendah.  Dengan regulasi yang ada saat ini, pajak PPnBM untuk kendaraan listrik masih sangat tinggi, bahkan mencapai lebih dari 100 persen. Contohnya Outlander PHEV yang baru saja diluncurkan Mitsubishi. Produk itu ditawarkan dengan banderol Rp 1,3 miliar. "Saya mengerti harganya cukup tinggi, tapi itu karena pajak impor, bukan nilai mobilnya. Di dalamnya ada import duty, luxury tax, PPnBM, apalagi kendaraan itu adalah 4x4," ujar Imam.

Pelaku Industri Otomotif Dukung Insentif Pajak Berbasis Rendah Emisi

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pemkot-surabaya-dan-singapura-jajaki-kerjasama-industri-start-up_m_226205.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) berdiskusi seputar dunia usaha dan tata kota dengan Menteri Pembangunan Nasional dan Sumber Daya Manusia Singapura Zaqy Mohamad, Minggu (8/7)." width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (kiri) berdiskusi seputar dunia usaha dan tata kota dengan Menteri Pembangunan Nasional dan Sumber Daya Manusia Singapura Zaqy Mohamad, Minggu (8/7).</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Surabaya baru saja meraih penghargaan Lee Kuan Yew World City Prize 2018 pada kategori Special Mention. Atas pencapaian itu, pemerintah kota Surabaya langsung mengajak Singapura bekerjasama.&nbsp; Diskusi dilakukan antara Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan&nbsp;Menteri Pembangunan Nasional dan Sumber Daya Manusia Singapura Zaqy Mohamad. Mereka berdikusi banyak hal.&nbsp; Salah satunya, Risma melontarkan diskusi kerjasama soal&nbsp;industri start up. Dia mengatakan jika kerjasamanya nanti akan terfokus pada upaya mendongkrak industri start up.&nbsp; Hanya saja, Risma&nbsp;tidak menyebutkan bentuk kerjasamanya secara detail.&nbsp;"Kenapa industri start up? Karena peluang dan prospeknya lebih luas," kata Risma di&nbsp;Marina Bay Sands Expo and Convention Center, Minggu (8/7).&nbsp; Menurut Risma, yang dimaksud dengan industri start up adalah sektor ekonomi kreatif. Sebab, mayoritas masyarakat Surabaya berkecimpung pada bidang ekonomi kreatif melalui teknologi digital.&nbsp; Karenanya, Risma membangun salah satu fasilitas kota untuk memfasilitasi pelaku start up di sektor itu. Namanya,&nbsp;Co-Working Space KORIDOR di Gedung Siola yang buka 24 jam.&nbsp; Semua warga yang memanfaatkan fasilitas tersebut&nbsp;dapat mengakses wifi gratis.Sehingga, fasilitas tersebut juga mewadahi para pelaku usaha di dunia digital. "Dengan demikian, mereka mendapatkan wadah untuk berkarya," kata Risma.&nbsp; Sementara itu, Zaqy menunjukkan sinyalemen positif atas diskusi tersebut. Zaqy mengusulkan kepada Risma tentang pencanangan program pertukaran. Mulai dari pertukaran pegawai birokrasi hingga pelaku industri start up.&nbsp; Namun, Zaqy tidak mengkonfirmasi kapan program tersebut akan dilaksanakan dan bagaimana pelaksanaanya. "Saat ini, baru kami diskusikan dahulu," kata Zaqy.&nbsp; Selain diskusi seputar dunia usaha, Zaqy juga mengungkapkan ketertarikanya terhadap tata kota di Surabaya. Menurutnya, Surabaya lebih mampu memelihara unsur penghijauan dan keasrian kota.&nbsp; "Di Singapura, kami punya taman-taman yang bagus, tapi sepertinya tak sehijau yang ada di Surabaya," kata Zaqy.

