<h3>Susunan Redaksi&nbsp;</h3>Penerbit: PT Jawa Pos Grup Multimedia&nbsp;Direktur Utama: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Direktur Bidang Bisnis: Dyah Shianti Dewi&nbsp;Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.&nbsp;Telepon: 021-53699659 Fax: 021-5349207&nbsp;E-mail: info@jawapos.com&nbsp;Redaksi JawaPos.com :&nbsp;Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Dhimas Ginanjar Satria Perdana&nbsp;Wakil Pemimpin Redaksi: Agustinus Edy Pramana Wakil Pemimpin Redaksi: Ilham Safutra&nbsp;Redaktur: Banu Adikara, Bayu Putra, Dony Lesmana Eko Putra, Edi Yulianto, Kuswandi, Latu Ratri Mubyarsah, Mohamad Nur Asikin, M. Dinarsa Kurniawan, Valentinus Bintang Pradewo.&nbsp;Editor Evergreen: Novia Tri Astuti, Adi Nugroho, Hanny Suwindari&nbsp;Asisten Redaktur: Estu Suryowati, Nurul Adriyana Salbiah, Sabik Aji Taufan&nbsp;Koordinator Daerah:&nbsp;JP Tangsel: Hendra Eka Syahputra&nbsp;JP Cirebon: Latu Ratri Mubyarsah&nbsp;JP Bogor: Bayu Putra&nbsp;Reporter: Muhammad Ridwan, Rian Alfianto, R. Nurul Fitriana Putri, Syahrul Yunizar, Tazkia Royyan Hikmatiar, Abdul Rahman, Rizky Pratama Putra, Dimas Choirul, Nanda Prayoga.&nbsp;Fotografer: Dery Ridwansah Videografer: Satrio Maulana Maheswara&nbsp;Desain Grafis: Dimas Pradipta&nbsp;Media Sosial: Ane Herfira, M. Hafizh Muharrom&nbsp;Data Analis: Rafi Achmad Fahreza&nbsp;HRD: Fella Ayu Kusuma Wardhani&nbsp;Keuangan: Bunga Margi&nbsp;Research &amp; Development: Fajar Budihartono, Ahmad Aan Tory Tonang, Renda Eko Riyadi, Zenna Atmaja.&nbsp;Mobile Apps: Agam Bintoro, Pramita Firnanda&nbsp;AdsOp &amp; Programmatic: Wahyuni, Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Programmatic: Fitri Yuni Lestari.&nbsp;Asisten Manager Partnership : Sanindiana Kusumaramadhanti.&nbsp;Account Executive:&nbsp;Surabaya: Dwimas Arie Supangkat, Garindra Natarizki Ramadhani, M. Irvan Aditia, Karen Bayu Khrisna,&nbsp;Jakarta: Netty Herawaty, Sanindiana Kusumaramadhanti, Rita Sopiana, Ferel Ipandi Hutagalung&nbsp;

redaksi

privacy

<h1>Pedoman Media Siber</h1>KEMERDEKAAN berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Keberadaan media siber di Indonesia juga merupakan bagian dari kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, dan kemerdekaan pers.Media siber memiliki karakter khusus sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi fungsi, hak, dan kewajibannya sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Untuk itu Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber sebagai berikut:1. Ruang Lingkupa. Media siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers.b. Isi buatan pengguna (user generated content) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.2. Verifikasi dan Keberimbangan Beritaa. Pada prinsipnya setiap berita harus melalui verifikasi.b. Berita yang dapat merugikan pihak lain memerlukan verifikasi pada berita yang sama untuk memenuhi prinsip akurasi dan keberimbangan.c. Ketentuan dalam butir (a) di atas dikecualikan, dengan syarat:1) Berita benar-benar mengandung kepentingan publik yang bersifat mendesak;2) Sumber berita yang pertama adalah sumber yang jelas disebutkan identitasnya, kredibel, dan kompeten;3) Subyek berita yang harus dikonfirmasi tidak diketahui keberadaannya dan atau tidak dapat diwawancarai;4) Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya. Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring.d. Setelah memuat berita sesuai dengan butir (c), media wajib meneruskan upaya verifikasi, dan setelah verifikasi didapatkan, hasil verifikasi dicantumkan pada berita pemutakhiran (update) dengan tautan pada berita yang belum terverifikasi.3. Isi Buatan Pengguna (User Generated Content)a. Media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, yang ditempatkan secara terang dan jelas.b. Media siber mewajibkan setiap pengguna untuk melakukan registrasi keanggotaan dan melakukan proses log-in terlebih dahulu untuk dapat mempublikasikan semua bentuk Isi Buatan Pengguna. Ketentuan mengenai log-in akan diatur lebih lanjut.c. Dalam registrasi tersebut, media siber mewajibkan pengguna memberi persetujuan tertulis bahwa Isi Buatan Pengguna yang dipublikasikan:1) Tidak memuat isi bohong, fitnah, sadis dan cabul;2) Tidak memuat isi yang mengandung prasangka dan kebencian terkait dengan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), serta menganjurkan tindakan kekerasan;3) Tidak memuat isi diskriminatif atas dasar perbedaan jenis kelamin dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani.d. Media siber memiliki kewenangan mutlak untuk mengedit atau menghapus Isi Buatan Pengguna yang bertentangan dengan butir (c).e. Media siber wajib menyediakan mekanisme pengaduan Isi Buatan Pengguna yang dinilai melanggar ketentuan pada butir (c). Mekanisme tersebut harus disediakan di tempat yang dengan mudah dapat diakses pengguna.f. Media siber wajib menyunting, menghapus, dan melakukan tindakan koreksi setiap Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan dan melanggar ketentuan butir (c), sesegera mungkin secara proporsional selambat-lambatnya 2 x 24 jam setelah pengaduan diterima.g. Media siber yang telah memenuhi ketentuan pada butir (a), (b), (c), dan (f) tidak dibebani tanggung jawab atas masalah yang ditimbulkan akibat pemuatan isi yang melanggar ketentuan pada butir (c).h. Media siber bertanggung jawab atas Isi Buatan Pengguna yang dilaporkan bila tidak mengambil tindakan koreksi setelah batas waktu sebagaimana tersebut pada butir (f).4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawaba. Ralat, koreksi, dan hak jawab mengacu pada Undang-Undang Pers, Kode Etik Jurnalistik, dan Pedoman Hak Jawab yang ditetapkan Dewan Pers.b. Ralat, koreksi dan atau hak jawab wajib ditautkan pada berita yang diralat, dikoreksi atau yang diberi hak jawab.c. Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut.d. Bila suatu berita media siber tertentu disebarluaskan media siber lain, maka:1) Tanggung jawab media siber pembuat berita terbatas pada berita yang dipublikasikan di media siber tersebut atau media siber yang berada di bawah otoritas teknisnya;2) Koreksi berita yang dilakukan oleh sebuah media siber, juga harus dilakukan oleh media siber lain yang mengutip berita dari media siber yang dikoreksi itu;3) Media yang menyebarluaskan berita dari sebuah media siber dan tidak melakukan koreksi atas berita sesuai yang dilakukan oleh media siber pemilik dan atau pembuat berita tersebut, bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum dari berita yang tidak dikoreksinya itu.e. Sesuai dengan Undang-Undang Pers, media siber yang tidak melayani hak jawab dapat dijatuhi sanksi hukum pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).5. Pencabutan Beritaa. Berita yang sudah dipublikasikan tidak dapat dicabut karena alasan penyensoran dari pihak luar redaksi, kecuali terkait masalah SARA, kesusilaan, masa depan anak, pengalaman traumatik korban atau berdasarkan pertimbangan khusus lain yang ditetapkan Dewan Pers.b. Media siber lain wajib mengikuti pencabutan kutipan berita dari media asal yang telah dicabut.c. Pencabutan berita wajib disertai dengan alasan pencabutan dan diumumkan kepada publik.6. Iklana. Media siber wajib membedakan dengan tegas antara produk berita dan iklan.b. Setiap berita/artikel/isi yang merupakan iklan dan atau isi berbayar wajib mencantumkan keterangan 'advertorial', 'iklan', 'ads', 'sponsored', atau kata lain yang menjelaskan bahwa berita/artikel/isi tersebut adalah iklan.7. Hak CiptaMedia siber wajib menghormati hak cipta sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.8. Pencantuman PedomanMedia siber wajib mencantumkan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas.9. SengketaPenilaian akhir atas sengketa mengenai pelaksanaan Pedoman Pemberitaan Media Siber ini diselesaikan oleh Dewan Pers.&nbsp;Jakarta, 3 Februari 2012(Pedoman ini ditandatangani oleh Dewan Pers dan komunitas pers di Jakarta, 3 Februari 2012).Sumber:&nbsp; <a href="https://dewanpers.or.id/pedoman/detail/167/pedoman-pemberitaan-media-siber">Dewan Pers</a>