Pemkot Surabaya dan Singapura Jajaki Kerjasama Industri Start Up

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/89-persen-pelaku-industri-kreatif-belum-kantongi-haki_m_1523444418_203617.jpeg" alt="ILUSTRASI Para pelaku usaha kecil dan menengah terus bertahan di tengah gelombang pelambatan ekonomi" width="100%">
<figcaption>ILUSTRASI Para pelaku usaha kecil dan menengah terus bertahan di tengah gelombang pelambatan ekonomi</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Sebanyak 89 persen dari total pelaku industri kreatif belum mengantongi Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki). Hal ini salah satunya karena minimnya pemahaman pelaku industri terkait HaKI. Padahal, fungsi HaKI salah satunya untuk melindungi setiap produk yang diciptakan dari pembajakan yang dilakukan oleh oknum tidak bertanggung jawab. Hal ini sebagaimana disampaikan Ari Juliano Gema, Deputi Fasilitasi HaKI dan Regulasi Badan Ekonomi Kreatif (Berkraf) kepada JawaPos.com, Rabu (11/4). Ditemui di sela-sela sosialisasi aplikasi Bisma di hotel Swiss Belinn, Ari menambahkan, salah satu penyebab minimnya pelaku industri kreatif yang mendaftarkan produknya ke HaKI salah satunya karena sulitnya proses administrasi serta tingginya biaya yang akan dikeluarkan. "Kami terus mendorong agar para pelaku industri kreatif ini segera mendaftarkan produknya ke Haki. Saat ini dari total pelaku industri kreatif di Indonesia sebanyak 8,2 juta, baru 11 persen yang terdaftar di HaKI," katanya. Ari menjelaskan, HaKI sangat dibutuhkan oleh para pelaku industri saat ini. Mengingat, semakin berkembangnya perekonomian maka perlindungan terhadap suatu produk juga harus dilakukan. Dan salah satunya yakni dengan mendaftarkan produk tersebut ke HaKI. "Kami siap untuk memberikan fasilitas agar para pelaku industri kreatif ini bisa mendaftarkan produknya ke HaKI," ungkapnya. Beberapa bantuan yang akan diberikan kepada para pelaku industri, kata Ari diantaranya bantuan teknis. Seperti untuk melengkapi persyaratan dokumen yang diperlukan. Selain itu, bantuan yang akan diberikan juga bisa dalam bentuk bantuan finansial. Dengan harapan, para pelaku industri tergerak untuk melindungi produknya. "Biasanya untuk mendaftarkan produk ke HaKI memang butuh biaya, dan nanti kami siap untuk memberikan bantuan," tandasnya.

89 Persen Pelaku Industri Kreatif Belum Kantongi HaKI

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/01/pelaku-industri-kecil-di-bekasi-minta-ridwan-kamil-wujudkan-izin-ikm_m_192262.jpeg" alt="Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama pelaku industri kecil di Bekasi, Rabu (28/2)." width="100%">
<figcaption>Calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bersama pelaku industri kecil di Bekasi, Rabu (28/2).</figcaption>
</figure> JawaPos.com - Pelaku industri kecil dan menengah berharap calon Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dapat mewujudkan izin Industri Kecil Menengah (IKM) di Bekasi, Rabu (28/2). Pelaku industri kecil Bakasi Edison menyebut, selama ini IKM mengurus izin usahanya dengan izin industri besar yang dinilainya sangat memberatkan. "Padahal biaya izin industri besar itu mahal, nilainya bisa sampai ratusan juta. Ini jelas memberatkan bagi IKM yang modalnya kecil. Bagi yang tidak mampu urus izin industri, banyak yang memakai izin perdagangan ucap Edison di Cikarang, Rabu (28/2). Menurutnya, dengan tidak adanya izin IKM, maka harus ada bantuan pihak pemerintah. "Pelaku IKM disini sulit mendapat bantuan karena syaratnya harus ada izin IKM/UKM," sebutnya. Padahal di negara- negara lain, katanya IKM itu ada cluster-nya, misalnya IKM Jepang, Korea, dan China. "Hanya di kita yang belum punya. Di sini orang usaha masih sering tersandung masalah birokrasi," ujarnya. Lanjutnya, kata dia jika terpilihnya pasangan calon Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum atau terkenalnya dengan sebutan Rindu maka diharap hadirnya izin IKM pada pelaku usaha kecil. "Kami berharap besar pada Pak Ridwan Kamil kalau Beliau terpilih dapat membuat aturan baru tentang izin IKM," katanya. Seorang buruh PT Mada Wikri Tunggal Krisna Barata berharap kepada Kang Emil sebutan Ridwan Kamil untuk meningkatkan kesejahteran para buruh. "Kalau terpilih, saya berharap Pak Ridwan membawa perubahan bagi kesejahteraan buruh seperti halnya perubahan bagi Bandung," katanya di Bekasi, Rabu (28/2). Kang Emil berkunjung ke pabrik- pabrik untuk melihat permasalahan sana, dan juga mengucap jika Rindu berhasil duduk di Gedung Sate akan merealisasikannya dngan kekuasaan. "Saya catat masalah di sini. Insya Allah, kalau jadi, dengan kekuasaan saya bisa menolong melalui dukungan kebijakan" tutur Kang Emil di Bekasi, Rabu (28/2).

Pelaku Industri Kecil di Bekasi, Minta Ridwan Kamil Wujudkan Izin IKM

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelaku industri

Berita Terkini