pedoman-pemberitaan

<h1>&nbsp;Kontak JawaPos.com&nbsp;</h1>Alamat: Lantai 2 Gedung Graha Pena Jawa Pos. Jalan Kebayoran Lama 12, Jakarta Selatan 12210.Telepon: 021-53699659Fax: 021-5349207E-mail: info@jawapos.com

kontak

<h1>&nbsp;Info Iklan&nbsp;</h1>Informasi iklan JawaPos.com Telepon: 021-53699659 (Office Hour) Fax: 021-5349207 WA: +62 851-8229-6432 (Whatsapp text hanya layanan iklan digital) E-mail: info@jawapos.com Seluruh artikel di JawaPos.com dalam Kanal Advetorial atau memiliki kode reporter ARM adalah Pariwara

info-iklan

<h1>&nbsp;Tentang JawaPos.com&nbsp;</h1>JawaPos.com adalah portal berita digital milik Jawa Pos Group, salah satu jaringan media terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Dengan dukungan lebih dari 10 media daerah dan nasional yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami hadir untuk menyajikan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipercaya kepada jutaan pembaca setiap hari.Sebagai bagian dari transformasi digital Jawa Pos Group, JawaPos.com mengembangkan newsroom yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan perilaku pembaca. Kami menggabungkan kecepatan laporan real-time dengan jurnalisme mendalam, didukung pemanfaatan data, visual, dan multimedia untuk memperkaya konteks berita.Pendekatan ini memastikan setiap konten tidak hanya informatif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara editorial.Kami menyajikan berbagai kategori berita, mulai dari nasional, daerah, ekonomi, olahraga, lifestyle, hiburan, otomotif, hingga teknologi dengan standar verifikasi ketat dan komitmen pada independensi redaksi. Kekuatan jaringan daerah Jawa Pos Group memungkinkan kami mengangkat isu lokal secara cepat dan presisi, menjadikan JawaPos.com sebagai salah satu referensi berita paling komplet di Indonesia.Selain layanan editorial, JawaPos.com juga terhubung dengan ekosistem digital Jawa Pos Group, termasuk solusi iklan, kolaborasi konten, dan penyelenggaraan event. Ekosistem ini mendukung kebutuhan pembaca sekaligus memberi nilai tambah bagi mitra bisnis.Kami berkomitmen menghadirkan jurnalisme digital yang bertanggung jawab, modern, dan berorientasi pada kepentingan publik. Bersama pembaca dan mitra, JawaPos.com terus memperkuat perannya sebagai bagian penting dalam lanskap informasi Indonesia.

about-us

header

body

Radar Solo

BaliExpress

Radar Surabaya

Radar Gresik

Radar Sidoarjo

Radar Bali

Radar Semarang

Radar Magelang

Radar Kudus

Radar Malang

Radar Bromo

Radar Jogja

Radar Madiun

Radar Madura

Radar Tuban

Radar Bojonegoro

Radar Jember

Radar Kediri

Radar Tulungagung

Radar Jombang

Radar Banyuwangi

Radar Mojokerto

ManadoPost

Radar Papua

GorontaloPost

CenderawasihPost

Padang Ekspress

RiauPos

BatamPos

MetroDaily

SumutPos

LombokPost

Radar Bogor

Radar Tarakan

KaltimPost

Prokalteng

KaltengPos

PontianakPost

Radar Sampit

Radar Banjarmasin

Zetizen

Radar Palu

Radar Sukabumi

Radar Situbondo

Jombang Banget

Radar Purworejo

Radar Buleleng

Radar Nganjuk

Radar Surabaya Bisnis

Radar Pasuruan

Radar Lawu

Halo Jember

Radar Malioboro

Jembrana Express

Metro Pekalongan

Blitar Kawentar

Radar Lamongan

Radar Pati

Radar Majapahit

Solo Balapan

Radar Bonang

Radar Batu

Radar Bangkalan

Berau Post

Tangsel Jawapos

Cirebon Jawapos

Metropolitan Jawapos

Bogor Jawapos

Medan Jawapos

Trenggalek Jenggelek

Bicara Baik

Radar Badung

Balikpapan TV

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2022/09/IMG_2446.jpg" alt="Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama Ketua PC Permabudhi Kota Surabaya Hudy Suharto. Pemkot Surabaya for JawaPos" width="100%">
<figcaption>Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi (kiri) bersama Ketua PC Permabudhi Kota Surabaya Hudy Suharto. Pemkot Surabaya for JawaPos</figcaption>
</figure>JawaPos.com–Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melantik para Pengurus Cabang (PC) Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) Kota Surabaya periode 2022-2026 di Wihara Buddhayana Dharmawira Center (BDC), Minggu (11/9) malam.  Eri mengatakan, seluruh elemen masyarakat di Kota Surabaya selalu bersatu dalam membangun dan mendukung program Pemkot Surabaya untuk kepentingan warga. Seperti, di Wihara BDC, yang sering menggelar berbagai kegiatan sosial.  ”Di wihara ini juga banyak kegiatan yang digelar secara rutin bagi umat lintas agama dan itu lah yang harus menjadi contoh bagi kita semua,” kata Eri.  Menurut dia, PC Permabudhi Kota Surabaya diharapkan selalu menjaga toleransi umat beragama. Salah satunya dengan bersinergi dan berkolaborasi dengan Pemkot Surabaya.  Wali kota berencana membuka program Sinau Bareng yang akan digelar di seluruh Balai RW di Kota Surabaya.  ”Saya berharap keindahan tersebut bisa dilanjutkan dengan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah, karena saya yakin kita bisa membuat kebajikan untuk Surabaya. Insya Allah di minggu ketiga September, saya akan membuka Sinau Bareng di semua Balai RW di Surabaya,” ungkap Eri.  Dengan adanya program Sinau Bareng, para pemuda lintas agama bisa mengajarkan pentingnya pengetahuan dan pembelajaran pengenalan agama bagi anak-anak di Kota Pahlawan. Para pengajar atau mentor adalah warga pemeluk setiap agama. Mulai dari agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.  ”Maka akan menjadi sangat indah untuk Surabaya. Masih ada satu tugas lagi bagi saya, yakni pemuda (rumah) lintas agama yang nama-namanya sudah disampaikan kepada Pemkot Surabaya. Untuk saat ini kami sedang dimatangkan konsep yang tepat dan sedang dikoordinasikan bersama teman-teman,” terang Eri.  Dia meminta kepada para Bhante untuk mendoakan Kota Surabaya agar tetap menjadi kota yang nyaman, aman, dan tenang bagi seluruh umat beragama.  Sementara itu, Permabudhi menyatakan siap berkolaborasi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk menunjang program pemerintah. Mempertahankan Kota Surabaya sebagai kota toleransi.  Ketua PC Permabudhi Kota Surabaya Hudy Suharto menyatakan, para pengurus siap mendukung seluruh program Pemkot Surabaya. ”Kami akan segera mengaplikasikan program kerja yang sesuai dengan visi misi Permabudhi agar umat bisa bersatu-padu. Serta, kami siap mendukung seluruh program Pemkot Surabaya agar bisa sampai kepada umat dan bisa dijalankan dengan baik,” kata Hudy.  Dia juga mengapresiasi langkah Pemkot Surabaya yang telah membuka kembali Wisata Pecinan Kembang Jepun atau Kya-kya Reborn di Jalan Kembang Jepun, Surabaya. Dia berharap agar seluruh umat Budha bisa mendapat kesempatan untuk ikut meramaikan kawasan wisata tersebut.  ”Kami ingin Surabaya menjadi salah satu kota wisata religi dari seluruh keberagaman umat beragama,” tutur Hudy.

Warga Surabaya Bakal Dapat Pelajaran Agama di Balai RW

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2019/03/menguatkan-pancasila-mencegah-ideologi-radikal_m_.jpg" alt="Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila." width="100%">
<figcaption>Ilustrasi Pancasila. Penerbitan Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) merupakan bentuk dari upaya pemerintah menjaga Ideologi Pancasila.</figcaption>
</figure>JawaPos.com – Penggabungan mata pelajaran (mapel) pendidikan agama dan budi pekerti dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan sempat menjadi bahan diskusi di internal Kemendikbud. Namun, belum menjadi keputusan, rencana itu sudah banjir penolakan.  Wacana merger dua mapel itu terungkap dari beredarnya slide atau paparan focus group discussion (FGD) yang digelar Kemendikbud.  Menurut sejumlah informasi, FGD tersebut diselenggarakan sekitar dua pekan lalu. Di situ tersaji dengan jelas perbandingan nama-nama mapel di kurikulum 2013 (K13) dengan kurikulum baru. Kurikulum baru itu masih dikaji di Kemendikbud.  Ketua Umum Asosiasi Guru PAI Indonesia (AGPAII) Manhan Marbawi mengaku sudah mendengar kabar mengenai dua mapel tersebut. Namun, dia memastikan bahwa organisasinya tidak ikut serta dalam kegiatan FGD. Karena itu, dia berharap Kemendikbud bersedia membuka pintu bagi AGPAII untuk klarifikasi. ”Kami ingin tabayun. Yang dimaksud Kemendikbud seperti apa,” katanya kemarin (18/6).  Pada prinsipnya, pihaknya tidak setuju jika mapel agama atau PAI dilebur dengan pendidikan Pancasila. Peleburan itu bisa mengakibatkan guru-guru PAI maupun PKN menganggur. Dampak lain, guru bisa kehilangan kesempatan mendapatkan tunjangan profesi guru (TPG). Dia mengatakan, di seluruh Indonesia, guru PAI mencapai 238 ribu orang.  Jika penggabungan dua mapel itu dilaksanakan, papar Marbawi, pasti ada yang dikorbankan atau mengalah. ”Kalau yang dominan PAI atau agama, nanti guru pendidikan Pancasila akan hilang,” katanya. Begitu pun sebaliknya.  Jika ada rencana menyederhanakan mapel di tengah wabah Covid-19, mekanismenya tidak harus melebur mapel. Dia mengusulkan, pemerintah bisa melakukan pengurangan materi yang diajarkan. Marbawi mencontohkan, dalam satu tahun pelajaran PAI, ada 13 materi. Di tengah pandemi, cukup diambil enam sampai delapan materi saja dalam satu tahun. ”Diambil materi yang prioritas,” kata dia.  Anggota Komisi X DPR Zainuddin Maliki mengatakan, rencana penggabungan pelajaran agama dengan PKn merupakan ide yang tidak kontekstual dan ahistoris.  ”Artinya, pemikiran seperti itu tidak memiliki akar budaya, akar kehidupan bangsa Indonesia yang religius,” terang dia.  Menurut Zainuddin, founding fathers merumuskan Pancasila dan menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa pada sila pertama. Hal itu berangkat dari peta dan akar budaya bangsa Indonesia yang religius. Memang, papar dia, ada negara-negara Barat yang menjadikan agama bukan sebagai mata pelajaran. ”Tetapi, itu kan akar budayanya berbeda dengan yang dimiliki bangsa Indonesia,” ungkap dia.  Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya itu mengatakan, UU Sisdiknas sebenarnya mempunyai konsep yang sama. Yaitu, setiap siswa berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing.  Sementara itu, kabar penggabungan tersebut dibantah Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Balitbangbuk) Kemendikbud Totok Suprayitno. Dia menegaskan, itu hanya bagian dari dinamika diskusi internal tim kerja kurikulum. Sekadar diskusi awal, bukan keputusan. ”Laporan terakhir yang saya terima, konstruksi kelompok mapelnya tidak digabung seperti itu. Tapi, tetap berdiri sendiri,” jelasnya.  Totok mengatakan, banyak hal yang dibahas dalam diskusi tersebut. Termasuk soal penyederhanaan kurikulum untuk masa pandemi. Saat ini pihaknya merancang penyederhanaan cakupan materi per mata pelajaran. Detailnya akan disampaikan lebih lanjut. Selain itu, disiapkan modul-modul belajar untuk memudahkan siswa belajar mandiri. ”Insya Allah, awal tahun ajaran baru nanti siap untuk belajar 2-3 bulan pertama. Penyelesaiannya dilakukan bertahap,” papar alumnus University of Illinois di Urbana-Champaign, Amerika Serikat, tersebut.  Saksikan video menarik berikut ini:  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=nmNFdyZfS58  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=gvfytZVNx3o  &nbsp;  https://www.youtube.com/watch?v=IL8mS7Ucx1c

Rencana Gabungkan Pendidikan Agama dan Pancasila Diprotes

<figure>
<img src="https://cdn-assets.jawapos.com/images/1/jawapos/2020/06/Pendaftaran-Anak-Sekolah-Dery-Ridwansah-6.jpg" alt="Pendaftaran Anak Sekolah - Dery Ridwansah 6" width="100%">
<figcaption>Pendaftaran Anak Sekolah - Dery Ridwansah 6</figcaption>
</figure>JawaPos.com - Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan dan Perbukuan (Kabalitbangbuk) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Totok Suprayitno menegaskan, tidak ada rencana peleburan mata Pelajaran Agama dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKN). Kemendikbud memang terus melakukan kajian terkait penyederhanaan kurikulum, tetapi belum ada keputusan apapun.  "Bahan diskusi terakhir yang disampaikan ke saya adalah susunan kelompok mata pelajaran tidak digabung seperti itu, tetapi tetap berdiri sendiri seperti yang berlaku saat ini," tegas dia melalui siaran pers, Jumat (19/6).  Sebelumnya, beredar informasi di media sosial terkait materi diskusi mengenai penyederhanaan kurikulum. Berdasarkan informasi yang juga beredar di beberapa grup percakapan daring tersebut, tampak sebuah paparan usulan peleburan mata pelajaran Agama kelas 1-3 Sekolah Dasar.  "Yang diramaikan itu adalah bahan diskusi awal internal di antara tim kerja kurikulum. Diskusi masih terus berlangsung dan saat ini belum ada keputusan apapun dari kementerian," tegas Totok.  Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Plt PAUD Dikdasmen) Hamid Muhammad juga menegaskan bahwa sampai saat ini tidak ada rencana Kemendikbud melakukan penyederhanaan kurikulum dengan peleburan mata pelajaran Agama.  Menurutnya, pembahasan penyederhanaan kurikulum oleh Ditjen PAUD Dikdasmen, Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pusat Kurikulum dan Perbukuan dilakukan agar pembelajaran berjalan lebih efektif.  "Pusat Kurikulum menyiapkan penyederhanaan kurikulum yang disertai penyusunan berbagai modul pendukungnya," pungkasnya.  Saksikan video menarik berikut ini:  https://www.youtube.com/watch?v=LVbwyZJXpKg  https://www.youtube.com/watch?v=-itcC9SUsv0  https://www.youtube.com/watch?v=1PWFkSdr9BQ

Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Peleburan Mapel Pendidikan Agama

pelajaran agama

Kategori

Follow Us

Join Whatsapp Channel

Network

#pelajaran agama

Berita Terkini

Warga Surabaya Bakal Dapat Pelajaran Agama di Balai RW

Rencana Gabungkan Pendidikan Agama dan Pancasila Diprotes

Kemendikbud Tegaskan Tidak Ada Peleburan Mapel Pendidikan Agama

Download Aplikasi JawaPos.com